Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia Yayan Sopyan
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2314

Abstract

Abstract: Questioning the Religious Freedom and blasphemy in Indonesia. The presence of the Constitutional Court in the reform era is the strengthening of the foundations of constitutionalism in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Court in this case a role to enforce and the protector of the citizen's constitutional rights and the protector of the human rights. Including in this case, the right to religion and religious practices and teachings of their respective religions, in accordance with the constitutional mandate. However, on the other hand there is the discourse of freedom of expression and freedom of speech includes freedom to broadcast religious beliefs and understanding of the "deviant" and against the "mainstream" religious beliefs and understanding in general, as in the case of Ahmadiyah. The Court in this case is required to provide the best attitude when faced judicial review in this case still required in addition to guarding the constitution in order to run properly.   Abstrak: Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia. Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang “menyimpang” dan bertentangan dengan “mainstream” keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2314
Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers’ Children In Sarawak, Malaysia Yayan Sopyan
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i2.5285

Abstract

As one of the countries that ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990 which was subsequently promulgated into the Child Protection Act, Indonesia is still unsuccessful in protecting children. This mainly occurs in the context of protection illegal migrant workers’ children who were born in the country where their parents work. In Sarawak, Malaysia, for instance, there are 43,445 stateless children. This study aims to portray the stateless children in Sarawak, Malaysia, and the efforts of the Indonesian government to protect their right to access justice. This research is normative-qualitative with observations and in-depth interviews with consultant general staff and Indonesian volunteers In Sarawak as one of the main research methods. The results of this study indicate that stateless condition makes it possible for the children to get other rights, such as education. Meanwhile, the Indonesian government has already made regulations and efforts to provide access to basic human rights for children of stateless migrant workers, including itsbat nikah abroad to legalize unregistered marriage among workers. However, it has not been fully successful because the problems are so complex that it needs to involve several parties, especially the Malaysian government, and plantation owners as employers of the migrant workers. Likewise, harder and more coordinated efforts are also needed to fulfill their citizenship right. (Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak pada 1990 dan kemudian dikristalkan menjadi Undang-undang Perlidungan Anak, Indonesia ternyata belum sepenuhnya berhasil melindungi hak-hak anak. Ini utamanya berlaku dalam konteks perlindungan terhadap anak para buruh migran yang lahir dan tinggal di negara tempat orang tuanya bekerja. Di Sarawak, Malaysia, ada 43.445 anak-anak tanpa kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan memotret kondisi anak buruh migran ilegal tanpa kewarganegaraan di Serawak, Malaysia, serta menjelaskan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam kepada pegawai Konsulat Jenderal dan relawan Indonesia sebagai salah satu metode penggalian data utamanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status tanpa kewarganegaraan menghalangi anak-anak tersebut mengakses hak-haknya yang lain, semisal pendidikan. Sementara itu, pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa aturan tertulis dan berupaya memberikan akses keadilan bagi anak para buruh migran tersebut, termasuk melalui program itsbat nikah di luar negeri. Namun demikian, situasi belum sepenuhnya terkendali karena permasalahan yang begitu kompleks dan mengharuskan keterlibatan banyak pihak, utamanya pemerintah Malaysia dan para pemilik perkebunan. Perlu juga dilakukan upaya yang lebih keras dan terkordinasi agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi.)
Internalisasi Nilai-Nilai Agama Model Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Madani Purwasari Garawangi Kuningan) Yayan Sopyan
Oasis : Jurnal Ilmiah Kajian Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.137 KB) | DOI: 10.24235/oasis.v4i1.4375

Abstract

The reality of students who have distinctive characteristics with other pesantren in Kuningan, from the way of dress and programs owned by Pesantren Al-Madani, with the model approach of worshippers Tabligh. This research aims to reveal theoretically and empirically the process of planting religious values of the model of pilgrims Tabligh, and how success and what are the supporting factors and the termination. This type of research is a field study with a qualitative descriptive analysis approach. Data collection Techniques: observation, interviews, documentation, and triangulation. The data analysis is done comprehensively conducted since the beginning of research and during the research process until the end of the conclusion. In conclusion: Internalization of religious values Tabligh model is done through the six basic principles: realizing the shahadatain, prayer with solemnity and Khudu, science and dhikr, glorify fellow Muslims, correcting intentions, and Khuruj fi Sabilillah. Then the success found in instilling the religious values of the model of worshippers Tabligh. The supporting factors, including Streangths are; The existence of Pesantren, an Islamic environment, Kyai leadership style, classical and modern methods. Chances There is a form of support and recognition from the government, Islamic educational institutions that open themselves to all circles. The inhibitory factor includes its weakness; The double role that Kyai has, the lack of awareness to apply what has been learned in the hut, facility facilities, infrastructure that still lacks support. Challenge Cultural influences and the flow of information globally as well as the background of the different students.Realita santri yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pesantren lain yang ada di Kabupaten Kuningan, dari mulai cara berpakaian dan program yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Madani, dengan menggunakan pendekatan model jamaah tabligh. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara teoritis dan empiris proses penanaman nilai-nilai agama model jamaah tabligh yang dilakukan Kiai di Pondok Pesantren Al-Madani, dan bagaimana keberhasilannya serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis  penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun  analisis data dilakukan secara komprehensif dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian sampai kepada akhir kesimpulan. Kesimpulan penelitian: Pertama, internalisasi nilai-nilai agama model jamaah tabligh dilakukan melalui enam prinsip dasar yaitu, merealisasikan kalimah tayyibah/syahadatain, shalat dengan khusu dan khudu, ilmu dan dzikir, memuliakan sesama muslim, mengoreksi niat/ikhlas, dan khuruj fi sabilillah. Kedua, keberhasilan ditemukan dalam menanamkan nilai-nilai agama model jamaah tabligh di pondok pesantren Al-Madani. Ketiga, faktor pendukungnya, meliputi Streangths adalah; eksistensi Pondok Pesantren Al-Madani, lingkungan pondok pesantren yang Islami,  gaya kepemimpinan Kyai, metode yang klasik dan modern. Adapun Peluangnya; Adanya bentuk dukungan dan pengakuan dari pemerintahan, lembaga pendidikan Islam yang membuka diri untuk seluruh kalangan. Faktor penghambat meliputi kelemahanya adalah; peran ganda yang dimiliki Kyai, kurangnya kesadaran santri untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di pondok, fasilitas sarana, prasarana dan lainnya yang masih kurang mendukung. Tantanganya; pengaruh budaya dan arus informasi yang global serta latar belakang keberagamaan santri yang berbeda.
IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN SISWA BARU MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (Study Kasus : SMK Negeri 3 Kuningan) Yayan Sopyan; Sugeng Supriyadi; Erik Kurniadi
NUANSA INFORMATIKA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : FKOM UNIKU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.082 KB) | DOI: 10.25134/nuansa.v11i1.1329

Abstract

Acceptance of New Students is one of the existing processes in educational institutions such as schools that are useful for screening prospective students who are selected according to the criteria determined by the school to be students students. In general, the process of Admission New Students through the stages of registration, selection tests and announcement of student acceptance.In this research, its application to SMK Negeri 3 Kuningan where in the process of New Student Admission must be decided quickly and precisely therefore it is needed Decision Support System to assist the committee of PPDB in decision making. The method used in this Decision Support System is by Simple Additive Weighting (SAW) method.In building this system using the software development method Waterfall model and required tools used for the design include: Flowmap, Context Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram And Data Dictionary, created using Microsoft Visio applications. Data collection methods used in the preparation of this thesis is Observation, Library Studies and Interview. This system was developed using PHP and MySQL as database server.The result of this research is decision support system in new student acceptance by using Simple Additive Weighting (SAW) method which gives more optimal result in management and value calculation so that PPDB committee can give quick decision.Keywords: New Student Acceptance, Simple Additive Weighting (SAW), Waterfall, DFD, PHP MySQL
Principle 5 C in The Practice of Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology in The Perspective of Business Ethics and Islamic Justice Hesti Dwi Astuti; Cucu Sholihah; Mualimin Mochammad Sahid; Abu Umar Faruq Ahmad; Yayan Sopyan; Uus Ahmad Husaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1019

Abstract

Non-bank financial service actors in the era of the COVID-19 pandemic made a breakthrough by creating fintech (Financial technology) through the development of Peer Peer Lending (P2P) or online loans. The purpose of this study is to analyze the implementation of 5C principles in the practice of peer-to-peer lending Fintech based on a review of Islamic business ethics. The method used in this research is a normative juridical approach with a descriptive research approach. The data that has been obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. This study concludes that principles and business ethics must be considered with the concept of “The Five C’s Principle of Credit Analysis” in either conventional or sharia systems. In the case of customers who choose a sharia online loan system, they must also pay attention to the ethical aspects of financial business in Islam, which is something that must be considered considering that in Islam, ethical issues are related to the determination of economic policies that will affect the halalness of service and the agreement of the parties. 
Principle 5 C in The Practice of Peer to Peer Lending (P2P) Financial Technology in The Perspective of Business Ethics and Islamic Justice Hesti Dwi Astuti; Cucu Sholihah; Mualimin Mochammad Sahid; Abu Umar Faruq Ahmad; Yayan Sopyan; Uus Ahmad Husaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i2.1019

Abstract

Non-bank financial service actors in the era of the COVID-19 pandemic made a breakthrough by creating fintech (Financial technology) through the development of Peer Peer Lending (P2P) or online loans. The purpose of this study is to analyze the implementation of 5C principles in the practice of peer-to-peer lending Fintech based on a review of Islamic business ethics. The method used in this research is a normative juridical approach with a descriptive research approach. The data that has been obtained will be arranged systematically for further qualitative analysis. This study concludes that principles and business ethics must be considered with the concept of “The Five C’s Principle of Credit Analysis” in either conventional or sharia systems. In the case of customers who choose a sharia online loan system, they must also pay attention to the ethical aspects of financial business in Islam, which is something that must be considered considering that in Islam, ethical issues are related to the determination of economic policies that will affect the halalness of service and the agreement of the parties. 
Islamic Law as the Authoritative Source in State Administration of Indonesia Yayan Sopyan; Yazwardi; Ade Dedi Rohayana; Imam Yahya; Ismail
Jurnal Hikmatuna Vol 8 No 2 (2022): HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2022
Publisher : Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.733 KB) | DOI: 10.28918/hikmatuna.v8i2.6195

Abstract

Many academicians are regretful about the removal of seven words in the Jakarta Charter and consider this as a political defeat for Muslims. If the words had not been removed, Islamic law would be simple in its implementation in Indonesia. There was a new hope when the Presidential Decree of 5 July 1959 stated to return to the 1945 Constitution. The Presidential Decree emphasized that the Jakarta Charter was a series of units in the Constitution. In other words, Islamic laws in the state administration system in Indonesia could be the authoritative source. This means that Islamic law has a chance to contribute to the Indonesian legal system. This qualitative research used normative approach in which the information was gained from a number of reliable sources such as books and journals to explore and figure out any perspectives about the status of Islamic law as the authoritative source in state administration of Indonesia. This research showed that Islamic law as the authoritative source is possible to contribute to legal order applied in Indonesia. As a political product, law relies on the political situation; nevertheless, the Muslims are not able to maximize their political roles given the hindrances from both external and internal factors. Hence, there is a need to build awareness of Muslims particularly those becoming the law makers to be capable of introducing the Islamic laws to public through the objectification of Islamic laws. Substantially, the Islamic law is more superior in giving justice, benefits and legal certainty.
Rancang Bangun Alat Monitoring dan Proteksi Kapasitor Bank Berbasis Internet of Things Yayan Sopyan; Peby Wahyu Purnawan; Nifty Fath
MAESTRO Vol 6 No No 2 (2023): Vol.6 No. 2. Oktober 2023
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Capacitor bank is one of the electrical equipment that is needed in a building to improve the quality of the power factor so that the performance of other electrical equipment can be maintained properly. However, in the operation of capacitor banks, capacitors often overheat, resulting in explosions and then fires, as happened in a mall in the Depok area and the eastern part of Jakarta. Based on these problems, research was carried out to monitor and protect capacitor banks with Internet of Things (IoT) technology and the DS18B20 temperature sensor. The research only reached the prototype of the building's electrical network. The DS18B20 sensor attached to the capacitor body reads the temperature of the capacitor and the PZEM004T and SCT013 reads electrical parameters. The DS18B20 sensor functions as a temperature reader from the capacitor and the temperature reading results will be sent to the Arduino Mega which has been programmed. If the capacitor is in operational condition but the capacitor temperature is read above 70⁰C then to protect the capacitor, Arduino Mega will order the relay to cut off the flow of electricity to terminal Coil A1 Contactor so that the capacitor is Off (no electric power). At the same time PZEM004T via SCT013 will read electrical parameters such as power factor, current, power, voltage and Kwh. If the power factor reading is <0.8 then to improve the power factor, Arduino Mega will instruct the relay to activate the capacitor but with the condition that the temperature of the capacitor does not exceed 70⁰C. Capacitor temperature readings and electrical parameter readings will be displayed by Arduino Mega to the LCD screen as well as to one of the Internet of Things platforms, namely the Thingspeak application as a monitoring facility. ESP 8266 is a WIFI chip with the TCP/IP Stack protocol that will receive data from Arduino Mega in the form of electrical parameters and temperature of the capacitor and then the data will be sent to the IOT Cloud platform via the internet network using the API KEY (Application Programming Interface) which is the API between interface that can connect one application to another. Data requests by mobile phones and PCs use the IOT (Thingspeak) platform with an API as the link. The results obtained with the design of an internet of things-based capacitor bank monitoring and protection device besides facilitating monitoring in real time easily can also prevent unwanted things such as capacitor explosions.
Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia Sopyan, Yayan; Muttaqin, Zezen Zainal; Solihat, Cucu; Aripin, Jaenal
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.14804

Abstract

Parents should protect their children. Child exploitation by parents is a cruel act. One form of parental deprivation of children’s rights is to marry them at an early age. In Indonesia, the rate of early marriage is still above 10% of all marriages. There is a trend of early marriage with Arab men in tourist destinations such as Puncak-Cianjur, West Java, after the increasing number of tourist visits from the Middle East. This research used a qualitative research method with a phenomenological approach to explore informant' experiences, interpret their experiences, and give meaning to their experiences. Data were collected through observation and in-depth interviews using the Snow Bowling Effect method. The results of the research were analyzed using the framework method. This research found that parents determine the occurrence of early marriage. The drivers of early marriage are economic interests and religious dogma. Parents were influenced by biyong (marriage broker) in making decisions. Biyong took advantage of half of the dowry. Meanwhile, children’s consent to marry was influenced by religious doctrines that caused them to be altruistic and follow their parents' wishes. This research recommends the government be stricter in supervising foreign tourists and socializing the dangers of early marriage and mutáh marriage with foreigners.
Islamic Law as the Authoritative Source in State Administration of Indonesia Sopyan, Yayan; Yazwardi; Ade Dedi Rohayana; Imam Yahya; Ismail
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 8 No 2 (2022): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v8i2.6195

Abstract

Many academicians regret the removal of seven words in the Jakarta Charter and consider this a political defeat for Muslims. If the words had not been removed, Islamic law would be simple in its implementation in Indonesia. There was a new hope when the Presidential Decree of July 5th, 1959, stated to return to the 1945 Constitution. The Presidential Decree emphasized that the Jakarta Charter was a series of units in the Constitution. In other words, Islamic laws in the state   administration system in Indonesia could be the authoritative source. This means that Islamic law has a chance to contribute to the Indonesian legal system. This qualitative research used a normative approach in which information was gained from several reliable sources, such as books and journals, to explore and figure out any perspectives about the status of Islamic law as the authoritative source in the state administration of Indonesia. This research showed that Islamic law as the authoritative source could contribute to the legal order applied in Indonesia. As a political product, the law relies on the political situation; nevertheless, Muslims cannot maximize their political roles given the hindrances from external and internal factors. Hence, there is a need to build awareness of Muslims, particularly those becoming lawmakers, to be capable of introducing Islamic laws to the public through the objectification of Islamic laws. Substantially, Islamic law is superior in giving justice, benefits, and legal certainty.