Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI WILAYAH POLDA SULAWESI SELATAN Didik Yusianto; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat. (2) Penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya This study aims to determine the role of the Police in efforts to eradicate the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police and the factors that hinder the implementation of the Police in eradicating the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a combined normative and empirical (sociological) law research that utilises secondary data or data obtained through library materials and empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained through interviews and natural behaviour through observation. Direct. The results that the authors obtained from this study, namely (1) the role of the Police in eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely maintaining security and order in society, enforcing the law, providing protection, protection and service to the community. (2) The inhibiting factors for eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN I Made Suarma; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1907

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Metode penilaian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang paling terkenal untuk menerapkan pedoman E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dikoordinasikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sungai adalah tempat di mana polisi telah memberi label sebenarnya (buat pada tilangnya clear), selanjutnya Polisi memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone polisi yang berjaga-jaga dan telah difasilitasi dengan server E-Tilang Polri Korlantas (Mabes Polri) sesuai data pelanggar termasuk nomor tilang. Faktor penghambat yang mempengaruhi kecukupan aplikasi pelabelan antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana. This study intends to choose the usage of e-passes to traffic violators at the Pangkep District Police, South Sulawesi and what factors hinder the utilization of e-passes to manage violators Pangkep region, South Sulawesi. The assessment method used is Empirical Normative Law research. The results show that the most well-known approach to applying the E-Tilang guideline in settling criminal traffic offenses is coordinated by Law Number 29 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the stream is the place where the police have labeled actually (create on the ticket clear), then, then, The police enter the data back into the E-Tilang application which is contained in the cellphone of the cop who is by and by watchful and has been facilitated with the E-Tilang server of the National Police Korlantas (Police Headquarters) according to the transgressor's data including the ticket number. Frustrating factors that impact the sufficiency of labeling applications, including Human Resources, Intensity of E-Ticket Socialization, Service Mechanism for E-Ticketing Applications, and Facilities and Infrastructure
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Muh. Iqram Andi Saputra; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1908

Abstract

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol, membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Kima 3 kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, karena kecelakaan tersebut korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Mks sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungakan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia. Penerapan sanksi telah sesuai dengan Pasal 310   ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hokum The large number of traffic accidents involving fatalities is a serious concern for the public and the government. The lack of driving discipline and control has made many drivers less disciplined and less careful in driving, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents.The accident case that the author studied in this study was an accident that occurred in Jalan Kima 3 Makassar city on Wednesday, December 19 2018; because of the accident, the victim was injured and died at the scene, the objectives to be achieved in writing this thesis is to find out the element of negligence in the case of traffic accidents in the decision No. 347/PID.sus/2019/PN.Mks and to find out the application of criminal sanctions in decision No. 347/Pid.Sus/2019/PN.Mks following article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic accidents and road transportation. The element of negligence in the case of traffic accidents in this decision is based on adequate evidence. The evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant, which in the investigation is still the testimony of the suspect. Based on the information from the suspect in the case discussed, Then if it is connected with other evidence, it can be concluded that the suspect has fulfilled the element of negligence, which caused a traffic accident and resulted in the victim's death. The application of sanctions follows Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009, that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfil the formulation of the criminal act committed by the defendant. Thus, the implementation of the crime, starting from the indictment to the prosecution of the defendant, has been carried out as a form of the apparatus' efforts to ensure legal certainty, order and protection
ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA Sahrul Gunawan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammato Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba, memahami sejauh mana hak-hak masyarakat sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional. hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dilakukan di bawah kewenangan Ammatoa atas dasar “pasangan rikajang” yang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. masyarakat adat Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada “Pasang Rikajang”, pertimbangan ini efektif menyelesaikan permasalahan dan hasil musyawarah yang menjadi sumber Perda 9 Tahun 2015 oleh Bupati Birkumba tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang. This study aims to find out: To find out the implementation of the rights of the Ammato Kajang Indigenous Peoples towards Customary Forests in Bulukumba Regency To find out how far the rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Communi tiesare protectedby national law and customary law.The research method used informative law research. The results of the study show The implementation of the rights of the Ammatoa Kajang indigenous community is carried out under the authority of Ammatoa based "pair of rikajang" which is the source of the law to regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people that are related to God (Turiek Arakna). Ammatoa Kajang customary law is very dependent on “Pasang Rikajang”, this deliberation effectively resolves problems, and the results of the deliberation became the source of the Birkumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples and Ministerial Decrees.
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PA BAU-BAU Nomor 0298/pdt/2019/PA.Bb Sariati Sariati; Baso Madiong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1912

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tetap sama setelah perceraian, dan bahwa anak mempertahankan haknya sebagai seorang anak, terutama biaya hidup anak, yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp. 250.000 per bulan, di samping hak atas pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas sandang, papan, dan pangan yang layak, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak.Penilaian hakim terhadap penghasilan orang tua dalam mencapai penetapan tanggung jawab orang tua adalah sepenuhnya tepat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan This study aims to find out and examine how the changes in the obligations of parents towards their children after divorce and determine and examine how parents' responsibilities towards their children change after divorce. To learn the factors that the court considers in resolving divorce cases. The study's findings show that parental responsibilities remain the same after divorce and that the child retains his rights as a child, particularly the child's living expenses, which are charged to his father at Rp. 250,000 per month, in addition to the right to good care, guidance, and affection from their parents, the right to education, adequate clothing, housing, food, and other rights that support a child's development. The judge's assessment of the parent's income in determining parental responsibility is entirely appropriate, based on the information presented at the trial
ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Andi Abrinawaty; Baso Madiong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api, serta mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta penelitian empiris (empirical legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Menurut pengaturan tersebut diberlakukan mekanisme konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1). Konsinyasi terkait ganti rugi yang masih dalam penangguhan oleh Pengadilan Negeri, 2). Kurangnya pengetahuan tenaga lokal dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melaksanakan efektivitas program pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta 3). Minimnya konsultasi publik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah This study aims to determine the process of land acquisition for the construction of railroads, as well as to find out the obstacles that hinder the implementation of land acquisition for the construction of railroads in Pangkajene and Islands Regencies. This research was conducted using a statutory approach and empirical legal research. The results of the study show that the implementation of land acquisition has been clearly regulated with applicable legal provisions, namely Law Number 2 of 2012, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to these regulations, a consignment mechanism is applied, carried out by the District Court of Pangkajene and Islands Regency, so as to provide legal certainty for the implementation of land acquisition. Obstacles that hinder the implementation of land acquisition in Pangkajene and Islands Regency are caused by several factors including: 1). Consignment related to compensation that is still pending by the District Court, 2). Lack of knowledge of local personnel from the Land Procurement Committee (P2T) in implementing the effectiveness of the Land Acquisition implementation program, and 3). The lack of public consultation with the community in the implementation of land acquisition.
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG Yus Ade Elisia; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui peran polres ujung pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui hambatan Polsek Ujung Pandang dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak This study aims to determine: To find out how the role of the Ujung Pandang Police in tackling the crime of motor vehicle theft). To find out the factors that hinder the Ujung Pandang Police in investigating the crime of motor vehicle theft. The research method used is normative law research. The results showed Whereas the efforts made by the Ujung Pandang Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Ujung Pandang District, are preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the occurrence of crime. Meanwhile, the repressive efforts are enforcement efforts in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. The factors that cause motor vehicle theft in Makassar City, especially in Ujung Pandang District, are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other.
Siri'na Pacce: a Form of Fulfilling Women's Rights through the Conduct of Responsible Fisheries Yulia Yulia; Baso Madiong; Mustawa Mustawa; Ruslan Renggong; Zulkifli Zulkifli
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.801 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i1.17024

Abstract

Conservation of fish resources aims to protect fish species, maintain fish species diversity, protect ecosystems, and utilize fish resources in a sustainable manner. This study aims to analyze the legal protection of women's empowerment in the conservation of fish resources with the siri'na pacce philosophy of the Makasssar tribe. This study uses a qualitative approach, which is elaborated by using legal norms based on the provisions of international law and national law. The results of this study show that women's empowerment in the conservation of fish resources is protected by international and national laws, so that women in Takalar Regency, South Sulawesi, are entitled to legal protection from misbehavior. discriminatory on any basis, to empower instilling children and families' care in conserving fish resources with the Siri'Na Pacce philosophy of not doing Siri' Mappakasiri'siri' which can prevent someone from doing things that are  contrary to the law, norms that live in society, and other things that can harm humans and humanity itself, especially in the protection, utilization, and conservation of fish resources.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA Ronaldi T. Pala'langan; Marwan Mas; Baso Madiong
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan  faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair  yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.   This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR Muhammad Adryan; Baso Madiong; Muhammad Halwan
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2223

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumen-dokumen dan observasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar adalahh sebagian dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat perbuatan yang dia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana, faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu: pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan, kondisi yang aman. The aim of the research is to find out how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is and to find out what are the factors that cause cooking oil hoarding in the Makassar Polrestabes jurisdiction. This research method is a qualitative research method, the data used are primary data and secondary data, the data collection technique is by conducting interviews, documents and observations, the data analysis used is descriptive describing data systematically and presenting it in the form of logical sentences. The research results obtained are how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is part of the basis of criminal responsibility carried out by the perpetrators, mistakes that arise from the existence of an inner relationship between the perpetrators and their actions are the basis of their accountability. As the perpetrator is aware of the consequences of the actions he has committed, that his actions are prohibited and violate laws and regulations in the realm of criminal law, the factors that cause the hoarding of cooking oil in the jurisdiction of the Makassar Polrestabes are, (1) motivated actors, (2) targets or attractive targets and, (3) safe conditions.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli