Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Bernadetha Chelvi Yuliastuti; Heru Susetyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2031

Abstract

Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya melalui program jaminan sosial. Program Jaminan Sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur jaminan sosial untuk para pekerja migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang PMI dapatkan. Permasalahan terbesar adalah mengenai tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada Februari 2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 ini diyakini lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Jurnal ini akan memaparkan penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
THE LEGAL POSITIN OF ADJUSTMENT OF THE DEED MADE WITHOUT INVOLVING ONE OF THE FOUNDING PARTIES OF THE FOUNDATION (Case Study of Decision Number 1/ Pdt. G/2020/PN. Bau) selvianah, shely; Susetyo, Heru
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3842

Abstract

The Articles of Association of the Foundation in its rules can be changed except regarding the purpose and objectives of the foundation. Amendments to the foundation’s articles of association are carried out with the application submission procedures. They are regulated in Article 15 to Article 23 of Law Number 16 of 2001 concerning foundations. The foundation’s founder is one of the parties that plays an important role in every action. Moreover, Article 28 paragraph 4 of the Foundation Law states that if the Foundation for any reason no longer has a Trustee, no later than within 30 (thirty) days from the date of vacancy, the Management members and Supervisory members must hold a joint meeting to appoint a Trustee by taking into account the provisions referred to in paragraph (3). Such an event requires the role of a Notary to make a Deed of Minutes of the Meeting to record the changes in the deed to replace the management in the deed of amendment or adjustment of the foundation.