Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

REVISI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : SUATU ANALISIS HUKUM Apriani, Desi; Idris, Zulherman; Kurniasih, Esy; Sinaga, Pandu
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9045

Abstract

After the Job Creation Law, there have been substantive changes to Indonesia's business competition law,one of which is related to administrative sanctions in the form of fines. The change in the fine sanctionwas then followed up through a government regulation which actually caused confusion about themaximum fine limit and caused criticism from business economic observers of the law of competition, soit is necessary to conduct in-depth research from the aspect of legal analysis to get answers to theconfusion and offer a conceptual solution towards an effective business competition law. This research isa normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Based on theresults of the research, it can be explained that the philosophy of changing the administrative finesanction is in line with the philosophy of the Job Creation Law, namely maintaining investment interestsand the interests of labor. However, legally and based on data, the provision of a maximum fine of only50% of net profit or 10% of sales turnover during the occurrence of a violation is seen as not having adeterrent effect in order to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competitionas one of the objectives of the law. The author suggests that a more in-depth study be carried out on theformulation of administrative fine sanctions in the context of the development of business competition lawin the future by paying more attention to the interests of many parties.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PROBLEMATIKA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI SMKN 2 TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR Apriani, Desi; Kurniasih, Esy; Febrian, Rojja; Milandry, Anggraini Dwi
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v6i2.3880

Abstract

The purpose of this community service is to provide socialization, understanding, and provision of knowledge and actual information related to the problems of underage marriage both in theoretical and practical terms. The main problem faced by partners is that partner communities (both educators and students) don’t really understand the problems of underage marriage, because the information obtained are still makes them confused, besides schools are one of the effective and closest forums to the community to be able to "create or bring out” humans with certain characters in social and national life. The solution offered in this community service are first provide legal counseling on the basis of marriage law arrangements in Indonesia, especially those related to the age limit for performing a marriage. Second, providing information related to knowledge about underage marriage in Islamic concepts and third explaining general knowledge related to technical problems in the implementation of underage marriage that have a positive and negative impact on the life of a couple, both personally and in social life. The method of implementing community service activities is carried out in several stages. The core stage of this activity is to provide legal counseling by presenting material and ending with a discussion session. The result of this activity is that, with the implementation of community service activities, in addition to the participants being very enthusiastic about participating in the activity, partner communities (both educators and students) have gained actual insights and additional knowledge of marriage law in force in Indonesia.
Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Apriani, Desi; Idris, Zulherman; Hidayat, Nur; Rafly, Dwi Yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1294

Abstract

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan fundamental terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya yaitu penghapusan sanksi pidana pokok pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 tentang pidana tambahan. Penghapusan tersebut cukup kontroversial dan mengakibatkan kerancuan ketentuan prosedur penegakan undangundang serta memunculkan problematika dalam pemahaman konsep ketentuan undang-undang. Penulis tertarik melakukan analisis secara mendalam sehingga terjawab secara filosofis, historis, dan berujung pada rekomendasi konsep yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Secara historis dan filosofis sejak awal pembahasan rancangan undang-undang telah terjadi perdebatan terkait sanksi pidana, sehingga sanksi pidana setelah undang-undang disahkan lebih ringan bahkan akhirnya berujung pada dihapusnya sanksi tersebut melalui undang-undang ciptakerja, yang selalu mengedepankan alasan investasi dan perkembangan ekonomi. Pro-kontra terkait penghapusan sanksi pidana tersebut dapat dikurangi dengan mengedepankan konsep perundang-undangan yang lebih konsisten dan jelas. Apabila sanksi pidana dihapus, harusnya pasal yang mengatur suatu perkara dapat menjadi perkara pidana juga dihapus. Bila tidak, akan berakibat pada rendahnya wibawa putusan KPPU. Untuk itu perlu upaya dalam memperkuat wibawa putusan KPPU dengan cara membuat aturan tentang integrasi antar lembaga terkait di bidang usaha, sehingga pelaksanaan putusan KPPU dapat dimonitor dangan menjadikannya sebagai syarat pengurusan adminstratif di lembaga terkait.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi; M.Musa, M.Musa; Hamzah, Rosyidi; Apriani, Desi; Admiral, Admiral; Febrianto, Surizki; Susanti, Heni; Prasja, Teguh Rama; Harviasantri, Selvi; Fudika, Moza Dela; Arlina, Sri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.