Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Kajian Peradaban Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesian Journal of Legality of Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Kajian Peradaban Islam Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Zulkifli Makkawaru
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEEPING THE NATION'S ASSETS THROUGH THE LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS OF CULTURE Zulkifli Makkawaru
Indonesia Prime Vol 1 No 1 (2016): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.315 KB) | DOI: 10.29209/id.v1i1.7

Abstract

Indonesia positioned copyright art and culture based on its strength as a nation or community rights over an Alliance grouping of the society which can give the effect of distortions in its protection. Which institution can be megurus and oversee the interests between countriesCultivate ideas/ideas in the fields of art, literature and science in the context of intellectual property rights (HKI) categorized into areas of HKI named Copyright (Copyright). The scope of the rights provided for the protection of copyright in the context of this very broad following elements known in several countries. There is a different understanding about the copyright status of culture from both the substance of the right nor of the appreciation of the case which threatens foreign claims copyright over the culture of Indonesia
Desa Sentra Bibit Bandeng di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Muhlis Ruslan; Sri Mulyani; Zulkifli Makkawaru; Paulus Lebang
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat PROSIDING EDISI 5: SEMNAS 2020
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.383 KB)

Abstract

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) di Desa Tasiwalie tahun kedua ini melanjutkan tahun pertama, tahun pertama telah dilakukan pendampingan terhadap kelompok tani dalam pembenahan dan pembangunan rumah kelompok tani dan kolam pemeliharaan nener ikan bandeng, pengadaan nener sampai pada pemasaran. Tahun ke dua dilanjutkan dengan penambahan kolam pemeliharaan ikan bandeng terhadap kelompok tani sebab banyaknya permintaan, bukan hanya menangani dalam wilayah sendiri tapi juga melayani permintaan di luar Kabupaten Pinrang, yakni Kab.Mamuju dan Kab. Luwu. Dari aspek pengadaan bibit bandeng (nener) sudah dapat mandiri dalam pengelolaannya, pengadaan sampai pemasaran. Oleh karena itu di tahun ke-2 ini pembenahan kolam, dalam hal ini ±1 ha dibenahi dan dilengkapi inpra struktur dalam pemeliharaan ikan bandeng sampai pada komsumsi. Pemeliharaan ikan bandeng sampai pada komsumsi dimaksudkan untuk memberi pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani dalam proses produksi abon ikan bandeng, oleh karena selama ini di Desa Tasiwalie pada umumnya petani tambak hanya memelihara ikan bandeng lalu dijual, belum memikirkan nilai tambah ekonomi dalam bentuk pembuatan abon ikan bandeng. Untuk itu dilakukan pendampingan pembuatan abon ikan bandeng, kemasan dan penerapan teknologi tepat guna dengan harapan kelompok tani memiliki nilai tambah ekonomi kaitannya dengan kewirausahaan. Dengan demikian konstribusi Program Pengembangan Desa Mitra di Desa Tasiwalie dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal melalui pendampingan pengembangan potensi yang ada di Desa Tasiwalie dapat meningkatkan wawasan sumber daya petani tambak dan meningkatkan pendapatannya secara berkesinambungan.
Halal Lifestyle in the Covid-19 Pandemic Firman Menne; Waspada Santing; Zulkifli Makkawaru; Tohir Mabruri
Islamic Research Vol 5 No 2 (2022): Islamic Research
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47076/jkpis.v5i2.194

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on efforts to build a Halal lifestyle with the nation's economy slowing down, negative cash flow for a number of companies, increasing unemployment and poverty. This study aims to see and analyze the concept of a halal lifestyle in the life of the Muslim community in Indonesia, including during the Covid-19 pandemic. The research method used is a qualitative descriptive approach to explain some of the phenomena of the halal lifestyle in Indonesia which has been growing to date, complemented by a literature review based on several previous research results. The results show that, even though the Covid-19 pandemic is endemic, the halal lifestyle has first manifested itself in the halal ecosystem and has colored almost all aspects of the life of the Muslim community, this has happened with the presence of the Halal Product Guarantee Law and the Job Creation Law. These two laws and technical regulations derived from them, strengthen the guarantee of halal products and services, as well as halal and thayyibah businesses. Although it cannot be denied that there are obstacles in implementing a halal lifestyle in society
ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR 2/PID.S/2020/PIN. ADL. TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 La Subu; Ruslan Renggong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum di Kabupaten Konawe Selatan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id.s/2020/PIN.Adl. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Adl berdasarkan analisa proses peradilan tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum. This study aims to explain and analyze criminal law enforcement in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency, and analyze the basis of judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of regional head elections in decision Number: 2/P.id.s/2020/ PIN.Adl. The research method used is descriptive qualitative research method. The results showed that in the enforcement of criminal law in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency regarding the decision Number: 2/Pid.S/2020/PN.Adl based on the analysis of the judicial process of election crimes, there are still differences or disparities in decisions and the number of criminal verdicts. The trial (mild) shows that there are different perspectives (paradigms) among judges in viewing cases of election crimes. On the one hand, most of the judges considered that sentencing (straafinaad), including the sentencing of election cases, was not an arena for revenge, so in this view the sentence handed down was more of a corrective step and guidance to the perpetrators. While on the other hand, judges can assess election crimes in a deeper perspective that election crimes have injured the public's sense of justice and damaged the democratic governance structure. So that retaliation for election crimes should be prioritized in order to provide a deterrent effect. Then the basis for the judge's consideration in imposing a criminal decision on the decision is decision number 2/Pid.S/2020/PN.Adl. The judge was right in considering the mitigating things that the defendant revealed in court such as the judge had decided lighter than the public prosecutor's demands and this was related to several considerations regarding the testimony of the witness and the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions and promised not to do it again and the defendant has never been convicted.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH Hamid A. Cennu; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1381

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan toili melalui mediasi oleh camat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh camat di Kantor Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sebelumnya dari pihak mediator mengusahakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketan dalam perkara ini.Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Penandatanganan kesepakatan tercapai setelah camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan camat sebagai mediatornya serta para saksi dari kepala desa Titasari dan saksi masing-masing kedua belah pihak. Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak soalnya, kesepakatan tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa kesepakatan itu bersifat final.Faktor yang menghampat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yaitu 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya, 2) Faktor Pemahaman Hukum, 3) Faktor Campur Tangan Orang Lain. The settlement of land disputes in the Toili Sub-district through mediation by the sub-district head, is in accordance with the existing laws and regulations as disputes over land tenure and ownership issues are resolved through mediation by the sub-district head at the Toili Sub-District Office, Banggai Regency. Previously, the mediator tried to bring together the two disputing parties in this case. The final negotiation stage was the firmness of the agreed options to resolve the dispute agreed upon by the disputing parties. The signing of the agreement was reached after the sub-district head tried to reconcile the two parties. The results of the agreement were then stated in the minutes of peace signed by both parties and the sub-district head as a mediator as well as witnesses from the village head of Titasari and witnesses from each side. The results of the post-mediation agreement bind the parties because the agreement becomes a kind of agreement for both parties which is definitely binding because it has been previously agreed. Moreover, it increasingly has binding power when both parties feel that the agreement is final. Factors that hinder mediation in resolving land disputes in Toili Sub-District, Banggai Regency are 1) Lack of Resources Factors, 2) Legal Understanding Factors, 3) Other Intervention Factors.
ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Jumanto Agung; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukan kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Eror) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtif Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.
ANALISIS HUKUM TUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PERUSAHAAN DAERAH KOTA MAKASSAR Rukmayanti Rukmayanti; Marwan Mas; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1471

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispenerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisisdasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, terkait dengan penerapan hukum pidana materil, yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada keyakinan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Direkomendasikan bahwa hendaknya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi, pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan. Diharapkan para aparat penegak hukum khususnya hakim dapat memberikan putusan yang membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak mau lagi mengulangi kesalahannya serta memperhatikan aspek-aspek yang tidak merugikan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi. This research aims to: 1) find out and analyze the application of the material criminal law of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar, and 2) find out and analyze the basis for the judge's consideration in deciding on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar. This type of research is normative. The approach used in this research is a statutory approach, court decisions and conceptual approach, then analysis of description, argumentation, interpretation, and systematization are carried out. The results of the study found out that: The application of material criminal law for criminal acts of corruption against the misuse of company funds in Makassar City area is related to the application of material criminal law, namely the elements of acts that are purely detrimental to state finances and the actions of the perpetrators that are state administrators who blame their authority by extortion and robbery and/or embezzlement and participate in corruption. The basis for the judge's consideration in making a decision on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar is based on the laws and regulations and is based on the judge's belief in examining cases of criminal acts of corruption. It is recommended that: In an effort to eradicate corruption, it is necessary to make a correction, take action in the form of increasing the supervisory function, developing the apparatus, controlling administration, fostering discipline and increasing transparent honesty. It is hoped that law enforcement officers, especially judges, can give decisions that make perpetrators of corruption crimes no longer willing to repeat their mistakes and pay attention to aspects that do not harm the rights of perpetrators of corruption.
ANALISIS HUKUM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN : STUDI KASUS KECAMATAN PANGKAJENE Asmirawaty Asmirawaty; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1476

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , khususnya di Kecamatan Pangkajene, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di Kecamatan Pangkajene.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan orang-orang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dan Dinas Pertanian serta studi Pustaka yang bersumber dari bahan hukum, primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disimpulkan bahwa (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah merupakan salah satu usaha pencegahan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan, (2) Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah pertanian di kecamatan pangkajene antara lain Kendala koordinasi, Kendala Pelaksanaan kebijakan dan Kendala konsistensi perencanaan. This study aims (1) to find out how the implementation of a land use change permit for the conversion of agricultural land use to non-agricultural use in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District, (2) to find out the obstacles in the implementation of agricultural land use change permits become non-agricultural in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District. The type of research used in this study is empirical legal research. The collection of data and information was carried out at the Agriculture Office of Pangkajene and Islands Regency and the Land Office of Pangkajene and Islands Regency. The data in this study were sourced from interviews with people at the National Land Agency of Pangkep Regency and the Department of Agriculture as well as library studies sourced from legal, primary, secondary, and tertiary materials. Based on the results of research at the Land Office of Pangkajene and Islands Regency, it was concluded that (1) Land Use Change Permit is one of the efforts to prevent uncontrolled changes in land use from agricultural to non-agricultural land by referring to the Spatial and Regional Planning of Pangkajene and Kepuluan Regencies, (2) Obstacles or challenges  in the implementation of permits to change the use of agricultural land into agricultural land in Pangkajene District include coordination constraints, policy implementation constraints and planning consistency constraints
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN PRASARANA KESELAMATAN PENGUNJUNG PARIWISATA DI PANTAI AKKARENA Nataniel Nataniel; Muhammad Halwan; Zulkifli Makkawaru
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 3, No 1 (2022): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v3i1.3141

Abstract

This study aims to determine the form of providing visitor safety infrastructure at Akkarena Beach and the factors that are an obstacle for safety infrastructure providers, so that there are no cases of drowning visitors at Akkarena Beach. The type of research used is normative-empirical. The research location is at Akkarena Beach, Jalan Metro Tanjung Bunga. Data sources are primary and secondary. Data collection techniques were carried out by field observations, interviews, and field checklists. The data obtained in this study were then analyzed descriptively-qualitatively.The results show that the form of providing safety infrastructure at Akkarena Beach in general has met the security and safety requirements based on the reference to the Australian Coastal Public Safety Guidelines, and tourism facilities have met the standards to meet the needs of tourism visitors, as well as changing room and toilet facilities that meet safety standards. based on the reference to the Indonesian Toilet Association, but there are some safety facilities that are still incomplete and need to be replaced because they are no longer suitable for use. Several inhibiting factors for the provision of safety infrastructure so that there are no cases of drowning visitors at Akkarena Beach include the negligence of parents, not using safety equipment when carrying out water activities, not heeding the instructions of the coast guard, disease factors, and weather which often causes drowning accidents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN SENI BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MAROS Suci Tri Handayani; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1570

Abstract

Kekayaan seni budaya yang merupakan peninggalan tradisi yang harus dilestarikan perlu diberikan perlindungan hukum mengingat berbagai kejadian klaim budaya yang tidak semestinya terjadi oleh negara dan bangsa lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan solusi atas ketidakmampuan pengelolaan aset seni budaya di Kabupaten Maros sehingga dapat mendorong lahirnya produk seni budaya yang dapat memberikan dampak bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Perlindungan hukum dilihat dari segi sifatnya ada dua yakni ada yang bertujuan pencegahan yang biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Ada juga yang sifat dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa atau solusi atas masalah yang telah ada biasa kita sebut dengan perlindungan hukum represif. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan maksimal dilihat dari banyaknya karya seni yang merupakan hasil karya atau ciptaan dari beberapa sanggar dan pelaku seni yang belum tersentuh oleh hukum padahal kekayaan seni tersebut merupakan salah satu aset kekayaan intelektual daerah yang dapat menunjang ekonomi daerah melalui potensi pariwisata jika dikelola dengan baik. Beberapa sanggar yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau berbadan hukum yang telah menghasilkan karya seni. The wealth of art and culture which is a legacy of tradition that must be preserved needs to be given legal protection considering the various incidents of cultural claims that should not have occurred by other countries and nations. This research was carried out with the aim of finding a solution to the inability of managing cultural arts assets in Maros Regency so that it can encourage the birth of cultural arts products that can have an impact on regional tourism development. By using empirical juridical research methods and data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. Legal protection in terms of its nature there are two, namely there are prevention purposes which are commonly referred to as preventive legal protection. There are also those whose nature and purpose is as a dispute resolution or solution to an existing problem, which we call repressive legal protection. The results of this study indicate that the implementation of the legal protection of cultural arts assets in Maros Regency has not been carried out optimally, seen from the number of works of art that are the work or creations of several art studios and artists who have not been touched by the law even though the wealth of art is one of the assets of wealth. Regional intellectuals that can support the regional economy through tourism potential if managed properly. Several studios are registered or unregistered or have legal entities that have produced works of art.
Co-Authors -, Tamal Abdurrifai, Abdurrifai Achyar Arafat Muchlies Akbar, A. Ardiansyah Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Alvionita Winda Aswari Andi Tira Andi Tira Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Arham, Andi Taufik Arif Rahman Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Bello, Yoel Bobi Erianto Eko Eko Fachry Abda El Rahman Fadhil, Andi Muh. Fahrunisah Aulia Rahman Ferdynando, Ferdynando Firman Menne Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris I Made Suarma Ita Rande Jamaluddin Jamaluddin Judijanto, Loso Juliati Juliati Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kurniawan, Lexy Fatharany La Subu Mahindar, Juwita Eka Mappasessu Mappasessu Marwah Marwah Marwan Mas Moh. Fathur Rizki Muh Nur Parawansyah Muhammad Gazali Muhammad Halwan Muhammad Hashadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Mustari, Ruslan Nataniel Nataniel Nataniel, Nataniel Pattenreng, H.A.Muh. Arfah Paulus Lebang Pelani, Herman Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rachmat Eka Purnama Rahim, Jimmayer Rahma Rahma Rahman, Abdurrahman Rahmasari, Ananda Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ramdhany, Fauziah Suci Rudy, Irnawaty Rukmayanti Rukmayanti Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan, Muhlis Sahrul Gunawan Salim, Muhammad Aznur Awal Salim, Pary Samsul Bahri Sepriana M., Nur Aida Sistyawan, Dwanda Julisa siti zubaedah Siti Zubaidah Sri Mulyani Suci Tri Handayani Sudarso, Priyo Sudirman AR, Laranisa Albania Sulfahmi, Wawan TATI NURHAYATI Tenriawati, Andi Besse Tohir Mabruri Tomi Pramana Putra Triyono, Lailesya Virajati, Zefanya Viyata Waris, Muhammad Reyhan Waspada Santing Yulia A. Hasan Zainal Abidin