Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PERKAWINAN NGAKUK KHAGAH ADAT LAMPUNG SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA Hibatin Wafiroh; Zuhraini Zuhraini; Miswanto Miswanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan ngakuk khagah pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Way Rilau serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, ngakuk khagah merupakan bentuk perkawinan adat di mana pihak perempuan mengambil laki-laki untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga perempuan dan menetap di pihak istri. Sistem ini menimbulkan dinamika tersendiri, terutama terkait posisi sosial suami, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwāmah), serta relasi dengan keluarga besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menjalani perkawinan ngakuk khagah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, teori ‘urf, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ngakuk khagah tetap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Pergeseran posisi sosial suami dalam struktur adat tidak menghilangkan kedudukannya sebagai kepala keluarga, melainkan mengarah pada bentuk kepemimpinan yang bersifat fungsional dan adaptif. Berdasarkan hasil wawancara, suami tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga, meskipun secara adat berada dalam lingkungan keluarga istri. Implikasi terhadap keharmonisan keluarga bersifat kondisional, yang ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu adanya kesepakatan pranikah, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang seimbang, serta adanya batas yang jelas terhadap intervensi keluarga besar. Dengan demikian, praktik ngakuk khagah dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam selama tetap menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
TINJAUAN FIKIH SIYASAH ATAS PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGGULANGI JUDI SABUNG AYAM BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 2 HURUF F DAN G UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024: (Studi Desa Sukamarga, Abung Kunang, Lampung Utara) Ranti Hendri Yani; Zuhraini Zuhraini; Olivia Rizka Vinanda
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta tinjauannya dalam perspektif fikih siyasah di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamarga, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam menanggulangi judi sabung ayam telah dilakukan melalui himbauan, musyawarah desa, dan koordinasi dengan aparat keamanan, namun belum berjalan secara optimal karena masih bersifat persuasif dan belum disertai tindakan tegas. Praktik perjudian masih berlangsung yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, serta rendahnya kesadaran hukum dan agama masyarakat. Dalam perspektif fikih siyasah, peran kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam mencegah kemungkaran. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih tegas dan sistematis agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) HURUF B PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Nilam Cahya; Zuhraini Zuhraini; Nurasari Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1760

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengamanatkan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan kondisi empiris di Desa Lawang Agung yang masih menunjukkan berbagai kendala pembangunan. Kondisi tersebut tercermin dari belum terpenuhinya beberapa kebutuhan pembangunan, seperti penyediaan air bersih, drainase, tempat pembuangan sampah, dan perbaikan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian mencakup implementasi Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Lawang Agung serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah menunjukkan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan pembinaan dan pendanaan dari pemerintah daerah agar implementasi pembangunan desa lebih efektif.
Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata dalam Persepektif Siyasah Tanfidziyah Tri Selfiana; Zuhraini; Ahmad Burhanuddin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3739

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 14 of West Lampung Regency Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning Tourism Villages in the management of the Batu Brak Megalithic Site in Purajaya Village from the perspective of siyāsah tanfīdhiyyah. This research employed a field research method with a descriptive qualitative approach through interviews with village officials, local communities, and tourism managers. The findings reveal that the implementation of Article 14 has not been optimal due to inadequate tourism infrastructure, insufficient public facilities, low community participation, limited awareness of tourism potential, and budget constraints at the village level. These conditions have hindered the achievement of tourism village development objectives as mandated by the regional regulation, resulting in social and economic benefits that have not been maximally realized for the community. From the perspective of siyāsah tanfīdhiyyah, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of public welfare (maṣlaḥah) and participatory governance. Therefore, greater budget allocation, the provision of essential tourism facilities, the establishment of active tourism awareness groups and stronger partnerships among regional governments, village governments, tourism managers and local communities are required.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdam: Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Zahrotun Annisa; Zuhraini; Nurasari
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3871

Abstract

This study analyzes the implementation of Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public Services in the provision of clean water services by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, and examines it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The study employs a qualitative approach using field research methods through observation, interviews, and documentation, with data analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that the implementation of clean water services has not been optimal due to aging and leaking pipeline infrastructure, unstable water distribution, an ineffective complaint-handling mechanism, and weak coordination between PDAM and the village government. Perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of amanah (trustworthiness), justice, and maslahah (public welfare) have not been fully realized. This study recommends the rehabilitation of the pipeline network, the strengthening of a responsive complaint-handling system, and improved coordination between PDAM and the village government to ensure that clean water services comply with regional regulations and the principles of Islamic law.