Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Wilayah dan Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal SOLMA JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Civic Hukum PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Journal of Government and Politics (JGOP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Studies MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keadilan Pemilu Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Mudiyati Rahmatunnisa
Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOTER TURNOUT PADA KALANGAN PEREMPUAN Ma'zhumi, Ihsan; Djuyandi, Yusa; Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.1-13

Abstract

Jumlah partisipasi perempuan dalam politik cukup menggembirakan. Data tentang pemilih selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pemilihan selama pemilihan. Kegiatan memilih dalam ilmu politik umumnya dikenal sebagai partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang mempengaruhi jumlah pemilih. Untuk mendapatkan data, kami menggunakan kuesioner dikotomi untuk mendapatkan informasi tentang alasan apa yang ada di setiap responden yang membuat mereka memilih. Dengan menggunakan prosedur statistik nonparametrik, kami mengumpulkan hampir 400 responden. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usia, minat terhadap politik, hak warga negara, ukuran populasi, stabilitas populasi, kondisi perkembangan ekonomi, fragmentasi politik, sistem pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, persyaratan pendaftaran pemilih dan pengaturan suara mempengaruhi jumlah perempuan. Hasil ini menyiratkan bahwa hal-hal yang menjadi alasan seseorang memberikan suaranya adalah sekumpulan konsep yang rumit. Jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu membutuhkan peningkatan jumlah pemilih di kalangan perempuan, mereka harus mempertimbangkan untuk melihat faktor internal dan eksternal secara holistik. Kata kunci :perempuan, politik, voter turnout
DIALEKTIKA KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.56 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i02.116

Abstract

Era milenial telah berkonsekuensi pada lahirnya berbagai perubahan yang begitu cepat. Pada gilirannya, Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dan merespon perubahan tersebut agar mampu memfasilitasi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah pemerintahan yang dinamis (dynamic governance ) menjadi sentral dalam menjawa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Apa yang dimaksud dengan konsep dynamic governance? Mengapa konsep ini penting? Bagaimana prakteknya yang efektif? Artikel ini akan mencoba mendiskusikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan tersebut.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Suwaryo, Utang; Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.197

Abstract

This research is intended to study community participation in village development planning in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in Sayati village, Margahayu sub-district; Nanjung Village, Margaasih District; Margamukti Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province. Participation is intended more to explore the process of involvement in expressing opinions, opportunities in expressing opinions and opportunities in implementing policy planning and development programs in the four selected villages. In this study, researchers used the Arnstein ladder model developed by Hart as the grand analysis theory in this study. In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique used in this study is observation which is completed with in-depth interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field. The results showed that, community participation in village development planning in accordance with formal procedures for the formulation of development planning in Bandung Regency, community participation in village development planning which only took the form of physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB BAGI PESERTA PTSL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR Ihza, Yuslih; Rahmatunnisa, Mudiyati; Mulyana, Budi
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.243

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur –unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.
MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.483

Abstract

Fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada Serentak di 270 wilayah di Indonesia paa 9 Desember 2020 kembali terjadi, bahkan dengan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015. Banyak pihak bersepakat bahwa fenomena politik kekerabatan merupakan salah satu sisi gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis berbagai faktor yang telah berkontribusi pada munculnya fenomena politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, menjelaskan pula tentang konsekuensinya terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tren politik kekerabatan dengan berbagai variannya merupakan implikasi logis dari disfungsi partai politik serta kuatnya pragmatisme partai politik dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral. Karakter utama dari kekuasaan yang self-perpetuation dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif juga diyakini telah berkontribusi signifikan terhadap maraknya politik kekerabatan. Sistem Pilkada yang candidate centered dan ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan juga menjadi penyebab penting lainnya dalam peningkatan tren politik kekerabatan ini pada Pilkada Serentak 2020. Praktek politik kekerabatan berpotensi mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia gagal dalam memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya.
OTONOMI DESA ADAT: SEBUAH FATAMORGANA? KASUS DARI DESA ADAT INTARAN, BALI, INDONESIA Rahmatunnisa, Mudiyati; Ramaditya, Fauzan; Putra, Haelvyn Pratagrahana; Khairunnisa, Anandya
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1737

Abstract

This study examines the empirical experience of indigenous village autonomy in Indonesia as normatively regulated in the 1945 Constitution and the recent 2014 Law on Regional Government. The prolonged debate by many on the issue has mainly focused on how autonomous indigenous villages have actually been due to various forms of state intervention (also referred to as "stateization"). This study specifically identifies a number of empirical practices of autonomy in the Desa Adat Intaran of Bali Province. The case study provides a fertile ground for a variety of information related to the subject matter amidst the recent developments in the COVID-19 pandemic recovery efforts and the strong resistance of village communities to the LNG Terminal development project on Mertasari Beach by the Central Government and Bali Province in 2022 within the territory of Desa Adat Intaran. This study is particularly important in terms of adding current data and information to the current debate on the practice of indigenous village autonomy in Indonesia. This research utilizes qualitative research methods with a series of interviews, Focus Group Discussions as well as literature studies as data collection techniques. Triangulation techniques were also used to validate the qualitative data. The study argues that there has been noticeable state intervention in the implementation of autonomy of Desa Adat Intaran both in terms of institutions, programs and the allocated village budget. This finding confirms that there is a large gap between normative indigenous village autonomy and actual practice.
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Aliya, Erwina Rahma Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budi Mulyana, Budi Budiman Rusli Caroline Paskarina Chairiyah, Sri Zul Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Girsang, Niko Aristian Pangihutan Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ihza, Yuslih Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Khairunnisa, Anandya Leo Agustino Leo Agustino Ma'zhumi, Ihsan Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putra, Haelvyn Pratagrahana Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ramaditya, Fauzan Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Rizkiyansyah, Ferry Kurnia Robi Cahyadi Kurniawan Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Setiawan, Agustina Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yusa Djuyandi Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri