Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL Harmain, Irfan; Dian Mustika Intan; Ilhamda Fattah Kaloko; Herry Wahyudi; Irman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11360

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, dengan standar hukum internasional seperti ICCPR dan General Comment No. 36 Komite HAM PBB. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan interpretatif-komparatif, penelitian mengungkap bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, bertentangan dengan prinsip “kejahatan paling serius” dalam hukum internasional. Temuan baru menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023, meski memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, belum mengarah pada penghapusan substantif hukuman mati, melainkan hanya modifikasi prosedural. Analisis ini juga mendalami konsekuensi moratorium dan potensi status hukuman mati di masa depan, termasuk implikasi diplomatik dan hambatan ekstradisi. Penelitian menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan norma HAM global serta rekomendasi untuk moratorium eksekusi.
Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Fadli Farhan, Adhe; Elfi Istiqoh, Akhdiva; Harmain, Irfan; Asyikin, Azrul
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i1.4480

Abstract

This study evaluates the waste management system implemented by the Kampar Regency Environment Agency in Kubang Jaya Village. This study aims to assess the effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy of waste management policies. A qualitative approach is used, utilizing interviews, observations, and document analysis to collect data. The findings show that waste management remains suboptimal due to limited waste collection, inadequate facilities, and budget limitations. The absence of routine waste transportation and inadequate community participation further exacerbate this problem. Additionally, the lack of a structured waste management system results in reactive rather than preventive action. Waste collection is only available in certain areas, so many households handle waste disposal independently. The absence of waste sorting at the source and the limited capacity of waste disposal facilities further complicate waste management efforts. The findings also reveal that government responses are often slow, with the accumulation of waste leading to environmental and health hazards. Although some initiatives, such as community-based waste management programs and waste banks, have been introduced, their implementation has remained inconsistent. The study highlights the need for increased budget allocation, infrastructure improvements, and increased community engagement to ensure sustainable waste management. Collaborative efforts between governments, the private sector, and local communities are essential to develop an integrated waste management system. Future research should expand its scope to other villages to provide a more comprehensive analysis of waste management throughout Kampar Regency. Overcoming these challenges requires long-term policy planning, regulatory enforcement, and public awareness campaigns
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING DI SMP DESA NUMBING Efritadewi, Ayu; Haryanti, Dewi; Endri; Syahputra, Irwandi; Nuraini, Lia; Hidayat, Muhammad Fajar; Rani, Marnia; Harmain, Irfan; Kaloko, Ilhamda Fattah; Hanum, Atiikah; Gulo, Septi Puspitaria; Sari, Nila Permata; Tammardhia, Rodhia; Situmeang, Nova; Nahusona, Erick Suprianto
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i1.2227

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha agar setiap anak dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara alamiah, jasmani, rohani, dan sosial. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan model siklus deming yang terdiri dari empat tahapan, yakni perencaraan, melakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut. Diagram tersebut menunjukkan hasil pemahaman siswa SMP Numbing setelah menerima pemaparan materi terkait bullying. Berdasarkan diagram tersebut, mayoritas siswa, yaitu 66%, setuju bahwa mereka mengerti bullying dapat berupa fisik, verbal, dan sosial. Sebanyak 26% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 8% sisanya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menerima materi, sebagian besar siswa mengalami peningkatan pengetahuan terkait bentuk-bentuk bullying, dan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Pengabdian perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dilaksanakan agar siswa-siswa di SMP Numbing mendapatkan pengetahuan dan bimbingan terkait segala jenis bullying, sehingga mereka dapat mencegah dan meminimalisir tindakan bullying yang kerap terjadi dilingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan, menunjukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan.
ISRAELI–IRANIAN MISSILE TERRITORIAL VIOLATIONS IN THE AIRSPACE OF SYRIA: A REVIEW OF INTERNATIONAL LAW Kaloko, Ilhamda Fattah; Harmain, Irfan; Adri, Saidil; Putra, Rian Rusmana
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i2.415

Abstract

The armed conflict between Israel and Iran, involving cross-border missile launches through Syrian airspace, presents complex challenges under international law. This study analyzes the legal implications of such violations, focusing on state sovereignty, state responsibility, and the justification of force under Article 51 of the UN Charter. Using a normative juridical method, the research evaluates the effectiveness of international legal instruments such as the UN Charter, the 1944 Chicago Convention, and the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001 in addressing modern aerial threats involving third-party states. The findings reveal a legal vacuum regarding the regulation of long-range missiles and armed drones, often exploited by powerful states to avoid accountability. Syria, a neutral state in the Israel-Iran conflict, has suffered civilian casualties and sovereignty violations without effective international legal remedies. Furthermore, the self-defense justifications put forward by both Israel and Iran fail to meet the criteria of necessity and proportionality and infringe upon the principle of non-intervention. The weak response from the international community exacerbated by the UN Security Council’s inaction and ICAO’s limited mandate underscores the urgent need for legal reform. This study advocates for the enhancement of international institutional mandates, the development of additional protocols on aerial warfare, and the ratification of ARSIWA to strengthen legal accountability and protect third-state airspace in armed conflict.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN DASHBOARD MONITORING PARIWISATA SECARA REALTIME UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN SEKTOR PARIWISATA DI PROVINSI JAMBI Nuur, Muhammad; Alfisyahri, Nuriah; Harmain, Irfan; Yunita Siregar, Tessya
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 12 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i12.4714-4727

Abstract

 Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan pendapatan daerah dan nasional. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap objek daya tarik wisata di Provinsi Jambi Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah DTW yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berjumlah 74 objek daya tarik wisata yang meliputi wisata Buatan, Alam, dan Budaya/Sejarah. Pentingnya sebuah sistem yang dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efisien dalam membangun pariwisata khususnya di Provinsi Jambi. Tim PKM UIN Sulthan Thaha Saifuddin sebagai salah satu Perguruan Tinggi perlu menjalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pembuatan dashboard monitoring pariwisata secara real time untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa Focus Group Discussion dan pendampingan terhadap pegawai bagian promosi, destinasi, dan IT dari Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Dari kegiatan ini maka dihasilkan dashboard monitoring pariwisata berbasis ArcGIS yang dapat dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jambi sebagai media untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Provinsi Jambi.
State Accountability for Corporate Climate Offenses : International and Developing Country Legal Perspectives Putra, Rian Rusmana; Kaloko, Ilhamda Fattah; Harmain, Irfan; Dahlan; Prakarsa, Taruna
Melayunesia Law Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/0t7vjp48

Abstract

This study examines state legal responsibility in addressing corporate- driven climate violations in developing countries, focusing on the gap between normative commitments and actual enforcement. The central question is how state liability should be constructed to effectively regulate corporations that contribute significantly to greenhouse gas emissions and environmental degradation. Using a juridical normative and comparative approach, the analysis covers Indonesia, Brazil, and South Africa to identify similarities, differences, and weaknesses in integrating international principles into domestic legal systems. The findings reveal that while national laws recognize the duty to protect the environment and uphold human rights, enforcement remains fragmented, symbolic, and subordinated to short-term economic interests. This creates a structural accountability gap that facilitates corporate impunity, compounded by power imbalances, inadequate institutional capacity, and the absence of robust extraterritorial enforcement mechanisms. The novelty of this research lies in an integrated framework combining state responsibility, corporate accountability, and climate justice, emphasizing extraterritorial obligations and independent national climate adjudication mechanisms. This model operationalizes climate justice as a binding legal standard, harmonizes domestic laws with international obligations, and improves access to justice for affected communities. The tangible output of this study is a normative–comparative regulatory model and policy recommendations for legislators, environmental law practitioners, and international organizations to reform legal frameworks for corporate climate accountability in developing countries. By bridging the gap between norms and practice, the framework offers both conceptual contributions and practical guidance for legal reform, ultimately promoting sustainable development grounded in ecological protection and intergenerational equity.
The Potential for Usury in The Implementation Of Tokopedia Card Transactions in E-Commerce Under Islamic Law Ahmad Nafhani; Yunita Dewi Septiana; Irfan Harmain; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam | Vol. 12 | No. 1 | 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/se.v1i1.26820

Abstract

This study aims to analyze the implementation and legal status of transactions using the Tokopedia Card on e-commerce platforms from an Islamic law perspective. With the rapid development of financial technology, co-branded credit card products like the Tokopedia Card have become increasingly popular. The research method used is qualitative, employing a fiqh muamalah approach, which examines the operational mechanisms and contracts associated with the product. The analysis focuses on the main features of the Tokopedia Card as a conventional credit card issued by Bank BRI, such as the interest system, late payment fees, annual fees, and rewards programs. The analysis reveals that the interest on outstanding balances and late payment fees clearly fall under the category of Riba an-Nasi'ah, which is absolutely prohibited in Islam. Although features such as annual fees can be considered as ujrah (service fees) and rewards as permissible gifts, this does not negate the riba element that is at the core of conventional credit card contracts. The underlying agreement requires customers to agree to a riba-based system, which fundamentally contradicts the principles of sharia transactions. In conclusion, the implementation of transactions using the Tokopedia Card is inconsistent with Islamic law principles due to its prohibited riba elements. Muslim consumers are advised to use alternative payment methods free from riba elements, such as debit cards, electronic money, or Islamic credit cards
Innovative Governance Pemanfaatan Lahan Eks Tambang Bauksit PT Antam Kijang Sebagai Pusat Industri Maritim Bintan Alfiandri Alfiandri; Nazaki Nazaki; Irfan Harmain; Ilhamda Fattah Kaloko; Sayed Fauzan Riyadi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v9i1.4948

Abstract

This study is motivated by the urgent need to restore and reutilize PT Antam’s former bauxite mining land in Kijang, which faces a high risk of abandonment after extraction, through innovative governance that integrates the state, state-owned enterprises, local government, universities, the private sector, and local communities. The study aims to analyze the underlying governance logic and to formulate a roadmap for land utilization that is productive, inclusive, and sustainable. A qualitative design with a grounded theory approach was employed: data were collected through in-depth interviews and document review; analysis was supported by NVivo, including open, axial, and selective coding, word-cloud exploration, and node mapping to extract categories, causal relations, strategies, and consequences. The findings reveal three main clusters—(1) institutional governance, (2) economic transformation, and (3) participatory social dimensions—with the core category of “innovative governance of post-mining state assets.” Key drivers include investment, institutional capacity, and the role of universities as knowledge producers, while major constraints involve weak inter-agency coordination, land-tenure uncertainty, regulatory gaps, and low social trust. These barriers indicate that governance success is not merely a technical matter but also an institutional and social challenge. The study concludes that effective implementation requires an adaptive polycentric network, legal certainty, public–private partnership schemes (PPP/BOT/JV), asset digitalization and ESG-oriented governance, and cross-agency performance indicators (KPIs). Consistent implementation may transform Kijang into a blue-economy maritime hub and a national model for sustainable post-mining management.
Framing Digital Untuk Penguatan Kesadaran Keamanan Maritim Masyarakat Pesisir Irfan Harmain; Dian Mustika Intan; Dahlan Dahlan; Ria Anisa; Latifah Gusri; Andrean Nugrah Wijaya; Dinda Herlinda Syharani; Muhammad Habibi Al Fitri
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/tzjgvy50

Abstract

Masyarakat pesisir Pulau Penyengat memiliki potensi strategis dalam mendukung keamanan maritim, namun tingkat literasi digital dan kesadaran hukum mereka terhadap isu keamanan laut masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan keterampilan masyarakat melalui program Sosialisasi Framing Digital berbasis pendekatan Participatory Action Research (PAR). Tahapan kegiatan meliputi pemetaan sosial digital, pelatihan framing konten, simulasi pelaporan insiden, dan pendampingan lapangan. Evaluasi kuantitatif terhadap 30 responden menunjukkan peningkatan signifikan pada enam kategori utama, dengan seluruh rata-rata skor di atas 3,8. Efektivitas framing digital menjadi aspek paling menonjol (Mean 4,113), diikuti peningkatan perubahan kognitif–afektif–perilaku (Mean 4,078), yang mengindikasikan bahwa kombinasi narasi risiko personal, konten visual, dan pelatihan teknis mampu meningkatkan relevansi isu keamanan maritim dalam kehidupan masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa framing digital efektif sebagai strategi komunikasi untuk memperkuat kesadaran maritim dan partisipasi publik. Model ini berpotensi direplikasi pada komunitas pesisir lain untuk mendukung sinergi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat keamanan dan kedaulatan laut Indonesia
“From Sea to Screen”: Government Digital Communication Strategies in Framing Maritime Security in the Riau Islands Irfan Harmain; Dian Mustika Intan; Dahlan Dahlan; Ria Anisa; Latifah Gusri
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1559

Abstract

The strategic location of the Riau Islands Province places it at the frontline of Indonesia’s maritime security challenges, particularly in relation to transnational crime and border governance. In the digital era, local governments increasingly rely on digital communication to frame maritime security issues; however, the communicative construction of these narratives remains insufficiently examined. This study aims to analyze how the Riau Islands Provincial Government frames maritime security through digital communication strategies. This research employs a descriptive qualitative approach using Robert N. Entman’s framing analysis. The data of the study comprises official digital communications produced by the Riau Islands Provincial Government, including selected social media posts, official website content, press releases, and policy-related digital materials on maritime security. Primary data were collected through in-depth interviews with representatives from government offices. Secondary data were collected through documentation, digital observation, and content archiving. Data were analyzed using Entman’s four framing dimensions: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings reveal that maritime security is predominantly framed as an issue of sovereignty and national identity rather than merely an economic or technical concern. Disruptions to maritime security are constructed through narratives of external transnational threats and internal coastal governance challenges, reinforced by moral values of patriotism and coastal solidarity. Policy solutions emphasize institutional synergy among maritime agencies and maritime legal education for coastal communities. This study concludes that digital communication effectively builds symbolic legitimacy for maritime security policies but remains largely top-down and representational. The findings imply the need for more inclusive and participatory digital governance to strengthen substantive public engagement in maritime security