Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Studi Literatur Faktor Keterlambatan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Berdasarkan Perspektif Manajemen Konflik Sahrul Romdoni; Joshua Dean E.P; Mifzal Sumarsono; Vicky Hidayat; Ryan Irliawan; Yayan Nuryanto; Agus Taryana
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1869

Abstract

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pihak dan proses konstruksi berskala besar. Studi literatur menunjukkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan akibat kombinasi faktor teknis dan nonteknis. Artikel ini menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori manajemen konflik. Hasil kajian literatur menunjukkan sebelas faktor utama penyebab keterlambatan, antara lain pembebasan lahan, jadwal proyek yang terlalu ketat, kurangnya integrasi perencanaan, keterbatasan sumber daya, perubahan desain, koordinasi rumit, dan kelalaian subkontraktor. Sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik peran, konflik instruksi, dan konflik struktural. Analisis menggunakan teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas proyek. Artikel ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, kejelasan peran, penguatan komunikasi lintas tim, pelatihan manajemen konflik, serta perbaikan proses perencanaan sebagai langkah untuk mengurangi keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar.
Analisis Penerapan Tahapan Manajemen Proyek dalam Pengelolaan Proyek Teras Cihampelas Kota Bandung Regita Ayu Agustin; Fisca Putri Rahdiana; Najwa Mayang Dayatri; Muhammad Azka Rozan; Shidqi Abdilla; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1873

Abstract

Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Implementasi Prinsip Manajemen Proyek pada Pembangunan Bandung Creative Hub dan Implikasinya terhadap Pemanfaatan Fasilitas Publik Carissa Adhara; Muhammad Faiz Dwi Sakti; Nazara Dea Ratna Putri; Rafarza Muhammadi; Salviaputri Irsha Khamini; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1874

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip manajemen proyek pada pembangunan Bandung Creative Hub (BCH) serta implikasinya terhadap pemanfaatan fasilitas publik pasca pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pengunjung BCH, penelitian ini menilai penerapan elemen planning, scheduling, dan controlling berdasarkan kerangka Kerzner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penjadwalan pembangunan BCH telah dilaksanakan dengan cukup terstruktur sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, efektivitas controlling masih belum optimal, terutama pada aspek pengelolaan pasca konstruksi yang ditandai dengan belum adanya regulasi operasional yang baku, kendala kenyamanan fisik, serta minimnya integrasi dengan aktivitas ekonomi lokal. Temuan juga memperlihatkan bahwa BCH memberikan manfaat nyata sebagai ruang belajar dan berkegiatan kreatif, namun realisasi manfaat tersebut belum mencapai potensi maksimal akibat sejumlah tantangan operasional dan administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek publik tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian fisik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan berkelanjutan yang mampu memastikan bahwa fasilitas publik berfungsi sesuai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Desain Organisasi Dalam Mega Proyek Transportasi Perkotaan: Analisis Struktur Proyek MRT Jakarta Fase 1 Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹; Maygaza Anhara Putra Brata; Justin Nabil Alpasha; Muhammad Luthfi Naufal; Rahman Mulyawan; Agus Taryana; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1896

Abstract

Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Fungsi Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Kampung Bayam Tahun 2024 Rayhan Azali; Jajang Sutisna; Yayan Nuryanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2919

Abstract

Banyak polemik yang terjadi pasca stadion dibangun, salah satunya adalah permasalahan yang menimpa warga Kampung Bayam, dimana warga Kampung Bayam merupakan warga yang tinggal di hunian sementara akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT JakPro karena warga menempati HPPO secara ilegal. Warga Kampung Bayam yang tinggal di HPPO tersebut mendapatkan perlakuan yang “tidak adil” dari JakPro selaku penanggung jawab pembangunan stadion JIS. Berdasarkan kasus-kasus yang terselesaikan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul “Fungsi Pelayanan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Warga Kampung Bayam Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium Tahun 2018”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga Kampung Bayam. Mereka yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dapat dilihat dari fungsi esensial pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengenai fungsi pelayanan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan primer seperti pelayanan air dan listrik, setelah itu pelayanan papan dengan memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak Jakarta Utara, kemudian juga telah diberikan layanan bantuan sosial kepada warga Kampung Bayam. Berikutnya mengenai fungsi pembangunan, pemerintah provinsi belum membangun sarana prasarana apapun bagi warga Kampung Bayam, namun PT JakPro bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membangun sentra UMKM dan kebun hidroponik di rumah susun Nagrak untuk membantu kondisi perekonomian warga Kampung Bayam dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita mereka.
Pemanfaatan Media Sosial dalam Promosi Layanan Kearsipan: Studi Kasus PT Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) Meandini, Sausan; Nuryanto, Yayan; Zainuddin, Zhahirah Indrawati
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136061

Abstract

Media sosial telah berkembang menjadi sarana komunikasi yang strategis dalam mendukung kegiatan promosi di berbagai sektor, termasuk bidang jasa kearsipan. Dalam era digital, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat berbagi informasi, tetapi juga sebagai wadah interaksi yang efektif antara lembaga dan masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan media sosial berkontribusi terhadap peningkatan promosi layanan kearsipan melalui studi kasus di PT Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) sebagai salah satu lembaga pengelola arsip profesional di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis terhadap berbagai dokumen dan konten media sosial yang dikelola oleh Indoarsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan interaksi dengan pengguna, serta memperkuat citra profesional lembaga dalam memberikan layanan kearsipan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip, keterbatasan sumber daya manusia pengelola media sosial, serta perlunya konsistensi dalam perencanaan dan pembuatan konten promosi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian akademik mengenai pemanfaatan media sosial dalam sektor kearsipan, khususnya pada lembaga kearsipan swasta yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi lembaga kearsipan dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi, edukasi publik, dan pembentukan citra profesional di era transformasi digital. Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran strategis sebagai alat komunikasi modern yang mendukung promosi layanan kearsipan dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi pemasaran digital lembaga sejenis.
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL KEARSIPAN MELALUI BUDAYA DISIPLIN PEJABAT ARSIPARIS UNTUK TERTIB ARSIP DI LEMBAGA KEARSIPAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Sudarma, Sudarma; Kasman, Andi; Destrian, Ope; Nuryanto, Yayan; Adnans, Abdhy Aulia
Responsive Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.62407

Abstract

Budaya disiplin kerja pejabat Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Universitas Padjadjaran belum menjadi perilaku keseharian dalam pengelolaan arsip negara yang jumlah volumenya terus bertambah sejalan dengan operasional TUPOKSI Tri Dharma Perguruan Tinggi UNPAD.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan peresepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dikumpulkan berupa dokumen tertulis, teks, dan gambar. Kesimpulan penelitian bahwa budaya disiplin kerja menjadi prasyarat mutlak dan penting dalam kesuksesan dan kemajuan peradaban suatu bangsa berbasis bidang kearsipan. Arsip Negara yang authentic, legal, dan terpercaya yang dikelola LKPTN merupakan pusat ingatan dan referensi akademik dan administrasi, identitas dan jatidiri bangsa, wujud  realisasinya dibarengi budaya disiplin dalam pengelolaan arsipnya. Untuk menghasilkan arsip negara yang berdayaguna dan berkualitas, diperlukan pengelolaan arsip negara berkesinambungan, dari tahap penciptaan sampai pada tahap layanan akses arsip, yang seluruh prosesnya dibarengi budaya disiplin kerja untuk produktivitas individu dan organisasi. Makna disiplin dalam pengelolaan arsip negara sesuai aturan/standar, gerak cepat dan tanggap penataan arsip dan pemanfaatannya. Kondisi ini berlaku untuk semua pihak, tidak hanya di lingkungan organisasi atau kelompok, tetapi juga hingga tingkat perorangan. Pembiasaan disiplin kerja menjadi tantangan strategis untuk pendewasaan diri dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang berkarakter cerdas dan mandiri. This study explores the culture of discipline among Records Managers and Archivists (Arsiparis) at Padjadjaran University's Archives Institution, where the volume of archives continues to grow in line with the university's operational activities. Using a qualitative descriptive approach, this research aims to describe and analyze the phenomenon of discipline in archival management. The study reveals that a culture of discipline is essential for the success and progress of a nation, particularly in the field of archives. Authentic archives are crucial for administration, identity, and national identity, and their management requires a culture of discipline. To produce useful and quality archives, sustainable management is necessary, from creation to access services for authentic and trustworthy archives. The study highlights the importance of discipline in archival management, including adherence to rules and standards, swift and responsive management, and utilization. The findings suggest that cultivating discipline in archival management is crucial for individual and organizational productivity, and ultimately, for realizing a nation with intelligent and independent character.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI JAMSOSTEK MOBILE (JMO) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 Naya Putri Pradiya; Rudiana Rudiana; Yayan Nuryanto
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.4999

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan has developed the Social Security Manpower Mobile (JMO) application as an innovation in services to labor social security participants. Therefore, this study will discuss the effectiveness of using the JMO application in improving services for labor social security participants in Bandung Regency in 2023. This study uses a qualitative method to analyze the effectiveness of the JMO application service based on a process approach, a source approach, and a target approach. The data collection techniques of this study include observation, interviews, and documentation. Data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. The results showed that services through the JMO application in Bandung Regency still face obstacles in organizing socialization to the community. Consequently, the use of the JMO application by labor social security participants in Bandung Regency has not been fully optimized.
KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (RBM) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2023 Mochammad Malik Fajar; Iyep Saefulrahman; Yayan Nuryanto
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.6769

Abstract

The implementation of the Community-Based Rehabilitation (CBR) Program for persons with disabilities in Bandung City can be considered suboptimal. This is indicated by the low employment and school participation rates among persons with disabilities in the city. In this regard, the capacity of the government in implementing the CBR Program requires examination. This study aims to assess the capacity of the Bandung City Government in implementing the CBR Program, analyzed using Evrim Tan's model, which consists of mobilization, decision-making, implementation, and local capacities. This study employs a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, literature review, and observation. Informants were selected using a purposive sampling technique. The findings reveal that the capacity of the Bandung City Government in implementing the CBR Program is not yet maximal. The mobilization capacity, specifically regarding budget adequacy, has not been sufficient to support program activities. Meanwhile, the planning process has not fully involved persons with disabilities, and communication with the community has not been well-established. Furthermore, a human resources crisis among cadres renders the CBR Program implementation ineffective and inefficient. However, the involvement of local resources is commendable, particularly the engagement of institutions and organizations in assisting the implementation of the CBR Program in Bandung City. Based on these findings, to enhance the government's capacity in implementing the CBR Program, several efforts are necessary: increasing the budget for program activities, improving public socialization to raise awareness for persons with disabilities, and enhancing the skills of cadres through capacity building.
STRATEGI PENINGKATAN OBJEKTIVITAS PENILAIAN KINERJA MELALUI PENGUATAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI DI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Michael Iimmanuel Hutagalung; Yayan Nuryanto; Selvi Centia
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7498

Abstract

Objectivity in performance assessment is a crucial indicator in the success of bureaucratic reform; however, its application often faces structural constraints within supporting units of high-state institutions. This research aims to analyze the barriers to the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) and to formulate intervention strategies at the Secretariat of the Presidential Advisory Council (Setwantimpres). Utilizing a descriptive qualitative method, the research found a disparity between planning documents (de jure) and the reality of field workloads (de facto), which triggers window dressing practices. Furthermore, the validity of scores is distorted by recency effect bias and the ewuh pakewuh culture. As a concrete solution, this research formulates a revitalization of performance instruments that transforms 10 service elements into 25 measurable quality statements, as well as the formulation of a Technical Guideline Booklet. This intervention is designed to shift the assessment paradigm from subjective assumptions to evidence-based assessment through a standardized service detail validation mechanism.