Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Jatiswara PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Warta Desa (JWD) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmu Hukum Semarang Law Review Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Parenting dan Anak Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Cendekia Ilmiah Perantara Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica
Aji Mulyana
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Strategi Patroli Tim Maung dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan: Tinjauan Yuridis Berdasarkan konsep Politik Kriminal Moch Suryana; Rusman; Aji Mulyana; Kuswandi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3138

Abstract

Tindak pidana jalanan adalah tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum atau di jalanan, yang umumnya melibatkan tindak pidana ringan hingga berat. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta data primer yang dihimpun melalui wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dan teknik analisisnya bersifat kualitatif. Kepolisian Resor Cianjur melakukan langkah strategis dengan membentuk satuan khusus bernama Tim Maung, yang bertujuan untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap tindak pidana jalanan di wilayah hukumnya. Langkah strategis tersebut sejalan dengan konsep politik kriminal, yang secara garis besar menekankan bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada tindakan pencegahan melalui tindakan preemtif dan preventif.
Penegakan Hukum Terhadap Lokalisasi Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Aqbil Hasya; Mia Amalia; Aji Mulyana; Tanti Utami
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3142

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan peraturan daerah terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Cianjur, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. Dengan pendekatan sosiolegal, penelitian ini menelaah hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas implementasi peraturan, khususnya perlawanan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data lapangan dan dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta norma budaya yang permisif menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus didukung oleh strategi berbasis masyarakat yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Efektivitas norma hukum akan meningkat jika dibangun di atas sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam kerangka sosiolegal yang terpadu.
Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Aurelya Carmenita; Hasna Laksmi Utami; Kaffah Almira Aulia; Mugianing Putri; Nabila Rahma Alia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kebocoran data pribadi pada pelayanan publik berbasis digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya strategis penguatan perlindungan data di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang diperkuat oleh data empiris sekunder berupa laporan instansi pemerintah, statistik insiden kebocoran data, indeks SPBE, serta laporan literasi digital periode 2023–2025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Namun, implementasinya dalam pelayanan publik digital belum efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya insiden kebocoran data, yaitu 144 kasus pada 2023, 176 kasus pada 2024, dan 198 kasus hingga Oktober 2025. Hambatan utama meliputi lemahnya infrastruktur keamanan teknis, ketidakterpaduan standar pengamanan data antarinstansi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, minimnya audit keamanan berkala, serta belum berfungsinya Otoritas Perlindungan Data Pribadi secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan percepatan pembentukan otoritas pengawas independen, penguatan audit keamanan berbasis SPBE, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta standardisasi pengamanan data di seluruh instansi pemerintah.
PEMERINTAH DAERAH DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOLOGI: Local Government in The Dynamics of The Commuity Economy: A Legal and Sociological Perspective Ajeng Permana; Aji Mulyana; Mia Amalia
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 2 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 2 Year 2024
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i2.7872

Abstract

This research highlights the long-term impact of economic events such as the 1990 crisis and the impact of the Covid-19 pandemic, emphasising the important role of government and community participation in managing an economy that still lacks synergy. This research aims to provide a better understanding of the role of local government in the economic dynamics of the community as well as the importance of community participation in economic development. The research method used is a document study with a qualitative approach. Data was obtained from various sources, including relevant laws and regulations, journals and reports. The qualitative approach allows an in-depth understanding of individual views on the issue under study. Local governments have great authority in managing economic resources in their regions, including budget management and development infrastructure, in accordance with Law No. 9/2015 on the Second Amendment to Law No. 23/2014 on Regional Government. However, local government intervention in the economy can also create new dynamics in the social structure and affect the distribution of wealth. Prudent economic policies from the government play a crucial role in economic development, through the creation of policies that support investment, incentives for the development of small and medium enterprises, and the provision of infrastructure that supports economic growth in the region. The importance of community participation and the implementation of policies that support regional autonomy are key to building an inclusive and sustainable economy.
Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik Ribut Baidi; Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4171

Abstract

AbstrakPeran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. AbstractThe role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Ade Mahmud Affarel, Muhammad Wahyu Agus Suheri Aini Rahma Ramadhani, Qurrota Ajeng Permana Aka Akbar, Rivaldi Alifah Nur Irfani Amelia, Husna AMINAH Andari Rizky Aria Putra Andian, Rivki Angga Adriana Imansyah Anita Kamiliah Anzalna Rizki Aqbil Hasya Asep Saepul Alam Asnawi Asnawi Aulia, Salsabila Hadi Aurelya Carmenita Azahra, Anisa Amalia Baidi, Ribut Bintang, Muhammad Bonarsius Saragih Budi Heryanto Camiliya Fakhriyah Garnita Chatlina, Chiara Belva Chepi Ali Firman Z Chepi Ali Firman Zakaria Cucu Solihah dadang hidayat Dadang Sumarna Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dimas Anugrah Saputra Dimas Bayu Anggoro Dini Dewi Herniati Dwidja Priyatno Eka Santika Julianti Elis Homsini Maolida Elsa Adetia Emaliawati Emaliawati Eman Sulaiman Endang Setyowati Fietri Setiawati Sulaeman Finsa Nurpandi Girirangga Sulangkar Hakim, Aurel Hania Auliya, Alika Hasna Laksmi Utami Hendral Veno Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Iga Intani Descatherine Muslimah Iis Ristiani Ipaldi, Muhamad Irpan Jauhar Helmie Juhara, Nasisca Fitria Kaffah Almira Aulia Kamilah, Anita Kartono Kartono Kayla Andini Putri kayla, Nadira Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia Lira Sari Iskandar M. Mahdor Al Idrus M. Rendi Aridhayandi Makmur, Acumen Mala Nurseha Mia Amalia Moch Suryana Mugianing Putri Muhamad Akbar Fauzi Mutakin Muhamad Fahreza Ramdhi Nabila Rahma Alia Nadiyana, Delis Nazilah, Siti Nia Kurniawati Novita MZ Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmala Nurmala Nurmariam, Yuli Octaviani Suryanto, Salsa Padlilah Padlilah Permana, Ajeng Permatasari, Ira Pramesti Agustiani, Arda Putri Triyana Putri, Ira Putri, Kayla Andini Raisha Hanifah Azahra Ramadani, Azzahra Salsabila Ribut Baidi Ribut Baidi Rizal, Desca Mochamad Rusman Rusman Salsabila Hadi Aulia, Salsabila Hadi Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sekha Anggita Maulidina Siti Rahma R Suci Lestari Suprihantoro, Ikhwan Suryanto, Salsa Octaviani Susilawati, Eli Tanti Utami Tarisah, Atasa Tarya Sonjaya Taufik, Muhamad Syamsul Tita Supartika Trini Handayani Triyana, Putri Usep Saepuloh Zen Vina Nurviyani Yolanda Assyar Yudiansyah, Fakhrian Yuyun Yulianah Zuber Zuber