Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Batasan Delik Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Hendriyanto; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1003

Abstract

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan delik zina, khususnya melalui Pasal 411 yang memperluas ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yuridis mengenai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme pengaduan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan delik zina melalui perluasan subjek hukum, perubahan ruang lingkup perbuatan yang dipidana, serta penguatan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan serta living law yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis serta pedoman implementasi yang seragam agar formulasi Pasal 411 mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.
Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Raja Zukifli; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3647

Abstract

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kota Batam Agus Priyo Trapsilo; Isfandir Hutasoit; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3667

Abstract

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, penegakan peraturan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di tingkat lokal. Studi ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani tindak pidana ringan (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal, studi ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dengan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi lapangan terbatas. Temuan menunjukkan bahwa Satpol PP memainkan peran strategis sebagai penjaga gerbang dan koordinator sepanjang proses penegakan Tipiring, dari penegakan administratif awal hingga proses peradilan dan pemantauan pasca-keputusan. Namun, efektivitas penegakan dibatasi oleh prosedur operasi standar yang tidak konsisten, manajemen administratif dan pembuktian yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, standar profesional, koherensi prosedural, dan kolaborasi antarlembaga yang terstruktur sangat penting untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif, akuntabel, dan adil secara sosial di Kota Batam.
FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DIGITAL BERBASIS SMART CONTRACT DI INDONESIA Febriadinata Febriadinata; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3342

Abstract

Digital transformation through blockchain technology has introduced smart contracts as an automated agreement mechanism, creating challenges for legal protection in Indonesia. This study aims to analyze and formulate legal protection for parties involved in smart contract-based digital agreements to ensure legal certainty, justice, and utility. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through literature reviews and document analysis, then analyzed qualitatively. The findings indicate that existing electronic contract regulations have not fully accommodated the characteristics of smart contracts, particularly regarding the validity of consent, automated execution, legal liability, electronic evidence, information security, and dispute resolution. Therefore, comprehensive and adaptive regulatory harmonization, along with strengthened consumer protection, is necessary to establish balanced legal protection for all parties involved. ABSTRAKTransformasi digital melalui teknologi blockchain menghadirkan smart contract sebagai mekanisme perjanjian otomatis yang menimbulkan tantangan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital berbasis smart contract untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak elektronik yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik smart contract, terutama terkait keabsahan persetujuan, eksekusi otomatis, pertanggungjawaban hukum, pembuktian elektronik, keamanan informasi, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif dan adaptif serta penguatan perlindungan konsumen untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.