Claim Missing Document
Check
Articles

Solving Child Crimes Through Restorative Justice and Diversion from Legal Sociological Aspects Ayu Ningtias; Muhammad Aini
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 5 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i5.7771

Abstract

Since the 19th century, children have been objects of scientific study, yet legal responses to children in conflict with the law often prioritize punishment over protection. This research aims to analyze the application of restorative justice and diversion in resolving child crimes from the perspective of legal sociology. The study employed normative legal research using primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials (legal literature, journal articles, and research reports), analyzed descriptively-analytically. The findings reveal that although Indonesian Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System mandates diversion for children aged 12-18 years, its implementation faces obstacles due to a lack of understanding among law enforcement officials, societal pressure for retribution, and exceptions for serious crimes (punishable by over 7 years). Restorative justice, as developed by UNICEF, offers a recovery-oriented approach involving victims, perpetrators, and the community. The sociological perspective demonstrates that law is not merely a normative system but is embedded in social values, norms, and power relations. The practical implication is the need for capacity building for police, prosecutors, and judges, as well as community-based mediation programs to prioritize the best interests of the child.
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Law As A Tool Of Social Engineering): Relevansi Teori Roscoe Pound dalam Dinamika Pembentukan Regulasi Muhammad Noor Rifqy; Intan Putri Adelina; Muhammad Aini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.373

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep law as a tool of social engineering menurut Roscoe Pound serta relevansinya dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, berdasarkan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan masyarakat. Dalam pembentukan regulasi di Indonesia, teori ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang memperhatikan aspek yuridis, kondisi sosial, budaya hukum, dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas regulasi bergantung pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam tata kelola dana hibah dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Regulasi yang berorientasi pada rekayasa sosial mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perubahan perilaku aparatur melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penyeimbangan kepentingan. Dengan demikian, teori law as a tool of social engineering tetap relevan sebagai landasan pembentukan regulasi modern di Indonesia, sehingga analisis sosiologis perlu diperkuat agar hukum berfungsi efektif sebagai instrumen perubahan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Isbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Kajian Sosiologi Hukum atas Pengabulan Permohonan Pengesahan Nikah Ahmad Nafari; Maya Sosilawati; Muhammad Aini
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10837

Abstract

The change in the minimum age of marriage through Law Number 16 of 2019 is a state effort to prevent child marriage and ensure the protection of children’s rights. However, the practice of marriages below the minimum age limit is still found in society and is subsequently submitted through marriage validation applications to the Religious Courts. This study aims to analyze the regulation of the minimum age of marriage in Indonesian positive law, identify the social factors that cause underage marriage, and examine the granting of marriage validation for such marriages from the perspective of sociology of law. This study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and sociology of law approaches. Data were obtained through library research on relevant laws and regulations, books, and scholarly journals. The results of the study show that although underage marriage contradicts the provisions of positive law, judges in several cases still grant marriage validation applications by considering aspects of utility, protection for women and children, and the social realities of society. From the perspective of sociology of law, the granting of marriage validation reflects the adaptation of state law to the law living in society (living law). The conclusion of the study affirms that granting marriage validation for underage marriage is an effort to realize substantive justice without disregarding the objective of legal protection mandated by law. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of the sociology of Islamic family law, as well as practical implications for the Religious Courts and policymakers in resolving the legal consequences of underage marriage.
Rekonstruksi Norma Hukum Pelayanan Publik Berbasis Digital Governance dalam Perspektif Perlindungan Hak Warga Negara di Indonesia Mahmud Sirrie; Muhammad Aini
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan digital governance, e-government, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disharmonisasi regulasi, mengidentifikasi kekosongan norma tanggung jawab hukum, serta merumuskan rekonstruksi norma hukum pelayanan publik berbasis digital dalam perspektif perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan norma yang signifikan antara Undang-Undang Pelayanan Publik dengan regulasi digital, khususnya terkait standar pelayanan digital, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem. Pembahasan menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi dan kekosongan norma menyebabkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak warga negara, termasuk hak atas pelayanan yang layak, keamanan data, dan kepastian hukum. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam layanan digital memperumit penentuan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang mencakup integrasi regulasi, penegasan pembagian tanggung jawab hukum berbasis prinsip strict liability atau shared liability, serta penguatan perlindungan hak warga negara secara substantif. Kesimpulannya, rekonstruksi norma hukum yang komprehensif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Pelayanan Publik yang Berkualitas: Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hindera Wahyudin; Muhammad Aini
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen hukum strategis yang ditetapkan oleh negara guna memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara. Meskipun SPM telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pelayanan publik di daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik berkualitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah; data implementasi merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 sebagai data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan SPM membentuk hierarki regulasi yang kohesif dari UUD 1945 hingga Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; kedua, terdapat gap implementasi yang substansial rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal terutama di daerah tertinggal, yang mengindikasikan bahwa SPM belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme sanksi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan reformasi sistem pemantauan menjadi prasyarat bagi efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional
Analisis Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Masyarakat Muhammad Fauzan Noor; Akhmad Maulidina Noor Rachman; Muhammad Aini
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.18911

Abstract

Fenomena gelandangan dan pengemis di ruang publik mencerminkan disharmoni mendalam antara konstruksi normatif hukum dan realitas sosial yang dialami kelompok marginal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara norma hukum dengan realitas sosial, menjelaskan fenomena tersebut melalui kerangka sosiologi hukum, mengevaluasi fungsi hukum antara represi dan emansipasi, mengidentifikasi faktor kausalitas struktural multidimensional, serta merumuskan implikasi kebijakan berbasis pendekatan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 34 UUD 1945 dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014, serta literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis merupakan produk tekanan struktural berupa kemiskinan kronis, disintegrasi keluarga, dan urbanisasi tidak terencana, sebagaimana dijelaskan melalui Strain Theory, Social Control Theory, dan Anomie Theory. Pendekatan hukum yang dominan bersifat represif terbukti tidak efektif dan melanggengkan kriminalisasi kemiskinan. Fungsi emansipatoris hukum belum terwujud optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan rekonseptualisasi paradigma hukum menuju pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan berbasis hak, termasuk adaptasi regulasi terhadap fenomena cyber begging yang terus berkembang.
Akuntabilitas Penyelenggara Pelayanan Publik: Kajian Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Pada Penyelenggara Pelayanan Publik Di Provinsi Kalimantan Selatan) Doni Hermawan; Muhammad Aini
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12634

Abstract

Pelayanan publik yang akuntabel merupakan prasyarat mendasar bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur mekanisme sanksi administratif sebagai instrumen paksaan hukum (rechtsdwang) bagi penyelenggara maupun pelaksana layanan yang melanggar kewajiban atau larangan yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Kajian ini bertujuan menganalisis efektivitas norma sanksi administratif tersebut dalam mendorong akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik, dengan mengambil lokus penelitian pada penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), didukung data empiris sekunder mengenai kinerja pengawasan pelayanan publik di daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif sanksi administratif dalam Pasal 54 ayat (2) telah cukup rinci merumuskan gradasi sanksi berupa teguran tertulis hingga pembebasan dari jabatan, efektivitas penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, di antaranya lemahnya pengawasan internal aparat pengawas intern pemerintah (APIP), rendahnya kompetensi pengelola pengaduan, dan minimnya konsistensi penjatuhan sanksi oleh atasan langsung. Data pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan turut memperkuat temuan bahwa tingkat kepatuhan sejumlah pemerintah daerah masih berada pada zona kuning atau kepatuhan sedang, sehingga fungsi represif sanksi administratif belum sepenuhnya berjalan optimal sebagai instrumen akuntabilitas.
Konstruksi Hukum Pelayanan Publik Syariah pada Pengelolaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Junaidi; Muhammad Aini
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2109

Abstract

This study aims to analyze the legal construction of sharia public services in the management of zakat funds by the National Zakat Agency (BAZNAS). The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and philosophical approach. Data were obtained through a literature review that included laws and regulations, books, scientific journals, and various literature related to public services, Islamic law, and zakat management. Data analysis was conducted qualitatively to identify the philosophical and legal basis for sharia public services in zakat management. The results show that the legal construction of sharia public services in the management of zakat funds by BAZNAS is rooted in the principles of the rule of law and the welfare state, which place service to the community as the responsibility of the state. Zakat management is implemented based on the principles of transparency, accountability, justice, and legal certainty as stipulated in the public service system. From an Islamic perspective, sharia public services are based on the values of trustworthiness (amanah), justice (al-'adl), ihsan (good deeds), and maslahah (benefit), which guide every process of collecting, managing, and distributing zakat to provide optimal benefits to those entitled to receive it. Zakat is understood not only as a religious obligation but also as a socio-economic instrument that functions to reduce poverty, strengthen social solidarity, and achieve community welfare. Therefore, the application of sharia public service principles in zakat management provides a strong legal and ethical basis for BAZNAS (National Zakat Agency) to carry out its duties professionally, fairly, and with a focus on the welfare of the community.
TANGGUNGJAWAB HUKUM KPU DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA MELALUI PELAYANAN KEPEMILUAN Syahrani; Muhammad Aini
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2287

Abstract

This paper addresses the phenomenon wherein voter data frequently emerges as a critical issue in elections, often becoming the subject of legal challenges before the Constitutional Court. Recurring problems include issues regarding voter data accuracy, voters lacking civil registration documents, and a lack of accommodations for voters with disabilities and vulnerable groups, all of which prevent citizens from exercising their right to vote. In response to this situation, the law has mandated the General Elections Commission (KPU) to update voter data and compile voter lists, thereby assigning the KPU—as the election organizer—the responsibility of guaranteeing the right to vote. Fulfilling this responsibility entails compiling accurate and accountable voter lists, facilitating a seamless process for voters relocating to different areas, ensuring accommodations for voters with disabilities and vulnerable groups, and guaranteeing voting rights for voters in special locations. As the institution responsible for safeguarding the right to vote, the KPU faces four potential legal consequences should it fail to discharge these obligations: administrative election violations, criminal election offenses, election result disputes before the Constitutional Court, and violations of the election organizers' code of ethics.
TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA MENURUT UU PELAYANAN PUBLIK Syahrian; Muhammad Aini
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 7 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juli 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i7.2366

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of the village apparatus selection committee as a public service provider and to examine the legal construction of information disclosure obligations in the recruitment process based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the village apparatus selection committee normatively qualifies as a public service provider in the village government administration sector, fully bound by the principles of public service. The obligation of information disclosure includes transparency of assessment standards, exam results, and the provision of a public objection mechanism. Information concealment in technical regulations at the regional level (Regent Regulation) that stifles selection transparency can be categorized as a normative legal defect because it violates the principle of lex superior derogat legi inferior against the Public Service Law.