Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.268
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Impresi Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum Caraka Justitia Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci) Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat SASI Journal of Golden Generation Multidisciplinary Journal of Research and Public Horizons
Endeh Suhartini
Djuanda Bogor University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENERAPAN AZAS GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PTUN NO: 68/G/2019/PTUN-BDG Rosadi; Endeh Suhartini; Agus Surachman
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that occurs is that there is a TUN Court decision which states that the authentic and strongest proof of ownership of land rights in the form of a certificate on land is canceled by a weak/underhanded proof of land ownership in the form of a letter of waiver of rights (SPH), the factor is related to BPN/Official The State Administration in issuing its products does not pay attention to AUPB / Good Gavernance then the next problem is the existence of obstacles in executing it by TUN officials and by the certificate owner by taking a silent attitude / not withdrawing the certificate which was canceled by the Court and blocking the land by the interference defendant to controlled by the plaintiff. The method used by the author uses normative legal research methods and data methods that use qualitatively the Bandung State Administrative Court decisions, etc. AUPB for TUN officials is a necessity in order to maintain the cancellation of certificates/decisions, this shows a lack of supervision to BPN TUN officials and lacks firmness in setting sanctions. Keywords : Good governance; Freehold Title; PTUN
Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which is Performed by Illegal Foreign Work Endeh Suhartini; Rahayu Nuraeni; Edy Santoso; Ani Yumarni
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.4328

Abstract

The main purposes of this study are: 1) To find out and analyze the forms of business crimes committed by illegal Foreign Workers related to violations of Immigration laws. 2) To find out and analyze immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit immigration violations. The research method used in this study is a normative juridical study that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing legislation and sociological research as supplementary data to the primary data.The results of this study are: 1) Business crimes committed by illegal foreign workers related to immigration violations, namely the implementation of the Asean Economic Community (AEC) and the introduction of a visa-free policy to encourage and enhance economic growth have an impact on the uncontrolled presence of illegal foreign workers in Indonesia where from the implementation of the AEC and the implementation of the visa-free policy many of the foreign citizens, especially from China who abuse the visa-free policy that should be used for travel but instead used to find work/conduct business activities in Indonesia. 2) Immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit violations of immigration criminal acts can be prosecuted in two ways, namely the prosecution process in a court or pro justitia and administrative or immigration acts
Akibat Hukum Kasus Pencurian Bagi Pekerja Perusahaan untuk Keadilan dan Kepastian Hukum Pratiwi, Lia Indah; Suhartini, Endeh; Gilalo , Jopie
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10855

Abstract

Perusahaan retail pakaian memiliki jaringan distrubusi yang luas dan memiliki ribuan pekerja. Seiring dengan sumber daya yang besar tersebut, potensi terhadap pelanggaran dan tindak pidana pencurian juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan hambatan penyelesaiannya bagi pekerja perusahaan yang melakukan pencurian dan berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris (empirical legal research) dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan penerapan hukum pada kasus pencurian pekerja di perusahaan retail pakaian menggunakan pendekatan hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana.  Pendekatan hukum ketenagakerjaan diatur menggunakan ketentuan dalam BAB XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasal 158 tentang Pencurian dan Pasal 372 Jo Pasal 373 Jo Pasal 374 Jo Pasal 375 Jo Pasal 376 Jo Pasal 377 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penggelapan. Dalam upaya penyelesaian kasus pencurian, ditemukan beberapa hambatan penyelesaian kasus pencurian pekerja perusahaan yaitu keterbatasan keuangan pelaku untuk mengganti biaya kerugian, pelaku yang tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang sedang ditangani perusahaan dan  proses pembuktian yang membutuhkan cukup waktu yang lama karena dalam beberapa kasus pencurian dilakukan oleh beberapa pekerja
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004 Wahyudi, Tony Agus; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978

Abstract

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Namun masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabuhi pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut hingga bebas dari penyitaan. Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, membentuk suatu rangkaian perbuatan yang tidak menyangkut perbuatan berdasarkan nilai-nilai yang berakibat pada kejahatan dan pemidanaan. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan minuman beralkohol terdapat dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004. Disebutkan bahwa  Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia. Peraturan daerah tersebut mencantumkan sanksi hukum kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol  masih rendah, dan menganggap konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang wajar.
Analisis Hukum Sistem Pengamanan Pimpinan oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Raditya, I Ketut Nanda Raditya; Endeh Suhartini; Nyi Mas Gianti B. Erbiana
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13100

Abstract

Namun implementasi sistem pengamanan markas kepolisian selama ini masih dirasa belum maksimal, sehingga dapat membahayakn keselamatan pimpinan jika ada orang yang dengan sengaja ingin melukai, membunuh atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengamanan pimpinan oleh Korps Brimob berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menjadikan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, organisasi, dan sebagainya sebagai objek kajian dengan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, asas, dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pengawalan yang dilakukan terhadap pimpinan dilakukan di beberapa tempat, yaitu: 1) Di kantor, 2) Di kediaman (Rumah Dinas), 3) Dalam perjalanan dinas. Sistem yang dijalankan dalam pengawalan pimpinan dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur, yaitu: 1) polisi umum, 2) brimob, 3) polantas (untuk kelancaran jalan), 4) menggunakan fasilitas prasarana, 5) regulasi.
Model Pemberdayaan Dan Pengembangan Karir Pada Brigade Mobile (Brimob) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karir Anggota Polri Wicaksono, Tunggul; Suhartini, Endeh; Nyi Mas Gianti B. Erbiana
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13163

Abstract

Penempatan anggota, peningkatan kinerja, dan kenaikan kepangkatan kadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi dari setiap anggota brimob, hal dapat menyebabkan tidak sesuainya job yang diberikan dengan kemampuan anggota yang ditempatkan. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Model Pemberdayaan Dan Pengembangan Karir Pada Brigade Mobile (Brimob) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karir Anggota Polri”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap gejala hukum yang muncul dari masyarakat, organisasi atau lembaga. Dengan menggunakan pendekatan norma, peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan dan pengembangan karir pada Brigade Mobile (Brimob) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karir Anggota Polri belum efektif dan belum berdampak pada peningkatan kinerja anggota dan persepsi masyarakat terhadap peran polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hambatannya 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu; 2) Kompetensi anggota yang tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan; 3) Rotasi anggota yang tidak rutin yang dilakukan hanya sesuai kebutuhan kerja, dan 4) Daerah penempatan yang jauh dari asal anggota.
Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Perusahaan Akibat Tidak Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Saputra, Aries Barlian; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13335

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam pelaksanaan PHK Perusahaan mengikuti aturan ketenagakerjan yang berlaku dimana aturan ketenagakerjaan itu diadopsi melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan PKB ini sendiri mempunyai masa berlakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian dengan mengutamakan penelitian pada kajian pustaka, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini juga dilakukan pada kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan PHK di Perusahaan dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan juga untuk menganalisis perlindungan hukum kepada Pekerja untuk pelaksanaan PHK di Perusahaan akibat tidak berlakunya PKB.
Analisis Hukum Peningkatan Kinerja Pelayanan Markas Korps Brimob Polri di Resimen II Pasukan Pelopor Kedunghalang Bogor Sogio; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13429

Abstract

Selama ini pelayanan korps brimob belum begitu signifikan karena memiliki keterbatasan personel, fasilitas berupa kendaraan, dan dukungan finansial yang baik. Keterbatasan tersebut tentunya berdampak pada pelayanan yang akan dilakukan oleh Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang peningkatan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu objek yang perlu diteliti. Dalam penelitian empiris terdapat ciri-ciri khusus yang membedakan dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sedangkan penelitian normatif mengkaji gejala hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukan (1) Pelayanan polri yang berlaku pada Markas Besar juga berlaku pada Korps Brimob yang pelayanannya meliputi: a) Pelayanan angkutan, b) Pengawalan protokoler, c) Penjagaan markas, d) Urusan lain yang berkaitan dalam lingkup Polda. Dengan melakukan pelayanan angkutan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, maka kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dapat meningkatkan kirerja. (2) Upaya peningkatan kinerja pelayanan Markas Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dilakukan melului: a) Peningkatan jumlah personel, b) Restruktur pimpinan, c) Peningkatan unit,  d) Penguatan protokoler, e) Pembinaan tugas bagian pelayanan.
Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Permana, Sidik; Suhartini, Endeh; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446

Abstract

Warga binaan lapas  mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa mendang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji “Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas,  sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Model Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bogor dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan Fallahudin, Nouval Yustiar; Suhartini, Endeh; Husain, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13725

Abstract

Tidak tersedianya sarana ibadah yang memadai bagi narapidana menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak-hak yang semestinya diperoleh narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA Bogor. Pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam beribdah menurut agama dan kepercayaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran model pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya berpedoman pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini di implementasikan dengan menyediakan sarana dan pra sarana ibadah yaitu menjadikan gedung serba guna sebagai sarana ibadah, menyediakan program bimbingan rohani oleh pemuka agama yaitu dengan model Majlis Ta’lim dan Halaqoh yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dan menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan. Adapun hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dinataranya yaitu: Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan. Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Serta terlalu sedikitnya waktu atau jadwal proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Angga Kurniawan Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bambang Widjojanto Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani, Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Larasti, Diva Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Maruapey, M. Husein Matin, Muhamad Akbar Maulani, Surya Ahmad Maya Indhira Medita Pratiwi Meifta Fitria Kuntary Muhamad Husein Maruapey Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Rusliandy, Rusliandy Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin, Muhamad Asep Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Selfiany Goretty Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman Siregar, Togar Natigor SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Suryani, Danu Syahputra, Roby Firlyando Syaiful aditya saputra Ujang Bahar Vita Septiani Pradipta Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yumarni, Ani Zaini, Mimi Fitriana