Articles
ANALISIS TERHADAP MANFAAT INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Tami Rusli
KEADILAN PROGRESIF Vol 11, No 2 (2021): Volume 11 No.2 Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
With regard to development funding, the principle of independence cannot be fully implemented in national economic development. In order to sustain a rapidly growing economic development, substantial sources of funding are required. One of the economic development programs to accelerate Indonesia's economic recovery is to increase investment. The problem in this study is how the benefits of investment in Indonesia's economic development. The method in this study uses a normative and empirical juridical approach. Data sourced from secondary data and primary data. Data collection procedures using library research and field studies and qualitative data analysis. The results of the research show that the benefits of investment are a very important means of economic development, where we can see that there are 3 (three) issues in the world economy that support the Indonesian capital market to take advantage of investment opportunities, namely: Overall, world output is expected to experience a fairly good growth. World Bank predictions show that crisis countries in East Asia will have the second largest annual growth rate after Asia Pacific countries; The world's investment pattern has changed drastically, from direct investment to portfolio investment with an investment value of 31 times greater than transactions forgoods and services every year; The increasing role of market mechanisms in economic development, both in the goods market, money market and capital market.
PEMBUKTIAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tami Rusli
KEADILAN PROGRESIF Vol 10, No 1 (2019): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (892.065 KB)
The development of e-commerce in Indonesia took place long before the Electronic Law waspassed, this e-commerce transaction itself would be predicted to continue to increase whichcould eventually lead to disputes between business actors and consumers. The problem in thisstudy is how to determine the proof of consumer losses in electronic transactions. Theapproach method used is a normative juridical approach method, secondary data sourcedfrom the study of literature and data analysis using qualitative analysis. The results of thestudy prove that to prove the existence of losses for consumers, of course, evidence is neededwhich can be used as evidence guidelines in standard agreements electronically.Conventionally proof is done in the form of print-outs or proof of writing with legalization.This can be done by adopting various provisions that contain the legal strength of electronicevidence as stipulated in the UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. Suggestionsneed to be immediately updated about the direction of the Indonesian Treaty Law inaccordance with Indonesia's national interests, so as to be able to participate in anincreasingly global world in the cyber era.
KEPAILITAN DEBITUR DALAM PRAKTIK PERADILAN
Tami Rusli
KEADILAN PROGRESIF Vol 10, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2012.5 KB)
Bankruptcy law is very dominant in protecting the interests of creditors, it can be seenfrom the requirements that must be declared bankrupt namely the existence of two or moredebts, and one of them has matured. Bankruptcy to the Debtor can be granted if the Debtor isno longer able to pay its debts. The problem in this study is how the position of the debtor inbankruptcy in judicial practice. The method used by the normative juridical approach andanalysis is carried out qualitatively. The results showed that the application for bankruptcystatements in both the applicant and respondent's petition was individual, the Court did notconsider the position of the Petitioner or Respondent, the Court only considered the extent ofthe legal relationship that exists between the Petitioner and the Petitioner. and theRespondent in this bankruptcy request. The court considers whether the request for abankruptcy statement is in accordance with the provisions stated in Article 2 paragraph (1)of the Bankruptcy Act, and whether the evidence is simple, the Court is of the opinion that allrequirements are fulfilled
Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN
Tami Rusli
KEADILAN PROGRESIF Vol 8, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1005.108 KB)
Article 88 of Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises which states "SOEs can set aside a portion of their net profit for the purposes of small business /co-operative development and community development around state enterprises". The problem in this research is how the impact of globalization of corporate social responsibility of SOEs ?. The method used in this research is using normative juridical approach. The results of this study prove that the practice of corporate social responsibility multinational impact on corporate social responsibility policy in the country where the company operates, including in Indonesia. Awareness raising of corporate social responsibility practices related to areas such as Human Rights, environmental protection, health and safety and anti-corruption. In addition, consumers and investors are showing increased interest in supporting responsible business practices and demanding more information about how companies deal with risks and opportunities related to social and environmental issues.
Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce
Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 2 No 1 (2007): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i1.34
Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa datang tidak terlepas dari dorongan perkembangan teknologi dan teknologi komputer yang melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.Internet yang pada saat ini masih merupakan industri baru, dalam fase pertumbuhan, masih terus berubah serta penuh ketidahpastian telah memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis, yaitu dengan memanfaatkan E-Commerce. Ketepatan,kemudahan, dan kecepatan menjadi ciri kegiatan E-Commerce.Dengan fasilitas  E-Commerce manusia semaikin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di internet.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian Digital Signature dalam e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan pembuktian dari digital signature hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 9/KN/1999, bahwa print out dari sebuah kontrak bisnis yang telah dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital(digital signature) dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis (bawah tangan) jika terjadi sengketa antara para pihak (Merchant dan customer)
Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia
Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 2 No 2 (2007): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i2.42
Bebarapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Internet sudah menjadi permasalahan hkusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dangan transaksi Electronic Commerce (E-Commerce).Diakui secara ekonomi pemanfaatan ineternettelah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam E-Commerce untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini belum ada, tetapi undang-undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-undang tentang E-Commerce telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdata yang peraturannya terdapat dalam buku III dan mengenai perlindungan konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada Herzien Indonesia Reglement (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164.
Peraliahan Hak Milik dan Daya Ikat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 3 No 1 (2008): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i1.47
Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan menpunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (consumer finance) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih. Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yuridisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang.
Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah
Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.51
Fungsi Hak Tanggungan sangat penting sebagai salah satu lembaga jaminan yang mampu member kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam penyediaan dana yang diperlukan terhadap pengembalian hutang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat, prosedur, dan akibat hukum dari pendaftaran hak tanggungan terhadap hak milik atas tanah. Pendaftaran dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendaftaran hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Hak milik atas Tanah mutlak diperlukan berdasarkan suatu perjanjian di hadapan notaris dengan memenuhi syarat spesialitas khusus mengenai pokok pemberian hak tanggungannya, serta syarat publisitas mengenai pendaftaran Hak Tanggugan pada Kantor Pertahanan guna menjamin kepastian hukum
Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung)
Lintje Anna Marpaung;
Bambang Hartono;
Tami Rusli;
Erlina B.;
Erina Pane
PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.52
Pengaturan dan pengolahan sumberdaya alam khususnya air dirasakan semakin kompleks dalam era otonomi daerah dan berpotensi menimbulkan konflik antar-daerah otonom apabila tidak dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Secara ekonomi tidak ada satu daerah pun yang mampu mandiri tanpa kerjasama dan saling berinteraksi dengan daerah lainnya. Keterkaitan antar-wilayah baik secara ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahwa terjadi perbedaan karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki tiap daerah, oleh karena itu pengolahan sumberdaya alam lintas kabupaten/kota harus didasari sebagai konsekuensi alami dari disparitas sumberdaya alam. Pemahaman disparitas potensi sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kerjasama lintas kabupaten/kota yang saling menguntungkan antar-daerah.
Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga
Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.60
Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)? Pnelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jasa pihak ketiga (Debt Collector) hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak ketiga (Debt Collector) dapat melakukan nogoisasi kepada konsumen  untuk segera melunasi hutangnya yang telah dikalkulasikan dengan denda. Namun apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pihak ketiga (debt collector) dapat melakukan penarikan barang tersebut dengan cara baik-baik ataupun dengan cara pemaksaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan Debt Collector hendaknya melaksanakan dengan baik tanpa kekerasan dalam hal penagihan hutang atau penarikan barang dari tangan konsumen.