Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Jumanto Agung; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukan kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Eror) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtif Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.
ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : STUDI DI DESA JAMBUIYA, KECAMATAN BONTOMANAI, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Hardianti Hajrah Syamsuddin; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sumber bahan dan data yang digunakan berupa bahan hukum dan data primer melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan data sekunder yang diambil dari bahan pustaka terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data yang ditemukan selanjutnya dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa yang belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kurangnya intensitas sosialisasi/publikasi anggaran desa terhadap masyarakat, serta terlambatnya perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan tahap pelaksanaan. This study aims to identify and describe the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency, and the factors that hinder the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. This research using normative-empirical research with a qualitative approach was carried out in Selayar Islands Regency, South Sulawesi. Sources of materials and data used were in the form of legal materials and primary data through literature studies, documentation, interviews, and secondary data taken from library materials consisting of 3 sources of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials and data found were then studied and analyzed descriptively qualitative. The results show that the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency has not gone well and there are still several stages of village financial management that are not in accordance with the laws and regulations, so that it has an impact on the village financial management process which is not optimal. The inhibiting factors in Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency include the lack intensity of socialization/publication of village budgets to the community, as well as delays in budget planning resulting in delays in disbursement and implementation steps.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 Mudassir Hasri Gani; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari seslisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan subtantif. This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.
ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA Achmad Aridha Wirawan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1472

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar, dan 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.Tipe penelitian ini adalah empiris, Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui metode pustaka (library research), wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : (1) Terkait dengan penyelesaian perkara, hanya sebagian kecil perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagian besar perkara diselesaikan melalui proses mediasi penal/ Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Direkomendasikan bahwa :(1) Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah jumlah personil penyidik kecelakaan lalu lintas dan juga dengan menambah berbagai fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. (2) Pihak kepolisian sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas agar masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum. This research aims: 1) To find out the investigation of suspected traffic violators that resulted in fatalities at the Makassar Police Station, and 2) To analyze the obstacles faced by Makassar Police Station investigators in investigating traffic violations that resulted in fatalities. This type of research is empirical. Data collection is carried out in this study through the method of literature, interviews, and documentation, then analysis is carried out using descriptive analysis methods by describing phenomena or facts obtained from research results. The results found out that: (1) Regarding the settlement of cases, only a small number of cases were delegated by the prosecutor's office. most are resolved through a penal mediation process /Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) The obstacles experienced by the Makassar city police in law enforcement against traffic accidents consist of two factors, namely internal factors, and external factors. It is recommended that: (1) The Head of the Traffic Unit is expected to increase the number of traffic accident investigators and also by adding various facilities or infrastructure needed such as TPTKP cars for handling traffic accidents that could result in fatalities. (2) The police are expected to provide socialization related to law enforcement efforts against traffic accidents so that the public is more aware of the law and will later become more obedient to the law.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG NOMOR PERKARA 217/Pdt.G./2020/PA.Ek SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN Masdin Masdin; Baso Madiong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum setelah terjadinya perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan kasus kejahatan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian nomor perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupeten Enrekang yaitu: a. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri adalah jika suami istri bercerai maka hak suami terhadap istri sudah terputus, artinya suami tidak berkewajiban menafkahi istri, tetapi suami tetap menafkahi anak-anaknya sampai mandiri atau menikah, b. Akibat Hukum  Terhadap Anak, c. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama, d. Akibat Hukum Terhadap Nafkah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang yaitu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian   mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi, dan mendengarkan keterangan dua orang saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat. This study aims to determine the legal consequences after the divorce Case Number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency, To find out the considerations of religious court judges in deciding cases of domestic crimes in Enrekang Regency. The type of research used is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically. The primary data is from field research, secondary data Primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study show that the legal consequences after the divorce case number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency are: a. The legal consequences for husband and wife are that if husband and wife divorce, the husband's rights to his wife have been cut off, meaning that the husband is not obliged to provide for his wife, but the husband continues to provide for his children until they are independent or married, b. Legal Consequences on Children, c. Legal Consequences on Joint Assets, d. Legal Consequences on Livelihoods. The consideration of the Religious Court Judges in Deciding the Case of Domestic Violence in Enrekang Regency, namely the Panel of Judges in considering a case, of course, looks at the content of the plaintiff's lawsuit against the plaintiff, then submits evidence, both in the form of letters and witnesses, and listens to the statements of two witnesses both from the plaintiff and the defendant.
Aspek Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Prinsiple of the land acqusition for construction of public interest since the beginning set in the regulation of the Minister Home Affair No. 15 in 1975 until the endorsement of Perpres (Presidential Regulation) No. 65 in 2006, Regarding the deliberation grant restitusions causes legal controversi. ..................
ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA Deddy Randa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1891

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani gatekeeper. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undag-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Dalam mengungkap suatu pertunjukan pelaku kejahatan memindahkan objek penjagaan keamanan, seharusnya sesuai dengan pasal 36 Undamg-undang No 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, karena pasal tersebut mengatur rencana permainan penjahat dengan memperdagangkan objek penjaga gerbang. keamanan. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum dapat diandalkan menerapkan Pasal 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pemindahan objek pengamanan gatekeeper di Polda. Kekusutan yang terlihat oleh para analis dalam pelanggar hukum menunjukkan memindahkan objek penjaga keamanan adalah unik, tetapi apa yang sering dihadapi para ahli dalam kasus-kasus pemindahan objek keamanan administrator hukum adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer. This study means to choose the occupation of specialists of the excellent criminal assessment directorate in the assessment of legal administrator infringement, the preventions to the experts of the one of a kind criminal assessment directorate in dealing with gatekeepers. The investigation method used is controlling guideline assessment. The results show that the execution of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because of moving the object of legal administrator security at the South Sulawesi Police is especially expected by people from the police. In uncovering an evildoer show of moving the object of watchman security, it ought to be according to article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning legal administrator security, since that article controls the crook game plans by virtue of the trading of the object of gatekeeper security. Additionally, experts in managing examples of thing move of legal administrator guarantees reliably apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning legal administrator security, in light of the fact that the parts finished by the guilty party have fulfilled the parts of article 36, the expert applies the article to the offender of the trading of the object of the watchman guarantee. Obstacles and tries of experts in uncovering the criminal exhibit of moving the object of gatekeeper security at the. The tangles looked by analysts in the law breaker showing of moving the object of watchman security are unique, but what experts much of the time face in occasions of moving the object of legal administrator security are the suspect removing, the person is jumbled, the whereabouts of the guilty party are dark, and confinement can't be finished. These obstructions are looked by specialists by virtue of the trading of the object of gatekeeper security, because in these cases the suspect much of the time takes off and doesn't come when assembled by the analyst or before the primer
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR Muhammad Taufiq; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang dan efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang. Metode penelitianayang di gunakan adalah studi hukum. Hasil studi menunjukkan Masyarakat Waduk Tunggu Pampang lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan musyawarah para pihak tanpa mediasi  diaKecamatan Manggala mematuhi aturan dan peraturan mediasi sengketah Tanah diatur dengan keputusan kepala ATR/BPN Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan yang salah satunya adalah mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan Cari bentuk kesepakatan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak atau masyarakat menantang di Waduk Tunggu Pampang. Penyelesaianasengketaahakaatasatanah di kawasan Waduk Tunggu Pampang  lebih efektif  melalui mediasi dibanding secara musyawarah tanpa mediator. Hal itu disebabkan karena hasil mediasi lebih berkepastian hukum dan hasil mediasi dapat langsung ditindak lanjut oleh kantor ATR/BPN Kota Makassar. Sedangkan penyelesaian sengketa Tanah melalui musyawarah para pihak tanpa mediasi masih terdapat celah untuk diingkari oleh kedua belah pihak karena bisa disusupi oleh mafia Tanah This study aims to determine: Settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir The effectiveness of the settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir. The research method used is normative law research. The results showed that the people of the Tunggu Pampang Reservoir prefer to settle land disputes through mediation carried out by the Makassar City ATR/BPN Office and non-mediation parties deliberation in Manggala District in accordance with the regulations and mechanisms of land dispute mediation as regulated in the Decree of the Head of ATR. / BPN of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 concerning Technical Guidelines for Handling and Settlement of Land Problems. The process of resolving a dispute has several approaches, one of which is mediation, which is an effort to resolve disputes through negotiations upon by the parties or the community in dispute at the Waiting Pampang Reservoir. Settlement of land rights disputes in the Waiting Pampang Reservoir area is more effective through mediation than through deliberation without a mediator. This is because the results of the mediation have more legal certainty and the results of the mediation can be directly followed up by the Makassar City ATR/BPN office. While the settlement of land disputes through deliberation of the parties without mediation, there is still a gap for both parties to deny because it can be infiltrated by the land mafia.
NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS Mukarramah Mukarramah; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1895

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat This study was conducted with the aims of  1) The precept of Nebis In Idem is carried out withinside the agreement of case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. 2) the judge`s attention in order that the lawsuit can't be regular in case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs 1) The utility of the precept of nebis in idem withinside the agreement of civil instances Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers back to the legal guidelines and regulations, primarily based totally at the consequences of the look at, it is able to be defined that the utility of the precept of nebis in idem in this example has been nicely implemented, that's primarily based totally on Article 1917 of the Civil Code. However, in this example, there are matters that come to be essential factors in phrases of the defendant's submission, which first of all there had been 2 (two) defendants, and withinside the next case there has been handiest 1 (one) defendant, the defendants withinside the 2d lawsuit had been basically the identical, particularly each heir. 2) The judge's felony foundation is to do not forget the precept of nebis in idem in his selection variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, particularly Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis in idem in step with the writer may be interpreted as an critical essence of the case, which includes the identical events with the identical item of dispute which has in truth been given felony fame thru a courtroom docket selection that has everlasting force (inkracht van gewijsde), so it can't be reclaimed in a separate case sign in so that it will keep away from overlapping choices that could create uncertainty that can lessen people's accept as true with of their authorities in precise and healthful judicial practices
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH Bobi Erianto; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1903

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan kelangsungan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning the Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton toward What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. The approach of dealing with viciousness against ladies in the Focal Buton Regime done by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security; it just so happens there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli