Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pendampingan Sosial Melalui Edukasi Bahaya Gadget pada Anak di Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Rahman, Dahlan A.; Zulhilmi; Bin Abubakar, Muhammad; Faisal, Naidi; Abdullah, Taufik; M. Rizwan
Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsm.v3i2.22943

Abstract

Gadgets are digitally multifunctional communication tools in helping us provide information that is global in nature. So gadgets themselves have also become a trend in the world of children because of the various game facilities offered. Gadgets also make children get carried away by the impact and influence on their behavior so that many problems occur in the aspect of bad behavior. Children's souls are playing, of course, with the presence of gadgets, it has a huge impact on their growth and development. The majority of people spend a lot of time using gadgets every day. This is what happened to children in Bangka Jaya Village where the influence of gedget was very large. This is also inseparable from the role of parents towards their children. The implementation of community service in Bangka Jaya village, Dewantara district, North Aceh Regency is related to these problems. Therefore, the implementation of this PkM activity is expected to be able to improve the character of children who are virtuous and have good intelligence and mentality. This needs to be built in providing room for actualization for children but under parental control, including in the use of gadgets. In addition, the role of teachers and also the community is needed to support externally or positive support from outside the home. So Bangka Jaya village, Dewantara district, North Aceh Regency is expected to be able to implement this PkM application in the midst of its community.
Implementation of Qanun Gayo Lues Number 15 of 2013 Concerning Regional Spatial Planning in the Field of Agricultural Areas Rajemi*, Rajemi; Rahman, Dahlan A.; Darmanto, Darmanto
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i3.40588

Abstract

The Qanun of the Spatial Planning Plan of Gayo Lues Regency Number 15 of 2013 in the agricultural sector was prepared as a basis for the development and development of agricultural areas in Gayo Lues Regency. The purpose of this study was to analyse the implementation of the Qanun RTRW of 2013 in Gayo Lues Regency by focusing on agricultural designation areas and obstacles in implementing it. The theory used is the theory of policy implementation according to Edward III with four implementation indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The type of research uses a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the Implementation of the Qanun RTRW of 2013 in Gayo Lues Regency is still not optimal. This is caused by the inconsistent spatial planning with the use of space, the inconsistent spatial planning with planning documents, and the less than optimal participation of the Community in the use and utilization of Agricultural Areas. Obstacles in implementing the Qanun RTRW of Gayo Lues Regency in 2013 include the absence of a strong political commitment from the local government in terms of providing an adequate budget, simplifying regulations, lack of coordination between related government agencies and low public awareness.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh Effendi, Efan; A. Rahman, Dahlan; Riau, Dwi Putranto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.600-608

Abstract

Di era digital seperti saat ini, e-Procurement telah menjadi solusi yang diadopsi oleh banyak entitas pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Gayo Lues menjanjikan, namun memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaatnya secara penuh. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses, tantangan, dan dampaknya, pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik melalui pengadaan yang efektif dan transparan.
Implementation Policy Tourism Based Local Wisdom in Gayo Lues Regency andriani, Andriani; Rahman, Dahlan A; Wulandari, Florentina Ratih
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.531-539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten ini memiliki potensi wisata yang kaya, namun kebijakan yang mencerminkan kearifan lokal belum sepenuhnya diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi upaya penerapan kebijakan tersebut, mengevaluasi sejauh mana kearifan lokal diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata, serta mengidentifikasi hambatan dan potensi yang mempengaruhi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gayo Lues. Pengembangan paket wisata yang mencakup aspek budaya lokal, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, dan mengedepankan kearifan lokal sebagai daya tarik utama menjadi fokus utama pelaksanaannya. Terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan ketidakseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Selain itu, potensi konflik antara kepentingan komersial dan pelestarian budaya juga muncul sebagai tantangan besar.
Perilaku Pemilih di Kalangan Pedagang Pasar Horas Pada Pilkada Kota Pematangsiantar 2024 Rendy Yudha; Rahman, Dahlan A; Zulhilmi, Zulhilmi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih di kalangan pedagang Pasar Horas Kota Pematangsiantar pada Pilkada tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika preferensi politik masyarakat ekonomi informal yang kerap menjadi sasaran kampanye, namun sering kali terabaikan dalam studi perilaku pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam terhadap 10 informan pedagang yang mewakili dua latar belakang etnis dominan, yaitu Batak Toba dan Batak Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih para pedagang lebih didorong oleh pertimbangan pragmatis dan transaksional yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, pendekatan langsung dari kandidat, serta pengaruh lingkungan sosial. Temuan ini memperkuat teori bahwa pemilih dalam sektor informal cenderung mengutamakan kepentingan praktis dalam menentukan pilihan politiknya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perilaku pemilih lokal dalam konteks ekonomi informal.
Kosultasi Publik Mengenai Penyusunan Qanun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri “Urgensi Raqan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Aceh” Faisal, F; Hidayat, H; Rahman, Dahlan A.; Kadir, M. Ya’kub Aiyub
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk kedatangan orang asing ke Indonesia adalah pengungsi. Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebabkan karena ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi yang masuk kedalam wilayah Aceh.