Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.651
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cita Hukum jurnal niara Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Unes Law Review Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Tunas Agraria UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Azmi Fendri
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Petrolika, Petrolika; Fendri, Azmi; Hasbi, Hasbi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2205

Abstract

Penelitian ini meneliti pendaftaran tanah sebagai barang milik daerah di Kota Padang, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pendaftaran ini didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, dan Peraturan Wali Kota Padang No. 10 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran tanah milik daerah di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan fokus pada hukum dan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah belum sepenuhnya dilakukan dan terdapat hambatan seperti masalah administrasi, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Administrasi yang baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Rahayu Triningsih, Puja; Fendri, Azmi; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2233

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Alas Hak Jual Beli Secara Adat di Kota Bukittinggi Angrila Putri; Ferdi, Ferdi; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2319

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic project that aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community Land Rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable, so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy, as well as reduce and prevent land disputes and conflicts. To accelerate the implementation of registration of all land areas in Indonesia in 2016 a Circular Letter was issued by the Minister of ATR / Head of BPN Number 1756 / 15.I / IV / 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Land Registration which is essentially about simplifying the basis of rights for land registration. In this case, for proof of ownership of customary land owned by the Bukittinggi customary law community, some use customary sales and purchase letters. Based on this, the author is interested in conducting research with the formulation of the problem, namely: How is the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City? How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office and, How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping in Bukittinggi City. And the purpose of the study is to study and analyze the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City, to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office, and to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping. The research method is an empirical legal approach method (emphrical legal research), the nature of this research is descriptive. The conclusion is that the PTSL process with the basis of customary land sale and purchase certificates can be used at the Bukittinggi City Land Office and is equipped with a statement of physical control of the land area, and for the land registration process through PTSL after Bukittinggi City is Complete, physical data collection in the form of measuring land areas in the field is no longer carried out, but only legal data collection is carried out.
Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Bersengketa Pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman Anafiah, M. Ali; Fendri, Azmi; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2398

Abstract

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan: “harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf”. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa harta benda wakaf wajib diserahkan paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf merupakan suatu bukti pernyataan yang mencantumkan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 1) Bagaimana kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah wakaf, 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang tanahnya sudah bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, dan 3) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah wakaf dengan adanya sanggahan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman.
Co-Authors Abdi, Israr Abdullah, Risyad Aisa, Nora Aldyans Rio Pratra Anafiah, M. Ali Angga Pratama Angga Pratama Angrila Putri Anton Rosari Argi Putra Finalo Baroto, Wisnhu Agung Budiyanto Budiyanto Busyra Azheri Darnis Darnis, Darnis Delfianti Delfiyanti Delfiyanti Devia Rahma Pratisa Dilon Scandhiva Ramadi Dina Shabrina Eko Permana Putra Elvia Puspita Siregar Elwi Danil Ferdi Ferdi, Ferdi Feronika Feronika Feronika, Feronika Finalo, Argi Putra Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Frenadin Adegustara Gusminarti, Gusminarti Hasbi Haswin, Olvi Sri Hilda Hayaturrahmi, Salma Hengki Andora Hengki Andora Ihsan, Junaldi Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Juanda Sari, Vinsa Junaldi Ihsan Khairani Khairani Khairani Khairani Kharina Aggita Putri Lubis, Khairani Luky Kurniawan luky kurniawan, luky M Hasbi M Hasbi M. Hasbi M. Hasbi Maria Susanti Maron, Yogi Mhd. Lutfi AR Mirwati, Yulia Muammar Kadafi Siregar MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Nanda, Novitra Nidya Sari, Tri Nisaul Hasanah Nora Aisa Novitra Nanda Nurul Astri Haliza Petrolika, Petrolika Pratisa, Devia Rahma Pujha Setiawan J Puspita Siregar, Elvia Putra, Eko Permana Putri, Kharina Aggita Rahayu Triningsih, Puja Rahman, Fadhil Raji Saputra Ramadi, Dilon Scandhiva Rembrandt Rembrandt Reski Novita Syahrul Reza Putri Reza Putri Rinaldi Sarza Romi Romi, Romi Rosari, Anton Rully, Jodie Angelia Saimar, Hamda Afsuri Salma Hayaturrahmi Saputra, Raji Sarza, Rinaldi Setiawan J, Pujha Shabrina, Dina Sucy Delyarahmi Syahida, Jeri Gunarko Syahrul, Reski Novita Syam, Misnar Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Titin Fatimah Tri Nidya Sari Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yogi Maron Yolanda, Nadiya Yulia Mirwati Yuliandri, Yuliandri Yuliandri, Yuliandri Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Yussy A. Mannas Zulfitri, Amelia