Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Journal of Morality and Legal Culture SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Business, Law, and Education Journal Equity of Law and Governance AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Caraka Justitia Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat SASI
Endeh Suhartini
Djuanda Bogor University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Kurniawan, Angga; Suhartini, Endeh; Sihotang, Sudiman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.
Perlindungan Hukum kepada Anggota Polri sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan Dodi; Suhartini, Endeh; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15251

Abstract

Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala instruktur Korps Brimob dalam melaksanakan latihan jasmani bagi anggota peserta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Polri sebagai peserta diklat yang mengalami latihan fisik berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan. Perlindungan non fisik maliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, 3) sanksi pidana. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:  1) tidak adanya peraturan yang menngatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal, 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat.
Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang dalam Sudut Kepentingan Nasional Hermawan, Danang Prasetyo; Suhartini, Endeh; Nuwarti
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16191

Abstract

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan hukum yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB hanya dianggap sebagai kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti memberantas teroris, oleh karena itu, untuk menindak secara benar sebagai teroris maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan status KKB menjadi kelompok organisasi yang terlarang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbjuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbutan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk memberantas setap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, sehingga aspek hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme. Perbuatan KKB keamanan dan kedaulatan negara, penyelesaian konflik dan keadilan sosial, pengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah, stabilitas politik dan keamanan, pengaruh terhadap warga sipil.
Analisis Yuridis Proses Perawatan Tahanan di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota Berdasarkan Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2005 : Pribadi, Rian; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18477

Abstract

Standar pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota adalah sebuah bidang yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan pemikiran. Ketentuan mengenai Minimum Standar Pelayanan Kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi atau praktik lain yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan menganalisis jaminan kesehatan yang diterima oleh tahanan di Polresta Bogor Kota, serta untuk mengevaluasi model jaminan kesehatan yang diberikan selama masa penahanan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa demi memberikan pelayanan yang optimal, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang berada di ruang tahanan Polres Bogor Kota. Meskipun pelayanan kesehatan bagi tahanan sudah dilaksanakan, realisasi dari pelayanan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jaminan kesehatan yang disediakan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota oleh Urdokes Polres Bogor hanya mencakup pelayanan dasar.
Analisis Penguatan Konsep Rehabilitasi dengan Metode Therapeutic Community (TC) Terhadap Narapidana Narkoba untuk Kepastian Hukum Larasti, Gabriella Diva; Siregar, Togar Natigor; Suhartini, Endeh
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v5i2.2349

Abstract

This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the Therapeutic Community (TC) method as a rehabilitative approach for prisoners convicted of drug abuse at the Bogor Class IIA Correctional Institution. Using a legal-normative approach based on a literature review and legal regulations, it was found that the implementation of the TC method in practice still faces various challenges, including a shortage of professional staff, inadequate supporting facilities, and limited active participation by inmates. These obstacles result in a mismatch between legal norms and institutional practices, which undermines the weak legal certainty needed to fulfill rehabilitation rights. Therefore, policy reformulation, institutional capacity building, and cross-sectoral collaboration are necessary to achieve effective and sustainable rehabilitation in support of the social reintegration of inmates.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN: LEGAL PROTECTION OF CONTRACT WORKERS IN EMPLOYMENT AGREEMENTS BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT Pratama, Aldi Fajar; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi kalangan pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh baik yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sifat privat yang ditandai adanya hubungan kerja sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Kontrak kerja yang terjalin antara karyawan dengan perusahaan tidak bisa dianggap remeh, karena apa yang sudah disepakati pada kontrak tersebut tidak bisa dilanggar dan harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Sesuai Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja dibuat atas dasar, Kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan, Perjanjian, Pekerja Abstract Protection of workers is intended to guarantee their rights. basic rights of workers/laborers and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers and their families while still paying attention to developments in the business world. One form of manifestation of increasing honor and dignity for workers/laborers is the protection of workers'/laborers' rights, both as agreed in the Employment Agreement and as outlined in Company Regulations or Collective Labor Agreements. The private nature characterized by an employment relationship is regulated in Article 50 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which confirms that: "Employment relationships occur because of the existence of a work agreement between the entrepreneur and the worker/laborer. The aim of this research is: To find out and analyze legal protection for workers in employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. To find out and analyze legal sanctions against companies that violate employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Research Method: The research method used is a normative juridical research method, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. Research Results The work contract established between the employee and the company cannot be taken lightly, because what has been agreed upon in the contract cannot be violated and must be carried out by both parties. In accordance with Article 52 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, work contracts are made on the basis of, Agreement between both parties, Ability or skills to carry out legal actions, The existence of the work agreed upon and The work agreed upon does not conflict with public order, morality, and applicable laws and regulations. Keywords: Protection, Agreement, Workers
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Tubrukan di Laut Gilalo, Jerymianus; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i11.62451

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal MT D dan MT S III di perairan Gili Selang, Bali, serta tanggung jawab hukum nakhoda dan operator kapal dalam peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.211/4/7/MP-24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan perdata berdasarkan hak ganti rugi, perlindungan administratif melalui sanksi dan kompensasi dari otoritas pelayaran, serta perlindungan internasional yang berlandaskan pada UNCLOS 1982, SOLAS, dan COLREG 1972. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat berlapis: nakhoda bertanggung jawab pidana atas kelalaian navigasi, sedangkan operator dan pemilik kapal memikul tanggung jawab perdata dan administratif atas kegagalan dalam pengawasan keselamatan kapal. Penegakan hukum maritim yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adi Sujarwo Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Angga Kurniawan Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Husain, Saddam I, M.Dikdik Imantaka, Balvas Iwan Wahyudi Ju naidi Kusumah, Akhmad Hadi Larasti, Gabriella Diva Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Matin, Muhamad Akbar Medita Pratiwi Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nur Fitri Melnia Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Roestamy, Martin Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Saprudin, Muhamad Asep Saputra, Aries Barlian Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman Siregar, Togar Natigor SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Suryani, Danu Syahputra, Roby Firlyando Syaiful aditya saputra Ujang Bahar Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yumarni, Ani