Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Common Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Komunikasi Pendidikan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu JANE (Jurnal Administrasi Negara) JURNAL KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
Yayan Nuryanto
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Dinamika Komunikasi Digital dalam Advokasi Kesehatan Lingkungan: Studi Kasus Serlok Bantaran Cikapundung Destrian, Ope; Nuryanto, Yayan; Sudarna, Sudarna
Jurnal Common Vol. 9 No. 1 (2025): Common
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/js8ayk93

Abstract

Sungai Cikapundung di Kota Bandung mengalami degradasi lingkungan serius akibat pencemaran limbah domestik dan industri, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem air. Kondisi ini memicu lahirnya inisiatif konservasi berbasis komunitas, salah satunya Serlok Bantaran, yang memanfaatkan komunikasi digital sebagai strategi advokasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi digital dalam advokasi kesehatan lingkungan, dengan fokus pada tiga aspek utama: penyebaran informasi, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dan dukungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis konten media sosial komunitas Serlok Bantaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube berperan signifikan dalam mengedukasi masyarakat, memobilisasi relawan, serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan pemerintah. Komunikasi digital memungkinkan interaksi dua arah yang memperkuat keterlibatan publik dan memperluas jangkauan pesan kampanye. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi komunikasi digital yang terencana, konsisten, dan berbasis lokal mampu meningkatkan efektivitas advokasi lingkungan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian Sungai Cikapundung. Kata kunci: komunikasi digital, advokasi lingkungan, partisipasi masyarakat, Sungai Cikapundung, kolaborasi sosial
PENINGKATAN LITERASI BANGSA BERBASIS KELEMBAGAAN MELALUI TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) Nuryanto, Yayan; Rustandi, Encep; Raditiyanto, Satria
JURNAL KEBANGSAAN RI Vol. 2 No. 2 (2025): Edisi 4
Publisher : LEMBAGA PUSAT KAJIAN KEBANGSAAN/PUSKAB UKRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31848/jkri.v2i2.4088

Abstract

Abstract:. This article discusses how the Bandasari Village Government plays an active role in improving community literacy through strengthening the Community Reading Park (TBM) and the Development of Reading Corners spread across various strategic points in the village at the Al-Bayum reading park and Village Library. Using a descriptive qualitative approach, this study reveals the strategies, policies, and social impacts of literacy practices based on village institutions. The results of the study indicate that the commitment of the village government in forming the institutional structure of TBM, allocation of village funds, and synergy with external partners are strong foundations in building a culture of community literacy. This article recommends replication of the village government-based model as a national literacy strategy Keywords: community literacy, reading corner, institutions, government, village
EFEKTIVITAS APLIKASI E-OFFICE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG Saefulloh, Encep Lucky; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.62681

Abstract

Administrasi kepegawaian yang efektif membutuhkan proses berkelanjutan dan penuh kesungguhan. Salah satu inovasi dalam E-Government dari pemerintah Sumedang yaitu menciptakan aplikasi E-Office Sumedang dalam meningkatkan efektifvitas dalam pelayanan administrasi kepegawaiannya, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ASN, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan motivatif, yang konsisten mendukung visi dan misi organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya panduan aplikasi, sering mengalami bud dan error, dan fitur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam melakukan pelayanan administrasi kepegawaian ditinjau dari elemen Support masih memiliki kekurangan yang berkaitan dengan sosialisasi, pada elemen Capacity belum cukup optimal, karena bug dan error seringkali terjadi saat presensi jam masuk, pada elemen Value E-Office Sumedang dinilai menjadi suatu implementasi yang baik karena mampu mempercepat proses pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja. Dengan kondisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas E-Government dalam pelayanan administrasi kepegawaian melalui aplikasi E-Office Sumedang di DPMPTSP Kabupaten Sumedang belum mencapai pada tahapan perwujudan penerapan dan pengembangan E-Government yang sukses dan optimal. Penulis menyarankan agar DPMPTSP mengadakan pelatihan rutin dan workshop bagi seluruh ASN, meningkatkan kapasitas server maupun hosting, penerapan Server Redundancy, Failover mechanisms, pembentukan tim yang khusus menanggapi keluhan E-Office Sumedang. Effective personnel administration requires a continuous and serious process. One of the innovations in E-Government from the Sumedang government is creating the Sumedang E-Office application to improve the effectiveness of its personnel administration services, increase the productivity and welfare of ASN, support the achievement of organizational goals, and create a stable and motivating work environment, which consistently supports the vision and mission of the organization. However, in its implementation, it has not been optimal because there is no application guide, it often experiences bugs and errors, and features that have not been optimally utilized. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method. Interviews, observations, and documentation were carried out data collection. The results of the study indicate that the role of the Sumedang Regency DPMPTSP in carrying out personnel administration services in terms of the Support element still has shortcomings related to socialization, the Capacity element is not optimal enough, because bugs and errors often occur when clocking in, in the Value element Sumedang E-Office is considered to be a good implementation because it can accelerate the process of administrative services and performance reporting. With these conditions, the author concludes that the effectiveness of E-Government in personnel administration services through the E-Office Sumedang application at the DPMPTSP of Sumedang Regency has not reached the stage of realizing the implementation and development of successful and optimal E-Government. The author suggests that DPMPTSP hold routine training and workshops for all ASNs, increase server and hosting capacity, implement Server Redundancy and failover mechanisms, and form a team specifically to respond to complaints from E-Office Sumedang.
KESESUAIAN TATA NASKAH DINAS UNTUK KELANCARAN KOMUNIKASI TERTULIS DI BIDANG SEKRETARIAT DISKOMINFO JABAR Setiawati, Setiawati; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.63370

Abstract

Pembuatan surat dinas yang sesuai dengan aturan tata naskah dinas sangat penting untuk mewujudkan keseragaman surat dinas. Apabila surat dinas dibuat tanpa memperhatikan aturan tata naskah dinas, maka dapat timbul berbagai permasalahan seperti ketidakseragaman, ketidakrapihan, dan retan terhadap pemalsuan dokumen naskah dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pergub Jabar No. 30/2018 dan Pergub Jabar No. 11/2022 terhadap enam buah surat dinas yang dikeluarkan oleh Bidang Sekretariat Diskominfo Jabar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder surat-surat yang dikeluarkan oleh Bidang Sekretariat Diskominfo Jabar di tahun 2024. Kemudian, analisis dilakukan secara legalistik dengan memperhatikan lima aspek yang mencakup kesesuaian format dan kelengkapan bagian, kesesuaian kop, penomoran, pengetikan, dan penandatanganan surat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian surat dinas terhadap format, kesesuaian kop, dan pengetikan surat. Tetapi terdapat beberapa aspek yang telah sesuai aturan tata naskah dinas, antara lain kelengkapan bagian, aspek penomoran, dan penandatanganan surat sebagaimana telah diatur dalam Pergub Jabar No. 30/2018 dan Pergub Jabar No. 11/2022. Making official letters by the rules of official scripts is very important to realize the uniformity of official letters. If official letters are made without paying attention to the rules of official scripts, various problems can arise such as non-uniformity, untidiness, and susceptibility to falsification of official script documents. This study aims to combine the conformity of West Java Governor Regulation No. 30/2018 and West Java Governor Regulation No. 11/2022 with six official letters issued by the West Java Diskominfo Secretariat Division. The method used in this study is a qualitative descriptive method using secondary data from letters issued by the West Java Diskominfo Secretariat Division in 2024. Then, it is carried out legally by paying attention to five aspects: conformity of format and completeness of sections, conformity of letterhead, numbering, typing, and signing of letters. The results of this study indicate that there is a non-conformity of official letters to the format, conformity of letterhead, and typing of letters. However, several aspects are by the rules of official scripts, including completeness of sections, numbering aspects, and signing of letters as regulated in West Java Governor Regulation No. 30/2018 and West Java Governor Regulation No. 11/2022.
EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023 Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda; Nuryanto, Yayan; Taryana, Agus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64120

Abstract

Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata.  Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh.  The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study  uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.  
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas Tahun 2017-2023 Deyani, Putri Dhiya; Yuningsih, Neneng Yani; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.300-310

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Skywalk Cihampelas Kota Bandung berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000) yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas belum berjalan dengan optimal karena hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dilapangan, seperti PKL yang kembali berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang kembali mengakibatkan tujuan dari kebijakan yaitu untuk mewujudkan penataan kota yang baik sehingga dapat terciptanya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib belum terealisasikan. Selain itu, adanya keluhan terkait sulitnya merubah kebiasaan para PKL agar mengikuti aturan yang ada. Maka dari itu, dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 5 kriteria yaitu kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas merupakan kriteria yang perlu dilakukan perbaikan karena pada kriteria tersebut masih belum dilakukan dengan tepat
TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT DATA PADA DATA DAN INFORMASI PUBLIK STUDI PADA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2023 Rizky, Muhammad; Deliarnoor, Nandang Alamsyah; Nuryanto, Yayan
Jurnal Education and Development Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i3.7173

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran Open Government Data sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan data dan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong peneliti untuk meneliti penerapan Open Government Data di Pemerintah Kota Bandung, melalui portal Open Data Kota Bandung yang berisikan berbagai data-data yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teori New Open Government oleh Moon (2019) yang menilai perkembangan teknologi yang semakin berkembang, akan menggeser keberadaan Old Open Government. New Open Government mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan melalui kebijakan kebebasan informasi publik (KIP). Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan analisis melalui 4 dimensi yang tercantum dalam New Open Government oleh Moon (2019) , yaitu Fokus Kebijakan, Sifat Informasi dan Data, Nilai Administratif Utama, dan Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang akan membantu peneliti dalam menyajikan data-data baik secara primer maupun sekunder dalam penggambaran yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tata kelola data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui portal Open Data Kota Bandung sudah dilakukan secara maksimal dengan pemanfaatan dan sinergitas dua portal sekaligus yaitu Satu Data Kota Bandung,dan Open Data Kota Bandung. Kelengkapan data yang diberikan sudah dapat dikategorikan lengkap, dengan disajikan dalam topik yang relevan dan sesuai isi dari setiap data.
KOORDINASI ANTARA PT JASA RAHARJA CABANG JAWA BARAT DENGAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Tahun 2022 - 2024) Nuraeni, Icha; Zakaria, Saifullah; Nuryanto, Yayan
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.65023

Abstract

Penelitian ini menganalisis koordinasi antara PT Jasa Raharja Cabang Jawa Barat dan Kepolisian dalam pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kecelakaan dan adanya perbedaan antara efisiensi koordinasi internal lembaga dengan pemahaman masyarakat terhadap prosedur santunan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan penentuan informan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan efektif melalui sistem digital terintegrasi dan forum komunikasi rutin, didukung pembagian kerja yang jelas, komunikasi yang efektif, dan semangat saling percaya. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih menghadapi kendala dari faktor individu dan lingkungan masyarakat, serta penyebaran disinformasi. Kesimpulannya, koordinasi antar lembaga telah fungsional, namun optimalisasi pelayanan memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. This study analyzes the coordination between PT Jasa Raharja West Java Branch and the Police in providing compensation services for traffic accident victims, while also identifying challenges in information dissemination to the public. The research is motivated by high accident rates and a notable gap between the internal coordination efficiency of institutions and the public's understanding of compensation procedures. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies, with informants selected purposively. Findings indicate that coordination is effective through integrated digital systems and regular communication forums, supported by clear division of labor, effective communication, and mutual trust. Nevertheless, the effectiveness of socialization efforts faces obstacles from individual and environmental factors, as well as the rapid spread of misinformation. In conclusion, inter-institutional coordination is highly functional, but service optimization requires more adaptive communication strategies to enhance public understanding and participation.
Pengelolaan Penyuratan di Sub Bagian Pendidikan Fikom Universitas Padjadjaran Silmi, Vitunia; Supriyadi, Mutiara Sanggita; Nuryanto, Yayan
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i1.134680

Abstract

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran telah mengimplementasikan aplikasi E-Office untuk mengelola surat masuk dan keluar. Dengan E-Office, proses penanganan dokumen resmi menjadi lebih cepat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa E-Office memungkinkan seluruh proses surat-menyurat dilakukan secara daring. Selain mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, sistem ini juga mempercepat proses disposisi. Namun, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, khususnya ketersediaan perangkat komputer yang digunakan untuk tanda tangan digital. Hambatan lainnya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, karena petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan surat sering kali disibukkan dengan aktivitas layanan harian, sehingga waktu yang tersedia untuk pemberkasan dokumen fisik menjadi sangat terbatas. Kesimpulannya, implementasi sistem E-Office memiliki potensi yang signifikan, namun masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi agar kinerjanya dapat lebih optimal.Kata Kunci : Arsip Dinamis, Surat Menyurat, E-Office
Fungsi Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Kampung Bayam Tahun 2024 Azali, Rayhan; Sutisna, Jajang; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2919

Abstract

Banyak polemik yang terjadi pasca stadion dibangun, salah satunya adalah permasalahan yang menimpa warga Kampung Bayam, dimana warga Kampung Bayam merupakan warga yang tinggal di hunian sementara akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT JakPro karena warga menempati HPPO secara ilegal. Warga Kampung Bayam yang tinggal di HPPO tersebut mendapatkan perlakuan yang “tidak adil” dari JakPro selaku penanggung jawab pembangunan stadion JIS. Berdasarkan kasus-kasus yang terselesaikan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul “Fungsi Pelayanan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Warga Kampung Bayam Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium Tahun 2018”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga Kampung Bayam. Mereka yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dapat dilihat dari fungsi esensial pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengenai fungsi pelayanan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan primer seperti pelayanan air dan listrik, setelah itu pelayanan papan dengan memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak Jakarta Utara, kemudian juga telah diberikan layanan bantuan sosial kepada warga Kampung Bayam. Berikutnya mengenai fungsi pembangunan, pemerintah provinsi belum membangun sarana prasarana apapun bagi warga Kampung Bayam, namun PT JakPro bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membangun sentra UMKM dan kebun hidroponik di rumah susun Nagrak untuk membantu kondisi perekonomian warga Kampung Bayam dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita mereka.
Co-Authors Abda Abda Agus Taryana Agus Taryana Agus Taryana Azali, Rayhan Buchori, Rega Imam Carissa Adhara Deliarnoor, Nandang Alamsyah Deyani, Putri Dhiya Dian Fordian Encep Rustandi Fisca Putri Rahdiana Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda Imam Suwandi Iyep Saefulrahman Joshua Dean E.P Justin Nabil Alpasha Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹ Maygaza Anhara Putra Brata Meandini, Sausan Mifzal Sumarsono Mohammad Benny Alexandri Muhammad Azka Rozan Muhammad Faiz Dwi Sakti Muhammad Luthfi Naufal muhammad rizky, muhammad Najwa Mayang Dayatri Naya Putri Pradiya Nazara Dea Ratna Putri Neneng Yani Yuningsih Nuraeni, Icha Ope Destrian Raditiyanto, Satria Rafarza Muhammadi Rahman Mulyawan Regita Ayu Agustin Resmiati, Dinny Ria Arifianti Rizki Ananda Ramadhan Rudiana Rudiana Rudiana Rudiana, Rudiana Ryan Irliawan Saefulloh, Encep Lucky Sahrul Romdoni Saifullah Zakaria Salviaputri Irsha Khamini Sandjaya, Teguh Setiawati Setiawati Shidqi Abdilla Silmi, Vitunia Sudarna, Sudarna Supriyadi, Mutiara Sanggita Sutisna, Jajang Syihabuddin Teguh Sandjaya Teguh Sandjaya Vicky Hidayat Zhahirah Indrawati Zainuddin