Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code Herlina Manullang; Martono Anggusti; Debora; Binsar Manogu Tua
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1089

Abstract

The National Criminal Code's Criminal Law Reform governs criminal offences perpetrated by, for, and on behalf of the Corporation. Concerning Article 48 of the National Criminal Code, the framework of corporate criminal liability has embraced three models: the Corporation as maker and responsible entity, management as maker and responsible party, and the Corporation as both maker and accountable entity. Simultaneously, imposing fines, supplementary punishments, and sanctions within the National Criminal Code exemplifies utilitarian philosophy, integrating distributive and commutative justice. The practical perspective assesses punishment based on its advantages or utility; in this instance, the punishment aims to deter corporations from engaging in similar actions in the future
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Dirugikan Akibat Tumpang Tindih Sertipikat (Studi Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/Pn. Palu) Sipahutar, Putri Rani Margaret; Manullang, Herlina; Habehan, Besty
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7870

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum.  Untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, negara menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktik persoalan sering terjadi adalah terjadinya tumpang Tindih sertipikat, sehingga menimbulkan sengketa dan merugikan pemilik tanah yang beritikad baik.  Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada terlanggarnya hak-hak pemilik tanah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.  Dalam Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/Pn Palu Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim melalui putusan adalah  memberikan perlindungan hukum kepada pihak tergugat dengan menolak gugatan penggugat.  Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim, bahwa penggugat tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai ketidakabsahan sertipikat yang disengketakan. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas tanah yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum.  Oleh karena itu, berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara perdata, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan memutuskan untuk memenangkan pihak tergugat.  Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa tumpang Tindih sertipikat pada Putusan Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Palu serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  Sengketa tumpang Tindih sertipikat pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah dan keabsahan proses penerbitan sertipikat.  Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak mampu membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipikat yang disengketakan.  Berdasarkan PP No.  24 Tahun 1997, sertipikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.  Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan haknya secara sah menurut data fisik dan data yuridis yang terdaftar.  Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
The Role of Prisons in Providing Skills to Prisoners as an Effort to Prevent Repetition of Criminal Offenses Yoseph Natiur Lumban Raja; Herlina Manullang; Melihertati Gultom
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51976

Abstract

Vocational skills in correctional institutions (Lapas) are a crucial instrument in the Indonesian correctional system, as mandated by Law No. 22 of 2022 concerning Corrections which replaces Law No. 12 of 1995. This program is designed to equip correctional inmates (WBP), especially prisoners, with practical skills in engineering, handicrafts, and laundry, in order to facilitate social reintegration, economic independence, and prevention of recidivism through holistic rehabilitation. The complex background of prison dynamics including overcapacity in Tebing Tinggi Class IIB Prison, psychological pressure, and negative labeling of the community is exacerbated by the sharp difference between life inside and outside prison, thus threatening the goal of correctional based on the principles of protection, humanity, and mutual cooperation.
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut : (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) Carmelita Pardede; Herlina Manullang; Samuel Situmorang
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.900

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan integritas penyelenggaraan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai negeri terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sengaja terlibat dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tanpa adanya alasan pembenar. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim.
Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Anna Hulu; Herlina Manullang
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3053

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran fundamental advokat sebagai penegak hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka guna menjamin hak asasi manusia pada setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis fungsi advokat sebagai penjaga hak asasi manusia, pilar keadilan, dan pengimbang kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi penguatan peran advokat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi langsung, wawancara, serta pengalaman penelitian di Kantor Advokat YTRP & Partners. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat tidak hanya sebatas pendamping formal, melainkan mencakup dimensi praktis dan struktural.
Co-Authors Abung, Anista Yasinta Adirman Adirman Aditya, Yudika andreas Parulian andreas simanjuntak Anna Hulu Antoni Arapenta Sembiring Arismani August Silaen Aventif Harapan Hulu Ayu Lestari Tambunan Batubara, Falan Besty Habeahan Binsar Manogu Tua Br.Ginting, Vini Keysa Florentina Br.Ginting Carmelita Pardede daniel sinurat Debora Debora Debora Debora, Debora Enriko, Yoseph Vitaliano Demelo Erita Wage Wati Sitohang Erita Wagewati Sitohang Erni Juniria Harefa Erwin Sinaga Esther, July Fajar sitorus Fernando, Zico Junius Gebi Vani Habeahan Gulo, Samuel Habeahan, Besty Habehan, Besty Harefa, Agusman Rudin Martin Harry Julius Pratama Manalu Hisar Siregar Hottua Pakpahan Hutabarat, Dwi Natalia Martama Idarniman Nduru Ismayani Ismayani Janpatar Simamora Janpatar Simamora Jekson Kipli Lumban Toruan Jinner Sidauruk Johan Silalahi junerlin manalu Jusnizar JUSNIZAR SINAGA Kartina Pakpahan Kasman Siburian Laia, Wilda Hilda Riska Laiya, Murni Hati Lusi, Maria Icinita magerbang silaban Mare, Eli Deden Simare Marthin Simangungsong Martono Anggusti Melihertati Gultom Misdawati, Misdawati Misefa Harefa Nainggolan, Yedija Martua Nalom Siagian Nanang Nduru, Idarniman Nikolas F Sagala Nur, Asrul Ibrahim Ojak Nainggolan Olga Indah Suci Paidi Hidayat Panjaitan, Octasya Pondang Hasibuan Purba, Daniel Christopel Raja Luhut Gandamana Ranap Sitanggang raymon dart Pakpahan Roida Nababan Sagala, Hasiholan Sahat Benny Risman Girsang Samah, Eri Samuel Situmorang Siahaan, Eko Sibarani, Andrew Sihombing, Sherly Marlina Sihotang, Lesson Silalahi, Keisha Anakku Putri Simamora, Afric Simamora, Feri Sanro simanjuntak, Chintya Louisa Simanullang, Witriana Sipahutar, Putri Rani Margaret Siringoringo, Ruhut Sitinjak, Tracy Abeliana Sumangat Salomo Sidauruk Sumangat Sidauruk Tambunan, Mika Thensia Teja Rinanda Tulus R.G Purba Willem Cahyadi Halawa yogi parsaoran sitompul Yoseph Natiur Lumban Raja