Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) GUYUB: Journal of Community Engagement Journal of Science and Education (JSE) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PETITA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Lex Publica Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Jurnal Dunia Ilmu Hukum Journal of Law and Social Politics Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Rizki Tri Anugrah Bhakti
FH, Universitas Riau Kepulauan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Strengthening MSME Legal Compliance by Examining Legal Literacy, Licensing Readiness and Contract Quality Jemi Jemi; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Edwar Kelvin
Siber Journal of Advanced Multidisciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): (SJAM) Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (July - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sjam.v4i2.1084

Abstract

Abstract: Legal compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remains a critical issue in strengthening business governance, as many business actors operate adaptively without being adequately supported by legal preparedness. This study analyzes the effects of legal literacy, licensing readiness, and contract quality on MSME legal compliance. A quantitative approach with a cross-sectional survey design was employed. Data were collected through Likert-scale questionnaires administered to 120 MSME actors selected purposively according to the research criteria. The data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The measurement model assessment indicates that all constructs satisfy the required validity and reliability criteria. In the structural model, an R² value of 0.694 shows that 69.4% of the variance in MSME legal compliance is explained by legal literacy, licensing readiness, and contract quality. Hypothesis testing demonstrates that legal literacy has a positive and significant effect on MSME legal compliance (β = 0.241; p = 0.006), licensing readiness has a positive and significant effect (β = 0.287; p = 0.002), and contract quality has a positive and significant effect (β = 0.356; p = 0.000). Among the three predictors, contract quality emerges as the most dominant determinant. These findings affirm that MSME legal compliance should not be understood merely as the fulfillment of administrative obligations, but as the outcome of interaction among legal understanding, legal-administrative preparedness, and the quality of contractual arrangements in business relationships. This study contributes to empirical business law scholarship and provides a practical basis for designing legal education programs, licensing assistance, and contract-drafting support for MSMEs.
Model Jaminan Prosedural Penertiban Nonyustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam: Studi Penelitian Hukum dengan Metode Modified Delphi Andi Safirul Ula; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.782

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Batam. Permasalahan penelitian belum tersedianya standar terintegrasi yang menghubungkan legalitas, diskresi, proporsionalitas, dokumentasi, pengaduan dan akuntabilitas dalam tindakan penertiban administratif. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 16 panel yang terdiri atas unsur Satpol PP, PPNS dan bagian hukum pemerintah daerah, akademisi, praktisi dan perlindungan hak, perwakilan masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen mencakup 36 indikator dalam delapan dimensi. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Hasil putaran pertama menunjukkan 22 indikator diterima, 11 direvisi dan tiga dihapus. Putaran kedua menghasilkan 32 indikator final dalam delapan dimensi. Konsensus tertinggi terdapat pada legalitas dan batas kewenangan serta proporsionalitas dan tahapan eskalasi. Nilai Kendall’s W sebesar 0,72 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang kuat. Penelitian menyimpulkan penertiban nonyustisial yang sah dan akuntabel harus didasarkan pada verifikasi pelanggaran, pembatasan kewenangan, kesempatan koreksi sukarela, eskalasi bertahap, dokumentasi keputusan, supervisi, mekanisme pengaduan dan pemulihan. Model memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan administrative justice, birokrasi garis depan dan responsive regulation, sekaligus menyediakan kerangka praktis bagi penyempurnaan tata kelola penertiban Satpol PP
Model Tata Kelola Pengamanan Kantor Walikota Batam oleh Satuan Polisi Pamong Praja: Koordinasi dan Akuntabilitasi Raja Mhd Kamil; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pengamanan kantor walikota Batam oleh satuan polisi pamong praja yang menekankan koordinasi dan akuntabilitas. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan mengintegrasikan kejelasan mandat, komunikasi lintas unit, kesiapsiagaan operasional dan pertanggungjawaban dalam pengamanan objek pemerintahan yang tetap terbuka bagi pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 22 panel dari unsur Satpol PP/BKO, Sekretariat Daerah dan pengelola gedung, kepolisian atau praktisi pengamanan, akademisi, serta praktisi manajemen risiko dan pengawasan. Instrumen awal terdiri atas empat dimensi dan 20 indikator. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Putaran pertama menghasilkan 13 indikator yang langsung diterima dan tujuh indikator yang direvisi. Pada putaran kedua, seluruh 20 indikator memenuhi kriteria konsensus. Kejelasan mandat dan struktur pengamanan memperoleh konsensus substantif tertinggi, sedangkan koordinasi dan komunikasi operasional ditempatkan sebagai prioritas penerapan utama. Nilai Kendall’s W sebesar 0,61 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang substansial dan signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau ketegasan tindakan, tetapi oleh integrasi mandat, arus informasi, kesiapan berbasis risiko, dokumentasi keputusan dan evaluasi berkelanjutan. Model menawarkan kerangka operasional untuk penyempurnaan SOP, latihan lintas unit, protokol eskalasi dan akuntabilitas pengamanan kantor pemerintahan daerah
Pengaruh Budaya Integritas, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran terhadap Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Batam Mazlan Mazlan; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.789

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah menuntut tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengendalian yang tinggi karena kompleksitas siklus anggaran membuka ruang risiko terjadinya kecurangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, risiko kecurangan tidak cukup dijelaskan oleh kelemahan aturan formal semata, tetapi dipengaruhi oleh kualitas budaya organisasi, efektivitas pengendalian internal dan kredibilitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei potong lintang. Data diperoleh dari 120 kuesioner valid yang diisi oleh aparatur yang terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, meliputi BPKAD, Inspektorat, serta perangkat daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Di antara ketiga variabel tersebut, efektivitas pengendalian internal merupakan prediktor dominan dalam menurunkan risiko kecurangan, diikuti oleh mekanisme pelaporan pelanggaran dan budaya integritas. Temuan ini menegaskan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi nilai, dimensi struktural dan dimensi mekanisme organisasi. Penelitian berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola keuangan publik dengan menawarkan model anti-kecurangan yang terintegrasi, sekaligus memberikan dasar praktis bagi penguatan ekosistem integritas, implementasi pengendalian internal dan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pengaruh Keadilan Prosedural dan Akuntabilitas Satpol PP Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Peraturan Daerah Melalui Kepercayaan Publik Rudi Rudi; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwal Kelvin
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.790

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah melalui kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan dari 300 responden di Kota Batam yang pernah menyaksikan, mengalami atau berinteraksi dengan tindakan Satpol PP. Instrumen penelitian disusun dalam skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi berganda serta uji mediasi dengan PROCESS Macro. Hasil penelitian menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah. Selain itu, kepercayaan publik terbukti memediasi secara parsial hubungan antara keadilan prosedural dan akuntabilitas dengan kepatuhan masyarakat. Model ini menempatkan trust sebagai mekanisme sosial yang menjembatani kualitas otoritas dan ketaatan warga. Temuan ini menegaskan kepatuhan hukum tidak dibentuk oleh ancaman sanksi atau intensitas penertiban, tetapi oleh persepsi warga atas fairness, keterbukaan, penjelasan tindakan dan kemampuan institusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum empiris dan administrasi publik dengan menempatkan kualitas proses penegakan hukum sebagai faktor sentral dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian menekankan pembinaan yang berorientasi pada keadilan prosedural, akuntabilitas dan penguatan kepercayaan publik
Unauthorized Buildings and Demolition: A Normative Review of Satpol PP Authority and Due Process Erik Arianto Matondang; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : SAINTIS Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33122/ejeset.v7i1.1396

Abstract

This study analyzes the construction of the authority of the Civil Service Police Unit-Satpol PP in the control and demolition of unauthorized buildings and formulates administrative due process standards as legal limits on local government action. The study is motivated by the fact that demolition practices are frequently contested not only because of the effectiveness of regional regulation enforcement, but also because of unclear legal authority, overlapping institutional roles, and weak traceability of administrative accountability. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and limited case approaches. The legal materials examined include legislation, administrative law doctrine, and public administration scholarship relevant to administrative enforcement, discretion, procedural legitimacy, and accountability. The findings show that Satpol PP occupies an important position as an operational administrative enforcement actor; however, the legality of demolition cannot rest solely on its general public order function. The validity of demolition requires a coherent linkage between the verification of violations by the competent technical authority, follow-up determinations by authorized officials, proportionate stages of enforcement, and complete documentation of official action. These findings underscore the importance of structuring both the architecture of authority and the administration of official action in order to ensure lawful, proportionate, and accountable enforcement of Regional Regulations.
Upaya Preventif Satpol PP dalam Menekan Pelanggaran Peraturan Daerah yang Berpotensi Tindak Pidana di Kota Batam Yamamoni Telaumbanua; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i3.793

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menekan pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana, dengan menelaah bentuk tindakan pencegahan, strategi pelaksanaan, pola koordinasi lintas lembaga dan kendala implementasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan bahan hukum yang relevan, sedangkan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian upaya preventif Satpol PP Kota Batam dilaksanakan melalui patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, pemantauan lokasi rawan, tindak lanjut atas aduan masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai mekanisme intervensi dini untuk menahan pelanggaran administratif agar tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih serius. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan personel, tingginya mobilitas pelanggaran, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga dan belum meratanya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan penguatan fungsi preventif Satpol PP memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih memadai, koordinasi yang konsisten dan dokumentasi administratif yang tertata.
Proportionality in Satpol PP Enforcement Operations: A Normative Review of Restrictions on Citizens’ Rights Harianto Harianto; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : SAINTIS Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33122/ejeset.v7i1.1397

Abstract

Public-order enforcement operations conducted by Indonesia’s Civil Service Police Unit-Satpol PP are an important instrument for enforcing Regional Regulations, yet their implementation frequently generates tension between public-order objectives and the protection of citizens’ rights. This study analyzes the legal limits of restrictions on citizens’ rights in Satpol PP enforcement operations through the principle of proportionality and formulates an operational normative review framework. The research adopts a doctrinal legal method using statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through doctrinal analysis and qualitative content analysis by means of a proportionality matrix covering legality, legitimate aim, suitability, necessity, balancing of impacts, and procedural safeguards and accountability. The findings show that the main problem in Satpol PP enforcement lies not merely in the absence of formal authority, but in the escalation of coercive measures without adequate justification and in weak procedural protection. The study’s novelty lies in proposing a stage-based proportionality review framework for Satpol PP enforcement operations that can be used to evaluate official action, strengthen standard operating procedures, and improve accountability in the enforcement of Regional Regulations from the perspectives of administrative law and the constitutional protection of citizens’ rights.
Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam Sariyanto Sariyanto; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i3.794

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin di wilayah Kota Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur dinas teknis, unsur kepolisian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban pada praktiknya diawali dengan verifikasi administratif terhadap status legal usaha, lalu dilanjutkan melalui teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, dan dalam kasus tertentu penghentian sementara kegiatan usaha. Temuan juga memperlihatkan bahwa penertiban tidak dilaksanakan secara sepihak, tetapi bergantung pada koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis dan kepolisian. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksinkronan data administratif, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel, dan resistensi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan tindakan penertiban Satpol PP ditentukan oleh kesesuaian asas legalitas, penerapan proporsionalitas, dan kualitas dokumentasi administratif yang menopangnya.
Smart City and Sustainability: Implementasi Smart Transportation di Kota Batam Ayu Nurhayati Oktavia; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.779

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi smart transportation sebagai bagian dari pengembangan smart city berkelanjutan di Kota Batam. Kajian ini berangkat dari pentingnya transportasi cerdas dalam menjawab persoalan mobilitas, kemacetan, efisiensi layanan, dan dampak lingkungan pada kota industri, perdagangan, logistik, dan kawasan lintas batas seperti Batam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkuat dengan analisis normatif terhadap kebijakan smart city nasional dan daerah, dokumen Masterplan Smart City Kota Batam, serta praktik digitalisasi layanan transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batam telah memiliki fondasi kebijakan dan praktik awal smart transportation, terutama melalui digitalisasi pembayaran pada layanan Trans Batam. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya membentuk ekosistem mobilitas cerdas karena integrasi data, konektivitas multimoda, informasi real-time, indikator emisi, dan tata kelola kolaboratif masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan bahwa smart transportation tidak dapat direduksi menjadi penggunaan teknologi digital, tetapi harus dipahami sebagai instrumen tata kelola mobilitas yang menghubungkan efisiensi layanan, inklusi sosial, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas lingkungan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian smart sustainable city serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan transportasi cerdas yang inklusif, terintegrasi, rendah emisi, dan berkelanjutan di Kota Batam.
Co-Authors Agus Priyo Trapsilo Agus Riyanto Alwan Hadiyanto Andi Safirul Ula Anto Anto Arja Nelta ARTANTO, TRI Ayu Nurhayati Oktavia Bahtiar Bahtiar Banar Maejaya Daman Arsa Nova Devi Emelda Br Lumbantobing Dian Wiris Woro Wardani Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Edwal Kelvin Edwal Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edwar Kelvin Edward Kelvin Enan Nova Solihin Erik Arianto Matondang Ervina Maria Pasaribu Evi Febri Sartika Evy Yusriani F Fetri Febriadinata Febriadinata Frangki Kalser Lamhot Pardede Frans Borgias Gugi Gustamam Harianto Harianto Hary Suwenda Hasiholan Gultom Hendriyanto Ibnu Setiadi Ibrahim Ridwan Hasibuan Ilham Eka Hartawan Indra Indra Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Indra Sakti Irma Solvia Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Isfandir Hutasoit Ispandir Hutasoit Jemi Jemi Juanda Andika Agustian Jumadi Jumadi Lindu Deni Luciana Luciana Lucky Imam Santoso Mazlan Mazlan Muhamad Raja&#039;i Muhammad Arif Muhammad Nasar Muhammad Zulkifli Nenny Dwiyana Nono Haryadi Pristika Handayani Pristika Handayani Rabu Rabu Rabu Rabu Rabu Raja Mhd Kamil Raja Zukifli Rian Rusmana Putra Rio Winata Riza Fahlevy Roja Roja Rudi Rudi Ryan Lubis Saddam Saddam Sariyanto Sariyanto Seftia Azrianti Seftia Azrianti Tri Novianti Ukas Padrisan Jamba - Yamamoni Telaumbanua Yusniarti