Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sain Veteriner Kertha Semaya Sosiohumaniora Pandecta Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurisprudentie PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Mazahib Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Keluarga Berencana UNTAG Law Review Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of International Law Perspektif Hukum National Journal of Occupational Health and Safety Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Journal of Islamic Law Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan Amicus Curiae Southeast Asian Journal of Victimology Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial National Journal of Occupational Health and Safety
Heru Susetyo
Department Of Law, Faculty Of Law Universitas Indonesia, Depok, West Java, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Bernadetha Chelvi Yuliastuti; Heru Susetyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2031

Abstract

Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya melalui program jaminan sosial. Program Jaminan Sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur jaminan sosial untuk para pekerja migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang PMI dapatkan. Permasalahan terbesar adalah mengenai tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada Februari 2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 ini diyakini lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Jurnal ini akan memaparkan penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 terhadap perlindungan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
THE LEGAL POSITIN OF ADJUSTMENT OF THE DEED MADE WITHOUT INVOLVING ONE OF THE FOUNDING PARTIES OF THE FOUNDATION (Case Study of Decision Number 1/ Pdt. G/2020/PN. Bau) selvianah, shely; Susetyo, Heru
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3842

Abstract

The Articles of Association of the Foundation in its rules can be changed except regarding the purpose and objectives of the foundation. Amendments to the foundation’s articles of association are carried out with the application submission procedures. They are regulated in Article 15 to Article 23 of Law Number 16 of 2001 concerning foundations. The foundation’s founder is one of the parties that plays an important role in every action. Moreover, Article 28 paragraph 4 of the Foundation Law states that if the Foundation for any reason no longer has a Trustee, no later than within 30 (thirty) days from the date of vacancy, the Management members and Supervisory members must hold a joint meeting to appoint a Trustee by taking into account the provisions referred to in paragraph (3). Such an event requires the role of a Notary to make a Deed of Minutes of the Meeting to record the changes in the deed to replace the management in the deed of amendment or adjustment of the foundation.
Ability to Identify Occupational Health and Safety (OHS) Hazards in Small Sized Enterprises Workers in Cimanggis District, Depok City, West Java Tarigan, Samuel Peratenta; Ramdhan, Doni Hikmat Hikmat; Nuridzin, Dion Zein; Nugraha, Fajar; Susetyo, Heru
National Journal of Occupational Health and Safety Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: The high number of SMEs players in Depok has an impact on high employment. A large number of workers in SMEs that have not been maximized in applying safety and health aspects in the workplace has the risk of causing several problems such as minor injuries, ergonomic problems, old and insecure equipment, lack of workers' knowledge and poor work environment conditions. Objective: This study aims to assess the ability of workers to recognize OHS hazards in SMEs assisted by Cimanggis District Health Center, Depok City, West Java. Methods: This study used a cross-sectional design carried out on 36 SMEs assisted by Cimanggis Health Center, Depok City, West Java. In each of the selected SMEs, one worker was then interviewed using the ODK Collect application to assess characteristics, knowledge, attitudes, behavior, and assessment of the ability to recognize OHS hazards in SMEs. Results: The results of the study showed that only 41.7% of SMEs were able to recognize OHS hazards properly. In addition, the results show that there are more who have good knowledge (53%), poor attitudes (64%) and bad behavior (61%). Female workers, workers who have working hours of more than 8 hours per day, and SMEs workers with low occupational risks are found to be better in their ability to recognize OHS hazards. Conclusion: The ability to recognize OHS hazards for SMEs workers assisted by Cimanggis District, Depok, West Java is still very slight (under 50%). For this reason, it is necessary to intervene in OHS aspects in SMEs so that these hazards can be minimized
PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DALAM PEMILU 2024 Damarina, Retno; Susetyo, Heru
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana amanat konstitusi. Hak Konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24/2003 diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 UU No.7/2020, hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Membahas hak konstituional ini dimiliki oleh semua Warga Negara Indonesia baik itu yang berada dalam wilayah teritorial Indonesia maupun yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, dalam hal ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja menjadi Anak Kapal Perikanan (AKP) migran. Tahun 2024 menjadi tahun untuk peralihan kepemimpinan pemerintahan, utamanya peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden, maka dari itu setiap warga negara memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, tidak terkecuali AKP migran. Berdasarkan data dari hasil pemantauan Migrant Care dengan organisasi PMI di luar negeri, terdapat indikasi-indikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 bagi PMI disejumlah penempatan, antara lain Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Malaysia. PMI yang bekerja di daratan saja dalam pemenuhan hak untuk ikut serta pemilihan umum saja terdapat sejumlah permasalahan, lantas PMI yang bekerja AKP migran juga perlu dikaji terkait pemenuhan hak untuk ikut serta pemilihan umum 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif yang dimana setelah memperoleh data kemudian dianalisis untuk menemukan titik terang dari masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif. Hasil belum ada standar perjanjian kerja yang mengatur mengenai pemenuhan hak politik AKP migran untuk ikut serta pemilihan umum, kendala pemenuhan hak AKP migran tempat kerja yang sulit dijangkau oleh perwakilan Indonesia atau tempat kerja AKP migran yang tidak tetap dan tidak ada data pasti dari KPU mengenai data jenis pekerjaan dari daftar pemilih pada pemilihan umum 2024, sehingga sulit dideteksi apakah AKP migran terdaftar atau tidak sebagai bagian dari daftar pemilih pada pemilihan umum 2024.
Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh) Susetyo, Heru; Febriyanto, Satrio; Laidinar, Shaubi; Ilahidayah, Wahyumi; Febriansyah, Muhammad; Mahilaveda, Nadila
The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Vol. 3, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Panglima Laot has been felt in Aceh since the era of Sultan Iskandar Muda and is still known today. Panglima Laot is not part of the Aceh government but is recognized as Aceh's cultural heritage. Later, Panglima Laot was also regulated in the Aceh Qanun as the living law in Aceh. Culturally, it can be said that the Marine Commander is the leader of the fishermen in Aceh, whose job is to coordinate the fishermen, maintain maritime security according to their respective territories, and conserve Aceh's marine environment. This article examines the existence of Panglima Laot in Aceh in this contemporary era. With an emphasis on their role in upholding customary law in Aceh waters. The data was obtained through field research in Aceh and library data studies. The findings from this study are that Panglima Laot in Aceh still exists and plays a significant role in upholding customary law in Aceh waters. Coexist in harmony with national law and other legal systems that live in Aceh.
Reconstruction of Criminal Regulation Toward Victims of Trademark Infringement in Indonesia Wibowo, Siddiq; Susetyo, Heru; Bustani, Simona
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/6k0kw040

Abstract

This study examines the reconstruction of criminal law provisions governing the protection of victims in trademark infringement cases in Indonesia. The current legal framework, as stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, still relies on a complaint-based offense (requiring a complaint from the aggrieved party), which limits law enforcement's proactive role and undermines the effectiveness of criminal sanctions. Through a comparative legal approach and a theoretical analysis grounded in legal certainty, proportionality, and restorative justice, this research highlights the need for systemic reform. The proposed reconstruction includes five key elements: (1) reclassifying trademark infringement from a complaint-based offense into a public criminal act, (2) implementing proportional and tiered criminal sanctions, (3) incorporating restitution as a mandatory additional penalty, (4) strengthening institutional capacity and inter-agency coordination, and (5) revising Law No. 20 of 2016 to align with international best practices. A comparative analysis of France, Singapore, and Malaysia demonstrates that integrating restitution and proactive enforcement mechanisms enhances justice for victims and strengthens the deterrent function of criminal law. This reconstruction aims to transform Indonesia’s trademark protection system into one that is more effective, fair, and adaptive to the challenges of global and digital trade ensuring both punitive and restorative justice for victims of trademark infringement in Indonesia.
Co-Authors Abdurakhman Abdurakhman Abdurakhman Abdurakhman Adella Izzati Samiya Afdol Afdol Afdol Anwar Agus Sardjono Ahmad Ghozi Andhonios Joudy, Elnando Angelina, Feymi Anggraini, Nastitie Kusuma Apriyanti, Ira Aritonang, Samuel Ivander Aulia Rahman AK Azhari, Sri Muliana Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul Bambang Sumiarto Bernadetha Chelvi Yuliastuti Ceruang Alang Charles Rangga Tabbu Damarina, Retno Deden Ardiansyah Deviana Yuanitasari Doni Hikmat Ramdhan Dyah Ayu Widiasih Fajar Nugraha Fajar Nugraha Farida Prihatini Fatih, Nurroby Febriansyah, Muhammad Febriyanto, Satrio Febriyanto, Satrio Alif Feymi Angelina Fitria Hamadi, Ibrahim Hamadi, Ibrahim Ghifar Hanah, Ummu Haq, Najma Izzatul Hilimi, Nurindah Holy K.M. Kalangit Ilahidayah, Wahyumi Intan Mahabah Ira Apriyanti Jelian Isra Risandy Kaffah, Nurfahmi Islami Kardinal, Rosalinda Estevani Karimah, Iffah Laidinar, Shaubi Latifah, Tien Tis’aini Lu Sudirman M. Nurrobby Fatih Mahabah, Intan Mahilaveda, Nadila Marwa, Radisty Wensy Muhamad Syarief Nurhidayat Muhammad Rendy Rifki Putra Mulyansyah, Muhammad Riza N. Oneng Nurul Bariyah Najma Izzatul Haq Nastitie Kusuma Anggraini Nuridzin, Dion Zein Nurindah Hilimi Okterano, Yanos Pawi, Andi Anugrah Prihatini, Farida Prihatini, Farida Rahmadhani, Suri Rahmawati, Nurlaili Ramdhan, Doni Hikmat Hikmat Rina Shahriyani Shahrullah Sahputra, Rendi Samuel Peratenta Tarigan Satrio Alif Febriyanto selvianah, shely Setyawan Budiharta Simona Bustani, Simona Suri Rahmadhani Tarigan, Samuel Peratenta Taufik Ajiputera, Muhammad Tien Tis’aini Latifah Uswatun Hasanah Violetta, Cicilia Alda Wibowo, Siddiq Yusuf Wibisono