p-Index From 2021 - 2026
6.174
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

The Non-Tailing Sediment Waste Utilization Strategy at PTFI DMLZ Mine Syaiful Rachman; Hartoyo; Nimmi Zulbainarni
Business Review and Case Studies Vol. 3 No. 1 (2022): BRCS, Vol 3 No 1, April 2022
Publisher : School of Business, IPB University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17358/brcs.3.1.44

Abstract

Mining in PT. Freeport Indonesia (PTFI) produces tailing and non-tailing sediment waste. The purpose of the study is examining the financial feasibility analysis of managing non-tailings sediment waste through the conversion program of non-tailings sediment waste into concrete products and formulate the strategies of non-tailing sediment conversion program. Quantitative and qualitative methods are combined in this study. Capital budgeting method are used to examine financial feasibility analysis. IFAS, EFAS matrix and SWOT analysis are used for strategies formulation. Results of capital budgeting analysis have yielded a net present value (NPV) at a 9,4% discount rate of Rp12,1 billion for the conversion program of non-tailing waste, Net B/C result is greater than 1, suggesting that the project is viable from a financial standpoint. Sensitivity analysis has also demonstrated that the parameters with more significant influence on project NPV are concrete price, production cost, and sales volume. The non-tailings sediment conversion program is feasible because it provides greater economic, social, and environmental benefits when compared to non-tailings waste management using the landfilling method. The strategies that can be implemented to run the sediment waste utilization program are Strength- Opportunities strategies as follows: first is use a capital strong to access and apply the best technology, secondly increase the use of ready mix concrete made from non-tailing sediment waste for projects that require low Mpa concrete, the third, working with entities inside and outside PTFI to open the market for non-tailing sedimentary waste concrete products, and fourth utilizing good infrastructure and abundant sediment waste and fiber to diversify precast concrete products. Keywords: aggregates, capital budgeting, financial feasibility analysis, non-tailing waste, strategy, SWOT
PRODUKSI OPTIMAL PUKAT CINCIN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT, KALIMANTAN BARAT Tri Wahyu Budiarti; Eko Sri Wiyono; Nimmi Zulbainarni
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 21, No 1 (2015): (Maret 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.457 KB) | DOI: 10.15578/jppi.21.1.2015.37-44

Abstract

Secara umum nelayan penangkap ikan mengharapkan produksi/hasil tangkapan secara ideal dengan penggunaan input yang efisien. Penentuan efisiensi teknis dan produktivitas dapat dijadikan indikator pengukuran kinerja alat penangkapan ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai produksi optimal pukat cincin yang mendaratkan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat, Kalimantan Barat pada periode Februari sampai November 2014. Pengukuran efisiensi teknis dilakukan terhadap 30 unit kapal pukat cincin di Pemangkat dengan menggunakan pendekatan DEA (Data Envelopment Analysis), dan model produksi dianalisis berdasarkan persamaan Cobb-Douglass. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kelebihan tangkap sebesar 2,35% dari nilai produksi optimal. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan input (excess capacity) pada tiga jenis faktor produksi yang mempengaruhinya (lama waktu trip, bahan bakar, dan ransum).Generally, every fishing activity expected ideal production/catches by using an efficient input. Technical efficiency and productivity can be used as an indicator of performance measurement of fishing gear. The purpose of this study was to determine the optimal production of purse seine in PPN Pemangkat, West Kalimantan within period from February to November 2014. Measurement of technical efficiency was carried out on 30 number of purse seine vessels in Pemangkat by using DEA (Data Envelopment Analysis) approach, and the production model is analyzed based on the Cobb-Douglass equation. The result showed that there is an excess catch of 2.35% of the value of the optimal production. This is due to the presence of excess input (excess capacity) in three factors that influence production (duration of trip, fuel, and ransom).
PENGEMBANGAN DAN UJI COBA MODEL EVALUASI PENGELOLAAN PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN EKOSISTEM Indra Jaya; Nimmi Zulbainarni
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 7, No 2 (2015): (November 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4804.57 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.7.2.2015.115-131

Abstract

Salah satu masalah utama pengelolaan perikanan Indonesia saat ini adalah belum adanya model evaluasi yang cukup praktis untuk melihat dan mengevaluasi secara komprehensif dan terukur efektifitas tindakan pengelolaan (management measures). Dalam makalah ini dikembangkan model evaluasi pengelolaan perikanan melalui pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management = EAFM). Evaluasi pengelolaan dilakukan secara kuantitatif agar jelas arah dan besarnya upaya yang mesti diambil untuk perbaikan kinerja dari evaluasi tersebut. Evaluasi dilakukan melalui pembobotan pada setiap aspek pengelolaan yang kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan gambaran hasil evaluasi yang lebih utuh. Dari setiap aspek pengelolaan dikembangkan indikator-indikator beserta nilai acuan/baku untuk membantu proses evaluasi. Hasil akhir dari model evaluasi ditampilkan dalam bentuk peta kombinasi tingkat pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) dan tingkat pengelolaan (pengendalian upaya) pemanfaatan, yang dibagi kedalam 4 kuadran. Kuadran I (warna merah) menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan SDI dan pengendalian pemanfaatan yang dicapai masih rendah/buruk, sebaliknya apabila tingkat pengelolaan SDI yang dicapai adalah tinggi/baik dan demikian pula dengan tingkat pengendalian pemanfaatannya maka hasil evaluasi berada pada kuadran III (hijau). Sementara itu, apabila tingkat pengelolaan SDI rendah/buruk, namun tingkat pengendalian pemanfaatan tinggi/baik maka hasil evaluasi berada pada kuadran II (jingga). Apabila tingkat pengelolaan SDI tinggi/baik, namun tingkat pengendalian pemanfaatan rendah/buruk maka hasilevaluasi berada pada kuadran IV (kuning). Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana pencapaian pengelolaan perikanan, khususnya pengelolaan perikanan pada WPP yang dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga dapat diberikan arahan/rekomendasi dan rencana aksi yang tepat untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengelolaan perikanan di WPP tersebut. One major management problem related with capture fisheries in Indonesia is the lack of practical evaluation model to comprehensively observe and effectively measure management measures initiated by different authorities. In this paper we have developed fisheries management evaluation model utilizing ecosystem-base approach. Management evaluation was measured quantitatively by means of weighted analysis to each management aspects, thus direction and the amount of effort for improvement could be develop effectively. To assist the evaluation process, management indicators and treshold value were developed, followed by analyzing existing fisheries management condition and presented in the form of map with four quadrants combining aspects of fisheries utilization and control (conservation measures). The first quadrant reflects a poor condition on fisheries management and regulation (red colour). If both management and regulation of fisheries resources are in a good condition, then evaluation results will be shown in the third quadrants (green). For good fisheries management but poor fisheries regulation will resulted in the second quadrants (orange), while the opposite shown in the fourth quandrants (yellow). As a result, using the proposed evaluation model we can analyze existing management performance of fisheries in all WPPs (fisheries management areas), followed by suggesting appropriate recomendation to improve fisheries management in Indonesia.
ANALISIS SISTEM DINAMIK PERIKANAN MULTISPESIES: STUDI TERHADAP PERIKANAN PELAGIS DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA CILACAP Krisna Fery Rahmantya; Nimmi Zulbainarni; Benny Osta Nababan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat tangkap jaring insang hanyut memiliki kontribusi yang besar terhadap tangkapan di PPS Cilacap. Hasil tangkapannya berupa multispesies pelagis kecil, antara lain, meliputi spesies cakalang (Katsuwonus pelamis), spesies tuna kecil mata besar (Thunus obesus), dan spesies layur (Trichiurus lepturus). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan usaha perikanan multispesies pelagis dengan alat tangkap jaring insang hanyut dalam hubungan antara subsistem ekologi, subsistem ekonomi, dan subsistem sosial serta menyimulasikan skenario kebijakan dalam rangka peningkatan produksi perikanan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series selama 10 tahun (2010—2019). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis sistem dinamik. Hasil simulasi model dinamik untuk 30 tahun mendatang menunjukkan bahwa dalam usaha perikanan multispesies pelagis terdapat pola tangkapan yang bergantian pada spesies yang ditangkap setiap tahun sehingga diperlukan pengaturan tangkapan spesies secara bergantian dan tidak berfokus pada satu spesies saja. Rata-rata median renten ekonomi untuk keempat spesies pelagis terbesar mencapai Rp136,96 trilliun dengan rata-rata pertumbuhan jumlah nelayan jaring insang hanyut mencapai 9 nelayan/tahun. Skenario kebijakan yang berupa pengaturan jumlah kapal sangat berpengaruh dalam upaya penangkapan (effort) sehingga dapat memberikan penghematan pada penggunaan biomassa/stok dalam waktu yang lebih lama.Title: Dynamic System Analysis of Multispecies Pelagic Model in Cilacap Fisheries PortDrift gill net fishing has a considerable contribution to the catch at PPS Cilacap. The catch is small pelagic multispecies, includes skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), big eyes little tuna (Thunus Obesus), layur species (Trichiurus lepturus) and other fish. This study aims to analyze the policy of pelagic multispecies fishery business using drifting gill nets and its relationship with ecological sub- systems, economic sub-systems and social sub-systems and to simulate policy scenarios to increase sustainable fisheries production. This study analyzed secondary data, a time series data for ten years (2010-2019), using dynamic systems analysis. The dynamic model simulation on the results for the next 30 years shows a catch pattern alternating between species every year in pelagic multispecies fisheries. Therefore, it is necessary to arrange catches of the species alternately and avoid focusing on just one species. The average median economic rent for the four largest pelagic species is IDR136.96 trillion with an average growth of gill net fishers reaching nine fishers/year. The policy scenario in which regulating the number of ships is essential on the catching effort as it may reserve the use of biomass/stock for a longer time.
Determinan Nilai Tukar Nelayan Di Indonesia Dengan Pendekatan Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) Miko Novri Amandra; Widyastutik Widyastutik; Nimmi Zulbainarni
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i2.10940

Abstract

Salah satu pendekatan dalam mengukur kesejahteraan nelayan adalah nilai tukar nelayan (NTN). NTN publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengukur daya beli nelayan sehingga perlu direformulasi dan dikoreksi berdasarkan pertumbuhan produksi dan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial dan dependensi spasial serta menganalisis determinan NTN level nasional dan level provinsi. Analisis yang digunakan adalah indeks moran, diagram pencar moran, dan Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). Data yang digunakan merupakan data dari 33 provinsi tahun 2015 hingga 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa NTN provinsi hasil reformulasi memiliki dependesi spasial dengan pola mengelompok. Provinsi yang berada di Kuadran III diagram pencar moran menjadi fokus pemerintah dalam pengambilan kebijakan. GWPR menunjukkan nilai produksi perikanan tangkap. Bantuan pemerintah dan tenaga kerja perikanan tangkap merupakan determinan NTN di semua provinsi. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah dengan mendorong program yang dapat meningkatkan produksi, ekspor, dan konsumsi perikanan tangkap. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memaksimalkan fungsinya terhadap pengendalian inflasi barang konsumsi di perdesaan. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, menjaga stabilitas harga ikan pada level nelayan dengan penguatan (Sistem Logistik Ikan Nasional) SLIN, mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) produk perikanan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan cold storage, terutama ketersediaan listrik. PT Perikanan Indonesia perlu memperluas cakupan wilayah bisnis dan meningkatkan perannya sebagai lembaga pengelola perikanan nasional.Title: Determinants of Fishers of Trade in Indonesia Using a Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) Approach One approach in measuring fishers welfare is fishers of trade (FoT). The FoT published by Indonesian Central Bureau of Statistics (CBS) only measures the purchasing power of fishers. Therefore, it needs to be reformulated and corrected by growth in production and labor. This study aims to analyze spatial patterns and spatial dependencies as well as to analyze the determinants of FoT at the national and provincial levels. The analysis used is moran index, moran scatter plot, and Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). Data used is data from 33 provinces from 2015 to 2019. The results of the analysis show that the FoT of the reformulated province has spatial dependencies with a clustered pattern. Provinces that are in Quadrant III of the scatter plots are the focus of the government in making policies. GWPR shows the value of capture fisheries production. Government assistance and labor of capture fisheries are the determinants of FoT in all provinces. Policies that can be carried out by the central and local governments are to encourage programs that can increase production, exports, and consumption of capture fisheries. Central inflation Control Team (CICT) and Local Inflastion Control Team (LICT) must maximize their function in controlling consumer goods inflation in rural areas. The government still maintains the policy of subsidized fuel for small fishers. The government must maintain the stability of fish prices at the fishers level by strengthening National Fish Logistic System (NFLS), accelerating the implementation of Warehouse Receipt System (WRS) fisheries products, improving infrastructure that supports cold storage development, especially the availability of electricity. PT Perikanan Indonesia needs to expand the scope of its business area and increase its role as a logistics agency for fisheries.
Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium Rahmadi Sunoko; Asep Saefuddin; Rizal Syarief; Nimmi Zulbainarni
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11077

Abstract

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.Tittle: Protectionism and Iodized Food Salt Standardization Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material.  In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of pseudo-protectionism in the form of understandardization. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, under-standardization as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.
Green Banking Adoption Strategy (Case Study of Banks in Jabodetabek) Novsa Fakhira; Nimmi Zulbainarni; Megawati Simanjuntak
Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship Vol. 9 No. 1 (2023): IJBE, Vol. 9 No. 1, January 2023
Publisher : School of Business, IPB University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17358/ijbe.9.1.49

Abstract

Green banking is a bank’s operational activities to reduce environmental damage and preserve nature, thereby contributing to sustainable development. Green banking provides solutions for companies to various customer problems and business competition. The rapidly developing information and communication technology and the increasing number of people using the internet are opportunities for banks to transform to green banking. This study aims to prove the relationship between the variables that influence the adoption of green banking with the factors that influence the adoption of green banking, analyze the strategy by using SWOT analysis, and formulate managerial implications for increasing the adoption of green banking. The study was conducted on bank employees who have implemented green banking with 88 respondents who were determined by voluntary sampling. Data were collected using an online questionnaire. The statistical analysis used is the Structural Equation Model (SEM)-PLS. The results showed that all variables strongly correlate with the factors influencing green banking adoption. Banks can adopt green banking strategies based on the SWOT analysis results: green banking product innovation, increasing community empowerment programs, developing internal capabilities, collaboration with fintech and improving public education about the use of green banking. Several managerial implications that companies can carry out are with the latest marketing mix and formulating various green banking adoption strategies. Keywords: brand image, competitor pressure, green banking adoption, top management support, value creation
Do the Government Support Salt Small and Medium Enterprises’ Competitiveness? Rahmadi Sunoko; Asep Saefuddin; Rizal Syarief; Nimmi Zulbainarni
Binus Business Review Vol. 14 No. 1 (2023): Binus Business Review
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/bbr.v14i1.8580

Abstract

As a strategic commodity, salt in Indonesia faces the challenges of increasing imports rather than the capacity to produce locally, which SMEs almost produce. Therefore, the research explored the extent of the government’s role in the competitiveness of salt SMEs. The research applied a descriptive method with a qualitative approach. For policy analysis, literature review, observation, and in-depth interviews were conducted to analyze the effectiveness of government policies using Regulatory Impact Assessment (RIA) and Cost-Benefit Analysis (CBA). The results find that at least six issues on the existing policies need concern. It consists of local people who are allowed to produce salt, the President Decree 69/1994 role and position, the salt consumption, which is mandatory to have SNI, the changeable salt classification, the other SNI than voluntary iodized consumption salt, and SNI for food-grade salt and caustic soda (chlor-alkali products). The situation shows the government’s significant role in influencing the competitiveness of sustainable salt SMEs. Subsequently, the research proposes recommendations for the sustainable competitiveness of Small and Medium Enterprises (SMEs) on salt industry development, such as arranging new regulations or revising the existing regulation by integrating and harmonizing the interest cross-ministries, establishing the task force under the Coordinating Ministry for Economic Affairs or directly under the president to prepare the national salt industries development. The national salt classification needs to be considered as the applicable classification internationally. Salt is salt, so there is no need to differentiate it into local and imported salt. Therefore, the imported salt can be classified into food-grade and Chlor-Alkali products (CAP) salt, which should meet international standards and be mandatory.
Financial Performance of The Main Palm Oil Companies in Indonesia and The Influencing Factors Muhammad Siddik Elfian; Harianto; Nimmi Zulbainarni
Business Review and Case Studies Vol. 4 No. 1 (2023): BRCS, Vol 4 No 1, April 2023
Publisher : School of Business, IPB University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17358/brcs.4.1.62

Abstract

Palm oil is a promising agricultural commodity in Indonesia. Many companies enter this industry. Business development and area expansion done to fulfill the world market needs for oil palm plantation products, especially Crude Palm Oil (CPO). Business development requires capitals. Capitals obtained by oil palm plantation companies from investors and creditors through shares and loans. Investors and creditors need a criteria to invest in this industry. The criteria commonly used is seeing the company's financial performance. The company's financial performance can be analyzed using Economic value added. In this study, there are seven Indonesian oil palm companies that will be analyzed using Economic value added (EVA). EVA is chosen because it can decide the companies’ financial performance properly. There are several factors that affect the value of EVA. These factors are the Rupiah exchange rate, the Indonesian bank interest rate, corporate profits, pandemic dummy and CPO prices. These factors are seen for their influence on the value of EVA by using panel data regression analysis. The factors that affect the value EVA are the rupiah exchange rate and the company's profit. Oil palm companies can maximize the opportunity of those impacted factors to gain profit and fix their financial performance. Keywords: palm oil companies, financial performance, EVA, panel data regression
Studi Pemasaran Lobster Mutiara (P. Ornatus) di Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Hairul Haj; Nimmi Zulbainarni; Novindra Novindra
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.11537

Abstract

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil lobster terbesar di wilayah tengah Indonesia. Meningkatnya permintaan lobster di pasar dunia dan harga jual yang tinggi mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha budi daya. Namun, permasalahan umum yang dihadapi oleh pembudidaya adalah pemasaran. Kondisi harga yang fluktuatif dan panjangnya rantai pemasaran harus dilalui oleh pembudidaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan efisiensi pemasaran lobster mutiara (P. ornatus) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian berlokasi di Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkep, dan Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus berdasarkan ciri khas dari daerah penelitian. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode stratified sampling yang terdiri dari 5 orang nelayan tangkap, 51 orang pembudidaya Karamba Jaring Apung (KJA), 11 orang pembudidaya Karamba Jaring Dasar (KJD), 2 orang pengumpul kecil, 1 orang pengumpul besar, dan 1 orang pengekspor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lembaga, saluran, margin, biaya, keuntungan, dan efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat saluran pemasaran lobster. Ditemukan juga bahwa Saluran Pemasaran 4 adalah saluran yang paling efisien. Rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah (1) dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat (KKP) dan daerah (DKP) dalam membantu pengadaan kolam penampungan lobster pascapanen; (2) pengembangan iklim kemitraan, khususnya antara pembudidaya dan pihak pengekspor; dan (3) sistem informasi pasar, khususnya bagi pembudidaya yang harus diperbaiki agar sistem pemasaran dapat berjalan dengan baik dengan bantuan DKP.Title: Study on Marketing of Pearl Lobster (P. Ornatus) at South Sulawesi ProvinceSouth Sulawesi is the largest lobster producers in the central region of Indonesia. The increasing demand of lobster in global market and high selling prices have encouraged communities to farm the lobster. However, marketing was an issues to deal with by the farmers. Price fluctuation and extensive marketing chain were traversed by farmers. This research  aims to determine the marketing mechanism and efficiency of pearl lobster (P. ornatus) in South Sulawesi Province. This study was undertaken in Takalar, Pangkep and Makassar. This research employs case study research based on the characteristics of the research area. Number of samples was determined by stratified sampling method. A number of 51 floating net cages farmers, 11 bottom net cages farmers, 2 small collectors, 1 large collector and 1 exporter were interviewed. Institution analysis, marketing channels, margins, costs, profits and marketing efficiency were employed to answer the objectives of this research. The results show that there were four lobster marketing channels and marketing channel 4 found to be the most efficient channel. Some policy recommendations are proposed:  1) subsidies  are needed from the central government (MMAF) and regional offices in the form of post-harvest lobster ponds, 2) developing a partnership climate, especially between farmers and exporters, and 3) access to market information systems assisted by regional officer, especially for farmers to improve supply chain.
Co-Authors . Jihad Abdullah, Asaduddin Abgusta Fajri Wiranata Achmad Fahrudin Aditya Hikmat Nugraha Adler Haymans Manurung Adriani Sunuddin Agung Jat Wibowo Arsa Aida Vitalaya Hubeis Alvi Rahmah Amandra, Miko Novri Andi Alamsyah Andi Irman Patiroi Andina Oktariani Anggraeni, Aniesya Sefia Arief Daryanto Arif Satria ASEP SAEFUDDIN Asep Taryana Asep Taryana Bayu Koen Anggoro Benny Osta Nababan Budi, Moch Wahyu Ksatria Budy Wiryawan Bustanul Arifin Deby Indah Mayriska Deni A. Soeboer Dirgantara, Ahmad Fauzan Ekananta, Arry Eko Sri Wiyono Epiet Dwi Anggoro Fadhila Hukmi Fredinan Yulianda Galang Prakasa Yusuf Putra Gena Bijaksana Gigih Budiarto Ginoga, Andina Nuraini Hairunisa Dzulhira Haj, Muhammad Hairul Hapsari, Umi Indah Harianto Harianto Harits Adli Tegar Nevada Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hendilen Hendilen Hendro Sasongko Hermanto Siregar Hermanto Siregar Indra Jaya Indrawan, Dikky Insaniah Rahimah Irman Hermadi Iwan Dirwana Johan, Daniel Kamil, Fathan Kamilia, Ghina Khumaera, Nur Ifra Kirana, Leo Candra Krisna Fery Rahmantya Lubis, Muchdy Lukman M. Baga Lya Utami, Mei M. Joko Affandi M. Syamsul Maarif M. Syamsul Ma’arif Ma'arif, Mohammad Syamsul Ma'arif, Syamsul Megawati Simanjuntak Miko Novri Amandra Muchamad Bachtiar Mughny Ilman Wali Rusdi Muhammad Gunawan Sani Saputro Muhammad Hairul Haj Muhammad Siddik Elfian Mulianto, Heri Musa Hubeis Mustaruddin Nisa Ayunda novindra . Novsa Fakhira Novsa Fakhira Nunung Nuryartono Nur Hasanah Nurul Syahara Prafitriandini, Ika Prakasa Yusuf Putra, Galang Pratita Budi Utami Putri Claristha Violetta Rahmadi Sunoko Rahmadi Sunoko Ratna Mutia Aprilia Rina Uswatun Hasanah Rizal Syarief Rizal Syarief Ronny I. Wahju Rosdyani Rachmi Saiful Umam Saptaji, Moh Faqih Dwi Sari, Fadhila Cynthia Sasarari, Rosmina Rose Satriadi, Dharma Sembel, Roy H. M. Siti Jahroh Situmorang, Kaspar Sukarsih, Yayuk Sulaeman Martasuganda Syaiful Rachman Syamsul Bahri Agus, Syamsul Bahri Tanti Novianti Tarlan Subarno Tri Wahyu Budiarti Tri Wiji Nurani Trias Andati Trias Andati Tridoyo Kusumastanto TSNB Hutabarat TSNB Hutabarat Wayangkau, Edoardo Stevie Widyastutik Yulian Anita Yusgiantoro, Purnomo Yusuf Iskandar