Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Penghematan Energi pada Instalasi Booster KM. IV PDAM Tirta Musi Kota Palembang Sutrisno, Edy; Yuniarto, Adhi; Sundoro, Muhammad; Purnomo, Alfan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.416 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11615

Abstract

Permasalahan pada Instalasi Booster KM. IV PDAM Tirta Musi Kota Palembang tercatat untuk rasio biaya listrik terhadap air terdistribusi mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.259/m3 dan untuk laporan sampai bulan Mei 2022 sebesar Rp.308/m3. Konsumsi energi listrik instalasi tersebut mengalami kenaikan yang disebabkan umur ekonomis peralatan semakin berkurang menyebabkan penurunan kinerja pompa ditambah belum pernah dilakukan program audit energi, Perlu upaya peningkatan efisiensi energi yang dilakukan dengan menganalisis kondisi sistem distribusi eksisting kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal untuk penghematan energi. analisis untuk pompa distribusi dilakukan dengan mengukur pemakaian energi oleh pompa dan efisiensi kinerja pompa (Aulia & Masduqi, 2021). Untuk kinerja jaringan perpipaan dianalisis dengan pengukuran sisa tekan di titik distribusi terjauh dan tertinggi. analisis hidrolis jaringan distribusi dengan melakukan pemodelan menggunakan EPANET 2.2. Hasil penelitian pada unit pelayanan KM. IV didapatkan Penurunan kinerja pompa dan tingginya konsumsi energi disebabkan oleh Pompa distribusi 1, 2, 3 dan 4 mengalami penurunan efisiensi kinerja menjadi 45-50%, sedangkan Pompa distribusi 1A, 2A, 1B dan 2B mengalami penurunan efisiensi kinerja menjadi kurang dari 40% ditambah kecepatan aliran air pada pipa distribusi utama unit pelayanan KM. IV kurang merata. Program peningkatan efisiensi energi yang dapat diterapkan dengan meningkatkan efisiensi kinerja pompa 1, 2, 3 dan 4 dengan melakukan rekondisi, perbaikan impeller, penyetelan Kembali dan penggantian pompa 1A, 2A, 1B dan 2B secara keseluruhan. Pemasangan pipa interkoneksi di daerah By pass Puntikayu meningkatkan kecepatan aliran pada pipa L28 dari 0,11 m/s menjadi 0,62 m/s.
COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY IN INTEGRATED LICENSING SYSTEM ON THE AUTHORITY TO REVOKE MINING BUSINESS LICENSES FROM THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES TO THE INVESTMENT COORDINATING BOARD Mubarokah, Sindy Atul; Sutrisno, Edy
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 23 No. 02 (2025): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v23i02.12351

Abstract

There are several problems with this collaboration: First, BKPM's authority is obtained through the Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 concerning Amendments to the Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 concerning Delegation of Authority to Grant Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector in the Framework of Implementing Integrated One-Stop Services to the Head of BKPM (the Permen ESDM 19/2020) which was then emphasized by the Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 concerning the Investment Task Force, but there is a problem that the granting of the delegation is not in accordance with the Government Administration Law. Second, the collaboration policy between KESDM and BKPM is not quite right if based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gass, namely four variables consisting of initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes, from the data that the author found many companies that owned mining business permits (IUP) that were revoked by BKPM filed lawsuits at the State Administrative Court and the main topic of the lawsuit was the issue of BKPM's authority in the revocation. This study uses a qualitative descriptive method of analysis in the form of Ansell and Gass's theory of government collaboration, a review of government authority, and aspects of mining licensing. The conclusion of this study is that the Collaborative Governance policy between KESDM and BKPM is ineffective because there is a conflict of norms, and the strategy for effective collaboration is to obtain the basis for policy determination and an in- depth study of the philosophical, sociological, and empirical aspects.