Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies
Baso Madiong
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
ASPEK SOSIO-YURIDIS PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA GOWA Masykur, Fadhilah Azhilah; Madiong, Baso
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan di LPP kelas IIA se-Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi kendala pembinaan yang dilakukan oleh LPP kelas IIA se-Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah jenis yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis ini adalah dengan menggunakan data lapangan atau yang biasa disebut data empiris. Menurut para ahli penelitian empiris menurutnya bukanlah penelitian hukum yang sesungguhnya melainkan penelitian sosial ini, karena enam puluh persen data yang dibutuhkan adalah input lapangan bukan data normatife dan atau kepustakaan yang bersifat hukum normatif, tetapi penelitian empiris tidak akan dapat dinyatakan murni sebagai penelitian sosial secara keseluruhan, karena isi di dalamnya terdapat beberapa pembahasan yang telah tertuang antara fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan aturan-aturan Referu dan teori hukum yang tertulis. Serta jenis dan info data yang penulis gunakan dalam data ini yaitu data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran di LPP kelas II A sudah optimal melalui pembinaan pricy, antara lain pendidikan dan pengajaran, olah raga, kegiatan kesenian, serta kegiatan rohani dan pembinaan kemandirian yang meliputi keterampilan seperti pembuatan bosara, rajutan, menjahit, pembuatan tempat tissue serta vas bunga dan adapun kendala yang menjadi penghambat alamiah di LPP kelas IIA meskipun masih minimnya sarana dan prasarana lain di dalam Lapas dan kendala kurangnya pembinaan dari luar, masih memerlukan kerjasama atau MoU dari pihak luar untuk membantu pembinaan warga binaan. This research aims to know more about how the implementation of the construction in the LPP class IIA is a part of the Gowa and to know the obstacles that become the obstacle of coaching that is done by LPP class IIA although Gowa. The method of use is the type of socio juridical. The method of socio juridical research is to use field data or commonly called empirical data. According to the scholars of the empirical research experts he thinks it is not a real legal research but rather this social research, because sixty percent of data needed is field input instead of normatife data and or the library Do normative law, but empirical research will not be able to be expressed purely overall social research, because the contents therein there are several discussions that have been contained between the facts in the community and the rules of Referu and the theory of The law that is written. As well as the kinds and info data authors use in this data namely secondary and Premier. The results of this research show that the target in LPP class II A have been optimal through the formation of pricy, among others education and teaching, sports, art activities, as well as spiritual activities and self-reliance coaching which include Skills such as manufacturing bosara, knitted, sewing, making tissue place as well as vases and as for the obstacles that become natural inhibitory in the LPP class IIA despite the lack of other facilities and infrastructures in the prison and Constraints of lack of outside construction, still requiring cooperation or MOU from outside parties to assist the construction of the target residents.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN ENREKANG Setiawati, Intan; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknis pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang sepanjang tahun 2019 ditangani oleh Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Enrekang sudah sesuai denagn tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2). namun, masih terkendala karena Pengadilan Negeri Enrekang belum menerima taksiran kerugian dari saksi ahli yaitu pihak Polisi Kehutanan terkait kerugian negara yang ditimbulkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam memberantas tindakan pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi wilayah yang terbakar, jumlah tenaga produktif Polisi Kehutanan, estimasi perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan pertanian atau perkebunan. This study aims to determine the process of handling forest burning crimes in Enrekang Regency in 2019 and to determine the obstacles faced in eradicating forest burning practices in Enrekang Regency. This study was conducted at the UPT KPH Mata Allo, Enrekang Regency. The research method used is an empirical research method, namely by using literature studies, interviews and giving questionnaires to respondents. The results of the study indicate that the Handling of Forest Burning Crimes in Enrekang Regency throughout 2019 was handled by the Forestry Police of the UPT KPH Mata Allo and the Criminal Investigation Unit Investigators of the Enrekang Resort Police. The handling carried out by the Forestry Police is in accordance with its duties and functions based on the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.75 / Menhut-II / 2014 Article 4 paragraph (2). Meanwhile, the handling of Forest Burning Crimes handled by the Enrekang Resort Police is in accordance with the police report from the Forestry Police, but the case is still constrained until now because the public prosecutor of the Enrekang District Court has not received an estimate of the losses explained by the expert witness, namely the Forestry Police regarding the state losses incurred. The obstacles faced in eradicating the practice of forest burning in Enrekang Regency are limited facilities and infrastructure, the situation and condition of the burned area, the number of productive Forestry Police personnel, the estimated calculation of state losses due to forest fires and the level of public awareness which is still low not to burn agricultural or plantation land.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.
ANALISIS HUKUM KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK WOLO Mustamin, Mustamin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polisi Republik Indonesia di wilayah Polisi Sektor Wolo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pelayanan di Polsek Wolo secara umum berada dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan 4,63 dan standar deviasi 0,4823. Layanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pembuatan SKCK, serta Penerbitan Surat Kehilangan dan Izin Keramaian mendapatkan penilaian sangat baik, sementara Penanganan Pengaduan Masyarakat hanya memperoleh kategori cukup dengan rata-rata skor 2,97. Analisis normatif penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengaruh positif dari kualitas pelayanan, integritas petugas, dan citra lembaga menunjukkan kesesuaian dengan amanat hukum tersebut, meskipun lemahnya pengaruh partisipasi publik mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum dalam melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. This study aims to analyze the level of public satisfaction with police services at the Wolo Police Sector and to identify the influencing factors through a quantitative and normative approach. The results reveal that most administrative services—such as those at the Integrated Police Service Center (SPKT), the issuance of Police Clearance Certificates (SKCK), as well as lost document reporting and event permits—received very high satisfaction ratings. The average satisfaction score reached 4.63, indicating that administrative services were delivered effectively and aligned with public expectations. However, the handling of public complaints was rated only as sufficient, with an average score of 2.97. Multiple linear regression analysis indicated that service quality, officer integrity, and institutional reputation had a significant positive influence on public satisfaction. In contrast, public participation and responsiveness showed a positive but statistically insignificant effect. These findings reflect an imbalance between the effectiveness of administrative services and the responsiveness of complaint handling, which is closely tied to citizen engagement. This study emphasizes the need for reformulating public complaint mechanisms to be more transparent, accountable, and participatory as a critical step in strengthening the rule of law within police services.
FUNGSI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Yaman, Nurul Syahrizad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tenggara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan socio-legal, memadukan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam kepada aparat kepolisian, petugas PPA, korban kekerasan, tenaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan lima fungsi utama, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kekerasan, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, kendala dalam pengumpulan bukti akibat trauma korban, serta minimnya alokasi anggaran operasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor agar fungsi Unit PPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya strategi berbasis korban dalam sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan agar mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh bagi korban. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the functions of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Southeast Sulawesi Regional Police in handling violence against women, as well as to identify the main challenges encountered during its execution. The research adopts a qualitative case study design with a socio-legal approach, combining normative analysis with empirical data gathered through in-depth interviews involving police officers, PPA personnel, victims of violence, medical professionals, and non-governmental organizations. The findings indicate that the PPA Unit carries out five key functions: report reception, investigation and inquiry, legal protection and psychological assistance, violence prevention, and cross-sector coordination. However, the effectiveness of these functions remains limited due to constraints such as insufficient personnel, inadequate supporting facilities, difficulties in evidence collection due to victims' trauma, and limited operational budgets. This study emphasizes the necessity of strengthening institutional capacity and multi-sectoral collaboration to enhance the sustainability and impact of PPA services. Furthermore, the findings highlight the urgency of implementing victim-centered strategies in handling gender-based violence cases to ensure justice, protection, and holistic recovery for survivors.
PERLINDUNGAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT BESAR KOTA MAKASSAR Kusuma, Andi Irna Purnama; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6080

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan Restorative Justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari dokumen hukum serta regulasi yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah diterapkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak berat dan tidak disengaja. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, serta menghasilkan dokumen perdamaian yang disahkan oleh penyidik. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi dari keluarga korban yang menginginkan perkara dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan Restorative Justice sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengarahkan proses penyelesaian perkara secara damai. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi jika diterapkan secara konsisten dan proporsional. This study explores the protection of traffic accident victims' rights through the application of Restorative Justice within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. Employing a qualitative method with a normative-empirical approach, the research combines primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and relevant regulations. The findings indicate that Restorative Justice has been implemented as an alternative dispute resolution mechanism in traffic accident cases, particularly when the fault is minor and unintentional. This process involves facilitating dialogue and mediation between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement, formalized through an official settlement document endorsed by investigators. However, several challenges hinder its optimal implementation, such as pressure from the victim’s family to escalate the case to court proceedings and material compensation demands as conditions for reconciliation. These obstacles highlight that the success of Restorative Justice is heavily reliant on mutual consent and the role of law enforcement in sensitively mediating and guiding the process. If consistently and proportionally applied, this approach offers a more humane, efficient, and effective alternative to traditional criminal justice procedures.
PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN SATUAN INTELIJEN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU Asrul, Asrul; Madiong, Baso; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6083

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis dokumen peraturan dan wawancara lapangan dengan pejabat intelijen serta pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang terdiri atas tahap pengumpulan data, identifikasi, serta analisis dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Dari 133 laporan yang diterima, hanya 58 kasus yang memenuhi syarat identifikasi, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan antara volume laporan dan tindak lanjut menunjukkan adanya kendala struktural dan sumber daya. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi hukum petugas intelijen, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks penyelidikan pemilu belum terpenuhi secara maksimal karena hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang dapat dikatakan terpenuhi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan petugas, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan sistem penyelidikan dapat berjalan secara efisien dan adil. This study aims to evaluate the legal effectiveness of the investigative functions carried out by the Intelligence and Security Unit of the South Sulawesi Regional Police in handling election-related crimes during the 2023–2024 period. The research adopts a normative-empirical approach, combining legal document analysis and field interviews with intelligence officials and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investigative stages—namely data collection, identification, and evaluation—has not functioned optimally. Out of 133 public reports and findings, only 58 cases qualified for identification, and only 27 proceeded to the prosecution phase. The discrepancy between reported cases and processed investigations suggests structural limitations and inadequate operational capacity. Key challenges include low public legal awareness, insufficient legal expertise among intelligence personnel, and weak interagency coordination. The study concludes that the legal effectiveness of the investigative process remains suboptimal, with only two out of five essential legal effectiveness factors being adequately met. Institutional reinforcement, enhanced personnel training, and improved legal literacy among citizens are urgently needed to ensure the investigative mechanism operates efficiently, proportionally, and in accordance with democratic principles.
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Chaerullah, Chaerullah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar. Fokus utama terletak pada identifikasi norma hukum yang berlaku, praktik peradilan yang diterapkan, serta faktor penyebab maraknya pengedaran narkotika di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan narapidana terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pengedar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana penjara hingga hukuman mati telah tersedia dalam hukum positif, namun realisasi hukuman maksimal tersebut sangat tergantung pada jumlah barang bukti dan interpretasi hakim. Di sisi lain, ditemukan tiga faktor utama penyebab peredaran narkotika di Makassar, yaitu lemahnya efek penjeraan dari hukum (faktor hukum), kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan (faktor sosial), dan tekanan ekonomi serta kepribadian yang labil (faktor individu). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh koordinasi antar aparat, pengetahuan masyarakat, dan konteks sosial ekonomi pelaku. Temuan ini menjadi bahan refleksi untuk reformasi hukum dan pendekatan kriminal yang lebih holistik dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions against class I narcotics dealers, specifically crystal methamphetamine (shabu-shabu), in the Makassar City area. The research focuses on identifying the applicable legal norms, judicial practices, and contributing factors behind the widespread narcotics trafficking in the region. A normative-empirical method with a qualitative approach was employed, combining literature review and interviews with law enforcement officers and relevant inmates. The findings reveal that although criminal sanctions are strictly regulated under Law Number 35 of 2009, including prison terms and even the death penalty, they have yet to fully deter offenders. The application of maximum sentences is conditional upon the quantity of evidence and judicial discretion. Furthermore, the study identifies three major contributing factors to narcotics trafficking in Makassar: insufficient deterrent effect of legal sanctions (legal factor), lack of public involvement in prevention efforts (social factor), and economic hardship coupled with unstable personal traits (individual factor). The study concludes that the effectiveness of legal enforcement is not solely dependent on legislative content but also requires institutional coordination, public awareness, and sensitivity to the socio-economic backgrounds of offenders. These findings underline the need for a more holistic and equitable criminal justice reform strategy.
ANALISIS PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS TERJADINYA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA Fredy, Fredy; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup hasil wawancara dari informan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, sedangkan data tersier berupa kamus dan media sebagai penunjang. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya sengketa tanah yang bersertifikat ganda saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan penelusuran, verifikasi kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan pencatatan perubahan data. Pengawasan terhadap tanah bersertifikat juga masih memerlukan peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda meliputi kerumitan birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengaruh mafia tanah. Konflik sering dipicu oleh dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak sinkron. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda di Mamuju Tengah masih kurang optimal, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, dan tantangan dalam harmonisasi hukum formal dengan norma adat setempat. Pendekatan berbasis musyawarah namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparat dan ketersediaan sarana serta prasarana. This study aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of the Land Office's responsibilities in resolving dual-certified land disputes and (2) identify the factors causing dual certificates in Mamuju Tengah District. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The sources of legal data in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data includes the results of interviews with informants. Secondary data comes from laws and regulations, books, and journals, while tertiary data is in the form of dictionaries and media as supporting materials. In addition, data was obtained through interviews with officials of the Mamuju Tengah District Land Office. The results of the study indicate that with the occurrence of dual-certified land disputes, the Mamuju Tengah District Land Office has currently conducted tracing, verification of ownership, and resolution of land disputes. However, there are still obstacles in data accuracy, coordination between agencies, and recording data changes. Supervision of certified land also still needs improvement. Factors causing double certificates include bureaucratic complexity, lack of coordination between institutions, limited human resources and technology, and the influence of land mafia. Conflicts are often triggered by incomplete documents and unsynchronized data. The resolution of dual-certified land disputes in Central Mamuju is still less than optimal, influenced by limited technology, weak coordination, and challenges in harmonizing formal law with local customary norms. The approach is based on deliberation but its effectiveness is highly dependent on the competence of the apparatus and the availability of facilities and infrastructure.
EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Rahman, Alfia Ratu; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dalam studi terhadap putusan perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks. di mana proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif. Sebagai upaya perbaikan, Pengadilan Negeri Makassar telah menempuh dua strategi utama, yaitu: (1) melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator guna memperkuat kompetensi dalam menangani sengketa tanah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara pertanahan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dari pengadilan. This study aims to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation mechanisms at the Makassar District Court, as well as to examine the various efforts made by the judicial institution in overcoming the obstacles faced in the mediation process. The research method used is the normative-empirical method with a qualitative approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with judges and mediators, as well as secondary data in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study indicate that land dispute resolution through mediation at the Makassar District Court has not shown optimal effectiveness. This is reflected in the study of the decision of case No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, where the mediation process failed to reach an agreement between the parties, so the case continued to the litigation stage. This low effectiveness is caused by several factors, including the low understanding of the parties regarding the benefits of mediation, as well as the limited capacity of mediators in managing conflicts fairly and constructively. As an improvement effort, the Makassar District Court has taken two main strategies, namely: (1) conducting continuous socialization to the community and the parties to the case regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) improving the quality of human resources through training and certification of mediators to strengthen competence in handling land disputes. Thus, the success of mediation in land cases is highly dependent on the synergy between the technical readiness of the mediator, the legal understanding of the parties, and institutional support from the court.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai, Abdurrifai Afrisal, Afrisal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Amsa, Albertus Andi Aprasing Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arif Arif Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Basri Oner Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Dzalim, Emil Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Junardi, Anto Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Muhammad Ridwan Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ruslan Renggong Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Setiawati, Intan Shadiq, Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru