Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.626
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Kajian Peradaban Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesian Journal of Legality of Law MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Kajian Peradaban Islam Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Zulkifli Makkawaru
Bosowa University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK M (Tbk) MAKASSAR Fahrunisah Aulia Rahman; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2621

Abstract

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Mega (Tbk) Regional Makassar, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru dan Hj. Kamsilaniah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasi, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bentuk penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu meneliti aturan Hukum Hak Tanggungan dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengambilan sampel hasil wawancara, peneliti mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, diantaranya pihak perbankan. Sebagai kreditur dan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat diketahui dari dua perlindungan hukum preventif dan refresif. Penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan secara litigasi dan nonlitigasi. Analysis of Legal Protection for Creditors in Implementing Mortgage Guarantees at PT Bank Mega (Tbk) Makassar Region, Supervised by Zulkifli Makkawaru and Hj. Kamsilaniah. This study aims to identify, examine, and interpret forms of legal protection for creditors in executing mortgage objects and forms of settlement of mortgage objects by using private sales. This empirical normative research studies the rules of Mortgage Law and its application in society. Methods of data collection using interview techniques, documentation, and literature study. In taking samples from the interviews, the researcher seeks and collects information from parties related to legal protection for creditors exercising mortgage rights, including the banking sector, as creditors and debtors. Legal protection for creditors in executing mortgage objects can be seen from two preventive and repressive legal protections. Settlement of collateral objects of mortgage rights by using individual selling businesses through litigation and non-litigation.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4019

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah pelaksaan pendaftaran tanah untuk perumahan, serta untuk mengkaji dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal The purpose of this study is to study and analyze how land registration is carried out for housing, as well as to examine and analyze what obstacles are encountered in implementing land registration for housing and how to solve them. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to rights holders over a parcel of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as the holder of the rights in question. The implementation of land registration activities for housing in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997. The process of land registration includes the collection and determination of the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the function and use of certificates, and the high cost of registering land. Taxation obligations as a tax burden on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of understanding of the community related to certificates which are proof of land or land rights. Furthermore, costs, most developers in Tanralili Sub-District are not so constrained by the cost of making certificates, because they buy land from local residents not so expensive
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM ADAT INDONA SESENAPADANG Ferdynando, Ferdynando; Renggong, Ruslan; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa dan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa Kecamataan Sesenapadang. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ; 1) penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yaitu didasarkan pada sistem Ada’ Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake artinya bahwa penyelesain tindak pidana mengedepankan rasa kemanusiaan dimana setiap penyelesaian tindak pidana tidak mengedepankan ego dalam diri seseorang tetapi lebih kepada persetujuan yang akan merujuk kepada hal-hal baik dan akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan; 2) penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang, bahwa penerapan sanksi di wilayah Adat Indona Sesenapadang sudah berlaku adil pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan, hal ini didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat atau strata sosial dimana masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi saksi sesuai dengan kemampuan pelaku (umpotakin takinna).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT Waris, Muhammad Reyhan; Makkawaru, Zulkifli; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparatur negara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparatur negara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dari hasil analisis bahan kepustakaan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar tidak efektif dikarenakan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. This study aims to determine the law enforcement carried out by the state apparatus against perpetrators of continuous abuse of road bodies and obstacles experienced by the state apparatus in the implementation of laws and regulations related to roads. This type of research is empirical normative with a Legislation approach and a case study approach. The types of data used are legal materials and field data. The data collection techniques used are literature studies and interviews with a qualitative approach. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique, namely from the results of the analysis of literature materials with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that the enforcement of regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City carried out by the Makassar City Police Satlantas, Makassar City Dishub and Makassar City PP Satpol was ineffective because the supervision and enforcement activities carried out were not in accordance with applicable regulations. There are 2 (two) inhibiting factors in the enforcement of laws and regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City, namely community factors and law enforcement factors
KEADILAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME DESAIN BUSANA PADA PUTUSAN NO 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS Mahindar, Juwita Eka; Almusawir, Almusawir; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian diperoleh adanya unsur-unsur plagiarisme hak cipta dilihat adanya persamaan bentuk, warna dan desain, dan konsep. Putusan hakim dalam perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, telah memenuhi unsur-unsur keadilan didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipengadilan This study aims to determine whether the decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled the elements of justice. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar Commercial Court. This type of research is normative legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of research in the field and literature, the data obtained are then analyzed. The results of the study obtained elements of copyright plagiarism seen the similarity of shape, color and design, and concept. The judge's decision in case No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, has fulfilled the elements of justice based on the evidence presented at the trial and witness statements presented in court
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Hidayat, Taufiq; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4053

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor Notaris-PPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan  menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktiannya dan juga kepastian hukumnya lemah, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu memintan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut This research was conducted to determine the legal consequences of land sale and purchase agreements that were not entered into in the presence of the Land Deed Drafting Officer (PPAT). The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Head of the ATR Regional Office/Head of BPN Makassar, the Notary-PPAT Office in Makassar, the Head of the Biringkanaya District Office, and distributing questionnaires to 20 related residents. Based on the research results, it is concluded that the legal consequences if a sale and purchase deed is not made before the PPAT is that the deed will become a private deed and the transfer of rights cannot be registered at the Makassar City ATR/Head of BPN Office, causing the strength of the evidence and also the legal certainty to be weak. What can be done by land buyers who carry out the sale and purchase not before the PPAT before obtaining rights to the land obtained is to request a District Court Determination which provides legal certainty to the applicant as the legal owner of the land
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANI DI KECAMATAN MONCONGLOE, KABUPATEN MAROS Virajati, Zefanya Viyata; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4057

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan telaah penerapan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani pada tanaman jagung antara pihak pemilik dana dan penggarap di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros belum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan moncongloe Kabupaten Maros tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan. Ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya terlaksana secara baik terutama yang berkaitan dengan pencairan dana oleh Bara Foundation sebagai pemilik dana sedangkan Ramadandi tidak melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai penggarap. Wanprestasi kedua belah pihak ini menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersepakat menerima kerugian yang dialami. This study discusses the implementation of farming profit sharing agreements by analyzing the substance and implementation of the rights and obligations of the parties as well as the legal facts that form the basis for the analysis of defaults. This study uses qualitative research with an empirical juridical approach. This research was conducted in Moncongloe District, Maros Regency. Technical data collection through interviews and review of the application of the provisions of the Profit Sharing Law. The results of the study show that the implementation of the profit-sharing agreement on corn farming between the owner of the funds and the cultivator in Moncongloe District, Maros Regency is not based on the provisions of the Profit Sharing Law. The agreement for sharing the results of farming in the Munloe District, Maros Regency was not made before the Village Head and was not ratified by the District Head. Thus, the provisions of the Profit Sharing Law are not implemented by the parties. As for the implementation of the rights and obligations of the parties, they were not fully implemented properly, especially those related to the disbursement of funds by the Bara Foundation as the owner of the funds, while Ramadandi did not carry out his obligations optimally as a cultivator. The default of both parties resulted in losses for both parties. Efforts to resolve defaults through deliberations and both parties agree to accept the losses suffered.
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS MELALUI APLIKASI ZOOM Fadhil, Andi Muh.; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi zoom dan, kekuatan hukum digital signature melalui aplikasi zoom, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum seta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung Notaris-Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi zoom untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melangar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan, Penggunaan digital signature menggunakan aplikasi zoom adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenteng Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik This research is to determine the validity of notarial deeds read via the Zoom application and the legal strength of digital signatures via the Zoom application. The type of research used is empirical juridical, namely by conducting research on legal principles, legal sources and referring to legal norms. contained in legal regulations that are scientific theoretical in nature. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with notaries in Makassar City, South Sulawesi. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force of reading a Notary's deed via the Zoom application is currently not possible, apart from violating the Notary's code of ethics because it is detrimental to the presenting party where there is a gradation of an authentic deed to a hand-carried deed, it also has no legal force and, the use of a digital signature using the zoom application is legal and has legal force as long as it meets the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 59 paragraph (3) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, but limited to its use, not as an authentic deed.
The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes: Study of Decision 901/Pdt.G/2023/PA. Tmg Julisa Sistyawan, Dwanda; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Kurniawan, Lexy Fatharany; Judijanto, Loso; Makkawaru, Zulkifli
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.8811

Abstract

This study aims to analyze the use of Van Dading deed in decision 901/Pdt.G/2023/PA. Tmg. Departing from the problem that the Van Dading Deed plays an important role in the settlement of joint property disputes in Indonesia, by providing legal certainty and an efficient settlement mechanism. This research is a doctrinal study with a case approach. This approach is used to analyze court decisions on Van Dading deeds. Legal materials are obtained from court decisions and to strengthen the analysis, this research also uses several scientific articles and research results related to this research issue in order to produce a sharp analysis. This study explores the legal position of Akta Van Dading in the Indonesian legal system, particularly in the context of joint property disputes. This deed, which is produced through mediation, has the same executorial power as a court judgment, ensuring that the agreement reached will be implemented without the need for additional litigation. A case example in this study is Decision 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg, which demonstrates the effectiveness of Akta Van Dading in achieving an amicable and binding settlement. Through mediation facilitated by a mediator, the parties to the dispute were able to reach a fair and sustainable agreement. Thus, the Deed of Van Dading not only reduces the court's workload but also encourages faster settlements and lower costs. This research confirms the importance of Akta Van Dading as an essential legal instrument in achieving justice and legal certainty in the settlement of joint property disputes in Indonesia.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN PRASARANA KESELAMATAN PENGUNJUNG PARIWISATA DI PANTAI AKKARENA Nataniel, Nataniel; Halwan, Muhammad; Makkawaru, Zulkifli
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2022): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v3i1.3141

Abstract

This study aims to determine the form of providing visitor safety infrastructure at Akkarena Beach and the factors that are an obstacle for safety infrastructure providers, so that there are no cases of drowning visitors at Akkarena Beach. The type of research used is normative-empirical. The research location is at Akkarena Beach, Jalan Metro Tanjung Bunga. Data sources are primary and secondary. Data collection techniques were carried out by field observations, interviews, and field checklists. The data obtained in this study were then analyzed descriptively-qualitatively.The results show that the form of providing safety infrastructure at Akkarena Beach in general has met the security and safety requirements based on the reference to the Australian Coastal Public Safety Guidelines, and tourism facilities have met the standards to meet the needs of tourism visitors, as well as changing room and toilet facilities that meet safety standards. based on the reference to the Indonesian Toilet Association, but there are some safety facilities that are still incomplete and need to be replaced because they are no longer suitable for use. Several inhibiting factors for the provision of safety infrastructure so that there are no cases of drowning visitors at Akkarena Beach include the negligence of parents, not using safety equipment when carrying out water activities, not heeding the instructions of the coast guard, disease factors, and weather which often causes drowning accidents
Co-Authors -, Tamal Abdurrifai, Abdurrifai Achyar Arafat Muchlies Akbar, A. Ardiansyah Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Alvionita Winda Aswari Andi Tira Andi Tira Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Arham, Andi Taufik Arif Rahman Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basoddin, Agusniar Bello, Yoel Bobi Erianto Eko Eko Fachry Abda El Rahman Fadhil, Andi Muh. Fahrunisah Aulia Rahman Ferdynando, Ferdynando Firman Menne Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris I Made Suarma Ita Rande Jamaluddin Jamaluddin Judijanto, Loso Juliati Juliati Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kurniawan, Lexy Fatharany La Subu Mahindar, Juwita Eka Mappasessu Mappasessu Marwah Marwah Marwan Mas Moh. Fathur Rizki Muh Nur Parawansyah Muhammad Halwan Muhammad Hashadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Nataniel Nataniel Nataniel, Nataniel Nur ‘Azah Pattenreng, H.A.Muh. Arfah Paulus Lebang Pelani, Herman Pratiwi Handayani Daswar Purnama, Anang Sigit Rachmat Eka Purnama Rahim, Jimmayer Rahma Rahma Rahman, Abdurrahman Rahmasari, Ananda Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ramdhany, Fauziah Suci Rudy, Irnawaty Rukmayanti Rukmayanti Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslan Renggong Ruslan, Muhlis Sahrul Gunawan Salim, Muhammad Aznur Awal Salim, Pary Samsul Bahri Sepriana M., Nur Aida Sistyawan, Dwanda Julisa siti zubaedah Siti Zubaidah Sri Mulyani Suci Tri Handayani Sudarso, Priyo Sudirman AR, Laranisa Albania Sulfahmi, Wawan TATI NURHAYATI Tenriawati, Andi Besse Tohir Mabruri Tomi Pramana Putra Triyono, Lailesya Virajati, Zefanya Viyata Waris, Muhammad Reyhan Waspada Santing Yulia A. Hasan Zainal Abidin