Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya AL-Daulah Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Integritas: Jurnal Antikorupsi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Nagari Law Review JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Yuridis Veteran Law Review PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Suara Hukum Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Journal of Progressive Law and Legal Studies Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora RechtIdee Jurnal KALANDRA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri International Journal of Social Science and Humanity Contemporary Issues on Interfaith Law and Society International Journal of Social Welfare and Family Law Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Nurafni Nurafni; Bambang Waluyo; Beniharmoni Harefa
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.100-120.2020

Abstract

The state has an important task in developing and protecting the rights of children from all possibilities that will endanger the lives of children in the future. The birth of a law governing additional penalties in the form of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children is a form of state commitment in optimizing the protection of children's rights. However, the implementation of this law does not exist yet, which hinders the enforcement of legal protection for children. This research is a normative legal research using secondary data consisting of secondary and tertiary primary legal materials collected through literature study then analyzed qualitatively and presented descriptively so as to obtain a detailed and systematic picture of the implementation of chemical castration execution of perpetrators of sexual violence against children in Indonesia. Children as victims of sexual violence and also perpetrators and even the community are entitled to get certainty about the implementation of chemical castration execution. So it is necessary to regulate the implementation of chemical castration execution to realize legal certainty while still looking at justice for victims as well as the use for perpetrators
Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe) Harefa, Beniharmoni; Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura; Thoriq, Ahmad Reihan
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Mahupiki Oktober 2023
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51370/jhpk.v4i2.129

Abstract

Praperadilan merupakan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana baik dalam aspek substansial maupun formal sebagai alat utama. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, menyoroti permasalahan penegakan hukum, baik secara konseptual maupun dalam praktik, yang belakangan ini menjadi perhatian serius masyarakat. Praperadilan telah diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Praperadilan tersebut, terdapat beberapa pihak yang turut hadir, salah satunya adalah Ahli yang mana Ahli dalam sebuah persidangan diwajibkan memiliki sifat yang netral tanpa adanya hubungan khusus yang akan memicu dugaan dengan kepentingan subjektif. Baru beberapa bulan ini, dunia hukum dihebohkan dengan Hakim Tunggal yang menolak OC Kaligis untuk menjadi Ahli Praperadilan Lukas Embe dengan dilatarbelakangi konflik kepentingan dalam perkara Praperadilan. Tujuan penelitian adalah menganalisis mengenai kewenangan Hakim Tunggal dalam menentukan Ahli di proses Persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Hakim Tunggal dalam menentukan Ahli dan bagaimana keterkaitan antara kualifikasi posisi Ahli dengan kasus Profesor OC Kaligis terhadap Lukas Embe. Metode penelitian adalah studi literatur yang melibatkan serangkaian tindakan terkait dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, membaca, mencatat informasi, dan mengolah materi penelitian berdasarkan pada referensi yang dapat dipercaya sebagai landasan untuk penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan pemeriksaan Praperadilan selesai dengan kurun waktu selambat-lambatnya adalah tujuh hari, maka Hakim Tunggal memiliki kewenangan dalam memilih juga menolak Ahli sesuai dengan sifat netral yang dimilikinya dalam Praperadilan demi mencapai tujuan penegakan hukum dan untuk menghindari konflik kepentingan secara subjektif selama Persidangan.
Tradisi Bakar Batu Dalam Perspektif KUHP Baru Beniharmoni Harefa; Salma Agustina; Supardi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8414.837-845

Abstract

Pentingnya penulisan ini yakni guna memahami pelaksanaan tradisi bakar batu di Papua dan menganalisisnya dari perspektif KUHP Baru. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan media penyelesaian konflik yang menjadi penghubung antar pihak berselisih sebagaimana sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Tradisi ini dapat memenuhi keadilan yang sesuai dengan naluri kebangsaan sebagaimana mandat dari ideologi negara sehingga dapat merepresentasikan upaya pembinaan hukum nasional dengan menerapkan hukum baru melalui Pasal 2 sebagai bagian dari pembaharuan KUHP. Berdasarkan pada pembaharuan KUHP, dimungkinkannya pemberlakuan the living law dengan batasan pemberlakuannya. Adapun tradisi bakar batu merupakan tradisi yang hidup di dalam masyarakat Papua sebagai tradisi yang digunakan sebagai penyelesaian konflik dalam perkara pidana maupun perkara adat. Adapun objek kajian pada penulisan hukum normatif ini adalah penemuan hukum in concreto dengan pendekatan statute dan conceptual. Pendekatan statute digunakan karena penulis mengkaji KUHP Baru tepatnya pada Pasal 2 mengenai the living law. Sedangkan pendekatan conceptual untuk memahami konsep tradisi bakar batu dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip atau norma yang berlaku di masyarakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi bakar batu adalah sanksi adat sebagai penyelesaian perkara yang dapat dijadikan sebagai bentuk pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan terlarang berdasarkan the living law yang diatur pada Pasal 2 dengan membayarkan denda. Selain itu, tradisi bakar batu sesuai dengan limitasi yang juga diatur pada Pasal 2 KUHP Baru yang pada intinya tidak bertentangan dengan prinsip atau norma yang berlaku di masyarakat.
OPTIMALISASI PERMINTAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA TRANSNASIONAL Said, Fathya Sofia; Harefa, Beniharmoni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p17

Abstract

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi permintaan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana transnasional dengan menggunakan metode mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, diketahui (1) Pemberantasan kejahatan transnasional melalui MLA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah pidana yang ternyata dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala; (2) Permintaan pemeriksaan saksi menggunakan metode MLA dalam penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan kasus transnasional terdapat hambatan akibat tidak adanya kewajiban bagi saksi untuk memberikan keterangan sehingga dibutuhkan adanya pengoptimalisasian dari pengaturan metode bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. The writing of this research aims to determine the use of the mutual legal assistance (mla) method in criminal cases and to determine the optimization of witness examination requests in transnational criminal cases using the mutual legal assistance (MLA) method. The research was carried out in a normative juridical manner using statute approach, conceptual approach, and case approach/ From this research, it is known that (1) Eradication of transnational crime through MLA in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters which turns out there are still many obstacles in its implementation; (2) Requests for a witness examination using the MLA method in investigation, inquires, and trials in transnational cases are hampered by the absence of an obligation for witnesses to provide information so that the optimization of the mutual legal assistance regulations are very much needed.
GAGASAN HUSBAND STITCH SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Achmad, Nazilah; Harefa, Beniharmoni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p22

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui peraturan tindakan husband stitch dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan studi kepustakaan sebagai tekni pengumpulan data nya. Hasil studi menunjukkan dalam persalinan pervaginam bahwa tindakan husband stitch bukan merupakan bagian resmi dari prosedur medis. Sehingga, dilakukannya tindakan tersebut justru bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga bukan termasuk ke dalam malpraktik medis karena unsur yang terkandung didalamnya adalah kesengajaan dan bukan kealpaan. Melalui tindakan tersebut, hak kesehatan reproduksi perempuan dilanggar karena dalam praktiknya tindakan tersebut mengubah bentuk kelamin perempuan yang berujung merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai peraturan perundang-undangan yang baru disahkan pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekerasan seksual. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana peraturan dan urgensi tindakan husband stitch ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut. The aim of this study is to find out the regulations for husband stitch in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This study uses a normative legal research method with a statutory-regulatory approach and relies on library research as a data collection technique. The results of the study show that in vaginal births, husband stitch is not an official part of the medical procedure. Thus, the actions it took were actually contrary to applicable standards or regulations. Apart from that, this action is also not considered medical malpractice because the elements contained in it are intentional and not negligence. Through this action, women's reproductive health rights are violated because the action changes the shape of the woman's genitals which is detrimental to the party concerned. As a new statutory regulation that was passed in 2022, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is a statutory regulation that specifically regulates sexual violence. With the passing of this law, the author will examine how the regulations and urgency of husband stitch are sewn into these laws.
INSTALLATION OF ELECTRONIC DETECTION DEVICES ON PERSONS OF SEXUAL VIOLANCE AGAINST CHILDRENS (PROBLEMATICS AND SOLUTIONS) Alifa, Virgie Kesfian; Harefa, Beniharmoni
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 8, No 2 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i2.646

Abstract

Electronic detection devices are an additional penalty stipulated in Government Regulation Number 70 of 2020. However, since being enacted until now there has been no judge's decision deciding the additional penalty for installing this electronic detection device because there are many instruments in the regulation itself. This study aims to find out the problems and solutions related to the application of the installation of electronic detection devices to perpetrators of sexual violence against children. This research leads to normative juridical law research, with data collection carried out by means of document studies. The results of the research found that there were several problems in the rules regarding the application of installing electronic detection devices so that later by doing comparisons a solution was found for some of the problems stipulated in PP 70/2020. 
The Assistance (Medeplichtige) by Children Leading to the Occurrence of Criminal Acts Prameswari, Athalie Aisyah; Harefa, Beniharmoni
Law Development Journal Vol 5, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.4.583-599

Abstract

This study is related to a case of assault in which the parents of the victim are prominent figures in GP Ansor. The research examines the form of complicity in the criminal act of assault committed by the underage individual, the minor AG. This research is based on the fact that legal protection relating to children in conflict with the law (ABH) has not been implemented properly. The novelty in this research is the explanation of the legal protection provided to all children who provide assistance in cases of abuse. In order to guarantee all children's rights, including children in conflict with the law, to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was created. Normative juridical is used in this research through a statutory approach, using secondary data sources supported by primary and secondary legal materials. The results of the research show that according to the results of Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL which has permanent legal force, AG's child's role as a child who assists in criminal acts of abuse is appropriate, however the decision given judged by the judge to be inappropriate. Reviewing various aspects along with existing laws and regulations, it would be more appropriate to impose a second subsidiary sentence, namely Article 353 Paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) juncto Article 56 2nd of the Criminal Code, which reduces the sentence for AG Children, is the best choice.
Identifikasi Simptom Penyebab Perundungan: Upaya Menciptakan Sekolah Ramah Anak Handoyo Prasetyo; Bambang Waluyo; Subakdi Subakdi; Beniharmoni Harefa
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 2 No. 3 (2024): ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v2i3.463

Abstract

The topic of bullying is never discussed from time to time, the phenomenon of bullying is like an epidemic or a rapidly spreading disease that causes many victims. The phenomenon of bullying is increasingly growing because currently it is a modern era that cannot be separated from technological developments which have positive and negative impacts. Television or social media shows are easier for school-age children to imitate, especially behavior that is considered not good. For example, a fight scene that ends in bullying. Bullying occurs at every school level, from elementary school, middle school, high school to university, both public schools and religious schools and Islamic boarding schools. Bullying is carried out by students, teachers, parents and also school principals with the majority of victims being students. In order to protect and prevent bullying, the government has issued many laws such as the Child Protection Law, the Children's Criminal Justice System Law, the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulations, the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Regulations, Guidebooks and Programs Anti-bullying from each school and various forms of efforts to anticipate and prevent bullying in schools. In fact, the various regulations issued by the Government have not been able to overcome bullying behavior, which will even increase by 30% in 2023 compared to 2022. This research will complement other research that has been carried out previously, using a different perspective, namely with the concept of sustainability. activities through the PDCA (Plan, Do, Check, Action) system, which requires stakeholders (Government, Teachers, Parents, Students, Law Enforcement and all parties involved) to carry out systematic and holistic prevention efforts, which in every The steps taken must always be reviewed to find out whether the work plan made has succeeded in preventing or not being effective.
THE IMPLEMENTATION OF PROOF SYSTEM IN THE CRIMINAL ACT OF DOMESTIC VIOLENCE Ayu Astari, Sindi; Harefa, Beniharmoni
Awang Long Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.852 KB) | DOI: 10.56301/awl.v3i2.144

Abstract

Domestic Violence is any act committed against a person, resulting in the onset of physical, sexual, psychological, and/or domestic abuse. As we understand it, domestic violence crimes are common in the personal sphere and often lead to the absence of witnesses other than victims who make it difficult to prove. This research aims to determine the regulations related to the settlement of domestic violence and to find out the application of the system of proving domestic violence crimes. This research was conducted by normative juridical research methods. The legal source used is a secondary legal source. The approach used is the statute approach and case approach related to the problem. The results of this study explain that the regulation stipulated in the domestic violence crime stipulated in The Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2004, in establishing a person to be a defendant in a domestic violence crime with the testimony of one witness and supported by one other valid evidence, is proven by the Verdict No. 131/Pid.Sus/2017/PN Pre.
REVISITING JUVENILE JUSTICE: A RESTORATIVE APPROACH TO HOMICIDE ACCOUNTABILITY IN INDONESIA Harefa, Beniharmoni; Aura Islami, Diajeng Dhea Annisa; Supardi, Supardi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i2.38583

Abstract

Criminal penalties can be imposed for infractions, including those committed by minors. However, the purpose of sanctions extends beyond punishment; they also aim to promote restoration. Given that children involved in homicide cannot be held to the same legal standards as adults, the law prioritizes their psychological development and growth. This article seeks to clarify the nature of criminal accountability for juvenile offenders and to explore the law enforcement process in cases of murder involving young individuals. This research utilizes a literature review methodology, drawing data from relevant publications, journals, and books. The findings suggest that adolescent homicide offenses can be effectively addressed through a restorative justice framework that prioritizes rehabilitation over retribution. A key component of restorative justice is the Family Group Conference, which involves the families of both the perpetrator and the victim in the juvenile's accountability process.
Co-Authors Abdul Kholib Abdul Kholiq Achmad, Nazilah Adiatma Nugroho Al-Fahad, Hamad Faisal Alfian Mahendra Alifa, Virgie Kesfian Andi Jefri Ardin Anditya, Ariesta Wibisono Annisa Carolin Ardin, Andi Jefri Aura Islami, Diajeng Dhea Annisa Ayu Astari, Sindi Azzizah, Khoerina Bambang Waluyo Bambang Waluyo Christian Goklas Citraresmi Widoretno Putri Cornelius, Arilasman Fernando, Zico Junius Fibriana, Ainur Garry, Garry Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hartono, Teguh Humana, Sri I Putu Sastra Wibawa Indrirarosa, Martina Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura Jeanny Anggita Fitriyani Juniawaty, Tata Adela Kinanti Alysha Putri Haryanto Kinanti Puput Septiana Laksmana Triwiraputra, Ega Larasati, Raden Roro Permata Dewi Lieni Eprencia Bunga Sitompul Maharani, Asari Suci Mahrus Ali Manurung, Karina Hasiyanni Maria Yohana Muhammad Aulia Farhan Muhammad, Faiz Emery Nafaya Ramadhani Bidari Nazli Bin Ismail Nefrisa Adlina Maaruf Novyana, Hilda NurAfni NurAfni Nurasiah, Mita Nurul Bazroh Prabowo, M Shidqon Prameswari, Athalie Aisyah Putri Tamara Amardhotillah Putri, Maria Sylvia Raya Waruwu, Riki Perdana Ridwansyah, Naufal Nabiil Riyanto Riyanto Said, Fathya Sofia Salma Agustina Salma Agustina Sanjaya, Aditya Wiguna Sasmito, Poerwoko Hadi Satino Skandiva, Razananda Subakdi Suherman Supardi Supardi Supardi Suyanto, Heru Thoriq, Ahmad Reihan Tomi Gumilang, Singgih Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi Wahdah, Azzhara Nikita Witasya Aurelia Sulaeman Yohana Damayanti Br Kaban Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih