Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Kajian Peradaban Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesian Journal of Legality of Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Kajian Peradaban Islam Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Zulkifli Makkawaru
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
WANPRESTASI DALAM PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR Pratiwi Handayani Daswar; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1575

Abstract

Pengikatan jual beli tanah dan bangunan seharusnya dilakukan secara tertulis dengan akta notaris untuk memperkuat kedudukan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tidak dapat disangkali pula bahwa seringkali terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan meskipun itu telah dilakukan secara otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum ditandatanganinya akta jual beli yang sah, dan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi waprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, termasuk proses peralihan hak atas tanah karena kasus jual beli didasarkan pada jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sifat jual beli tanah adalah jelas dan tunai, artinya hak atas tanah segera berpindah setelah kesepakatan harga dibuat dan dibayar oleh pembeli. The binding sale and purchase of land and buildings should be made in writing with a notarial deed to strengthen the position of the agreement made by the parties. It is also undeniable that there are often defaults on a land and building sale and purchase agreement even though it has been done authentically. This study aims to determine the binding agreement for the sale and purchase of land and buildings which is a preliminary agreement before the signing of a valid sale and purchase deed, and generally contains provisions governing the obligations of the parties. The problem in this study is why there is a vice in the binding of the sale and purchase agreement of land and buildings between the seller and the buyer, including the process of transferring land rights because the sale and purchase case is based on the sale and purchase carried out in the presence of a Notary / Land Deed Maker Officer. The nature of the sale and purchase of land is clear and cash, meaning that the rights to the land immediately transfer after the price agreement is made and paid by the buyer.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR KHAS TORAJA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI ASAL Ita Rande; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1582

Abstract

Seni ukir khas Toraja merupakan karya cipta yang memiliki potensi perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) khususnya perlindungan indikasi asal. Suatu bentuk perlindungan yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya masyarakat Tana Toraja dalam upaya melindungi seni ukir Toraja; 2) penerapan perlindungan indikasi asal atas seni ukir khas Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya masyarakat Toraja dalam melindungi seni ukir khas Toraja itu dengan jalan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kampanye/sosialisasi dalam pelestarian, juga pembinaan langsung ke masyarakat pengukir. Adapan masyarakat umum dilakukan dalam bentuk peningkatan rasa memiliki kebanggaan atas warisan yang perlu dilestarikan dan mengisinya dalam bentuk pameran-pameran dan even-even penting. 2) bentuk perlindungan indikasi asal atas seni ukir Toraja belum terselenggara disebabkan belum terdapatnya kesamaan paham pemerintah tentang konsepsi berkenaan dengan Indikasi Asal, Dengan demikian kegiatan mengakategorikan ke dalam indikasi geografis tidak dilakukan dan berdasarkan prinsip Indikasi Asal suatu produk harus didaftarkan, dan pendaftaran itu tidak dilakukan. Toraja carving art is a copyrighted work that has the potential to protect Intellectual Property Rights (IPR), especially the protection of indications of origin. A form of protection that is still rarely carried out in Indonesia. This study aims to determine: 1) the efforts of the people of Tana Toraja in an effort to protect the art of Toraja carving; 2) the application of protection for indications of origin for the typical Toraja carving art. The research method used is empirical juridical research, the results of the study show that 1) the efforts of the Toraja people to protect the typical Toraja carving art by strengthening the government's role in encouraging campaigns/socialization in preservation, as well as direct guidance to the carving community. Adapan for the general public is carried out in the form of increasing a sense of pride in the heritage that needs to be preserved and filling it in the form of exhibitions and important events. 2) the form of protection for indications of origin for the Toraja carving art has not been implemented due to the absence of a common understanding of the government regarding the conception regarding indications of origin, thus the activity of categorizing into geographical indications is not carried out and based on the principle of indications of origin a product must be registered, and registration is not carried out.
Halal Lifestyle in the Covid-19 Pandemic Firman Menne; Waspada Santing; Zulkifli Makkawaru; Tohir Mabruri
Islamic Research Vol 5 No 2 (2022): Islamic Research
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47076/jkpis.v5i2.194

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on efforts to build a Halal lifestyle with the nation's economy slowing down, negative cash flow for a number of companies, increasing unemployment and poverty. This study aims to see and analyze the concept of a halal lifestyle in the life of the Muslim community in Indonesia, including during the Covid-19 pandemic. The research method used is a qualitative descriptive approach to explain some of the phenomena of the halal lifestyle in Indonesia which has been growing to date, complemented by a literature review based on several previous research results. The results show that, even though the Covid-19 pandemic is endemic, the halal lifestyle has first manifested itself in the halal ecosystem and has colored almost all aspects of the life of the Muslim community, this has happened with the presence of the Halal Product Guarantee Law and the Job Creation Law. These two laws and technical regulations derived from them, strengthen the guarantee of halal products and services, as well as halal and thayyibah businesses. Although it cannot be denied that there are obstacles in implementing a halal lifestyle in society
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PEGAWAI DAN CALO TENTANG PUNGUTAN LIAR Arif Rahman; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif  penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang  pungutan liar di PT.Pelayaran Nasional Indonesia  Makassar.  Penelitian ini merupakan  normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar. Teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan  seperti buku, jurnal dan literarur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik penelitian lapangan:  yaitu  dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Pelni, Pegawai Perhubungan Laut, Mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dan calo di PT.Pelni Makassar tidak efektif, karena dipengaruhi dua faktor: (a) faktor intern, (b) faktor ekstern.  Faktor intern adalah pengawasan langsung secara intern baik oleh atasan maupun pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan faktor ekstern adalah pengawasan secara berkala dari lembaga ekstern (Ombusman, Saber Pungli). Selain itu perilaku masyarakat yang tidak bersikap kritis untuk menolak bayar lebih, dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada indikasi praktik Pungli dan calo kepada lembaga pengawas. Faktor intern dan fakor ektern seharusnya membangun kerjasama dan meningkatkan (a) pengawasan, (b) penindakan dan (c) proses hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga terwujud pelayanan publik secara optimal dan profesional. This study was aimed at identifying and analyzing law enforcement toward tha behavior of offecials  ofillegal or unauthorized levy as ticket scalpers and the cause factors of ineffective law enfforcement towards offecial of illegal or unauthorized levi as tiket scalpers in by in PT. Pelayaranan Nasional Indonesia (Indonesian State Owned Enterprise) Makassar. This study was normative-empiric with qulitatife approach conduced in office PT. Pelayaran Nasional Indonesia. Technique of data collection consisted of library research and field reseach. Library research resulted in the data obtained from reading material such as books, journal and other literatures which have relation to this study. On the other hand, technique of field research was by mean of counducting documentation and interviwto offesial of PT> Pelayaranan Nasional Indonesia Makassar, offecial of Sea Transportation service, university students and community in General. Result of study showed that the law enforcement toward the practices of illegal or unauthorized lavy by ticket scalpersin PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassarwas not effective. It was caused by two factors: (a) internal, (b) exsternal factors. The internal factorswere ineffective di8rect supervision either by highern authority or by Gouvermen Internal Supervisiory official (APIP) whereas the exsternal fectors included periodec supervision by exsternal body (ombudsman, Saber Pungli). Inn adition, behaviors of the community who did notncriticize or reject to pay more and who did not complain of any indication of illegal levy practice to supervisory board. Both internal factors and external factors should cooperation and improve (a) supervision, (b) taking measures, (c) legal process in law enforcement so as to create optimal and profesional public service
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR Rachmat Eka Purnama; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1897

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek.dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kejahatan merek di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan mereka telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah) This research purpose of the research conducted by the author is to find out the elements of a crime in brand attacks and to find out the application of criminal sanctions in brand crimes in Makassar City. The results of the study indicate that there are 2 (two) elements of criminal acts in brand crimes, namely the first is not objective, which generally does not consist of an act or an effect, the second is not subjective, which consists of a will or purpose, which is contained in the soul. perpetrator, is not formulated in terms of intention, intention, and intent. If the elements of a crime against a crime have been fulfilled, the sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications shall be criminalized for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).
TEORI PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH: Studi Kasus: Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn Mappasessu Mappasessu; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis – Empiris, awalnya meneliti data primer putusan hakim dalam suatu pengadilan kemudian dilanjutkan penelitian data sekunder Teori Pembuktian Perdata yang digunakan penegak hukum. Penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang Undang (Negatief-Wettelijke), dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan. This study aims to find out and analyze what theory of evidence is used by the judge in the decision to settle disputes over land ownership rights Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn at the Watansoppeng District Court. The research method used is Juridical - Empirical, initially examining primary data on judge decisions in a court then continuing with secondary data research on Civil Evidence Theory used by law enforcement. Empirical research by examining directly to research locations related to the judge's decision on a decision, as well as conducting interviews with the Judges of the Watansoppeng District Court. The results showed that the Panel of Judges applied the Negative Theory of Evidence According to the Law (Negatief-Wettelijke), by looking at several aspects of the approach, namely the evidence in the form of SPPT-PBB, a minimum of 2 (two) pieces of evidence, burden of proof, local examination, and suspicion.
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH Bobi Erianto; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1903

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan kelangsungan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning the Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton toward What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. The approach of dealing with viciousness against ladies in the Focal Buton Regime done by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security; it just so happens there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN I Made Suarma; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1907

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Metode penilaian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang paling terkenal untuk menerapkan pedoman E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dikoordinasikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sungai adalah tempat di mana polisi telah memberi label sebenarnya (buat pada tilangnya clear), selanjutnya Polisi memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone polisi yang berjaga-jaga dan telah difasilitasi dengan server E-Tilang Polri Korlantas (Mabes Polri) sesuai data pelanggar termasuk nomor tilang. Faktor penghambat yang mempengaruhi kecukupan aplikasi pelabelan antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana. This study intends to choose the usage of e-passes to traffic violators at the Pangkep District Police, South Sulawesi and what factors hinder the utilization of e-passes to manage violators Pangkep region, South Sulawesi. The assessment method used is Empirical Normative Law research. The results show that the most well-known approach to applying the E-Tilang guideline in settling criminal traffic offenses is coordinated by Law Number 29 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the stream is the place where the police have labeled actually (create on the ticket clear), then, then, The police enter the data back into the E-Tilang application which is contained in the cellphone of the cop who is by and by watchful and has been facilitated with the E-Tilang server of the National Police Korlantas (Police Headquarters) according to the transgressor's data including the ticket number. Frustrating factors that impact the sufficiency of labeling applications, including Human Resources, Intensity of E-Ticket Socialization, Service Mechanism for E-Ticketing Applications, and Facilities and Infrastructure
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL TERHADAP PENGGUNA JASA Muh Nur Parawansyah; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui jenis tanggung jawab perusahaan yang memberikan administrasi kursus mengemudi kendaraan kepada klien pendukung kursus jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas klien administrasi jika terjadi kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan layanan kursus mengemudi untuk mendukung klien (siswa belajar) dengan asumsi kecelakaan yang terjadi selama persiapan adalah bahwa pembeli tidak menanggung risiko kerugian properti yang memiliki tempat dengan perusahaan. Jenis kewajiban guru meliputi kewajiban menafkahi klien dan kewajiban terhadap korban jika terjadi kemalangan karena kecelakaan selama persiapan, kewajiban pendidik adalah membayar kerugian kendaraan, misalnya membawanya ke studio atau memotong membayar langsung oleh lembaga yang memberikan manfaat kursus, kewajiban tetap ditanggung oleh guru oleh koperasi spesialis. This exploration plans to find out the type of liability of the establishment giving vehicle driving course administrations to course support clients in case of a mishap, to figure out who is answerable for administration clients in case of a mishap. The result of this research show that the obligation of the establishment to give driving course administrations to support clients (understudies learning) assuming a mishap happens during preparing is that shoppers don't bear the gamble of harm to property having a place with the establishment. The type of the teacher's liability incorporates liability to support clients and obligation to the casualty in case of a misfortune because of a mishap during preparing, the educator's liability is to pay for vehicle harm, for example, taking it to a studio or deducting pay straight by the establishment that gives course benefits, obligation remains borne by the teacher by the specialist co-op.
ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA Sahrul Gunawan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammato Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba, memahami sejauh mana hak-hak masyarakat sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional. hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dilakukan di bawah kewenangan Ammatoa atas dasar “pasangan rikajang” yang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. masyarakat adat Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada “Pasang Rikajang”, pertimbangan ini efektif menyelesaikan permasalahan dan hasil musyawarah yang menjadi sumber Perda 9 Tahun 2015 oleh Bupati Birkumba tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang. This study aims to find out: To find out the implementation of the rights of the Ammato Kajang Indigenous Peoples towards Customary Forests in Bulukumba Regency To find out how far the rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Communi tiesare protectedby national law and customary law.The research method used informative law research. The results of the study show The implementation of the rights of the Ammatoa Kajang indigenous community is carried out under the authority of Ammatoa based "pair of rikajang" which is the source of the law to regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people that are related to God (Turiek Arakna). Ammatoa Kajang customary law is very dependent on “Pasang Rikajang”, this deliberation effectively resolves problems, and the results of the deliberation became the source of the Birkumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples and Ministerial Decrees.
Co-Authors -, Tamal Abdurrifai, Abdurrifai Achyar Arafat Muchlies Akbar, A. Ardiansyah Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Alvionita Winda Aswari Andi Tira Andi Tira Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Arham, Andi Taufik Arif Rahman Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Bello, Yoel Bobi Erianto Eko Eko Fachry Abda El Rahman Fadhil, Andi Muh. Fahrunisah Aulia Rahman Ferdynando, Ferdynando Firman Menne Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris I Made Suarma Ita Rande Jamaluddin Jamaluddin Judijanto, Loso Juliati Juliati Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kurniawan, Lexy Fatharany La Subu Mahindar, Juwita Eka Mappasessu Mappasessu Marwah Marwah Marwan Mas Moh. Fathur Rizki Muh Nur Parawansyah Muhammad Halwan Muhammad Hashadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Nataniel Nataniel Nataniel, Nataniel Nur ‘Azah Pattenreng, H.A.Muh. Arfah Paulus Lebang Pelani, Herman Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rachmat Eka Purnama Rahim, Jimmayer Rahma Rahma Rahman, Abdurrahman Rahmasari, Ananda Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ramdhany, Fauziah Suci Rudy, Irnawaty Rukmayanti Rukmayanti Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan, Muhlis Sahrul Gunawan Salim, Muhammad Aznur Awal Salim, Pary Samsul Bahri Sepriana M., Nur Aida Sistyawan, Dwanda Julisa siti zubaedah Siti Zubaidah Sri Mulyani Suci Tri Handayani Sudarso, Priyo Sudirman AR, Laranisa Albania Sulfahmi, Wawan TATI NURHAYATI Tenriawati, Andi Besse Tohir Mabruri Tomi Pramana Putra Triyono, Lailesya Virajati, Zefanya Viyata Waris, Muhammad Reyhan Waspada Santing Yulia A. Hasan Zainal Abidin