Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.818

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum El-Mashlahah Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum AL-MAIYYAH Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al-'Adl Al-Qalam Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam RIO LAW JURNAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Tafsere DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

Muhammad Ali Rusdi Bedong

IAIN Parepare

Author-ID : 3797518

Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Kabupaten Pangkep Sikra, Sikra; Muchsin, Agus; Rusdi, Ali; Hannani, Hannani; Rahmawati, Rahmawati
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v6i1.44657

This study analyzes post-divorce child custody as an important aspect in the context of Islamic family law. This article examines various aspects of post-divorce child custody, focusing on the Islamic legal framework. Through an analysis of the perspective of Islamic family law, this article discusses the rights and obligations of parents towards children, the role of the court in determining custody, and the principles that guide the post-divorce child custody process. This study aims to provide an in-depth understanding of the concepts of Islamic family law related to child custody, and their implications for child welfare in divorce situations. The method used in this study is a qualitative method with data collection used, namely data by collecting from the results of observations, documentation, and interviews. The results of the study obtained are the implementation of child custody after divorce in Pangkep Regency in reality does not comply with the decision of the Religious Court with the existence of obstacles, obstacles in the Implementation of Child Custody After Divorce in Pangkep Regency are as follows: Lack of sense of responsibility of the mother, the mental condition of the mother who is not ready to face divorce, lack of religious knowledge of the mother and the solution to these obstacles is: providing an understanding to the mother of a sense of responsibility that the child is a trust from Allah and will be accounted for, providing an understanding that not every divorce has a negative impact, increasing religious understanding that Allah has predestined divorce. The conclusion of this article provides insight into how Islamic family law regulates child custody after divorce by considering legal aspects, ethics, and the best interests of the child.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Distributor Udang di Desa Jampue, Kab. Pinrang Akbar, Ali; Zubair, Muhammad Kamal; Rusdi, Ali
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 2 (2023): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penelitian ini membahas tentang tinjaun etika bisnis islam terhadap perilaku distributor udang: studi Desa jampue, Kab. Pinrang. Kemudian Yang menjadi masalah dalam proses jual beli udang adalah mekanisme penetapan harga yang dilakukan distributor. Dimana distributor tidak memberi informasi terlebih dahulu kepada petambak bahwasanya harga pada saat itu naik kemudian distributor masih menetapkan harga sebelumnya, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan yang mengandung gharar pada bagian penetapan harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Penetapan timbangan pada praktik jual beli udang vaname atau udang windu, dan mekanisme penetapan harga udang vaname atau udang windu di Desa jampue, Kab. Pinrang. Jenis penelitian yang penulis angkat adalah jenis penelitian kualitatif lapangnan (field research) yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa:(1) Mekanisme penimbangan dalam jual beli udang vaname dan windu di Desa Jampue, Kab. Pinrang. sesuai dengan Hukum Islam, karena dilakukan secara bersama-sama, jadi kedua belah pihak melakukan dan menyaksikan. Pada saat penimbangan kedua belah pihak sepakat menggunakan cara yang dipakai dalam penimbangan ini dan kedua belah pihak juga mengetahui berat timbangan dari udang tersebut, Sehingga tidak ada yang dirugikan. (2) Perilaku Distributor terhadap Mekanisme Penetapan harga dalam jual beli udang vaname atau udang windu di Desa Jampue, Kab. Pinrang. Berdasarkan etika bisnis Islam jual beli udang yang ada di Desa Jampue menggunakan indikator keesaan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebajikan (ihsan). Dimana dalam memberikan informasi dalam penetapan harga yang memiliki ketidakjelasan namun unsur ketidakjelasan tersebut masih bisa di toleransi petambak dimana Distributor tersebut Menetapkan harga diawal transaksi, dan dibayarkan secara langsung ditempat setelah transaksi selesai. Dalam jual beli udang ini sesuai dengan Hukum Islam. Karena kedua belah pihak mengetahui satuan harga, diserahterimakan sesuai kesepakatan dan sama-sama rela, Sehingga tidak ada yang dirugikan.

Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence Arifah, Inggit; Hannani; Rusdi, Ali
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT pesrpektif fiqh jinayah dan hukum pidana serta mengetahui perbedaan dan persamaan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan teologis, yuridis normatif, dan sosiologis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik deduktif, induktif, komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif fiqh jinayah yaitu perlindungan dengan hukum qishash ketika hukuman qishash tidak dapat diterapkan maka membayar diyat sebagai bentuk pidana pengganti, dan pidana ta’zir untuk pemberian hukum yang dapat menjerakan pelaku, pandangan hukum terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang PKDRT diatur dalam Bab VIII Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49, serta perlindungan secara fisik dan psikis yaitu berupa perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, serta perbandingan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perspektif fiqh jinayah tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri dan anak yang disebut perbuatan jarimah, dari segi hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan dalam fiqh jinayah adalah qishas, jika qishas batal maka diganti dengan diyat, selain itu bisa berupa tazir.

Conditional Capital Practice in Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective) Faradhillah, Nitha; Rusdi, M. Ali; Muliati
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

The practice of conditional capital that occurs in Empagae Village is an economic activity that involves two parties, namely: the lender and the borrower. This conditional capital loan started from a borrower who needed capital to purchase seeds and farm fertilizers, who then borrowed a sum of money by offering conditions for the loan that had been given, namely "if the borrower lends one million, he will give one pikul of rice as long as the loan has not been paid. returned". The purpose of this study is to analyze the conditional capital system that occurs in Empagae Village from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used in this study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data, the methods of field observation, interviews, and documentation were used. The results of this study indicate that 1) The form of conditional capital practice in Empagae Village has two parties, Wa'Tati as the borrower makes a loan by providing conditions in the form of giving one pikul of rice for each loan with a value of one million he does. The existence of additions in debts according to Islamic economic law is not allowed if there is an addition that exceeds the principal loan or the addition is a condition of the loan. 2) Judging from the number of additions in this conditional lending practice, it can contain an additional element or usury, due to the benefits that are almost equivalent to the amount of the loan that has been borrowed, of course this is not in accordance with Islamic law.

Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik Misbah Nasri Sailellah; Sudirman; M Ali Rusdi Bedong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1407

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum, kesenjangan regulasi, serta lemahnya infrastruktur dan literasi digital sebagai penghambat utama dalam menjamin keamanan data. Selain itu, isu etika dan pertanggungjawaban hukum mediator juga menjadi perhatian penting karena potensi penyalahgunaan informasi rahasia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap profesi mediator. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, praktisi hukum, dan penyedia teknologi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan terpercaya di era digital.

Countering Radicalism and Fundamentalism Through Cultural and Islamic Acculturation Bedong, Muhammad Ali Rusdi; L, Sudirman
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 16 No 1 (2023): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v16i1.7073

IAIN Parepare successfully countered radicalism and fundamentalism among the academic community through the vision of cultural acculturation and Islam, it can be seen with data and information during the vulnerable time of 2018-2021 not found the academic community reported to the campus code of ethics committee because of the issue of radicalism and fundamentalism, this can be successful because the recruitment pattern of students, lecturers, and employees emphasizes the value of religious moderation which is one of the indicators. It is accommodating to local culture.

Risiliensi Tradisi Metawe Dalam Pola Komunikasi Keluarga Mandar Perspektif Maqashid Al-Syariah Ridwan, Ridwan; Rusdi, Ali; Ramli, Ramli; L, Sudirman; Fikri, Fikri
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1400

Penelitian ini menggali signifikansi tradisi Metawe dalam pola komunikasi keluarga Mandar, menyoroti nilai-nilai Maqashid al-Syariah yang terwujud dalam tradisi tersebut. Metode kualitatif digunakan dengan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendalami dampak dan relevansi tradisi Metawe terhadap komunikasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Metawe tidak hanya sebagai pola komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai adat dan agama yang kaya. Dalam budaya Mandar, tradisi Metawe mengajarkan nilai-nilai sopan santun, tawadhu, malu, dan menghargai keberagaman, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah. Tradisi Metawe dalam keluarga Mandar memberi penekanan pada pentingnya ketaatan terhadap ajaran Islam, dengan penghormatan terhadap orang tua, perilaku etis, dan perhatian terhadap keluarga menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Dalam tinjauan terhadap Maqashid al-Syariah, tradisi Metawe juga membawa dampak positif dalam mencapai kemaslahatan bagi umat. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang integrasi antara budaya lokal dan ajaran Islam, menjadikan tradisi Metawe sebagai titik temu yang memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari keluarga Mandar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan tradisi lokal yang bernilai positif dan mendorong harmoni sosial di masyarakat.

The Consideration of Maslahat in the Imposition of the Death Penalty for Serious Sexual Crimes in Indonesia Syatar, Abdul; Abubakar, Achmad; Kurniati, Kurniati; Bedong, M. Ali Rusdi; Ahmad, Ahmad
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i1.8880

This research aimed to provide efforts to strengthen the law if changes to regulations occur, which must be accompanied by academic and socio-political approaches. In Indonesia, there is a new form of sexual crime whether verbal, non-physical, physical, or online. The prevalence of such incidents reflects a troubling trend that needs urgent attention from both authorities and society. This research was field research, equipped with qualitative data. The data sources included observational research, interviews, and documentation as well as literature studies by reviewing documents relating to criminal sanctions for adultery, especially from the Criminal Code, outside the Criminal Code, and manuscripts of Islamic criminal law. The beneficial theory used was the Al-BÅ«tÄ« version, which emphasized the validity of al-â€˜uqÅ«bah al-IslÄmiyah. The research findings revealed that in the event of changes to criminal law in Indonesia, maslahat considerations are prioritized, particularly in cases of grave sexual crimes, the death penalty should be applied. The government must consider things such as benefits, cultural values, and societal perspectives when making criminal punishment policies. In Indonesia, several backgrounds supported the choice of the death penalty for sexual crimes. The expected benefits are community protection, preventative action, justice for victims, and the elimination of dangerous perpetrators in the future. The legal situation governing sexual crimes in Indonesia is increasingly pitiful, and a change is needed.

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Wahyu Rauf; L, Sudirman; Said, Zainal; Basri, Rusdaya; Rusdi, M. Ali
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 2 (2025): Volume 7, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i2.10214

This study examines the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) in child care practices in Barru Regency, focusing on Article 77(3) concerning parental obligations to nurture and care for children from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah. Using a descriptive qualitative approach, the research draws on primary data from working parents in Barru District and secondary data from relevant studies. The analysis employs policy implementation theory and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal three predominant parenting models among dual-income families—direct, delegative, and participatory—each aligned with maqāṣid principles. The implementation of Article 77(3) is influenced by five key factors: limited understanding of KHI provisions, spousal communication and relations, time constraints and work demands, religious and local cultural values, and emotional stability within the household. Couples adopt seven main strategies to fulfill these obligations, including flexible role-sharing, spiritual guidance through daily worship, emotional communication, exemplary conduct, collaboration with third parties during work hours, adaptive parenting based on children’s needs, and open communication between spouses.

Co-Authors Abd Jamil Salam Abdul Gaffar Abdul Gaffar Abdul Rahman Awan Abubakar, Achmad Agung Kurniawan Agus Muchsin Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad, Fauziah Ahmad, Fauziah Akbar Akbar Akram Akkas Ali Abubakar Ali Akbar Amiruddin, Muhammad Majdy Andi M. Anwar Zaenong Arifah, Inggit Aris Aris Aris Arman Arman Baso Pallawagau Faradhillah, Nitha Fikri Fikri Fikri Firman Firman H. Mahmuddin H. Sudirman L. Hannani Hannani Husni, Hasmiah Iin Andini Islamul Haq Ismayanti Ismayanti Kurniati Kurniati M. Ilham Misbah Nasri Sailellah Moh. Yasin Soumena Muammar Bakry Muhammad Haramain Muhammad Ismail Muhammad Kamal Zubair Muhammad Kamal Zubair Muhammad Kamal Zubair, Muhammad Kamal Muliati Mutmainnah, Iin Purwoko, Agus Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Ramli Ramli Rasyidah reski anugrah Ridwan, Ridwan Rosmaya Rosmaya Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Salim, Muhyiddin Salman Abdul Muthalib Sikra Sikra, Sikra Suarning Sudirman Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sumiati Suryadi Syarif Syarif, Suryadi Syatar, Abdul Tamsil Tamsil Wahidin Wahidin Wahyu Rauf Wawan Yulia Octavia Rahmat Zaenong, A. M. Anwar Zainal Said Zulkifli Zulkifli

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search