Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.185
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Kertha Semaya Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Budaya Nusantara Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu Jurnal Media Informatika Jurnal ENMAP Journal of Sustainable Development Science Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal SUTASOMA
I Wayan Landrawan
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN) Gede Yudiarta Wiguna; Dewa Gede Sudika Mangku; Dewa Bagus Sanjaya; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara library research atau studi kepustakaan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961 (2) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional dengan melakukan perundingan serta membuat suatu perjanjian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG I Dewa Putu Surya Wardana; I Nengah Suastika; Dewa Bagus Sanjaya; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng, dan untuk mengetahui (2) syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut: Pihak keluarga laki-laki mengadakan penjantosan (menyantosin), Pihak laki-laki melakukan peminangan, Upacara widhi widana, .Upacara Mejauman/mebebasan juga disebut dengan “ngabe tipat bantal”. (2) Mengenai syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masayarakat banyak/umum.
LEGAL PROTECTION FOR LOCAL PRODUCTS THE SPIRIT OF SOBEAN AS A CITY BRANDING IN THE CONTEXT OF TOURISM MARKETING Ni Ketut Sari Adnyani; Dewa Ayu Eka Agustini; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.55344

Abstract

This study aims to determine, among others: (1) the formulation of indigenous village participation policies in the development of City Branding The Spirit of Sobean as a tourism marketing strategy in Buleleng Regency; (2) implementation of the policy formulation of traditional village participation in the development of City Branding The Spirit of Sobean as a tourism marketing strategy in Buleleng Regency; and (3) the implications of implementing the policy formulation of traditional village participation in the development of City Branding The Spirit of Sobean as a tourism marketing strategy in Buleleng Regency. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach, the determination of the location and the research sample is determined purposively. Data collection techniques by means of observation, interviews and document studies. The research data analysis technique used descriptive qualitative analysis techniques. The results showed that the potential of the Buleleng area with the branding of The Spirit of Sobean. The development of the city branding of The Spirit of Sobean, Buleleng Regency with all existing components or sub-systems from local governments, entrepreneurs, and the arts and culture community can carry out the highest level of engaging tourism. The implication of the application of legal protection in the development of city branding The Spirit of Sobean is very large as a driver of sustainable tourism.
Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali Ketut Sari Adnyani; I Wayan Landrawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v9i1.56506

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematik kekaburan norma terkait dalam Pasal 31 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang berimplikasi terhadap problematik sosiologis penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali. Berdasarkan isu hukum di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali; dan Model ideal kebijakan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan futuristik, selanjutnya bahan hukum yang digunakan ditelusuri dengan teknik snowball dan sistem kartu serta dianalisis dengan teori partisipasi. Hasil analisis ditemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai berikut. Pengaturan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali ditempatkan pada pemahaman bahwa ada pengakuan partisipasi desa adat karena adanya pengaturan dilihat dari norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi desa adat. Model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam pemulihan kepariwisataan yang dapat diajukan sebagai novelty, yaitu mengadopsi model partisipasi partnership (kemitraan) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dalam hal ini Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan).  
Discrimination on the Right to Get Salary for Women Workers in Indonesia from the Ratification of International Conventions Perspective Ni Ketut Sari Adnyani; I Wayan Landrawan
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 1 (2023): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i1.44376

Abstract

Discrimination against women workers is a violation of human rights as regulated in international instruments such as the International Labor Organization ILO and CEDAW. Constitutionally, the rights of every Indonesian citizen are based on Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Protection of workers is also regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Articles 67 to Article 101 which cover the protection of safety, health and welfare assurance. However, not many women themselves realize that their rights are protected and this has an impact on women’s lives. Reviewing arrangements for the rights of women workers regulated in the ILO, CEDAW and Manpower and their implementing regulations. Accommodate a number of related regulations above, based on gender responsiveness for female workers. This study aims to examine how the accommodation of international conventions into Indonesian positive law? and efforts to strengthen the implementation of the convention?. Types of normative research. The results of this study indicate that there are protection arrangements in conventions that can be adopted. In the future, editorial guarantees for protection for women will be prepared.
JUVENILE DELINQUENCY AND ITS MANAGEMENT IN VIEW OF THE CHILD PROTECTION ACT I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait kenakalan remaja dan pencegahannya ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagaiamanan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja sekarang ini sering terjadi perkelahian antara grup remaja baik dalam lingkup sekolah maupun lingkungan masyarakat umum. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana di kalangan anak atau remaja, adalah sebagai berikut: Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga. Tinjauan yuridis dan kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan para remaja yaitu menurut KUHP, UU tentang peradilan anak, UU tentang perlindungan anak. Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah tersebut adalah: [1] Penanggulangan Preventif: upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana; [2] Penangulangan Represif: penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang berupa tindakan-tindakan untuk memberantas tindak pidana dengan menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai ke pengadilan. ABSTRACT The purpose of this research is to describe the problems related to juvenile delinquency and their handling in terms of the Child Protection Act. In this regard, juvenile delinquency as part of a legal effort and must be eradicated through law enforcement is given by the judge as a guarantee specified in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and efforts made to prevent juvenile delinquency. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. While the data used is secondary data and is supported by primary data, while the data analysis used is normative descriptive which is carried out logically, systematically, coherently and can be tested scientifically. The results of the study obtained answers to existing problems, that the current state of criminal acts committed by adolescents often occurs in brawls between groups of adolescents both within the scope of schools and the general public. Factors that cause criminal acts among children or adolescents are as follows: Environmental Factors, Economic Factors, Family Factors. Juridical and criminological reviews of crimes committed by teenagers, namely according to the Criminal Code, the Juvenile Justice Law, and the Child Protection Law. Efforts made by the police to overcome this problem are: [1] Preventive Countermeasures: efforts to prevent criminal acts from occurring; [2] Repressive Countermeasures: countermeasures carried out after the occurrence of a crime, in the form of actions to eradicate criminal acts by using legal means to make arrests, confiscate evidence, conduct investigations into court.
PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG Ketut Ardika; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dinalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara restorative justice dan ada yang melalui cara penal. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk atau menggunakan dasar yuridis yang berlaku. Kemudian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, pihak Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan beberapa upaya yaitu melaksanakan patroli siber, melaksanakan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, serta membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas dalam menggunakan media sosial.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG) Kadek Setiawan; I Wayan Landrawan; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of online gambling is an act that violates the law which is included in a crime and has become a habit for the community, including the City of Buleleng. Online gambling is a form of abuse of online media facilities where betting is used by transferring cash through banks, like gambling in general. If allowed to continue without serious handling from police law enforcement, people who carry out online gambling will become addicted and will have a negative impact on themselves and others. This study aims to analyze 1) the efforts made by the police to enforce the law against online gambling criminals in the Buleleng district. 2) Obstacles that hinder law enforcement efforts against perpetrators of online gambling crimes in the Buleleng district. This research uses an empirical juridical approach, the research is descriptive, the type of data is primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and document studies. The sampling technique of non-probability sampling is in the form of purposive sampling and data analysis, namely qualitative analysis. The results of the study show that the efforts of the police in tackling online gambling crimes in the Buleleng City Police area are efforts made by the police in enforcing the law against online gambling crimes, penal efforts. The obstacles experienced by the Buleleng resort police in enforcing the law, are the difficulty of obtaining the suspect's address, the high mastery of the perpetrators in operating information technology.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to (1) To find out and analyze the process of law enforcement at the police level regarding criminal acts of sexual violence against children in the jurisdiction of the Buleleng Police Station (2) To find out and analyze how the police make efforts to deal with the perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. in the jurisdiction of the Buleleng police station. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non- probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results of this research show (1) The law enforcement process in dealing with this is the Women and Children Services Unit, the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Regency Police, in an effort to resolve criminal acts of sexual violence against children through In its implementation the police provide a place for mediation, communication and discussion. between the Reporter or Victim and the Reported Party, officers only take action in the form of listening to the wishes of the reporter and the reported party, carrying out the legal process even if there is peace. (2) Efforts to overcome criminal acts of sexual violence against children in Buleleng Regency carried out by the Buleleng Police, namely repressive (penal) efforts carried out by the Buleleng Police, namely by carrying out inquiries or investigations in accordance with applicable legal provisions, carrying out all kinds of actions according to procedures. not handling cases selectively, and handling cases of public attention professionally and proportionally.
MORAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS WITH A STORYTELLING APPROACH Adnyani, Ni Ketut Sari; Landrawan, I Wayan
Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 15 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Center of Language and Cultural Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.728

Abstract

The purpose of this study was to analyze moral education on moral education in elementary school children with a storytelling approach. This study used an experimental design in testing moral education in elementary school children with a storytelling approach. The instruments used to collect data in this study were questionnaires, learning outcomes tests, score inventory and self-evaluation. The questionnaire was designed to determine the feasibility of moral education instruction. The learning outcome test is used to find out the score. Data analysis used multivariate analysis of variance. The results showed that there was a significant difference after storytelling on moral development (t = 3.478 and p = 0.006 (p <0.05). Thus, it can be concluded that storytelling can improve the moral development of elementary school students in Karangasem Regency. .
Co-Authors ., I Nengah Sudanayasa ., I Wayan Doni ., Ni Luh Budiani Adiningsih, Ni Komang Ayu Trianita Agung Handy Safrizal . Agustini, Dewa Ayu Eka Ayu Anjelika, Gst. Ayu Kade Widya Arcella J.M.U Djoh Arcella J.M.U Djoh Ardhya, Si Ngurah Arta Windari, Ratna Ayu Eka, Dewa Budiani, Ni Luh Corie Agung Patricia Damayanti, Ni Wayan Siska Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dhea Ananda Dita Yulianti Drs. I Nyoman Pursika,M.Hum . Enik puji lestari Febriyandy, Moh. Gede Ian Narayana Yadnya Gede Satria Pratama . Gede Yudiarta Wiguna I Dewa Putu Surya Wardana I G A Lokita Purnamika Utami I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ketut Arya Sunu I Kadek Maheni I Kadek Parwata I Komang Agus Paranata I Made Mardika I Made Suariana I Made Yudana I Nengah Juliawan I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Nengah Sudanayasa . I Nyoman Natajaya I Nyoman Pasek Hadisaputra I Putu Agus Suda Pratama I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Soviawan I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Doni . I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Irene Olivia Siregar Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Diah Karuni Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Setiawan Kadek Setiawan Kadek Surya Alit Dharma Putra Ketut Ardika ketut putrini Ketut Sari Adnyani Ketut Tia Yuliani Kiha, Prisella Santji Anatji Km Ferry Lesmana Udayana Komang Meru Awatara Putra Dinata Kusuma, Putu Riski Ananda Lesmana Udayana, Km Ferry Lestari, Vidyah Erika Lusevia, Easy Born M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Riyan Cahyadi Made Sugi Hartono Maria Widiastuti Moh. Febriyandy Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Nindi Yuliasari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Budiani Ni Luh Budiani . Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Widya Sari Ni Nyoman Asri Sidaryanti Ni Putu Aris Purnama Dewi Nyoman Tri Antika Dewi Paranata, I Komang Agus Parwata, I Kadek Pradistha, Kadek Nandha Pratiwi, Dewa Ayu Putri Sukma Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Ocha Dana Parwata Ratna Arta Windari Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Ribka Layasina Br Sembiring Salsha U M Ogos Salsha U M Ogos Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sari, Ketut Siti Amerta Saverinus Darmin Saverinus Darmin Sinta Ainayah Putri1 Sinta Ainayah Putri1 Soviawan, I Putu Suariana, I Made Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sumerta, Gusti Putu Tegar Bagus Satria Vivi Sandra Wayan Damar Windu Kurniawan Yuliasari, Ni Kadek Nindi