Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum Caraka Justitia Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat SASI Journal of Golden Generation Economic Journal of Golden Generation Multidisciplinary Law Studies and Justice Journal Journal of Research and Public Horizons
Endeh Suhartini
Universitas Djuanda
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIb Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Rahmi Aprilia, Erina; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.248

Abstract

Pembebasan bersyarat adalah remisi dari negara yang memungkinkan narapidana bebas lebih awal dari masa hukuman sebenarnya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, beberapa narapidana yang memenuhi syarat belum dibebaskan karena adanya faktor penghambat. Keseimpulannya, meskipun pembebasan bersyarat merupakan hak yang harus dipenuhi, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Upaya perbaikan sistem administrasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pemberian hak ini.
KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GARANSI BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nova Shintia Maulani; Endeh Suhartini; Ani Yumarni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7425

Abstract

Konsumen seharusnya mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam jual beli online (e-commerce). Sebab garansi melekat kepada barang yang telah dibeli, hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penjual kepada konsumen. Lalu seperti apa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas barang yang dibeli secara online tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum) Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi objek penelitian diantaranya yaitu meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian tentang taraf sinkronisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian garansi bagi konsumen atas produk elektronik di dasarkan pada Pasal 7 huruf e UUPK. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberian garansi melalui surat perjanjian jual beli alat elektronik melalui E-Commerce merupakan layanan yang diberikan pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada konsumen atas pamakaian produk yang dibelinya,
Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers In Malaysia From The International Labor Organization (ILO) Perspective Habib, Yahya Abdul; Roestamy, Martin; Suhartini, Endeh
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.956

Abstract

Work is the need for everyone to meet the needs of life for themselves and their families. Indonesian migrant workers have high hopes for improving their lives to achieve the welfare of themselves and their families, one of which is by working in Malaysia. This study uses an empirical juridical method with direct interview and observation methods in Malaysia and related parties to obtain accurate data. Some conditions and problems occur for Indonesian migrant workers working in Malaysia. In working in Malaysia as an Indonesian Migrant Worker, you must go through stages according to the provisions of the Law, and if violated, there are strict sanctions. The UN agency that handles Manpower issues, or the ILO, must provide strict supervision and guidance for Legal Protection and Legal Certainty for everyone who works abroad. Good coordination between the Central and Regional Governments, especially in Indonesia, is essential so that cases against Indonesian Migrant Workers can be appropriately handled.
ANALISIS HUKUM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK KEPASTIAN DAN KEADILAN Dwiagustini, Dwiagustini; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12199

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu Untuk Kepastian dan Keadilan, Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi regulasi hukum dan faktor yang menghambat hal tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dan lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan melalui berbagai litaratur baik dari undang-undang dan konseptual. Sumber-sumber yang digunakan meliputi data primer seperti wawancara dan observasi, serta sumber sekunder seperti bahan-bahan hukum primer. Teknik pengumpulan datanya melibatkan wawancara, Reseach Literatur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan regulasi hukum di Puskesmas Pagar Jati menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan proses kerja yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup aspek pelayanan pasien dan pengelolaan internal, seperti pendaftaran dan penanganan keluhan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, dan tantangan koordinasi antarinstansi menghambat implementasi regulasi secara optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam pelayanan kesehatan juga berkontribusi pada kesulitan dalam penerapan hukum, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan di Puskesmas Pagar Jati.
Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Maha Arjiana, I Wayan; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14501

Abstract

Untuk mewujudkan Kamtibmas, tuntutan untuk mengoptimalkan tugas Korps Brimob didukung oleh sinergitas polisional untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi harus dikaji secara akademis dalam praktik. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan kewibawaan pemerintah, yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Karena negara saat ini sedang dalam proses pembangunan, terciptanya kamtibmas yang kuat adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk pembangunan yang sukses. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, polisi termasuk dalam sistem pertahanan keamanan negara, dan bagaimana Korps Brimob menangani kerusuhan massa. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama polisi. Polisi terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah Korps Brigade Mobile, atau Brimob. Salah satu tanggung jawab brimob adalah menjaga unjuk rasa yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan.
Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta melalui Situs Streaming Ilegal Kusumah, Akhmad Hadi; Suhartini, Endeh; Nurwati, Nurwati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.58012

Abstract

In this research, the main problem is first, what are the steps for legal protection of cinematography copyright on illegal streaming sites. Second, what are the legal efforts for cinematography copyright holders on illegal streaming sites. This thesis research uses a normative legal approach, namely a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study are First, the steps for legal protection of cinematography copyright on illegal streaming sites where the Copyright Law provides automatic protection to creators once their creations are physically born, creations that are not registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights also receive the same legal protection. However, the process of proving unregistered creations will experience difficulties at the level of proof in court, because in practice there are many cases where creators have difficulty proving their ownership of the creation. therefore, proof of copyright ownership is something important and formal that becomes initial evidence of a creation, but in reality, in practice in the field, that copyright violations still occur, such as the increasingly rampant Illegal Streaming Sites, unstoppable illegal circulation, and copyright violations of moral rights and other economic rights. Second, Legal efforts for Cinematography Copyright holders in illegal streaming sites carried out and/or provided by the State through the Copyright Law in criminal and civil manner. The fairly high criminal sanctions are a reflection of the commitment of the Republic of Indonesia government to provide maximum protection against copyright infringement.
Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java Kusmayanti, Hazar; Kania, Dede; Sulastri, Dewi; Suhartini, Endeh; Rajamanickam, Ramalinggam
SASI Volume 29 Issue 3, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1467

Abstract

Introduction:  The marriage law was carried out through a long process, due to, religions, or national interests. Marriages in Indonesia are not only based on the beliefs of official religions in Indonesia, but there are also marriages carried out by the Faith in God Almighty. One of the faith streams in Indonesia is the Sunda Wiwitan school. Purposes of the Research:  In this study, researchers were interested in examining magical religious practices in the marriages of the Sunda Wiwitan indigenous people of West Java.Methods of the Research: The approach method used in this study is normative juridical research through legal principles, legal systematics, legal synchronization, and legal comparison. Results of the Research: The results showed that the marriage practice of indigenous peoples who live the Sunda Wiwitan faith is still thick with its customary rituals, this is done as a process in fulfilling the practice of marriage as one of the important life phases for the Sunda Wiwitan community. The characteristics of marriage of indigenous peoples who live in Sunda Wiwitan in West Java, having the concept of marriage containing the meaning of the beginning of the single end so sawaji (initially one, finally so unified), Marriage must be monogamous which is approved by the parents of both parties and the prohibition of marriage for Sunda Wiwitan believers is to marry between nations (marrying people outside Indonesia).
Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pengurusan Jenazah yang di Autopsi untuk Kepastian Hukum Matin, Muhamad Akbar; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19184

Abstract

Peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum dalam kasus yang terjadi, diantaranya diatur dalam KUHAP yakni pasal 133 ayat 1 dan 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, merupakan kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang melibatkan Instalasi Kedokteran Forensik untuk Autopsi dalam pembuktian penyebab kematian, namun sering terjadi hal seperti pihak keluarga tidak mengijinkan jenazah untuk di autopsi, sedangkan untuk mengungkap atau membuktikan penyebab kematian harus dibuktikan melalui Visum Et Repertum untuk kepastian hukum di dalam persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Sesuai Pasal 133 KUHAP Menurut Sistem Hukum Indonesia dan untuk mengetahui Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Menangani Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian tipe empiris, yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan data-data hasil penelitian lapangan. Pendekatan Yuridis Sosiologis (empirik). Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam konteks autopsi, diharapkan proses autopsi dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan pembuktian dan keadilan. Maka dari itu pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dapat memberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya proses autopsi Prosedur pengurusan jenazah yang telah di autopsi sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Dan saran hendaknya pemerintah dapat lebih mengenalkan prosedur autopsi atau Menekankan pentingnya proses autopsi.
Legal Consequences For Companies That Enforce Wages Below Government Policy Destiana, Suhendri Zikri; Suhartini, Endeh; Sihotang, Sudiman
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v7i4.41780

Abstract

Wages are a fundamental right of workers regulated by laws, including policies issued by the government regarding minimum wage. Non-compliance by companies with these policies can lead to various legal consequences, including administrative, civil, and criminal sanctions. This research discusses the legal consequences faced by companies that pay workers' wages, not by government policies, and the legal remedies available to workers when they receive wages that do not align with these policies. The research employs a normative juridical method to deeply analyse the legal consequences for companies that pay wages violating government policies. The findings indicate that companies paying wages below government standards face criminal and civil sanctions, including breaches of minimum wage laws, unlawful wage deductions, or delayed payments. Workers receiving wages that do not comply with government policies can also report to investigators or file civil lawsuits through bipartite negotiations, mediation, and the Industrial Relations Court
Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Sardiana, Anna
al-'adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v16i2.3876

Abstract

This article examines the role and function of Nazhir (guardian of endowment) in the empowerment of waqf objects in the Legal District of Bogor Regency, West Java, Indonesia. The aim is to increase Nazir's professionalism in increasing the productivity of waqf assets to be able to provide maximum benefits to the general public (ummah) in a sustainable manner. In Bogor district, there are waqf assets in the form of land totaling 5,686 locations within land areas of 4,433,860 M2. With such a large number of waqf assets, if managed professionally, the waqf will certainly be able to bring the sustainability of the Ummah economy, especially the sustainability of education for the younger generation. However, as this study found, only a few Nazhirs in the Bogor Regency area who have begun to develop productive waqf assets. The majority of Nazirs still use the old pattern which is not conducive to the development of the productivity of waqf property. Therefore it is necessary to optimize the role and function of Nazhir through continuous coaching by the Indonesian Waqf Board (BWI). In the form of (1) meetings in the context of coaching, (2) training activities, and (3) socialization related to the latest regulations regarding the management of waqf objects.
Co-Authors Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Ani Yumarni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bambang Widjojanto Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Diva Larasti Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Harry Prasetio, Harry Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Hidayat Rumatiga Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Maruapey, M. Husein Matin, Muhamad Akbar Maya Indhira Medita Pratiwi Meifta Fitria Kuntary Meifta Fitria Kuntary Mohammad Hanafi Holle Muhamad Asep Saprudin Muhamad Husein Maruapey Muhamad Husein Maruapey Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nugroho Iman Wibisono Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Riki Nova Nugraha - Rizal Syamsul Ma’arif Roby Firlyando Syahputra Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Rusliandy, Rusliandy Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Selfiany Goretty Selfiany Goretty Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Surya Ahmad Maulani Suryani, Danu Syaiful aditya saputra Togar Natigor Siregar Ujang Bahar Vita Septiani Pradipta Wahyudi Chaniago Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yahya Habib Yumarni, Ani Zaini, Mimi Fitriana