Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Dompak Dengan PT. Tenra Pratiwi Development terkait Keabsahan Hak Guna Bangunan (HGB) Sahla Arifah Pangesti; Lia Nuraini; Irfan Harmain
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21868963

Abstract

This study aims to analyze efforts to resolve the agrarian dispute between the community of Dompak and PT. Terira Pratiwi Development (PT. TPD) regarding the validity of the Right to Build (HGB) title, focusing on the implementation of Supreme Court Decision Number 636 K/TUN/2018. The issue under examination is the suboptimal implementation of the court ruling in providing legal certainty for the community, even though the ruling legally annulled PT. TPD’s HGB due to administrative flaws. This situation has resulted in continued uncertainty regarding land tenure status—particularly for land lacking confirmed rights—thereby impacting the local community. The study employs an empirical-juridical method with a qualitative approach, utilizing interviews with two key informants: a representative from the Tanjungpinang City Land Office (BPN) knowledgeable about land administration and legal aspects, and a Neighborhood Association (RT) head representing the community affected by the agrarian conflict in Dompak. These interviews sought to gather information on the court ruling's implementation and the factual conditions on the ground. Additionally, the research is supported by a study of relevant legislation, court rulings, and related documents. The findings indicate that resolving the agrarian dispute requires stronger synergy between the government and the community to ensure the effective implementation of the court ruling. Therefore, further action is required from the government—specifically the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN)—to resolve land administration issues and optimize the implementation of Agrarian Reform. This involves designating land that meets the criteria for Agrarian Reform Object Land (TORA) in accordance with Presidential Regulation Number 86 of 2018, thereby establishing legal certainty, protecting community rights, and achieving a just dispute resolution as mandated by the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 3/PEN.DIV/2025/PN. TBK) Dea Ayu Putri; Ayu Efritadewi; Dian Mustika Intan; Irfan Harmain
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9490

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminologis yang mendorong Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi, serta untuk menganalisis pelaksanaan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk di Polsek Kundur. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Kundur, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Pekerja Sosial, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Penetapan Diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologis utama yang melatarbelakangi perbuatan anak mencakup kumpulan tekanan strain (ketegangan sosial dan emosional), kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual, isolasi sosial, putus sekolah, serta tiadanya dukungan keluarga. Pelaksanaan diversi di Polsek Kundur yang menghasilkan kesepakatan Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua (AKOT) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala geografis, keterbatasan sarana rumah singgah, serta minimnya dukungan emosional dari keluarga angkat anak. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah Karimun dan UPTD PPA memprioritaskan penyediaan sarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Karimun. Instansi terkait diharapkan menguatkan pengawasan saat diversi dilaksanakan, serta masyarakat dan keluarga memberikan perlindungan moral tanpa stigma negatif bagi anak.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN LINGGA) Khalaf Muzhaffar; Ayu Efritadewi; Irfan Harmain; Dian Mustika Intan
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9492

Abstract

Tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga masih menjadi permasalahan karena praktik penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal masih terjadi meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perusakan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tindak pidana Illegal Logging serta mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum, serta didukung koordinasi antara kepolisian dan UPTD KPHP Unit III Lingga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat tindak pidana Illegal Logging. Kesimpulannya, penegakan hukum belum dapat dikatakan efektif karena dipengaruhi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Renewable Energy and Economic Growth in Indonesia: Evidence from VECM Causality Nuriah Alfisyahri; Ilham Abdi Prawira; Burhanuddin Burhanuddin; Jalaluddin FA; Irfan Harmain
Sustainability: Theory, Practice and Policy Vol. 2 No. 2 (2022): Sustainability: Theory, Practice and Policy October Edition
Publisher : Pusat Kajian Berkelanjutan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/sdgs.v2i2.1448

Abstract

Attention to sustainable development globally has accelerated the focus on renewable energy consumption in recent decades. This study discusses the causality between carbon dioxide emissions, renewable energy consumption-hydropower, renewable energy consumption-geothermal, biomass, and other sources on economic growth. Using the VECM and Granger Causality methods to see the relationship between variables in the long term and short term. This study uses time series data from 1990-2020 in Indonesia. The results of the study are that carbon dioxide emissions and renewable energy consumption-hydropower are significantly positive for economic growth in the long and short term, while renewable energy consumption-geothermal, biomass, and other sources are significantly negative for economic growth. In terms of causality, in the long term, all variables have a one-way causal relationship, while in the short term, carbon dioxide emissions and economic growth and renewable energy consumption-geothermal, biomass, and other and economic growth have an alternating causality relationship.
The Position of Children Resulting from Adultery (Islamic Law and Statute Perspective) Ali As'ad; Maulida Wardani; Nana Ulfatun Najmah; Irfan Harmain; Adhe Fadli Farhan
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nf.v15i1.1417

Abstract

In this modern era, many people do not know about the law of children from outside marriage, they only follow the western world where the association there is free between the opposite sex, then cause attraction between the opposite sex and then have a relationship without a clear status without thinking about the consequences of their actions, both for themselves and for others. In this study, it is hoped that people understand the position of a child, whether from a legal or illegal marriage, in order to better protect themselves and others, this study was conducted by examining library materials and using the type of research approach used is library research (library research). If a child is the result of a woman's adultery, the child does not have a relationship with the father's family, either the biological father, and the biological father cannot provide inheritance and become the child's guardian. The child only has a blood relationship with his mother's family. But the father is still obliged to provide for his child.
Pendampingan kelembagaan berbasis Network Governance dalam pemberdayaan potensi ekowisata lokal Desa Pengudang Kabupaten Bintan Alfiandri Alfiandri; Nazaki Nazaki; Irfan Harmain; Ilhamda Fattah Kaloko
KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 9, No 4 (2026): November
Publisher : Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28989/kacanegara.v9i4.3573

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan network governance melalui tahapan pemetaan potensi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan manajemen kelembagaan, dan pengembangan media digital kolaboratif. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Forum Kolaborasi Ekowisata Pengudang (FKEP) sebagai wadah komunikasi lintas-sektor, peningkatan kemampuan aparatur desa dan Pokdarwis dalam pengelolaan program, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam promosi dan konservasi lingkungan. Penerapan model jejaring ini terbukti mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan keberlanjutan ekonomi lokal berbasis ekowisata. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan desa wisata pesisir yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kepulauan Riau.