Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.472
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Journal Juridisch Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Cianjur Selatan Muhammad Faisal Rasyid; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i1.231

Abstract

Penelitian ini berfocus pada kajian yuridis teradap rencana pemekaran daerah otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 3 landasan utama yaitu yuridis, sosiologis,historis serta prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah kabupaten cianjur perlu mempersiapkan persyaratan dan kajian secara komprehensif serta melibatkan aspirasi masyarakat. Serta pemerintah kabupaten cianjur perlu membuat syarat dan ketentuan yang ketat dan jelas terkait prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru.
Dari Desentralisasi ke Digitalisasi Tuntutan: Viralitas sebagai Penggerak Kebijakan dalam Kerangka Otonomi Daerah Yolanda Agustina; Desi Asri Maryani; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i2.237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau Terry Rangga Nugraha; Kadi Sukarna; Ani Triwati; Aji Mulyana
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14041

Abstract

This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi. Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.
Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes Emaliawati Emaliawati; Bonarsius Saragih; Aji Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22 No 3 (2022): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.325-336

Abstract

ABSTRACTImprisonment is a criminal sanction that eliminates the freedom of perpetrators with the aim of providing a deterrent effect so as not to commit criminal acts and improve behavior in order to become better human beings. In this study, problems were formulated regarding the effectiveness of social work sanctions as a substitute for imprisonment from the perspective of sentencing purposes. This study uses a normative juridical approach, with descriptive-analytical research specifications. The data used are primary data obtained through an analytical study of applicable laws, followed by concepts that have been carried out, and secondary data obtained through literature studies (references from various countries that have imposed social work sanctions), which are then analyzed utilizing a comparison between primary and secondary data qualitatively. From the study results the issue regarding the effectiveness of social work sanction as a substitute for imprisonment focuses on changing the behavior of the convict in reducing the level of crime in society and the effectiveness of social work punishment for criminals associated with the purpose of sentencing, it is used as an alternative for sentencing that is in line with the purpose of sentencing itself.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif Chepi Ali Firman Zakaria; Ade Mahmud; Aji Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.59-70

Abstract

Sexual violence against child is a global problem today. Although international instruments have been ratified, they do not guarantee the realization of the rights of child victims. One reason is that not all countries' legal systems support victims. The principles of redress for victims of child sexual violence are set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention recognizes the principle of non-discrimination, the best interests of the child, child survival and development, and values Child opinions. The problem you encountered is related to 1) your security system. 2). Reintegration, psychosocial support, treatment and recovery, protection and support in court proceedings. A model of restorative justice that protects the rights of victims of child sexual violence can use the victim-offender mediation model. This model provides an opportunity for communities to come together and find solutions together when offenders are willing to admit their mistakes and take responsibility according to the needs of the victim's child. The implications of this research are hoped to make a real contribution to the nation by providing better protection for children who are victims of sexual violence and reducing the trauma they experience.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua Ardelia Lananda; Mia Amalia; Aji Mulyana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8542

Abstract

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara survei atau berdasarkan pengalaman orang lain. Kegiatan survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner berupa sebuah lembaran kertas yang berisikan beberapa pernyataan, yang kemudian disebarluaskan kepada responden atau subjek penelitian secara langsung. Seorang anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap memiliki pondasi diri yang cukup kuat, bersikap tenang, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh hal negatif dari orang lain. Sedangkan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati) memiliki sikap yang tidak tenang, cenderung emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang sudah berpisah atau bercerai harus tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh orang tua merupakan usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak pasca perceraian orang tua.
Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkades Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami; Kuswandi Kuswandi; Hilman Nur; Aji Mulyana; Anisa Amalia Azahra; Azzahra Salsabila Ramadani; Salsabila Hadi Aulia; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Ikhsan Kintara
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9872

Abstract

Village Head Elections are a manifestation of village democracy in order to determine qualified village leadership. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 31 Paragraphs (1) and (2) states that Village Head Elections are held simultaneously in all Regency / City areas. The rapid development of technology in the era of the industrial revolution 4.0 has affected many things, one of which is in the process of simultaneous village head elections, the government can utilize technology by creating an E-Administration system policy in the registration process. This E-Administration system aims to increase professionalism and accountability both to the community and stakeholders. The method of implementation in this research is through forum group discussions involving the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders. The results of this study are that after several discussions between the research team, supporting team, surveyor team, and several stakeholders, all parties agreed and equalized perceptions regarding the technical implementation of the 2025-2026 simultaneous village head elections in Cianjur Regency.
Pelatihan Teknologi Alat Kesehatan Digital bagi Kader Posyandu Pasca Bencana Cianjur: Upaya Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik Fietri Setiawati Sulaeman; Trini Handayani; Siti Nazilah; Aji Mulyana; Muhammad Bintang
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11987

Abstract

The earthquake that struck Cianjur Regency in November 2022 severely damaged health facilities and disrupted routine medical services, including maternal and child healthcare. Training on the use of digital health technology for Posyandu (integrated health post) cadres serves as a strategic intervention to ensure the continuity of essential healthcare services in post-disaster settings. This activity, part of the 2023 Kosabangsa Program, aimed to enhance the capacity of cadres in early detection of health issues such as Chronic Energy Deficiency (CED) and heart rhythm disorders by utilizing tools like the digital Upper Arm Circumference (LILA) Calculator, Heart Rate Device, and body temperature monitors based on microcontrollers and IoT technology. This training aligns with the fulfillment of the right to health as mandated by Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 36 of 2009 concerning Health, and supports the implementation of public policies on disaster management in accordance with Law Number 24 of 2007. The results show increased understanding and skills among cadres in operating digital health tools, along with active community participation in restoring healthcare services. Thus, the training contributes not only to medical technical aspects but also to the fulfillment of the community’s constitutional right to equitable and sustainable health services. Keywords: Tools; Health; Technology; Training.
Kesadaran Masyarakat dalam Memahami Hukum Lingkungan guna Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menuju Desa Hijau Berkelanjutan Hesti Dwi Astuti; Aji Mulyana; Salsabila Hadi Aulia; Muhamad Fahri Mawardi; Muhammad Abiansyah Damar Nagara; Ikbal Safari
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/96dzsv33

Abstract

Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, ditandai dengan masih adanya praktik pembakaran sampah serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan guna pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya mewujudkan desa hijau berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum lingkungan dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan dialogis, meliputi sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab bersama narasumber ahli hukum lingkungan, yang dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Desa Cirumput. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta dalam memahami dasar hukum pengelolaan sampah, hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, serta pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kegiatan ini menegaskan bahwa persoalan sampah desa tidak semata soal kebersihan, melainkan juga soal kesadaran dan tanggung jawab hukum warga. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan berkelanjutan serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, seperti peraturan desa dan bank sampah, agar kesadaran yang terbentuk dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
SOCIAL CONFLICT RESOLUTION RELATED TO BULLYING CASES THROUGH THE DELIBERATION SYSTEM BASED ON PANCASILA PERSPECTIVE Trini Handayani; Aji Mulyana; Cucu Solihah; Azzahra Salsabila Ramadani; Kayla Andini Putri; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10431

Abstract

This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Angga Adriana Imansyah Ani Triwati Anisa Amalia Azahra Anita Kamilah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Ardelia Lananda Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aurelya Carmenita Azzahra Salsabila Ramadani Azzahra Salsabila Ramadani Baidi, Ribut Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Desi Asri Maryani Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati, Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Fuji Raihan Azhari Kusworo Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ikbal Safari Ikhsan Kintara Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kartono Kartono Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhamad Fahri Mawardi Muhamad Irpan Ipaldi Muhammad Abiansyah Damar Nagara Muhammad Bintang Muhammad Faisal Rasyid Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Rahma Aliansya Ningrum Raisha Hanifah Azahra Ribut Baidi Ribut Baidi Rivki Andian Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsa Octaviani Suryanto Salsabila Hadi Aulia Salsabila Hadi Salsabila Hadi Aulia Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Nazilah Siti Rahma R Suci Lestari Sukarna, Kadi Suprihantoro, Ikhwan Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Terry Rangga Nugraha Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Agustina Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber