Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TONGKONAN Hengki Prima Hodding; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut. This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR Rahmat Taqwa Qurais; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara intensif, baik terhadap lingkungan sekolah secara menyeluruh maupun terhadap tenaga pendidik serta melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Adapun faktor pendukung Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2019 yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan alat berpikir (brainware). Faktor penghambatnya adalah peran orang tua, peran guru, peran masyarakat, perang media, dan kondisi saat ini. This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Education in Makassar City. And Factors Supporting and Inhibiting the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019. The results of the study show that the implementation of the Regional Regulation of Makassar City No. 1 of 2019 as it should be. It is proven Makassar City Education Office has carried out intensive coaching, development and guidance both to the school environment as a whole and to educators, carrying out products in the field of education. And Factors that support the Makassar City Regulation No. 1 of 2019, namely Hardware (Hardware), Software (Software), and Thinking Devices (Brainware). The inhibiting factors are the role of parents, the role of teachers, the role of society, the media war and current conditions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA Anggristiyani Meilinda Manasa; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa workshop, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidakan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementra faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan aparat Kepolisian kadang tidak memproses laporan kekerasan yang dialami oleh wartawan. This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection and the factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of workshops and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) external factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and the Police sometimes do not process reports of violence experienced by journalists.
EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Achyar Arafat Muchlies; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui apakah rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah efektif terhadap Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer hasil penelitian dilapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh adalah berdasarkan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembuatan perda provinsi di kabupaten/kota belum menemui hambatan dikarenakan telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi kementerian hukum dan HAM adalah pembentuk produk hukum daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. The purpose of this study is to find out whether the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products are effective for Regencies/Cities, and to find out the factors that become obstacles in making the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products. The research method used is the empirical method. Empirical legal research is oriented to primary data from research results in the field. The research was conducted at the Makassar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The types and sources of data used are primary data obtained based on the words and actions of people who were observed or interviewed and secondary data obtained through report materials and other documents that already exist and have a relationship with the issues discussed in writing. Data collection was carried out by conducting library research and field research. The data obtained and collected are then analyzed by the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the legal product formation program is an instrument that includes a legal planning mechanism so that it is always consistent with the objectives, the underlying legal ideals, and in accordance with the direction of regional development and the effectiveness of the recommendations made are very important in the formation of regional legal products, consultation, guidance and direction from expert drafters of laws is the main thing in drafting legal products before the legal products are enacted.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2019 KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jusram Agustyawan H.E. Gunawan; Marwan Mas; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2618

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah megetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap Putusan Nomor, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. The aims of this study were 1) to find out the factors that led to the occurrence of the Corruption Crime Props for the Election Campaign for the Governor of West Sulawesi, and 2) to find out the considerations of the Judges of the Mamuju District Court in deciding case No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Relation to Returning State Losses in Corruption Crimes. This type of research is a type of normative juridical research, because research is the main means for the development of science and technology which has the aim of finding the truth systematically, methodologically, and consistently. To obtain the legal materials and information needed in preparing this proposal, the researchers conducted research at the Mamuju District Court, West Sulawesi, as the research location. The primary data and secondary data that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. Based on the description and discussion that has been discussed by the author on Decision Number, the authors conclude that 1) Return of state financial losses is an element considered by the Panel of Judges in imposing a sentence on the Defendant, but this refund can be waived if the Defendant commits a criminal act of corruption at a certain moment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; 2) Prior to the imposition of a sentence against the Defendant, the action to restore state financial losses carried out by the Defendant then the Panel of Judges looked into the things that relieved the Defendant in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power, 3) In imposing a sentence on the Defendant, the Panel of Judges was influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors that occur within the judges themselves such as in deliberations where there are differences of opinion, while external factors are those that influence the Panel of Judges from the Community and factors in the laws or regulations that apply.
ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA : STUDI KASUS LAPAS KELAS I MAKASSAR Bagus Ramadian Permana; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2620

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe metode kerja. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data. hasil penelitian dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan  bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana  seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Makassar Class I prisons and to find out the factors that are hindering the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. This research was conducted in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The type of research used in this study is the type of work method. The data collection technique is to study sections of the literature, articles, and books. The interview form is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data. The results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015, the Security Unit of Lapas I Makassar, has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not by standards in Prisons/Detention Centers.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA Salsabila, Sabrina; Madiong , Baso; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2216

Abstract

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI KOTA MAKASSAR Syamsuar, Muh Sabirin; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes). Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian polrestabes makassar dan masyarakat di kecamatan tamalate, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, seperti membaca referensi hukum, perundang-undangan dan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polantas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisian melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang berdampak ke pos polantas di pertigaan Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin Kota Makassar sehingga terjadi perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polantas bahwa kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang. This research aims to determine the factors that cause criminal acts of vandalism to traffic police posts in Makassar City and to find out how criminal law is enforced against vandalism of traffic police posts. This research used a qualitative approach carried out at the Makassar City Resort Police (Polrestabes). This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research field, such as data obtained from interviews with the Makassar Police and the community in Tamalate sub-district, while secondary data is data obtained indirectly from the field, such as reading legal references, legislation and literature. other. The results of this research show that the factors causing the criminal act of vandalizing the traffic police post were due to venting their feelings of disappointment with the police over the incident that occurred at the Kanjuruhan stadium, that the police took action against the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction on Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin, Makassar City, resulting in damage carried out by irresponsible individuals. Enforcement of criminal law against the destruction of traffic police posts means that the police have carried out their duties as regulated by law
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4019

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah pelaksaan pendaftaran tanah untuk perumahan, serta untuk mengkaji dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal The purpose of this study is to study and analyze how land registration is carried out for housing, as well as to examine and analyze what obstacles are encountered in implementing land registration for housing and how to solve them. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to rights holders over a parcel of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as the holder of the rights in question. The implementation of land registration activities for housing in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997. The process of land registration includes the collection and determination of the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the function and use of certificates, and the high cost of registering land. Taxation obligations as a tax burden on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of understanding of the community related to certificates which are proof of land or land rights. Furthermore, costs, most developers in Tanralili Sub-District are not so constrained by the cost of making certificates, because they buy land from local residents not so expensive
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Hasdi, Cipta Anugrah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisan Resort Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang gunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa: (a) perlindungan identitas, (b) perlindungan fisik, meski demikian perlindungan belum berjalan dengan efektif; 2) faktor yang mempengaruhi  perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kep yaitu: (a) faktor internal yang terdiri dari (1) pelaku dan (2) korban, (b) faktor eksternal yang terdiri dari: (1) keluarga, (2) lingkungan, (3) hukuman, (4) Kebudayaan This study aims to: 1) identify and analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts; 2) to find out and analyze the factors that influence the occurrence of crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Pangkajene and Islands Resort Police Office. The methods used are interviews and literature studies. The results of the study show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Islands districts is carried out by providing protection in the form of: (a) identity protection, (b) physical protection, although this protection has not been effective; 2) factors that influence legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Kep Regencies, namely: (a) internal factors consisting of (1) perpetrators and (2) victims, (b) external factors consisting of: ( 1) family, (2) environment, (3) punishment, (4) culture
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli