Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Sosial Humaniora Sigli Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Transparansi Publik (JTP) Malikussaleh Social and Political Reviews Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Equality: Law and Social
Rahman, Dahlan A
Faculty Of Social & Political Science, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pendampingan Sosial Melalui Edukasi Bahaya Gadget pada Anak di Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Rahman, Dahlan A.; Zulhilmi; Bin Abubakar, Muhammad; Faisal, Naidi; Abdullah, Taufik; M. Rizwan
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v3i2.22943

Abstract

Gadgets are digitally multifunctional communication tools in helping us provide information that is global in nature. So gadgets themselves have also become a trend in the world of children because of the various game facilities offered. Gadgets also make children get carried away by the impact and influence on their behavior so that many problems occur in the aspect of bad behavior. Children's souls are playing, of course, with the presence of gadgets, it has a huge impact on their growth and development. The majority of people spend a lot of time using gadgets every day. This is what happened to children in Bangka Jaya Village where the influence of gedget was very large. This is also inseparable from the role of parents towards their children. The implementation of community service in Bangka Jaya village, Dewantara district, North Aceh Regency is related to these problems. Therefore, the implementation of this PkM activity is expected to be able to improve the character of children who are virtuous and have good intelligence and mentality. This needs to be built in providing room for actualization for children but under parental control, including in the use of gadgets. In addition, the role of teachers and also the community is needed to support externally or positive support from outside the home. So Bangka Jaya village, Dewantara district, North Aceh Regency is expected to be able to implement this PkM application in the midst of its community.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Effendi, Efan; A. Rahman, Dahlan; Riau, Dwi Putranto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.600-608

Abstract

Di era digital seperti saat ini, e-Procurement telah menjadi solusi yang diadopsi oleh banyak entitas pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues menjanjikan, namun memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaatnya secara penuh. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses, tantangan, dan dampaknya, pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik melalui pengadaan yang efektif dan transparan.
Implementation Policy Tourism Based Local Wisdom in Gayo Lues Regency andriani, Andriani; Rahman, Dahlan A; Wulandari, Florentina Ratih
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.531-539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten ini memiliki potensi wisata yang kaya, namun kebijakan yang mencerminkan kearifan lokal belum sepenuhnya diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi upaya penerapan kebijakan tersebut, mengevaluasi sejauh mana kearifan lokal diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata, serta mengidentifikasi hambatan dan potensi yang mempengaruhi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gayo Lues. Pengembangan paket wisata yang mencakup aspek budaya lokal, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, dan mengedepankan kearifan lokal sebagai daya tarik utama menjadi fokus utama pelaksanaannya. Terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan ketidakseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Selain itu, potensi konflik antara kepentingan komersial dan pelestarian budaya juga muncul sebagai tantangan besar.
Perilaku Pemilih di Kalangan Pedagang Pasar Horas Pada Pilkada Kota Pematangsiantar 2024 Rendy Yudha; Rahman, Dahlan A; Zulhilmi, Zulhilmi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih di kalangan pedagang Pasar Horas Kota Pematangsiantar pada Pilkada tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika preferensi politik masyarakat ekonomi informal yang kerap menjadi sasaran kampanye, namun sering kali terabaikan dalam studi perilaku pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam terhadap 10 informan pedagang yang mewakili dua latar belakang etnis dominan, yaitu Batak Toba dan Batak Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih para pedagang lebih didorong oleh pertimbangan pragmatis dan transaksional yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, pendekatan langsung dari kandidat, serta pengaruh lingkungan sosial. Temuan ini memperkuat teori bahwa pemilih dalam sektor informal cenderung mengutamakan kepentingan praktis dalam menentukan pilihan politiknya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perilaku pemilih lokal dalam konteks ekonomi informal.
Kosultasi Publik Mengenai Penyusunan Qanun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri “Urgensi Raqan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Aceh” Faisal, F; Hidayat, H; Rahman, Dahlan A.; Kadir, M. Ya’kub Aiyub
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk kedatangan orang asing ke Indonesia adalah pengungsi. Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebabkan karena ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi yang masuk kedalam wilayah Aceh.
Consent of The Bride and Groom from A Gender Perspective: Comparative Study of The Books of Kanz Al-Ragibin and Al-Mar'ah Fi Al-Hadarah Al-Islamiyyah Amin, Muhammad Fikri Amin; Mesraini, Mesraini; Dahlan, Abdurrahman
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.391

Abstract

The consent of the bride and groom is one of the issues still being discussed in Shafi'i fiqh. This study examines the issue of spousal consent in two books from different eras. The book Kanz al-Ragibin is a classical Shafi'i fiqh text written by al-Mahalli, while the book Al-Mar'ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah is a contemporary Shafi'i text written by Ali Jum'ah. This research method is qualitative in nature, using a gender approach, with the selected perspective being Islamic Gender. Data collection techniques involve interviews and documentation studies. The results of this study indicate that, according to al-Mahalli, the consent of the bride and groom is not a valid requirement for marriage, whereas according to Ali Jum’ah, the consent of the bride and groom is a requirement that must be considered in marriage. This difference stems from the existence of the right of ijbar. The right of ijbar existed and was implemented during al-Mahalli’s time, whereas during Ali Jum’ah’s time, it was not widely implemented. Nevertheless, both share the same legal principle that a father will protect his child. Al-Mahalli uses the concept of mafhûm al-mukhâlafah in the hadith “al-tsayyib ahaqqu bi nafsihâ min waliyyihâ,” while Ali Jum’ah uses a textual understanding (mantûq) of the hadith. Additionally, during Al-Mahalli's time, women tended to be socially passive in public, often staying at home without interacting with any men. In contrast, during Ali Jum'ah's time, women had more freedom in public spaces. They achieved legal equality in almost all aspects. When viewed from a gender perspective, the opinions of al-Mahalli and Ali Jum’ah align with the concepts of justice and gender equality of their respective eras. This study also indicates that Ali Jum’ah’s perspective on the consent of both spouses reflects a progressive legal approach that is appropriate as a reference and guideline for contemporary marriage.
Implementation of Qanun Gayo Lues Number 15 of 2013 Concerning Regional Spatial Planning in the Field of Agricultural Areas Rajemi Rajemi*; Dahlan A. Rahman; Darmanto Darmanto
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i3.40588

Abstract

The Qanun of the Spatial Planning Plan of Gayo Lues Regency Number 15 of 2013 in the agricultural sector was prepared as a basis for the development and development of agricultural areas in Gayo Lues Regency. The purpose of this study was to analyse the implementation of the Qanun RTRW of 2013 in Gayo Lues Regency by focusing on agricultural designation areas and obstacles in implementing it. The theory used is the theory of policy implementation according to Edward III with four implementation indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The type of research uses a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the Implementation of the Qanun RTRW of 2013 in Gayo Lues Regency is still not optimal. This is caused by the inconsistent spatial planning with the use of space, the inconsistent spatial planning with planning documents, and the less than optimal participation of the Community in the use and utilization of Agricultural Areas. Obstacles in implementing the Qanun RTRW of Gayo Lues Regency in 2013 include the absence of a strong political commitment from the local government in terms of providing an adequate budget, simplifying regulations, lack of coordination between related government agencies and low public awareness.
Wali Nanggroe and Revitalization of Traditional Authority in The Modern Political System of Aceh M Rizwan; Tunku Mohar Mokhtar; Muhammad bin Abubakar; Dahlan A Rahman; Bimby Hidayat
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14486

Abstract

Studies on traditional institutions in Aceh have predominantly focused on their historical development, legal status, and political dynamics, while limited attention has been given to the transformation of traditional authority into a governance mechanism that sustains peace in post-conflict societies. This study examines how the revitalization of the Wali Nanggroe institution has extended beyond its conventional role as the guardian of Acehnese customs and cultural identity to become an institutional mechanism supporting sustainable peace within Aceh’s contemporary governance system. Employing a qualitative research design, the study integrates policy analysis and discourse analysis to examine legal frameworks, policy documents, the Helsinki Peace Agreement, and relevant scholarly literature. The data were analyzed interpretively to explore the institutional construction, legitimacy, and governance functions of Wali Nanggroe. The novelty of this study lies in its conceptualization of Wali Nanggroe as a form of hybrid governance, demonstrating how a traditional institution can mediate between customary authority, state institutions, and society to reinforce peacebuilding in a post-conflict context. The findings reveal that the institutionalization of Wali Nanggroe has strengthened the legitimacy of customary authority while providing an inclusive platform for mediation, social consolidation, and the preservation of social cohesion, all of which contribute to political stability in Aceh. Although the institution continues to face challenges related to accountability, transparency, and the delineation of institutional authority, it remains a strategic actor in maintaining sustainable peace. This study contributes to the literature on traditional authority, hybrid governance, and peacebuilding by demonstrating that the revitalization of customary institutions can serve as an effective governance mechanism for sustaining peace and strengthening governance in post-conflict societies.
STRATEGI KOALISI PARTAI PENDUKUNG DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON WESLY–HERLINA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR Prisla Putri Deli; Taufik Abdullah Abdullah; Mulyadi Mulyadi Mulyadi; M Akmal Akmal; Dahlan A Rahman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4150

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi koalisi partai pendukung dalam memenangkan pasangan Wesly–Herlina pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi koalisi dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara Partai Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Gelora dengan menyatukan program kampanye, membagi peran organisasi, serta memperkuat komunikasi politik kepada masyarakat. Strategi tersebut diperkuat melalui pendekatan kampanye langsung, dialog dengan masyarakat, dan pemanfaatan jaringan partai hingga tingkat akar rumput. Soliditas internal koalisi, pembagian tugas yang jelas, kredibilitas pasangan calon, dan kampanye berbasis kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama kemenangan pasangan Wesly–Herlina. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan koalisi tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai pendukung, tetapi juga efektivitas koordinasi, komunikasi politik, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. 
Responsibilitas dalam Pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa Safira Maulia; Dahlan A. Rahman; Muhammad bin Abubakar
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/1f2gv384

Abstract

Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di BPKD Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian, penggunaan sistem administrasi yang masih manual, serta alur birokrasi yang berlapis, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan dan menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun untuk lebih aktif menyesuaikan diri dengan mekanisme yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan publik yang diharapkan dengan praktik pelayanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas aparatur dalam pelayanan SKPP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas aparatur telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada pada kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pemohon, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Co-Authors Alfian Alfian Amaysah amaysah Amin, Muhammad Fikri Amin Aminuyati Andriani Andriani Anismar Anismar Anismar Anismar Asmawi Asnul Fitri Yana Azizah Azizah Azizah Bimby Hidayat Bobby Rahman Darmanto Darmanto Deddy Satria M Djawahir Hejazziey Dwi Fitri Effendi, Efan Faisal, F Fenti Eldo Florentina Ratih Wulandari Gp*, Juliarman Hidayat, H Ida Ayu Putu Sri Widnyani Jannah, Aini Jusman Usman Kadir, M. Ya’kub Aiyub M Akmal Akmal M Rizwan M Rizwan M. Akmal M. Akmal M. Akmal M. Nazaruddin M. Rizwan Mesraini Mesraini Muchlis Muchlis Muchlis Muchlis Mufrih, Adi Nurhani Muhammad Bin Abubakar Muhammad Fauzan Muhammad Fazil, Muhammad Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muti, Sarini Muzaffarsyah, Teuku Naidi Faisal, Naidi Ngadisah Ngadisah Nirzalin Nurfayanti Sulaiman Oktavian Agma, Teuku Fachkri Prisla Putri Deli Qodsiyah, Bagus Haziratul Rajemi Rajemi* Rasyidin Rasyidin Rendy Yudha RIA SAFITRI Riau, Dwi Putranto Rizwan, M. Rizwan, Muhammad Rosdiana Rosdiana Safira Maulia Syahputra, Randa Syamsul Arifin Taufik Abdullah Taufik Abdullah Abdullah Tunku Mohar Mokhtar Wahyono, Effendi Zulhilmi Zulhilmi Zulhilmi Zulhilmi, Alwi Zulhilmi, Zulhilmi