Claim Missing Document
Check
Articles

LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA Nafaya Ramadhani Bidari; Beniharmoni Harefa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.604-617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan aborsi sendiri banyak terjadi di Indonesia dimana aborsi dilarang dan dapat memberikan tindak pidana bagi yang melakukannya. Aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap janin. Di Indonesia tidak sedikit ditemukannya anak yang terlibat kasus Aborsi, dengan latar belakang anak tersebut telah dilecehkan. Pada penelitian ini, kedudukan aborsi terhadap anak mengharuskannya untuk melakukan tindakan tersebut untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, serta dasar aborsi itu dilakukan. Aborsi dapat dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dimana menggunakan literatur dan perundang undangan untuk meneliti penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dibawah umur dan perlindungan terhadapnya. 
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBANTU PEMBERIAN RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA Christian Goklas; Beniharmoni Harefa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.892-905

Abstract

Perdagangan anak merupakan hal yang tidak bisa ditolerir karena melanggar hak asasi anak khususnya di Indonesia. Tindak pidana perdagangan anak dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK. Hak korban diantaranya ada pemberian restitusi serta bantuan lainnya kepada korban. Dalam Penelitian ini penulis akan menggambarkan proses pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK yang meliputi mekanisme dan kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah peran dan mekanisme pemberian restitusi yang dibantu oleh LPSK dalam tindak pidana perdagangan anak dan kendala apa saja yang terjadi pada LPSK dalam membantu pemberian restitusi bagi tindak pidana perdagangan anak.
Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia Razananda Skandiva; Beniharmoni Harefa
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 7 No 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.826

Abstract

Indonesia has ratified UNCAC through Law Number 7 of 2006. However, not all corruption crimes in UNCAC were adopted into regulations related to corruption in Indonesia. One of the several corruption crimes is foreign bribery. This research will use theoretical and conceptual approach related to foreign bribery which is actually Indonesia's obligation to prevent legal vacuum. The purpose of this study is to show the urgency of criminalizing foreign bribery into regulations related to corruption in Indonesia. Researchers found that without the criminalization of foreign bribery, it will be difficult for Indonesian jurisdictions to protect Indonesian corporations doing business abroad.   Abstrak Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.
Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia’s New Criminal Procedure Code Muhammad Fatahillah Akbar; Beniharmoni Harefa
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v3i2.54

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa perubahan penting terhadap sistem putusan dan upaya hukum dalam peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari hadirnya putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dan putusan tindakan, serta pembaruan dalam sistem pembuktian, syarat formil putusan, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan pengaturan jenis putusan dan upaya hukum dalam KUHAP Baru beserta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan sistem pembuktian pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru merupakan upaya harmonisasi dengan KUHP Nasional yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanistis. Namun demikian, masih terdapat persoalan konseptual, khususnya terkait hubungan antara pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta pembatasan upaya hukum terhadap putusan tertentu.
Integration of Living Law as an Optimization of Diversion in the Juvenile Justice System in Indonesia Beniharmoni Harefa; Kayus K Lewoleba; Zico Junius Fernando
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 11 No. 1 (2026): Contemporary Legal Responses to Technological, Economic, and Social Change
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v11i1.34060

Abstract

The implementation of diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia still faces various obstacles that result in less than optimal implementation. These obstacles include limited human resources with specific competencies in the juvenile criminal justice system, weak coordination between law enforcement officials, limited supporting facilities and infrastructure, and low legal literacy among the public, which cumulatively create a gap between the normative objectives of the juvenile criminal justice system based on the principles of restorative justice and the best interests of the child and the actual conditions in the field. This study aims to comprehensively analyze the implementation of diversion, identify emerging obstacles, and formulate an ideal model for implementing diversion that aligns with the values of living law in society by comparing the living laws of the Balinese, Baduy, Dayak, and Nias communities. The method used combines a normative juridical approach, through a review of legislation, legal doctrine, and relevant literature, with empirical studies conducted through quantitative and qualitative data collection, case studies, interviews, and Focus Group Discussions (FGDs) with law enforcement officials, academics, and child protection practitioners. The results of the study indicate that the success rate of diversion in the last four years has tended to fluctuate, with an increase in the number of cases directed to diversion, but not always accompanied by an improvement in the quality of resolution. The identified barriers are structural, cultural, and technical, which interact with each other and influence the effectiveness of implementation. In addition, the potential for integrating customary legal values as a means of strengthening social legitimacy and increasing compliance with diversion agreements was discovered.
The Blasphemy: Indonesia Criminal Law and Christian Perspective Beniharmoni Harefa; Abdul Kholiq; Anugerah Tatema Harefa; Oinike Natalia Harefa; Nor Akhmal Hasmin
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 5 No. 1 (2026): Interfaith Dialogue and the Rule of Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v5i1.25218

Abstract

Blasphemy constitutes one of the most controversial offenses within Indonesian criminal law, particularly as governed by Article 156a of the existing Penal Code and the provisions of the 2023 Criminal Code. In a pluralistic society such as Indonesia, the enforcement of blasphemy laws frequently engenders tension between the protection of religious freedom and the maintenance of public order. This study examines the regulatory development and implementation dynamics of blasphemy laws in Indonesia, assessing the extent to which national legal norms align with international human rights principles. Employing a normative legal approach, this research analyzes statutory instruments, Constitutional Court rulings, and law enforcement practices in landmark cases such as Ahmadiyah, Ahok, and Holywings. The analysis demonstrates that existing legal norms, notably Article 156a of the Penal Code, are highly ambiguous and susceptible to abuse, disproportionately affecting minority groups. Furthermore, Constitutional Court Decision No. 140/PUU-VII/2009, which upholds the constitutionality of this article, reinforces a discriminatory status quo. Consequently, this article advocates for the statutory reformulation of these offenses utilizing a restorative justice approach, the implementation of administrative sanctions, and the strengthening of penal mediation mechanisms as stipulated in Attorney General Regulation No. 15 of 2020. The primary contribution of this research is proposing a roadmap for legal reform that strikes a balance between safeguarding religious freedom and ensuring public order, in strict compliance with international frameworks such as the ICCPR and the Siracusa Principles. 
Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web Faiz Emery Muhammad; Beniharmoni Harefa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6649

Abstract

This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan phising yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana phising tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.  
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih Khoerina Azzizah; Beniharmoni Harefa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6990

Abstract

This research aims to examine the urgency of providing diversion in criminal law enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's rights in terms of their physical, mental, and social well-being. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect the interests of children. The provision of diversion for juvenile offenders is a form of restorative justice. The effective implementation of diversion relies not only on law enforcement agencies but also on the responsibility of parents in supervising and guiding their children who have been involved in criminal activities. The research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, supported by comparative approaches and primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research indicate that the provision of diversion with the return of the child to their parents needs to be emphasized in terms of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pemberian diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. Klitih yang menyebabkan kekerasan atau bahkan pembunuhan bisa menyebabkan seorang anak terlibat proses hukum. Melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana dapat mengabaikan hak-hak anak baik dari fisik, mental, maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan anak. Adanya pemberian diversi bagi anak pelaku kejahatan merupakan bentuk dari keadilan restoratif. Pemberlakuan diversi yang efektif tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, namun faktor utama dari keberhasilan pemberian diversi bagi anak pelaku tindak kejahatan klitih adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak-anaknya yang pernah terlibat kejahatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukan bahwa pemberian diversi dengan pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.      
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan Raden Roro Permata Dewi Larasati; Beniharmoni Harefa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7045

Abstract

This study is conducted with the purpose to find out the legal protection of child perpetrators who participate in the criminal persecution and the determination of the role of participation in the criminal persecution by AG (case study of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes). This study is based on the legal protection of child in conflict with the law that is not well implemented. This study uses a juridicial normative legal method. The novelty in this study is to explain the legal protection of child as a participant in the criminal persecution. The findings produced in this study are that the SPPA Law regulates the legal protection of child, namely in Article 3, Article 79 paragraph (2), and Article 81 paragraph (6) of the SPPA Law. Based on these regulations, child who participate in the criminal persecution can be treated specially in the procedural law, receive different criminal penalties compared to adults, and get the fulfillment of child rights. In the case of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes, the role of AG as a child who participated in the criminal persecution was correct, but the decision decided by the Judge was not appropriate. AG should be subject to the lex specialis principle of Article 76 C jo Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan sudah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.        
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra; Beniharmoni Harefa; Handoyo Prasetyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9144

Abstract

The aim of this research is to determine whether the tax procedural law regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) can override the Criminal Procedure Code (KUHAP). The basis for enforcing tax crimes is stated in the Law on Harmonization of Tax Regulations. The examination of preliminary evidence is not regulated in this law but is delegated to the PMK, granting examiners the authority to borrow and/or examine evidence. This authority is similar to confiscation, causing ambiguity and legal uncertainty. This research uses a descriptive normative method and finds that the rules for borrowing evidence need revision to avoid resembling confiscation. The novelty of this research lies in its focus on the borrowing of evidence in the PMK. The results indicate that the rules for borrowing evidence in the PMK cannot override the concept of confiscation in the Criminal Procedure Code due to the lex specialis principle. The conclusion is that the borrowing concept in the PMK regarding Preliminary Evidence cannot override the Criminal Procedure Code. Therefore, reformulation of the PMK is necessary because it still adheres to the autonomy of criminal law, which should be eliminated since Civil Law can adequately provide protection to maintain order. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum acara perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar penegakan tindak pidana perpajakan dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat aturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi didelegasikan ke PMK tentang Bukti Permulaan yang memberikan kewenangan pemeriksa untuk meminjam dan/atau memeriksa bahan bukti. Kewenangan peminjaman dab/atau memeriksa bahan bukti secara teknis memiliki kesamaan dengan penyitaan. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara peminjaman dengan penyitaan menyebabkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dan menemukan bahwa aturan peminjaman bahan bukti perlu diubah agar tidak menyerupai konsep penyitaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan peminjaman bahan bukti dalam PMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan peminjaman bahan bukti dalam PMK tidak dapat mengesampingkan konsep penyitaan dalam KUHAP karena prinsip lex specialis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan konsep peminjaman dalam PMK tentang Bukti Permulaan tidak dapat mengesampingkan KUHAP. Oleh karena itu, reformulasi terhadap PMK tentang Bukti Permulaan diperlukan, karena PMK a quo masih menganut otonomi hukum pidana, yang seharusnya dihilangkan karena Hukum Perdata sudah mampu memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan. Kata Kunci: Peminjaman Bahan Bukti; Pemeriksaan Bukti Permulaan; Wajib Pajak.
Co-Authors Abdul Kholib Abdul Kholiq Abdul Kholiq Achmad, Nazilah Adiatma Nugroho Al-Fahad, Hamad Faisal Alfian Mahendra Alifa, Virgie Kesfian Amelia, Dean Putri Aminuddin Bin Mustaffa Andi Jefri Ardin Anditya, Ariesta Wibisono Annisa Carolin Anugerah Tatema Harefa Ardin, Andi Jefri Aura Islami, Diajeng Dhea Annisa Ayu Astari, Sindi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Carissa Nuramallia Prihatna Christian Goklas Citraresmi Widoretno Putri Cornelius, Arilasman Ega Laksmana Triwiraputra Faiz Emery Muhammad Fernando, Zico Junius Fibriana, Ainur Firdha Sifana Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hartono, Teguh Heru Sugiyono Humana, Sri I Putu Sastra Wibawa Indrirarosa, Martina Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura Jeanny Anggita Fitriyani Juniawaty, Tata Adela Kayus K Lewoleba Khoerina Azzizah Kinanti Alysha Putri Haryanto Kinanti Puput Septiana Larasati, Raden Roro Permata Dewi Lieni Eprencia Bunga Sitompul M. Helmi Fakhrozi Maharani, Asari Suci Mahrus Ali Manurung, Karina Hasiyanni Maria Yohana Muhammad Aulia Farhan Muhammad Fatahillah Akbar Nafaya Ramadhani Bidari Nefrisa Adlina Maaruf Nor Akhmal Hasmin Novyana, Hilda NurAfni NurAfni Nurasiah, Mita Nurul Bazroh Oinike Natalia Harefa Poerwoko Hadi Sasmito Prabowo, M Shidqon Prameswari, Athalie Aisyah Putri Tamara Amardhotillah Putri, Maria Sylvia Raden Roro Permata Dewi Larasati Raya Waruwu, Riki Perdana Razananda Skandiva Ridwansyah, Naufal Nabiil Riyanto Riyanto Said, Fathya Sofia Salma Agustina Salma Agustina Salma Agustina Sanjaya, Aditya Wiguna Sasmito, Poerwoko Hadi Satino Siswanto Siswanto Skandiva, Razananda Subakdi Suherman Supardi Supardi Supardi Supardi Suyanto, Heru Thoriq, Ahmad Reihan Tomi Gumilang, Singgih Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi Wahdah, Azzhara Nikita Wan Rohila Ganti Bt Wan Abdul Ghapar Witasya Aurelia Sulaeman Yohana Damayanti Br Kaban Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih