Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU Nur Asril Jadidah Anshari; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP. This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.
DAYA DUKUNG APARAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Waspada Waspada; Baso Madiong; Firman Manne; Kasmawati Kasmawati; Saifullah Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar. Tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pembentukan peraturan-peraturan turunan untuk pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi atau dilaksanakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal di Kota Makassar belum maksimal. Selain karena aparat pemerintah Kota Makassar belum mengetahui dan mahami secara komprehensif undang-undang itu, sehingga upaya sosialisasi sangat terbatas. Pemahaman para pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal terhadap setiap produk juga sangat minim, sehingga ketaatan atas undang-undang itu masih sangat rendah. This study aims to examine the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in Makassar City. The specific objective of this research is to produce data that is useful as material for recommendations in the formulation of derivative regulations for the implementation of Halal Product Assurance. The method used in this research is normative-empirical. Normative-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur or are carried out by the community. The results of the study show that the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance in Makassar City has not been maximized. In addition to the fact that Makassar City government officials do not yet know and understand the law comprehensively, so socialization efforts are very limited. Understanding of business actors related to the obligation of halal certification for each product is also very minimal, so that compliance with the law is still very low.
ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE St. Lisdawati Juddah; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2599

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS Muhammadi Mukhtari; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yang  menghambat penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapan  ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni 1) faktor penegak hukum yaitu jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar; 2) faktor sarana dan prasarana yang digunakan yaitu CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif; dan 3)  faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. This study aims to determine: 1) the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) using CCVT in settlement of cases of traffic violations and 2) Factors that hinder the implementation of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of ETLE has effectively handled irregular practices in the form of illegal harvesting during fines because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face so that the phenomenon of unlawful collection disappears. Meanwhile, the application of ETLE in terms of the discipline of the people of Makassar City is considered ineffective because it is based on knowledge of traffic regulations, and the ETLE electronic ticketing system still needs to be improved, so violations still occur. Also, many people still cultivate the behaviour of obeying traffic rules only if there is a police officer on guard. Then there are several inhibiting factors for the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors If an input error occurs, for example, on the identity of the offender, it is undoubtedly challenging to trace the whereabouts of the offender, Factors of Facilities and Infrastructure used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly as a result of an unconducive network, Community Factors Many motorists or the public do not carry out the process of transferring names after making a purchase transaction for a motorized vehicle, which results in a confirmed letter not reaching the violator or the current vehicle owner.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE Muh. Hasbi A.; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal dan pertimbangan hakim dengan mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan majelis hakim tentang perkara wali adhal ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam di mana tinjauan yuridis perkara akan dikabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara’. Oleh karena itu jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yaitu PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya dan bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Lebih lanjut, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali. This study aims to determine the implementation of the determination of the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court and the basis for the judge's legal considerations in determining the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court. The research method used is juridical-empirical and accompanied by a qualitative approach. This research will be carried out at the Pangkajene Religious Court by examining the ruling on the wali adhal case, the Judge's considerations, and interviewing several judges and litigants at the Pangkajene Religious Court. The data used are primary and secondary data, sourced from library research (Library Research) and field research (Field Research). Data collection techniques used were interviews and documentation studies, which were analyzed using interactive data analysis models. The study results show that the basis and considerations used to settle a case of a wali adhal are Islamic law. In consideration of the Panel of Judges regarding the wali adhal case, in accordance with the review of Islamic law and juridical review, the patient will be granted if the reluctance of the wali adhal is by the provisions of the syara', if the reluctance is in accordance with the provisions of the syara' then it is unlikely that the case will be granted and if it is not by the provisions syara or subjective reasons. The efforts of the KUA as a Marriage Registrar (PPN) in settling the marriage of an adhal guardian are first, PPN acts as a mediator in resolving conflicts between the prospective bride and groom, second, acting on behalf of the future bride and groom at the will and approval of the marriage guardian. Third, after establishing an adhal guardian from the Religious Court, the VAT acts as a Marriage Registrar and a guardian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT MATTEKO TERHADAP HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA Muhammad Ridwan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan  pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Matteko secara organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN) sudah diakui. Pemerintah Desa Erelembang saat ini sangat mendukung proses pengakuan eksistensi masyarakat adat Matteko dengan melakukan seminar dan lokakarya terkait pengakuan masyarakat hukum adat Matteko. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat masyarakat hukum adat Matteko harus memenuhi syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Sebagian syarat telah terpenuhi dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah belum adanya PERDA tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko sehingga Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa hingga saat ini belum belum bisa melakukan proses pengusaan hutan adat. Sebagian sudah dilaksanakan sebagaimana syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). This study aims to determine: 1) the recognition of the existence of the Undang-undang adat community, the Gowa Regency, 2) the implementation of the procedure for applying for customary forest tenure rights in the Buttono Pao District, Gowa Regency. The research method used is Normative Law research. The study results show that the recognition of the existence of the Matteko Indigenous People as an organization of the Nusantra Indigenous Peoples Alliance (AMAN) has been recognized. Currently, no Regional Regulation (PERDA) is issued by the Government of Gowa Regency. Implementation of the Procedure for Requesting Customary Forest Tenure Rights of the Matteko Customary Law Community must comply with the requirements and procedures issued by the Forestry Service, some of the requirements have been fulfilled with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), but the obstacle is that there is no PERDA regarding the recognition of the Legal Community Matteko's custom so that the Gowa District Forestry Service has not been able to carry out the normal forest control process until now. Some of them have been carried out according to the terms and procedures issued by the Forestry Service with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN).
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Arman Arman; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturaan perundang-undangan dan faktor yang mencegah penggunaan surat untuk memungut pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan temuan studi tersebut, selama ini pelaksanaan pemungutan pajak dengan surat paksa oleh KPP Makassar telah dilakukan secara metodis dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ditambah lagi, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan penagihan terkait dengan pemungutan pajak. Faktor pertama adalah tidak adanya aparat atau penegak hukum, khususnya jurusita, di bagian penagihan. Sarana atau fasilitas, keterbatasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membatasi anggaran untuk melakukan proses penyitaan. Wajib pajak yang disebut juga faktor masyarakat merupakan faktor terakhir atau ketiga. Salah satu contohnya adalah ketika wajib pajak tidak dapat ditemukan, yang merupakan masalah paling signifikan dalam proses pemungutan pajak dan menyebabkan tidak disampaikannya informasi mengenai hak gadai pajak. This research aims to determine the process of implementing tax collection by forced letter at the Makassar Madya KPP by statutory regulations and the factors that cause tax collection by forced letter not to be carried out. The research method used is empirical juridical legal research. The results show that the Implementation of Tax Collection by Forced Letter at the Makassar Middle Tax Service Office (KPP) has been structured and follows the provisions of the applicable tax law. And the implementation of billing, there are obstacles related to the performance of tax collection, which can be classified into several factors. The first is the factor of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), thus limiting the budget for carrying out the confiscation process. The last or third, namely the community factor or the taxpayer, is one example of a case that the taxpayer cannot be found, which is the biggest problem in the tax collection process, resulting in the non-delivery of tax information related to tax arrears.
ANALISIS EFEKTIVITAS TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI DALAM PENGAWASAN DANA DESA Rahmatullah Rahmatullah; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2604

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dana desa dan mengetahui kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat Kabupaten Sinjai dan Aparat Penegak Hukum (APH). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas. sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak diserahkan kepada pihak APH dan potensi peyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. This study aimed to determine the efficacy of Inspectorate supervision in performing the duties and functions of Village Fund Supervision and the constraints faced by the inspectorate in performing the duties and functions of village fund allocation supervision in Sinjai Regency. This research approach is qualitative with the type of qualitative descriptive research. The study was conducted at the Inspectorate of Sinjai Regency. Data sources in this study were employees of the Inspectorate of Sinjai Regency and law enforcement officers (APH)—data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure and conclusion. The results showed that implementing the village Fund Supervision function by the regional Inspectorate Inspectorate of Sinjai Regency is currently considered ineffective. It is because the regional Inspectorate of Sinjai Regency has not carried out maximum coordination with the village apparatus, especially in terms of Village Fund Management which makes the realization of the use of the budget of all villages in Sinjai Regency not fully used. There are remaining funds worth Rp2, 703, 715, 191, - or 3.70% of the total disbursement. The completeness of the facilities and infrastructure owned, especially in carrying out construction audits and operational vehicles, which are also a need, still needs to be improved. So some employees still have to use private cars to perform supervisory functions. Culture from the inspectorate will only come when there are problems related to financial management. The monitoring report conducted by the inspectorate was not submitted to the APH, and the potential misuse of village funds occurred due to a misunderstanding of the village apparatus in understanding the management of village funds by applicable regulations.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Andi Sofyan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap serta mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang relatif singkat. Adapun untuk penyalahgunaan nakotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun upaya-upaya pre-emtif, preventif, dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kegiatan pemeriksaan urin, penyuluhan-penyuluhan, dan seminar dampak serta bahaya penyalahgunaan narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. This study aims to determine the application of criminal sanctions against drug users in Sidrap Regency and the factors that cause criminal acts against drug users in Sidrap Regency. The research method used is normative law research. The study results show 1) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency is less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illegal trafficking of Narcotics. Meanwhile, for the misuse of narcotics oneself, the maximum sentence is four years later based on data from the Narcotics Unit of the Sidrap Police, the perpetrators of the abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency from year to year have increased 2) Pre-emptive, preventive and repressive efforts have been carried out by the government both from the Sidrap Police and the Sidrap District Government in collaboration with elements of the community. Students have gone well with urine examination activities, counselling and seminars on the impacts and dangers of Narcotics Abuse, routine operations, and special operations carried out by the Police Sidrap Resort. This is evidenced by the lack of perpetrators of Narcotics Abuse and Circulation from Sidrap Regency and most perpetrators from outside Sidrap Regency, such as Pinrang and Parepare Regencies.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TONGKONAN Hengki Prima Hodding; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut. This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia Yulia Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zahran Manga Pakiding Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli