Claim Missing Document
Check
Articles

Kinerja Penegakan Hukum Lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam: Model Prediktif Berbasis Kejelasan Mandat, Deteksi Dini, dan Koordinasi Ibrahim Ridwan Hasibuan; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.780

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melalui model prediktif yang menempatkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan sebagai variabel eksogen. Studi ini penting karena penegakan ketertiban umum di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparatur, tetapi juga pada kejelasan ruang tugas, kemampuan membaca potensi gangguan, serta keterhubungan kerja antarunit pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS terhadap 87 responden yang terdiri atas personel Satpol PP, aparatur kecamatan dan kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin dan diuji melalui evaluasi outer model, validitas diskriminan, inner model, serta bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai R-square sebesar 0,683 menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen mampu menjelaskan 68,3% variasi kinerja penegakan hukum lapangan. Deteksi dini gangguan ketertiban menjadi prediktor paling dominan dengan koefisien 0,331, diikuti kejelasan mandat BKO sebesar 0,294 dan koordinasi kecamatan sebesar 0,287. Seluruh hubungan terbukti positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja Satpol PP BKO lebih efektif ketika didukung oleh mandat operasional yang jelas, sistem pencegahan berbasis informasi wilayah, dan koordinasi lokal yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman BKO, pengembangan sistem deteksi dini, serta penyusunan indikator kinerja yang menilai ketepatan respons, legalitas tindakan, keberlanjutan tindak lanjut, dan keteraturan ruang publik secara lebih menyeluruh, adaptif, dan terukur dalam tata kelola pemerintahan kecamatan sekaligus praktik hukum administrasi perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal di Kota Batam berkelanjutan.
Legal Protection of BP Batam Port Assets from the Perspective of the Security Directorate Bahtiar Bahtiar; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3234

Abstract

Abstract: This article examines the legal protection of BP Batam’s port assets from the perspective of the Security Directorate (Ditpam), focusing on civil liability, administrative safeguards, and coordination. Batam’s port infrastructure forms part of a strategic free-port regime and therefore constitutes state assets essential to logistics, investment, and connectivity. The study asks how the legal status of those assets is constructed, how Ditpam functions within the institutional framework, and what legal remedies are available when assets are damaged, occupied, misused, or exposed to governance failures. The research employs a normative juridical method based on statutory, conceptual, and institutional analysis, supported by official reports and relevant empirical materials. The analysis shows that BP Batam’s port assets enjoy a relatively strong legal foundation because they form part of state property managed under a special regulatory regime. Nevertheless, effective protection depends not only on formal ownership status but also on security supervision, orderly land administration, lawful asset utilization, and timely coordination with other authorities. The article concludes that legal protection will remain incomplete unless regulatory clarity, institutional capacity, and governance accountability are strengthened simultaneously.
Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausul Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur Enan Nova Solihin; Pristika Handayani; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12781

Abstract

This study aims to analyze the position of standard clauses in manufacturing industry business contracts from a civil law perspective, to assess their conformity with the principles of freedom of contract, fairness, and good faith, and to provide practical recommendations so that these clauses do not harm any party. The background of this research is based on the widespread use of standard clauses unilaterally determined by dominant parties in manufacturing contracts, which potentially create an imbalance in bargaining power and disadvantages for weaker parties. The urgency of this study lies in the need to ensure legal certainty while also providing fair protection in manufacturing business relations, considering that this sector is the main driver of the national economy. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that while standard clauses provide efficiency, uniformity, and legal certainty, they also pose risks of abuse of dominant positions. The novelty of this study lies in its specific focus on standard clauses in manufacturing contracts, in contrast to previous studies that mainly emphasized consumer protection or MSME partnerships. The conclusion highlights the crucial role of civil law in maintaining a balance of interests between the parties, while the recommendation emphasizes the need for restrictions and adjustments to standard clauses through sectoral regulations or guidelines, so that manufacturing contracts remain efficient, fair, and sustainable.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula (klausul) baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur dari perspektif hukum perdata, menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis agar klausul tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh pihak dominan dalam kontrak manufaktur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan kerugian bagi pihak yang lemah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang adil dalam hubungan bisnis manufaktur, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kedudukan dominan; kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan konsumen atau kemitraan UMKM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran hukum perdata sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, sedangkan rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi atau pedoman khusus agar kontrak manufaktur tetap efisien sekaligus adil dan berkelanjutan.  
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hasiholan Gultom; Alwan Hadiyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13407

Abstract

The purpose of this study is to analyse the law enforcement mechanism of money laundering offences within the Indonesian criminal justice system, particularly as it relates to the proof of predicate crimes and the optimisation of asset forfeiture, examined from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility. The background of this research is grounded in the complexity of money laundering practices, which not only disguise the proceeds of crime but also risk undermining the effectiveness of punishment when the proof of predicate offences is not established systematically. The urgency of this study lies in the need to shift from a sectoral approach toward a systemic analysis of law enforcement that positions sequential proof and asset recovery as central elements of eradication efforts. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, drawing upon Radbruch’s Formula to examine the consistency between positive legal norms and judicial practice. The findings reveal that the principal challenge does not stem from regulatory insufficiency, but from inconsistent patterns of proof in establishing the linkage between predicate offences and money laundering, as well as a formalistic tendency that has not fully optimised asset forfeiture. The study concludes that law enforcement oriented toward substantive justice must place the proof of predicate offences as the foundational argumentative basis before determining the fulfillment of money laundering elements. The novelty of this research lies in its systemic-philosophical approach, integrating normative legal analysis with justice theory to strengthen its contribution to the development of Indonesian national criminal law.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berbasis pada pembuktian tindak pidana asal dan optimalisasi perampasan aset, ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas praktik pencucian uang yang tidak hanya menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemidanaan apabila pembuktian tindak pidana asal tidak dilakukan secara sistematis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser pendekatan sektoral menuju analisis sistemik penegakan hukum yang menempatkan pembuktian berjenjang dan asset recovery sebagai inti pemberantasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui Formula Radbruch guna menguji konsistensi antara norma hukum positif dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada pola pembuktian yang belum konsisten dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan pencucian uang, serta kecenderungan formalistik yang belum sepenuhnya mengoptimalkan perampasan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif harus menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai fondasi argumentatif sebelum menetapkan terpenuhinya unsur pencucian uang. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan sistemik-filosofis yang mengintegrasikan analisis normatif dan teori keadilan untuk memperkuat kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional.
Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Humanis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Kepulauan Riau Ryan Lubis; Alwan Hadiyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13508

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Indonesian National Police in implementing humane law enforcement as an effort to increase public trust in the Riau Islands and to identify challenges that affect institutional legitimacy. Although studies on humane law and public trust have developed, research that integrates Lawrence M. Friedman's legal system theory with the border region context and implementation at the regional police level is still limited. The urgency of this research is based on the declining level of public trust in the police, even though this institution is the main gateway in the scriminal justice system. The research uses a normative-empirical method with a legislative, conceptual, and case approach, supported by interviews and institutional documents. The results show that strategies such as dialogic patrols, procedural transparency, and the application of restorative justice can improve police-community relations, but their impact on increasing public trust is still partial due to structural resistance, hierarchical organizational culture, and the dynamics of public opinion in the media. In conclusion, police legitimacy is not only determined by formal legality, but also by the harmony between legal structure, legal substance, and legal culture. The novelty of this research lies in the integration of Friedman's legal system theory with the characteristics of border areas and an implementative analysis at the provincial police level as a structural actor that interacts directly with the community.     Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan penegakan hukum yang humanis sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik di Kepulauan Riau serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi legitimasi institusional. Meskipun kajian mengenai hukum humanis dan kepercayaan publik telah berkembang, penelitian yang mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan konteks wilayah perbatasan serta implementasi pada tingkat Kepolisian Daerah masih terbatas. Urgensi penelitian ini didasarkan pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian, padahal institusi ini merupakan gerbang utama dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung wawancara serta dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi seperti patroli dialogis, transparansi prosedural, dan penerapan restorative justice mampu memperbaiki relasi polisi–masyarakat, namun dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan publik masih parsial akibat resistensi struktural, budaya organisasi yang hierarkis, serta dinamika opini publik di media. Kesimpulannya, legitimasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori sistem hukum Friedman dengan karakteristik wilayah perbatasan serta analisis implementatif pada level Polda sebagai aktor struktural yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Informed Consent sebagai Dasar Persetujuan Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan Dian Wiris Woro Wardani; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13936

Abstract

This study aims to analyze the legal position of informed consent as the basis for the validity of therapeutic agreements in the termination of pregnancy and to examine the legal consequences of negligence within the framework of health law. The study is grounded in the high medical risk associated with pregnancy termination and the persistence of normative issues concerning the standards of valid consent, potential disharmony in emergencies, and the lack of systematic integration among constitutional, contractual, and legal accountability dimensions. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that informed consent constitutes a substantive juridical requirement that determines the legality of medical procedures, limits the authority of healthcare professionals, and serves as the basis for determining civil, administrative, and criminal liability based on compliance with professional standards and causal relationships. Accordingly, the legal validity of therapeutic termination of pregnancy is not determined by administrative formalities, but by the fulfillment of substantively valid consent. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative conceptual framework that links the constitutional legitimacy of the right to health, the structure of therapeutic agreements, and the regime of legal accountability within a unified normative system.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan informed consent sebagai dasar keabsahan perjanjian terapeutik dalam terminasi kehamilan serta menilai konsekuensi hukum kelalaiannya dalam kerangka hukum kesehatan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko medis terminasi kehamilan dan masih adanya persoalan normatif terkait standar persetujuan yang sah, potensi disharmoni dalam kondisi kegawatdaruratan, serta belum terintegrasinya dimensi konstitusional, kontraktual, dan pertanggungjawaban hukum secara sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan syarat yuridis substantif yang menentukan legalitas tindakan medis, membatasi kewenangan tenaga kesehatan, serta menjadi dasar penentuan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana berdasarkan kepatuhan terhadap standar profesi dan hubungan kausal. Dengan demikian, keabsahan terminasi kehamilan terapeutik tidak ditentukan oleh formalitas administratif, melainkan oleh terpenuhinya persetujuan yang sah secara substantif. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan legitimasi konstitusional hak kesehatan, struktur perjanjian terapeutik, dan rezim pertanggungjawaban hukum dalam satu sistem normatif terpadu. 
Legal Awareness Lab: Penguatan Kesadaran Hukum Pekerja Migran Indonesia melalui Simulasi Dilema dan Komitmen Preventif Rizki Tri Anugrah Bhakti; Anto Anto; Daman Arsa Nova; Irma Solvia; Evy Yusriani
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 7, No 3 (2026): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v7i3.16517

Abstract

Abstract. Legal awareness among Indonesian Migrant Workers (PMI) needs to be strengthened because knowledge of legal rules is not always accompanied by the ability to recognize risks, assess consequences, and determine safe actions when facing pressure in employment relationships. The urgency of this activity lies in the normalization of risky practices, such as surrendering personal documents, accepting employment changes without written evidence, making payments without documentation, and using unverified intermediaries. This community engagement activity aimed to strengthen PMI’s legal awareness and readiness for preventive behavior through the Student Community Engagement Program of the Faculty of Law, Universitas Riau Kepulauan, at the Embassy of the Republic of Indonesia in Malaysia. The activity was conducted from 16 to 19 July 2026 and involved six participants. The method employed a dilemma-based legal awareness laboratory and behavioral commitment through four stages: initial legal-orientation mapping, legal-dilemma circles, role-reversal simulation and reflection, and the development of preventive actions. Evaluation used a Legal Orientation Inventory on a four-point scale, a scenario-based decision-making rubric, and participant reflection analysis. The indicators included acceptance of the function of law, risk sensitivity, confidence in using institutions, and readiness for preventive action. The results showed that the average legal-orientation score increased from 2.52 to 3.50, representing an increase of 0.98 points. The average simulation decision-making score reached 3.50 out of 4, with five participants achieving good or very good categories. All participants developed preventive action pledges covering document protection, payment records, contract-change verification, confirmation through official channels, and personal-data protection. The findings indicate that strengthening legal awareness should focus on risk assessment and preventive behavior, rather than legal information alone.
The Application of Business Judgment Rule to Credit Decision Making at Rural Banks: Between Board Protection and the Prudential Principle Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Frans Borgias
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i4.189

Abstract

Background: Credit-granting decisions at Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat or BPR) are business decisions that inherently involve risk, yet they also possess a distinct legal character because banks manage funds entrusted to them by the public. Existing studies of the Business Judgment Rule have largely situated the doctrine within the general framework of corporate law, whereas studies of non-performing loans in the banking sector have tended to focus on the prudential principle, lending procedures, and risk management. Objective: This article aims to analyze the position of the Business Judgment Rule in relation to the liability of the Board of Directors of BPRs for credit-granting decisions that result in losses and to delineate the conditions under which directors may or may not be afforded protection when loans subsequently become non-performing. Method: This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Result: The findings demonstrate that the Business Judgment Rule may protect the Board of Directors of BPRs when a non-performing loan results from a legitimate business risk—that is, a risk that materializes even though the credit decision was made through a prudent, rational, independent, and properly documented process and within the limits of lawful authority. Conversely, such protection is unavailable when the credit loss arises from governance failures in the lending process. Conclusion: The applicability of the Business Judgment Rule to credit decisions made by BPRs is determined by the distinction between legitimate business risks and governance failures.
Rekonstruksi Pembuktian Harta Warisan Digital (Digital Assets) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Yusniarti; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.959

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, akun digital, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum kewarisan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembuktian terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi dapat bertumpu pada alat bukti konvensional semata, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik berupa riwayat transaksi digital, metadata, digital wallet, transaction hash, autentikasi elektronik, serta jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang dimiliki. Rekonstruksi pembuktian juga memerlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam agar terbentuk sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta menciptakan penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif di era transformasi digital.
Model Koordinasi Tim Terpadu Dalam Penertiban Kawasan StrategisBatam: Studi Yuridis Empiris Atas Peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan POLRI Jumadi Jumadi; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.8662

Abstract

Penelitian menganalisis model koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis Batam dengan menempatkan peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri sebagai fokus kajian. Isu penting karena Batam memiliki karakter khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat industri, investasi, transportasi dan pengelolaan aset strategis. Kompleksitas tersebut menuntut tindakan penertiban yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum dan akuntabel secara kelembagaan. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah regulasi, studi dokumen kelembagaan serta analisis terhadap praktik koordinasi penertiban kawasan. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki mandat dalam penegakan Perda, Perkada, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun, penertiban kawasan strategis Batam membutuhkan koordinasi dengan BP Batam terkait status kawasan dan aset, Polri dalam aspek keamanan serta penegakan hukum dan TNI sebagai unsur dukungan pengamanan dalam kondisi tertentu. Kendala utama terletak pada belum optimalnya matriks kewenangan, integrasi data penertiban, SOP lintas instansi dan standar dokumentasi operasi. Penelitian merekomendasikan model koordinasi berbasis legalitas, database objek, pembagian peran, prosedur terpadu dan evaluasi berkala.