Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Daya Dukung Lingkungan dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara Putraarta Samodro; Mudiyati Rahmatunnisa; Cipta Endyana
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 8, No 3 (2020): December 2020
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.8.3.214-229

Abstract

Northern Bandung Area (KBU) plays a vital role and function to surrounding areas as a groundwater catchment area. The West Java Province Spatial Plan (RTRW) stipulates KBU as the Provincial Strategic Area (KSP) for environmental protection. The spatial control governance over the KBU is currently regulated by the Governor Regulation Number 2 Year 2016 about Guidelines for Controling the Northern Bandung Area as the the West Java Province Strategic Area. The KBU development ought to take environmental carrying capacity into account concerning the completion of environmentally based spatial use programs in the KBU. This study aimed to analyze the environmental carrying capacity of land use, and to formulate program recommendation of desired spatial use in KBU. Conservation index method was used to analyze environmental carrying capacity necessary to spatial use program recommendation. The results showed that the land use coverage in 2015 decreased actual conservation function, creating an increase of critical conservation areas by 68.37% and by 69.78% in 2018. In contrast, the conservation index on the land use plan in the RTRW showed a decrease in critical conservation area to 35.90% in 2029. However, such a declining figure has not been supported by environmental programs in the land use plan implementation required to increase the good conservation class by 42.27% while it recorded by 10.78% in 2018. It can be concluded that the IKA and IKC studies showed a distribution expansion of critical lands in KBU, and the IKR analysis proved that the land use plan in the RTRW would reduce critical conservation areas.
Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi Mudiyati Rahmatunnisa
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.894 KB)

Abstract

AbstrakIndonesia memasuki era baru sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Momentum tersebut dimulai dengan diluncurkannya Paket Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada perubahan signifikan hubungan pusat-daerah, sehingga kabupaten/kota memperoleh limpahan hampir semua urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan pusat atau provinsi. Secara normatif, perubahan ini dipandang radikal dan revolusioner sehingga pemberlakuan Paket Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini dianggap sebagai awal perubahan sistem pemerintahan yang sentralisk ke desentralisk. Saat ini, proses reformasi yang telah bergulir lebih dari satu dekade ternyata menunjukkan kebijakan desentralisasi di Indonesia dibuat dan dilaksanakan dengan tidak terbebas dari pengaruh politik. Kontroversi dan proses revisi serta lahirnya berbagai peraturan yang berimplikasi pada pasang surut derajat otonomi yang dimiliki daerah, merupakan salah satu indikator kuatnya pengaruh politik terhadap keberadaan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Tulisan ini berupaya untuk membahas secara kritis permasalahan yang muncul dari kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait perubahan normatif dalam undang-undang, dampak terhadap tatanan pemerintahan daerah, serta potensi untuk membuat proses-proses politik dan pemerintahan daerah menjadi lebih otonom.The Hurdles of Decentralization Policy in Reformation-Era IndonesiaAbstractIndonesia has entered a new era since the collapse of the New Order in the mid-1998. Iniated by the implementaon of Legislaon Package of 1999, relationship between central and regional governments has significantly changed. Per the change, regional governments especially on district/municipality levels are given extensive authority that previously only belonged to either central or provincial governments. Normatively, such change is considered radical and revolutionary. Hence, the enforcement of Legislation Package of 1999 is considered a beginning of transition towards a more decentralized system. Today, more than a decade of reformation has shown that the making and the implementation of Indonesia's decentralization policy is never free from political influence. Controversies, revisions, as well as the formulation of various related regulations that have led to fluctuating degree of regional autonomy possessed by the regions further indicate the strong political influences. The promulgation of the Law Number 23 of 2014 on Local Government is not an exception on this matter considering the issues regarding any significant changes normatively, any governmental impacts expected on regional level, and the potential to make political and governance processes in Indonesia more autonomous. This paper aims to critically assess and tackle all these questions. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5
Effect Work Discipline, Leadership and Motivation on Staff Performance in West Java Province Regional Development Office Achmad Rizal; Emma Rochima; Mudiyati Rahmatunnisa; Cipta Endyana
INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol. 4 No. 1 (2020): INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia - Edisi Desember 2020
Publisher : Forum Inovasi Bisnis dan Manajemen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.698 KB) | DOI: 10.31842/jurnalinobis.v4i1.164

Abstract

The performance was the result that was the goal in every organization to achieve its goals. Human resources have a vital position, considering its human resources' quality strongly influences the organization's performance. Besides, high-quality natural resources were useful in adjusting the movement of business climate change so quickly. Work discipline, leadership, and motivation were essential for a company to increase staff performance. This study aims to determine work discipline, leadership, and motivation on staff performance—associative research method with multiple linear analysis techniques. The study population amounted to 150 respondents; the sampling technique used purposive sampling, where the number of samples of 60 respondents was calculated using the Slovin formula. The study results show that simultaneously work discipline, leadership, and motivation significantly influence staff performance. Partially only work discipline and leadership have a significant effect, while a lack of motivation was significant for staff performance. As one of the determinants of direction and organizational goals, leaders should control work behaviors and direct them to staff job satisfaction.
EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG Nuraida Nuraida; Budiman Rusli; Sintaningrum Sintaningrum; Mudiyati Rahmatunnisa
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.832

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Subang. Kemiskinan di wilayah ini masih cukup tinggi sekalipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah di lakukan. Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen penduduk miskin yang ada.Untuk menjawab masalah tersebut digunakan kriteria penilaian yaitu menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn yang mendasarkan kriteria penilaian untuk enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kementrian Sosial, Bappeda Jawa Barat, unsur pemerintah daerah, tim TKPKD, unsur perguruan tinggi dan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber daya finansial maupun sumberdaya manusia belum optimal. Begitupun untuk efisiensi. Pamanfaatan sumberdaya yang ada juga belum maksimal. Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum terdistribusi dengan baik, sehingga ketapatan sasaran bagi rumah tangga miskin belum mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program-programpercepatan. Dari hasil evaluasi kinerja yang menjadi hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi dan efektivitas, disiplin dan inisiatif. Bahwa jika dilihat dari dampak Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kelompok penerima manfaat di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka. Temuan hasil riset adalah bahwa kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan akan berhasil apabila ditopang oleh political will pemerintah yang melibatkan kekuatan struktur birokrasi di dalamnya selain peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha
PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT DI INTERNAL PDI PERJUANGAN PADA PILKADA CIMAHI TAHUN 2017 Siti Witianti; Nasrullah Nazsir; Arry Bainus; Mudiyati Rahmatunnisa; Mohammad Fazrulzaman Azmi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i2.35728

Abstract

Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut.
MODAL POLITIK TJHAI CHUI MIE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 Ika Kartika; Mudiyati Rahmatunnisa; Neneng Yani Yuningsih
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.702 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i2.18526

Abstract

Tulisan ini mengkaji modal politik yang dimiliki oleh Tjhai Chui Mie pada Pemilihan Walikota Singkawang tahun2017. Pengendalian modal adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalampolitik. Secara luas terdapat anggapan bahwa wanita yang terjun ke politik berkorelasi dengan norma-norma tradisional.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkanmelalui wawancara mendalam dan studi dokumen selama periode April-Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Tjhai Chui Mie mampu mengelola modal politiknya, yang saling terkait dengan modal sosial danmodal ekonomi. Dengan dukungan partai dan pengalaman politik sebagai legislator, Tjhai Chui Mie berhasil memanfaatkanjaringan sosial etnis dan agama yang kemudian berpengaruh dalam mendapatkan dana kampanyen.Dengan kemampuannya untuk mengelola modalitas tersebut, ia berhasil menjadi walikota perempuan keturunanCina pertama di Indonesia.
EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015 Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti; Hendra Hendra
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.036 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v2i2.14419

Abstract

ABSTRAK  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian ini mengambil lokus di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak di Tahun 2015 yang memiliki 26 dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh DKPP. Evaluasi kinerja didasarkan pada penggunaan enam wewenang DKPP yang dinilai dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses focus group discussion, survey, wawancara dan analisis dokumen dalam kurun waktu September-November 2016. Hasil yang diperoleh, secara kualitiatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015. Kata Kunci: integritas penyelenggara pemilu, integritas pemilu, kode etik   ABSTRACT The Honorary Electoral Council (DKPP) becomes an institution that helps creating democratic, qualified and integrated elections. As a new institution involved in the elections process, DKPP is incharged with many cases of electoral ethical disputes in the new round of regional elections in Indonesia in 2015. This research takes locus in West Java as one of the regions that hold simultaneous elections in the year 2015 which has 26 alleged violation of ethics handled by DKPP. Performance evaluation is based on the implementation of DKPP’s tasks and authority which are assessed by integrated electoral management body’s principles. This research uses qualitative method by collecting data through focus group discussion, survey, interviews and document analysis during September-November 2016. The result shows that DKPP has tried to implement the principles of integrated electoral organizer in handling each case of code of ethics violation during the simultaneous election in West Java in 2015. Key words: integrated electoral organization, electoral integrity, code of ethics, 
AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN Mudiyati Rahmatunnisa
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.439 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11049

Abstract

Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, women’s political participation has still been considered week. They remain substantially underrepresented in the position of political decision making. In other words, political sphere is still male-dominated. Needless to say, formal political equality statements are not enough. It needs more actions to make it into reality. One potential measure, among other things, is affirmative action in the form of gender quota. The policy has the potential to strengthen women’s political participation and representation. Nevertheless, empirically, this has not always been the case. As one would expect, there are a number of factors which determine the effectiveness of the policy implementation process, i.e., political, socio-economic, and socio-cultural. For more effective implementation, affirmative action policy needs to be accompanied by parallel effort of handling those hindrances. 
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU (Study Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Di Kabupaten Simalungun Pada Pemilu Tahun 2019) Niko Aristian Pangihutan Girsang; Mudiyati Rahmatunnisa; Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.125-137

Abstract

Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menyasar terkait integritas penyelenggara dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan 5 (lima) parameter yaitu profesionalisme, independent, transparan, imparsial dan etika/kepatutan dengan tujuan untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir yang dapat didokumentasikan dengan baik serta dapat digunakan dalam pemilihan umum dimasa berikutnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dan studi literature. Unit analisis terbagi atas kelompok dan individu, yang dimana kelompok adalah merupakan penyelenggara itu sendiri, mulai dari KPU Kabupaten Simalungun beserta jajaran adhoc di kecamatan, desa/ kelurahan dan juga kepada pemilih/ warga masyarakat yang berhak untuk memilih, dengan tujuan bahwa peneliti akan memperoleh informasi terkait sejauh mana integritas yang telah dimiliki penyelenggara dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun. Kata kunci :Integritas, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyelenggara Pemilu
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOTER TURNOUT PADA KALANGAN PEREMPUAN Ihsan Ma'zhumi; Yusa Djuyandi; Mudiyati Rahmatunnisa
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.1-13

Abstract

Jumlah partisipasi perempuan dalam politik cukup menggembirakan. Data tentang pemilih selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pemilihan selama pemilihan. Kegiatan memilih dalam ilmu politik umumnya dikenal sebagai partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah pemilih. Untuk mendapatkan data, kami menggunakan kuesioner dikotomi untuk mendapatkan informasi tentang alasan apa yang ada di setiap responden yang membuat mereka memilih. Dengan menggunakan prosedur statistik nonparametrik, kami mengumpulkan hampir 400 responden. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usia, minat terhadap politik, hak warga negara, ukuran populasi, stabilitas populasi, kondisi perkembangan ekonomi, fragmentasi politik, sistem pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, persyaratan pendaftaran pemilih dan pengaturan suara mempengaruhi jumlah perempuan. Hasil ini menyiratkan bahwa hal-hal yang menjadi alasan seseorang memberikan suaranya adalah sekumpulan konsep yang rumit. Jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu membutuhkan peningkatan jumlah pemilih di kalangan perempuan, mereka harus mempertimbangkan untuk melihat faktor internal dan eksternal secara holistik. Kata kunci :perempuan, politik, voter turnout
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Agustina Setiawan Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Anandya Khairunnisa Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budiman Rusli Caroline Paskarina Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzan Ramaditya Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Haelvyn Pratagrahana Putra Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Leo Agustino Leo Agustino Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Robi Cahyadi Kurniawan Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yundari, Yundari Yusa Djuyandi Yuslih Ihza Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri