Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR Kadek Surya Alit Dharma Putra; I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.
Peran Program Kampus Mengajar dalam Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Toleransi dan Cinta Tanah Air pada Siswa Kelas V SDN 1 Baturiti I Putu Agus Suda Pratama; I Wayan Landrawan; Ni Nyoman Asri Sidaryanti
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Februari-Mei 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i1.773

Abstract

Program kampus mengajar adalah program bagian dari merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang memberikan pengalaman kepada siswa sebagai mitra guru. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Program kampus mengajar dalam menanamkan pendidikan karakter toleransi dan cinta tanah air (2) Program kampus mengajar Mengintegrasikan cinta tanah air (3) Program kampus mengajar mengintegrasikan toleransi (4) Upaya kampus mengajar meningkatkan toleransi dan cinta tanah air (5) Kendala program kampus mengajar menanamkan toleransi dan cinta tanah air (6) Faktor pendukung program kampus mengajar mengintegrasikan toleransi dan cinta air. Penelitin ini berlokasi di SD Negeri 1 Baturiti, Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskritif kualitatif dengan penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yakni dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyaji data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini (1) program kampus mengajar di SD Negeri 1 Baturiti berhasil meningkatkan toleransi dan cinta tanah air berkat respons positif mereka. (2) Pendidikan karakter cinta tanah air diintegrasikan melalui pembelajaram pancasila dan ekstrakurikuler. (3) pendidikan Toleransi diintegrasikan melalui kegiatan budaya seperti pemakaian busana adat bali. (4) Upaya Penanaman nilai karakter dilakukan melalui kegiatan di dalam dan luar kelas. (5) Keberhasilan program didukung oleh antusiasme siswa, dukungan sekolah, dan pendanaan pemerintah. (6) kendala berupa keterbatasan alat elektronik, jaringan internet, dan waktu. Secara keseluruhan, program ini berdampak positif pada pembelajaran dan penguatan karakter siswa.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng Adnyani, Ni Ketut Sari; Ayu Eka, Dewa; Landrawan, I Wayan
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.4814

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji adaptasi perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan, diharapkan dapat mewjudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Ditunjang oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara dan teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Freidman bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik belum optimal. Hal ini menjadi temuan penting  dilihat dari unsur struktur, yaitu kelembagaan yang terpusat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara nasional. Substansi regulasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE belum sepenuhnya diterapkan di masing-masing daerah terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ditinjau dari unsur sarana dan prasarana belum memadai mengingat jangkauan infrastruktur TIK seluruh daerah dan seluruh lapirsan masyarakat belum merata. Kendala lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia dimana terbatasnya jumlah pegawai ASN dengan kualifikasi teknis TIK. Simpulan: berdasarkan ketidakefektifan penerapan dari aspek struktur, substansi, kultur serta sarana prasarana penunjang, penting diatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Buleleng dalam pengelelolaan e-government untuk sinkronisasi data yang terintegrasi mempermudah kinerja pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi. Saran: perlu ditingkatkan kompetensi teknis SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Buleleng.
Implementasi P5 Untuk Mengembangkan Karakter Gotong Royong dan Kreatif Siswa : Implementation of P5 to Develop Students' Mutual Cooperation and Creative Characters Damayanti, Ni Wayan Siska; Landrawan, I Wayan; Budiarta, I Wayan; Sari, Ketut Siti Amerta; Anjelika, Gst. Ayu Kade Widya
Jurnal IKA Vol. 23 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ika.v23i1.93263

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) to develop the character of mutual cooperation and creativity in grade XII students at SMAN 1 Bebandem. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. This study also uses field research methods, as well as data collection techniques carried out in this study including observation, interviews, and documentation. The subjects of this study are the principal, vice principal for curriculum, project coordinator, project assistant, and grade XII students. The results of this study show that P5 activities have been successful in developing the character of mutual cooperation and creativity in grade XII students at SMAN 1 Bebandem. The theme of the implementation of P5 by class XII is Bhineka Tunggal Ika and Engineering and Technology which consists of mutual cooperation activities to clean the sacred place area and create simple appropriate technology products. In its implementation, class XII gets a time allocation of 6 JP per week. Where 1 JP = 45 minutes.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA TIPIKOR LPD TAMBLANG) Ketut Tia Yuliani; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91806

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tamblang dan (2) untuk menganalisis upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang dalam menangani dan mencegah agar tidak terulangnya kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tamblang, Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara dan observasi. Penentuan sampel menggunakan Teknik non probability sampling dalam bentuk purposive sampling untuk penentuan subjek. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya korupsi di LPD Tamblang meliputi lemahnya pengawasan, adanya kesempatan akibat kelonggaran akses terhadap dana desa, kondisi ekonomi pelaku, pengaruh lingkungan sosial, dan faktor perilaku yang dimiliki pelaku. (2) Upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah korupsi mencakup perbaikan sistem pengawasan internal, pemlihan pengurus yang kredibilitas, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran integritas dalam pengelolaan keuangan desa.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG Kadek Diah Karuni; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng dan implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian jika suatu perkara kematian di Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan hasil autopsi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng, Polsek Seririt, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, sementara subjeknya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam melaksanakan kewenangan mengajukan permintaan autopsi, penyidik tidak melaksanakannya secara mutlak karena terdapat hal-hal yang dipertimbangkan seperti rasa kemanusiaan, kondisi psikologis dan emosional keluarga, serta stabilitas sosial sehingga penyidik mengalami dilema etis dan menerima penolakan autopsi dengan menggunakan alat bukti lain untuk melanjutkan kasus. (2) Implikasi hukum jika suatu perkara kematian akibat tindak pidana tidak dilengkapi hasil autopsi pada proses penyidikan adalah kasus akan sulit untuk maju ke tahap berikutnya, dan pada proses pembuktian menjadi celah bagi penasehat hukum untuk melemahkan dakwaan penuntut umum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dan meringankan hukuman bagi terdakwa.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG Gede Ian Narayana Yadnya; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91809

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pemilu di Kabupaten Buleleng. Tindak pidana tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi landasan penegakan hukum tindak pidana pemilu secara serentak. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang bertugas untuk menangani tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, bagaimana Sentra GAKKUMDU melakukan penegakan hukum di Kabupaten Buleleng terkait tindak pidana pemilu dan kedua, apa saja hal yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertumpu pada kajian hukum empiris nondoktrinal. Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan Koordinator Pusat GAKKUMDU. Sumber data sekunder berupa literatur, buku, dan makalah seperti profil lembaga, buku-buku relevan, internet, dan sebagainya.
UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PELAKU PENYEBAR VIDEO BERMUATAN ASUSILA DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN OLEH POLRES BULELENG Dita Yulianti; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menangani dan menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman Kabupaten Buleleng dan kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman yang semakin terjadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Buleleng, serta dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal serta Penyidik dari Unit IV Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, dimana nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Polres Buleleng dalam hal ini Unit IV Tipidter melakukan beberapa upaya didalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman, yakni diawali dengan Melacak keberadaan pelaku kemudian Koordinasi dengan kepolisian tempat pelaku berada dan Melakukan penangkapan kepada pelaku. namun terdapat kendala didalam melakukan upaya tersebut, yaitu Pelaku Berada Di Daerah Luar Bali, Menggunakan Nomor Telepon atau Fake Akun dan Tidak Adanya Laboratorium Cyber.
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha; I Wayan Landrawan; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari perderaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik non probabilitas sampling dengan cara Porposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Ni Luh Utari Puspita Devi; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitasn dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sedangkan dalam putusan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Hakim dalam kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. (2) Disparitas dalam putusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan hakim, ketentuan dalam perundang-undangan, peran penuntut umum, serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan.
Co-Authors ., I Nengah Sudanayasa ., I Wayan Doni ., Ni Luh Budiani Adiningsih, Ni Komang Ayu Trianita Agung Handy Safrizal . Agustini, Dewa Ayu Eka Ayu Anjelika, Gst. Ayu Kade Widya Arcella J.M.U Djoh Arcella J.M.U Djoh Ardhya, Si Ngurah Arta Windari, Ratna Ayu Eka, Dewa Budiani, Ni Luh Corie Agung Patricia Damayanti, Ni Wayan Siska Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dhea Ananda Dita Yulianti Drs. I Nyoman Pursika,M.Hum . Enik puji lestari Febriyandy, Moh. Gede Ian Narayana Yadnya Gede Satria Pratama . Gede Yudiarta Wiguna I Dewa Putu Surya Wardana I G A Lokita Purnamika Utami I Gusti Ayu Pramita Agastyari I Gusti Ketut Arya Sunu I Kadek Maheni I Kadek Parwata I Komang Agus Paranata I Made Mardika I Made Suariana I Made Yudana I Nengah Juliawan I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Nengah Sudanayasa . I Nyoman Natajaya I Nyoman Pasek Hadisaputra I Putu Agus Suda Pratama I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Soviawan I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Doni . I Wayan Kertih I Wayan Lasmawan Irene Olivia Siregar Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Diah Karuni Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Setiawan Kadek Setiawan Kadek Surya Alit Dharma Putra Ketut Ardika ketut putrini Ketut Sari Adnyani Ketut Tia Yuliani Kiha, Prisella Santji Anatji Km Ferry Lesmana Udayana Komang Meru Awatara Putra Dinata Kusuma, Putu Riski Ananda Lesmana Udayana, Km Ferry Lestari, Vidyah Erika Lusevia, Easy Born M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Riyan Cahyadi Made Sugi Hartono Maria Widiastuti Moh. Febriyandy Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Nindi Yuliasari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Budiani Ni Luh Budiani . Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Widya Sari Ni Nyoman Asri Sidaryanti Ni Putu Aris Purnama Dewi Nyoman Tri Antika Dewi Paranata, I Komang Agus Parwata, I Kadek Pradistha, Kadek Nandha Pratiwi, Dewa Ayu Putri Sukma Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Ocha Dana Parwata Ratna Arta Windari Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Ribka Layasina Br Sembiring Salsha U M Ogos Salsha U M Ogos Sari Adnyani, Ni Ketut Ni Sari, Ketut Siti Amerta Saverinus Darmin Saverinus Darmin Sinta Ainayah Putri1 Sinta Ainayah Putri1 Soviawan, I Putu Suariana, I Made Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sukadi Sumerta, Gusti Putu Tegar Bagus Satria Vivi Sandra Wayan Damar Windu Kurniawan Yuliasari, Ni Kadek Nindi