Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

ETIKA KOMUNIKASI BUDAYA KOLEKTIF APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA WALUYA KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT Rustandi, Encep; Nuryanto, Yayan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.28919

Abstract

Ciri komunikasi masyarakat kolektif adalah adanya kesantunan yang didasarkan atas norma-norma yang disepakati dalam system konvensi masyarakat. Tujuan penelitian ini mencoba menemukan sebuah pola komunikasi dalam interaksi proses pemerintahan Desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis isi karena data yang diambil berupa isi kutipan komunikasi perangkat desa dan pimpinan sebagai isi, lalu mengkaji hirarki untuk menelaah pengaruh isi. Dengan prosedur yang digunakan adalah pada tataran semiotik (semantik-pragmatik) penggabungan beberapa taksonomi Herkner dan Holsti. Temuan penelitian menunjukan bahwa pengaruh Kekuatan Jarak Long Power Distance pada interaksi Kepala Desa dan Bawahannya sangat kental mengingat Kyai memiliki kredibilitas dan legitimasi dalam kontek kelembagaan, Porses Komunikasi Aparat dengan rekan cenderung lebih egaliter karena adanya kesamaan, terdapat beberapa pola kumunikasi kesantunan komunikasi lebih didasarkan pada budaya komunikasi dan nilai yang dianut oleh anggota berupa nilai, norma, pedoman etika interaksi berupa kekuatan jarak sangat terlihat dalam interaksi antara pemimpin dan pegawai pemerintahan lainnya, komunikasi cendrung lebih egaliter.
Studi Literatur Faktor Keterlambatan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Berdasarkan Perspektif Manajemen Konflik Sahrul Romdoni; Joshua Dean E.P; Mifzal Sumarsono; Vicky Hidayat; Ryan Irliawan; Yayan Nuryanto; Agus Taryana
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1869

Abstract

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pihak dan proses konstruksi berskala besar. Studi literatur menunjukkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan akibat kombinasi faktor teknis dan nonteknis. Artikel ini menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori manajemen konflik. Hasil kajian literatur menunjukkan sebelas faktor utama penyebab keterlambatan, antara lain pembebasan lahan, jadwal proyek yang terlalu ketat, kurangnya integrasi perencanaan, keterbatasan sumber daya, perubahan desain, koordinasi rumit, dan kelalaian subkontraktor. Sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik peran, konflik instruksi, dan konflik struktural. Analisis menggunakan teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas proyek. Artikel ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, kejelasan peran, penguatan komunikasi lintas tim, pelatihan manajemen konflik, serta perbaikan proses perencanaan sebagai langkah untuk mengurangi keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar.
Analisis Penerapan Tahapan Manajemen Proyek dalam Pengelolaan Proyek Teras Cihampelas Kota Bandung Regita Ayu Agustin; Fisca Putri Rahdiana; Najwa Mayang Dayatri; Muhammad Azka Rozan; Shidqi Abdilla; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1873

Abstract

Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Implementasi Prinsip Manajemen Proyek pada Pembangunan Bandung Creative Hub dan Implikasinya terhadap Pemanfaatan Fasilitas Publik Carissa Adhara; Muhammad Faiz Dwi Sakti; Nazara Dea Ratna Putri; Rafarza Muhammadi; Salviaputri Irsha Khamini; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1874

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip manajemen proyek pada pembangunan Bandung Creative Hub (BCH) serta implikasinya terhadap pemanfaatan fasilitas publik pasca pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pengunjung BCH, penelitian ini menilai penerapan elemen planning, scheduling, dan controlling berdasarkan kerangka Kerzner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penjadwalan pembangunan BCH telah dilaksanakan dengan cukup terstruktur sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, efektivitas controlling masih belum optimal, terutama pada aspek pengelolaan pasca konstruksi yang ditandai dengan belum adanya regulasi operasional yang baku, kendala kenyamanan fisik, serta minimnya integrasi dengan aktivitas ekonomi lokal. Temuan juga memperlihatkan bahwa BCH memberikan manfaat nyata sebagai ruang belajar dan berkegiatan kreatif, namun realisasi manfaat tersebut belum mencapai potensi maksimal akibat sejumlah tantangan operasional dan administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek publik tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian fisik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan berkelanjutan yang mampu memastikan bahwa fasilitas publik berfungsi sesuai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Good Environmental Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Surabaya Tahun 2024 Buchori, Rega Imam; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 3 (2025): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3630

Abstract

This study analyzes the implementation of good environmental governance principles in flood control and management in Surabaya City in 2024. Although the national and local governments have issued various regulations and policies, the number of flood events increased from 41 in 2023 to 50 in 2024. This condition indicates that the principles of good environmental governance have not been effectively and sustainably applied in flood control policies. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. A total of 13 informants from government agencies, WALHI, and local communities were selected using purposive and snowball methods. The findings reveal that implementing effective environmental governance still faces significant challenges, including weak institutional coordination, limited human and financial resources, and the absence of a binding legal framework. The study recommends establishing an environmentally based Regional Regulation on flood control and management to strengthen the legal foundation of existing policies, such as SDMP, and to enhance cross-sectoral coordination. The environmental-based approach emphasizes balancing ecological, social, and governance dimensions to achieve environmentally conscious development. Furthermore, strengthening public participation, integrating environmental information systems, improving project supervision, and developing accessible and transparent public complaint mechanisms are essential measures to realize adaptive, collaborative, and sustainable ecological governance in Surabaya City.Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good environmental governance dalam penanggulangan banjir di Kota Surabaya tahun 2024. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, jumlah bencana banjir meningkat dari 41 kejadian pada tahun 2023 menjadi 50 kejadian pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip tata kelola lingkungan yang baik belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan yang berasal dari unsur pemerintah, WALHI, dan masyarakat dipilih menggunakan metode purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good environmental governance di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, serta belum adanya payung hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan penanggulangan banjir berbasis lingkungan guna memperkuat dasar hukum kebijakan seperti SDMP, serta menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pendekatan berbasis lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi sistem informasi lingkungan, pengawasan proyek, serta sistem pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi langkah penting menuju tata kelola lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Desain Organisasi Dalam Mega Proyek Transportasi Perkotaan: Analisis Struktur Proyek MRT Jakarta Fase 1 Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹; Maygaza Anhara Putra Brata; Justin Nabil Alpasha; Muhammad Luthfi Naufal; Rahman Mulyawan; Agus Taryana; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1896

Abstract

Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Fungsi Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Kampung Bayam Tahun 2024 Rayhan Azali; Jajang Sutisna; Yayan Nuryanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2919

Abstract

Banyak polemik yang terjadi pasca stadion dibangun, salah satunya adalah permasalahan yang menimpa warga Kampung Bayam, dimana warga Kampung Bayam merupakan warga yang tinggal di hunian sementara akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT JakPro karena warga menempati HPPO secara ilegal. Warga Kampung Bayam yang tinggal di HPPO tersebut mendapatkan perlakuan yang “tidak adil” dari JakPro selaku penanggung jawab pembangunan stadion JIS. Berdasarkan kasus-kasus yang terselesaikan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul “Fungsi Pelayanan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Warga Kampung Bayam Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium Tahun 2018”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga Kampung Bayam. Mereka yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dapat dilihat dari fungsi esensial pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengenai fungsi pelayanan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan primer seperti pelayanan air dan listrik, setelah itu pelayanan papan dengan memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak Jakarta Utara, kemudian juga telah diberikan layanan bantuan sosial kepada warga Kampung Bayam. Berikutnya mengenai fungsi pembangunan, pemerintah provinsi belum membangun sarana prasarana apapun bagi warga Kampung Bayam, namun PT JakPro bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membangun sentra UMKM dan kebun hidroponik di rumah susun Nagrak untuk membantu kondisi perekonomian warga Kampung Bayam dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita mereka.
Pemanfaatan Media Sosial dalam Promosi Layanan Kearsipan: Studi Kasus PT Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) Meandini, Sausan; Nuryanto, Yayan; Zainuddin, Zhahirah Indrawati
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136061

Abstract

Media sosial telah berkembang menjadi sarana komunikasi yang strategis dalam mendukung kegiatan promosi di berbagai sektor, termasuk bidang jasa kearsipan. Dalam era digital, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat berbagi informasi, tetapi juga sebagai wadah interaksi yang efektif antara lembaga dan masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan media sosial berkontribusi terhadap peningkatan promosi layanan kearsipan melalui studi kasus di PT Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) sebagai salah satu lembaga pengelola arsip profesional di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis terhadap berbagai dokumen dan konten media sosial yang dikelola oleh Indoarsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan interaksi dengan pengguna, serta memperkuat citra profesional lembaga dalam memberikan layanan kearsipan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip, keterbatasan sumber daya manusia pengelola media sosial, serta perlunya konsistensi dalam perencanaan dan pembuatan konten promosi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian akademik mengenai pemanfaatan media sosial dalam sektor kearsipan, khususnya pada lembaga kearsipan swasta yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi lembaga kearsipan dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi, edukasi publik, dan pembentukan citra profesional di era transformasi digital. Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran strategis sebagai alat komunikasi modern yang mendukung promosi layanan kearsipan dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi pemasaran digital lembaga sejenis.
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL KEARSIPAN MELALUI BUDAYA DISIPLIN PEJABAT ARSIPARIS UNTUK TERTIB ARSIP DI LEMBAGA KEARSIPAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Sudarma, Sudarma; Kasman, Andi; Destrian, Ope; Nuryanto, Yayan; Adnans, Abdhy Aulia
Responsive Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.62407

Abstract

Budaya disiplin kerja pejabat Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Universitas Padjadjaran belum menjadi perilaku keseharian dalam pengelolaan arsip negara yang jumlah volumenya terus bertambah sejalan dengan operasional TUPOKSI Tri Dharma Perguruan Tinggi UNPAD.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan peresepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dikumpulkan berupa dokumen tertulis, teks, dan gambar. Kesimpulan penelitian bahwa budaya disiplin kerja menjadi prasyarat mutlak dan penting dalam kesuksesan dan kemajuan peradaban suatu bangsa berbasis bidang kearsipan. Arsip Negara yang authentic, legal, dan terpercaya yang dikelola LKPTN merupakan pusat ingatan dan referensi akademik dan administrasi, identitas dan jatidiri bangsa, wujud  realisasinya dibarengi budaya disiplin dalam pengelolaan arsipnya. Untuk menghasilkan arsip negara yang berdayaguna dan berkualitas, diperlukan pengelolaan arsip negara berkesinambungan, dari tahap penciptaan sampai pada tahap layanan akses arsip, yang seluruh prosesnya dibarengi budaya disiplin kerja untuk produktivitas individu dan organisasi. Makna disiplin dalam pengelolaan arsip negara sesuai aturan/standar, gerak cepat dan tanggap penataan arsip dan pemanfaatannya. Kondisi ini berlaku untuk semua pihak, tidak hanya di lingkungan organisasi atau kelompok, tetapi juga hingga tingkat perorangan. Pembiasaan disiplin kerja menjadi tantangan strategis untuk pendewasaan diri dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang berkarakter cerdas dan mandiri. This study explores the culture of discipline among Records Managers and Archivists (Arsiparis) at Padjadjaran University's Archives Institution, where the volume of archives continues to grow in line with the university's operational activities. Using a qualitative descriptive approach, this research aims to describe and analyze the phenomenon of discipline in archival management. The study reveals that a culture of discipline is essential for the success and progress of a nation, particularly in the field of archives. Authentic archives are crucial for administration, identity, and national identity, and their management requires a culture of discipline. To produce useful and quality archives, sustainable management is necessary, from creation to access services for authentic and trustworthy archives. The study highlights the importance of discipline in archival management, including adherence to rules and standards, swift and responsive management, and utilization. The findings suggest that cultivating discipline in archival management is crucial for individual and organizational productivity, and ultimately, for realizing a nation with intelligent and independent character.