Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cita Hukum jurnal niara Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Tunas Agraria UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Azmi Fendri
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 235/G/2019/PTUN.KT Aulia, Tyreska; Fendri, Azmi; Adelina Mannas, Yussy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i1.4406

Abstract

Legal protection is the right of every citizen not to get arbitrary treatment by law. Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Article 15 of UUJN, is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of the Notary position is an action that is prohibited by the Notary. However, if a Notary receives a report of an alleged violation of the exercise of office, it should be examined and tried in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations. The problems in this research are 1). How is the regulation of dishonorable dismissal of Notary according to positive law in Indonesia? 2). How is the judge's consideration regarding the cancellation of the decision letter of dishonorable dismissal of a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). What are the legal consequences of canceling the decision letter to dishonorably dismiss a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). The research method used is normative juridical. The results showed that 1). Notaries who are dishonorably dismissed without a tiered examination by the Notary Supervisory Council feel aggrieved and take legal action through the State Administrative Court. 2). The basis of the judge's consideration in canceling the decree of dishonorable dismissal of Notary because the panel of judges concluded that the Notary Supervisory Council violated the General Principles of Good Government. 3). The PTUN verdict that has canceled the Notary's Dismissal Decree does not mutatis mutandis restore the position of Notary to become active again, this is evidenced by the Notary's Legal Entity Administration System license which has not been opened since 2019 until this research is completed and there is no guarantee of legal protection for the Notary's reappointment process. This is actually very detrimental to the Notary because he is no longer active as a Notary and cannot make authentic deeds as the authority of the Notary regulated in Article 15 of the UUJN.
Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Tanah Fisik Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Wulandari, Ade Rini; Fendri, Azmi; Delfiyanti; Hajar, Ragil Ibnu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kb6b0011

Abstract

Perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Namun, dalam implementasinya, perubahan ini menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PPAT dan Kantor Pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, yang kedua bagaimana proses perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik dalam hal terjadinya transaksi jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dan ketiga bagaimana kendala serta hambatan dalam perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada tiga orang PPAT di Kabupaten Pelalawan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Proses perubahan dilakukan melalui sistem elektronik dengan tahapan mulai dari permohonan oleh pemilik tanah, verifikasi data, digitalisasi dokumen, hingga penerbitan sertipikat elektronik yang ditandatangani secara digital oleh pejabat berwenang. Dalam konteks jual beli, perubahan sertipikat dilakukan setelah akta jual beli ditandatangani oleh para pihak di hadapan PPAT. Kemudian dokumen diserahkan ke BPN untuk proses balik nama dan sekaligus merubah sertipikat menjadi elektronik. Proses ini menggabungkan antara sistem PPAT dan sistem elektronik BPN serta verifikasi data yang ketat untuk menjamin keabsahan dan keotentikan data. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keraguan terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik.
Implikasi Peralihan Hak Atas Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Alih Fungsi Tanah di Kota Payakumbuh Pratiwi, Humaira Dinda; Fendri, Azmi; Delfiyanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/f8he2c18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peralihan hak atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap alih fungsi tanah di Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum agraria. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan non-pertanian yang mengancam ketahanan pangan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan melalui penetapan LSD sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris/PPAT, dan Dinas Pertanian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penetapan LSD dilakukan melalui tahapan verifikasi, sinkronisasi, dan penetapan peta LSD; (2) peralihan hak atas tanah LSD memerlukan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun terdapat kendala administratif berupa ketidakpastian waktu penerbitan rekomendasi; dan (3) implikasi hukumnya meliputi kepastian hukum yang lemah, peran krusial Notaris/PPAT dalam mencegah transaksi tanpa izin, serta keterbatasan perlindungan hukum bagi pemilik lahan. Kesimpulannya, regulasi terkait perlindungan LSD telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola perizinan dan peningkatan pengawasan agar tujuan perlindungan lahan sawah dapat tercapai secara efektif.
Pemberhentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY) Nur, Des Anizah; Fendri, Azmi; Mannas, Yussy Adelina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mb5cv216

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatanya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan Masalah. 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasasrkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby? Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan Menggunakan Data Sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan hasil penelitian. Pertimbangan hakim terhadap Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby, bahwa hakim mempertimbangkan status kepailitan sebagai salah satu alasan objektif yang mengakibatkan Notaris tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Akibat hukum terhadap notaris yang diputus karena dinyatakan pailit berdasarkan keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatanya atas usul Majelis Pengawas Pusat, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta autentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatanya.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi Seprianatha, Irsan; Fendri, Azmi; Delfiyanti, Delfiyanti
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i2.4445

Abstract

A notary has the authority to create authentic deeds as regulated by Law No. 2 of 2014 on Notarial Positions. This authority carries significant responsibility, both civilly, criminally, and administratively, concerning the validity and conformity of the deeds created. This study analyzes the notary’s responsibility in creating authentic deeds, focusing on Case No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, which involves a lawsuit against a notary for errors in creating a deed that did not reflect the parties' intentions. The research findings show that although the court decided to annul the deed and recognized the unlawful act, the judges' decision lacked comprehensiveness as it did not include specific regulations from the UUJN in their considerations. This study suggests that judges should more thoroughly consider provisions in UUJN and enhance supervision over notaries to ensure the validity of deeds created in accordance with applicable procedures.
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Antara PT. Mitra Mata Jakarta Pusat Dengan PT. Bank Mandiri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PDT/2020/PT.DKI.JKT) Rasyaki Putri Adim; Azmi Fendri; Delfiyanti
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zbcppn39

Abstract

Tanah merupakan aset yang memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga keberadaannya sering menimbulkan sengketa kepemilikan maupun peralihan hak. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 di Jakarta Pusat yang melibatkan PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan PT Bank Mandiri. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan (3) tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul karena sertipikat yang menjadi dasar jual beli telah habis masa berlakunya, terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah bekas hak eigendom, dan adanya kelalaian PPAT dalam memastikan keabsahan objek jual beli. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum serta legalitas sertipikat tanah, sementara PPAT dinyatakan memiliki tanggung jawab perdata, administratif, dan etika profesi atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap validitas sertipikat tanah perlu diperketat dan PPAT wajib lebih cermat dalam menjalankan kewenangannya agar sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang.
Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS Melalui Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan ASN Nabila Hanindiaz; Azmi Fendri; Anton Rosari
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/kveafw54

Abstract

Sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari sengketa kepegawaian yang dapat timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat berwenang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, salah satunya Banding Administratif yang dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: Pertama, keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif terhadap SK Sekretaris Mahkamah Agung RI (SK SEKMA) Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024; dan Kedua, tindak lanjut Mahkamah Agung RI atas Keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder ditunjang data primer berupa wawancara dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, BPASN secara sah memperingan SK SEKMA karena KTUN tersebut cacat substansi dalam penetapan jenis sanksi; Kedua, Mahkamah Agung menindaklanjuti Keputusan BPASN secara patuh dengan menerbitkan SK baru menetapkan jabatan pelaksana bagi PNS yang bersangkutan. Namun demikian, tantangan pasca-keputusan tetap ada karena kondisi kesehatan jiwa PNS tersebut terus mempengaruhi kinerjanya.
Co-Authors Abdi, Israr Abdullah, Risyad Aisa, Nora Aldyans Rio Pratra Anafiah, M. Ali Angga Pratama Angga Pratama Angrila Putri Anton Rosari Argi Putra Finalo Aulia, Tyreska Baroto, Wisnhu Agung Budiyanto Budiyanto Busyra Azheri Darnis Darnis, Darnis Delfianti Delfiyanti Delfiyanti Devia Rahma Pratisa Dilon Scandhiva Ramadi Dina Shabrina Eko Permana Putra Elvia Puspita Siregar Elwi Danil Ferdi Ferdi, Ferdi Feronika Feronika Feronika, Feronika Finalo, Argi Putra Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Frenadin Adegustara Gusminarti, Gusminarti Hajar, Ragil Ibnu Hasbi Haswin, Olvi Sri Hilda Hayaturrahmi, Salma Hengki Andora Hengki Andora Ihsan, Junaldi Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Juanda Sari, Vinsa Junaldi Ihsan Khairani Khairani Khairani Khairani Kharina Aggita Putri Lubis, Khairani Luky Kurniawan luky kurniawan, luky M Hasbi M Hasbi M. Hasbi M. Hasbi Maria Susanti Maron, Yogi Mhd. Lutfi AR Mirwati, Yulia Muammar Kadafi Siregar MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Nabila Hanindiaz Nanda, Novitra Nidya Sari, Tri Nisaul Hasanah Nora Aisa Novitra Nanda Nur, Des Anizah Nurul Astri Haliza Petrolika, Petrolika Pratisa, Devia Rahma Pratiwi, Humaira Dinda Pujha Setiawan J Puspita Siregar, Elvia Putra, Eko Permana Putri, Kharina Aggita Rahayu Triningsih, Puja Rahman, Fadhil Raji Saputra Ramadi, Dilon Scandhiva Rasyaki Putri Adim Rembrandt Rembrandt Reski Novita Syahrul Reza Putri Reza Putri Rinaldi Sarza Romi Romi, Romi Rosari, Anton Rully, Jodie Angelia Saimar, Hamda Afsuri Salma Hayaturrahmi Saputra, Raji Sarza, Rinaldi Seprianatha, Irsan Setiawan J, Pujha Shabrina, Dina Sucy Delyarahmi Syahida, Jeri Gunarko Syahrul, Reski Novita Syam, Misnar Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Titin Fatimah Tri Nidya Sari Wetria Fauzi Wulandari, Ade Rini Yasniwati, Yasniwati Yogi Maron Yolanda, Nadiya Yulia Mirwati Yuliandri, Yuliandri Yuliandri, Yuliandri Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Yussy A. Mannas Zulfitri, Amelia