Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum Caraka Justitia Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat SASI Journal of Golden Generation Economic Journal of Golden Generation Multidisciplinary Law Studies and Justice Journal Journal of Research and Public Horizons
Endeh Suhartini
Universitas Djuanda
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Tubrukan di Laut Gilalo, Jerymianus; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i11.62451

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal MT D dan MT S III di perairan Gili Selang, Bali, serta tanggung jawab hukum nakhoda dan operator kapal dalam peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.211/4/7/MP-24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan perdata berdasarkan hak ganti rugi, perlindungan administratif melalui sanksi dan kompensasi dari otoritas pelayaran, serta perlindungan internasional yang berlandaskan pada UNCLOS 1982, SOLAS, dan COLREG 1972. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat berlapis: nakhoda bertanggung jawab pidana atas kelalaian navigasi, sedangkan operator dan pemilik kapal memikul tanggung jawab perdata dan administratif atas kegagalan dalam pengawasan keselamatan kapal. Penegakan hukum maritim yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Rico Agistra Bastyan; Endeh Suhartini; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Galang Adi Saputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGs bagi Kesehatan Masyarakat Indhira, Maya; Maya Indhira; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/a9njpp13

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
CERTAINTY OF MEDICAL PRACTICE LICENSES PLATFORM TELEMEDICINE FROM A HEALTH LAW PERSPECTIVE AS A FORM OF COMMUNITY PROTECTION IN INDONESIA Nugroho Iman Wibisono; Endeh Suhartini; Ani Yumarni
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/qpevhb86

Abstract

The development of telemedicine as a form of digital transformation in the healthcare sector has emerged as an alternative solution to the uneven distribution of healthcare workers and medical facilities, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) areas. While telemedicine expands public access to medical services, it also raises legal issues, particularly regarding the legitimacy of medical practice on online platforms. To date, there are no specific regulations governing the ownership of a Practice License (SIP) for telemedicine services. This regulatory gap creates potential legal uncertainty, weakens patient protection, and increases the vulnerability of healthcare workers to civil and criminal prosecution. This study aims to analyze the form of government oversight of telemedicine practices in Indonesia based on the Health Law, emphasizing efforts to prevent potential malpractice and guarantee legal protection for medical personnel as well as the public's constitutional rights to health services through the issuance of a License for Telemedicine Services (SIP). This study uses a normative-sociological juridical approach, which examines law from three dimensions: legal text, legal values, and social reality. The research findings indicate that SIP not only serves as an administrative instrument for legitimizing medical practice, but also as a manifestation of the state's responsibility to ensure professional competence, accountability, and legal protection for medical personnel in online therapeutic interactions with patients. Without adaptive SIP regulations, the state risks failing to fulfill its constitutional mandate to provide fair, equitable, and quality healthcare services. Therefore, SIP regulations compatible with the telemedicine ecosystem are a necessity in the era of increasingly decentralized digital healthcare.
Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Wirausaha Muda di Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago; Endeh Suhartini; Saprudin
Journal of Golden Generation Economic Vol. 2 No. 1 (2026): April 2026 : Journal of Golden Generation Economic
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggeconomic.v2i1.647

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dapat dibangun untuk memperkuat pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pendidikan kewirausahaan, kewirausahaan digital, atau pengembangan usaha mikro dan kecil, sedangkan model kolaborasi multipihak pada level lokal masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha muda, dan akademisi, serta didukung observasi dan data program. Analisis dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berlangsung, tetapi masih terfragmentasi. Teknologi komunikasi telah digunakan secara luas, namun belum tersedia platform terintegrasi yang menghubungkan para aktor. Kapasitas digital masih timpang, budaya organisasi masih dipengaruhi ego sektoral dan kekakuan birokrasi, kepercayaan antarpihak belum kokoh, dan tujuan bersama belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi bersama. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi yang dibangun atas lima dimensi yang saling terkait, yaitu teknologi komunikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas digital berkelanjutan, budaya kolaboratif, kepercayaan yang terlembagakan, dan tujuan bersama yang diformalkan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bogor Selfiany Goretty; Endeh Suhartini; Muhamad Husein Maruapey
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026: Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i2.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.
Implementasi Kebijakan Stunting untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat Meifta Fitria Kuntary; Endeh Suhartini; Rusliandy
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026: Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i2.656

Abstract

Stunting tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang multidimensional dan penurunannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti koordinasi atau layanan, tetapi jarang menempatkan kebijakan stunting sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan menggunakan kerangka George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sejak November 2025 pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan keluarga, dan intervensi berbasis siklus kehidupan. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena pesan kebijakan belum dipahami merata oleh keluarga, sumber daya dan kader terbatas, komitmen pelaksana bervariasi, dan koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kebijakan stunting di wilayah perkotaan bekerja sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi kapasitas birokrasi dan partisipasi keluarga.
Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Berbasis Partisipasi di Kabupaten Bogor Vita Septiani Pradipta; Endeh Suhartini; Muhamad Husein Maruapey
Journal of Research and Public Horizons Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Research and Public Horizons
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jrph.v2i1.574

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan pendapatan retribusi pengelolaan sampah dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya realisasi pendapatan retribusi yang masih berada di bawah target meskipun kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kualitas layanan, namun integrasi teknologi dan keterlibatan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif serta menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan retribusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi unsur Dinas Lingkungan Hidup, UPT pengelolaan sampah, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem berbasis teknologi, kemudahan pembayaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur menjadi strategi utama. Rendahnya pemahaman masyarakat, sistem penagihan manual, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara manajemen pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem retribusi yang efektif dan berkelanjutan.
Indonesian Migrant Workers After Job Creation Law: A Challenging Problem for Protection Welfare Suhartini, Endeh; Zaini, Mimi Fitriana; Widjojanto, Bambang; Yumarni, Ani
BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.78442

Abstract

Job Creation Law has severely impacted the protection of foreign workers with changes to the Company Permit for Placement of Indonesian Migrant Workers (SIP3MI). This research aims to analyze changes to SIP3MI and its impact on the licensing mechanism for Indonesian migrant workers, which is related to the implementation of supervision of migrant workers as a juridical-administrative consequence of SIP3MI issuance. The research methodology used in this paper is a normative legal research method with a statue approach and conceptualization of legal protection, licensing, supervision, labour, and social justice to realize the protection of migrant workers when contracting and completing contracts. This research indicates an urgency for the government to protect migrant workers, seeing the increase in the number of migrant workers and complaints. The SIP3MI regulation, degrades the concept of protecting Indonesian migrant workers. The change in providing SIP3MI information from the relevant Ministry to the authority of the Central Government and being equated with Business Licensing thus changes the mechanism for issuing permits, which could severely impact the implementation of supervision and protection of Indonesian migrant workers. Therefore, the protection of migrant workers is no better than before the publication of the Omnibus Law. Legal certainty is needed to provide protection. Equating SIP3MI with business licensing is quite controversial and has the potential to create legal protection for migrant workers who are increasingly being pushed into a corner.
Co-Authors Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Ani Yumarni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bambang Widjojanto Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Diva Larasti Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Harry Prasetio, Harry Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Hidayat Rumatiga Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Maruapey, M. Husein Matin, Muhamad Akbar Maya Indhira Medita Pratiwi Meifta Fitria Kuntary Meifta Fitria Kuntary Mohammad Hanafi Holle Muhamad Asep Saprudin Muhamad Husein Maruapey Muhamad Husein Maruapey Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nugroho Iman Wibisono Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Riki Nova Nugraha - Rizal Syamsul Ma’arif Roby Firlyando Syahputra Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Rusliandy, Rusliandy Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Selfiany Goretty Selfiany Goretty Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Surya Ahmad Maulani Suryani, Danu Syaiful aditya saputra Togar Natigor Siregar Ujang Bahar Vita Septiani Pradipta Wahyudi Chaniago Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yahya Habib Yumarni, Ani Zaini, Mimi Fitriana