Claim Missing Document
Check
Articles

The Meaning of ‘Amânah’ and 'Trust' in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Haqqi, Abdurrahman Raden Aji; Mulyadi, Mulyadi; Maryam, Siti
al-'adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v20i1.14517

Abstract

 This article analyzes the realization of the professionalism principle for the nâzhir (waqf organiser) as conceptualized in waqf (endowment) law. One of the nâzhir requirements in the endowment law is the amânah which is interpreted as human responsibility covering the horizontal/insâniyyah and the hereafter (transcendental/ilâhiyyah) dimensions. By using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach, this research finds the fact that endowment (endowments) is the tabarru' (voluntary) contract; the amânah principle as contained in the endowment pledge has a similar meaning to the concept of trust in a general sense. The concept of trust in a general sense and the concept of amânah/trust in Islamic law are both forms of trust from one party to another with the conditions set out in Article 10 of the Endowment Law and the endowment pledge deed
Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principles and Legal Certainty Suhartini, Endeh; Hertiani, Euis; Djuniarsono, R.; Rumatiga, Hidayat; Sabila PM, Nurfajrina
al-'adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i2.23442

Abstract

Based on the latest data, the number of Muslim population in Indonesia is currently recorded at 245,973,915 people. They all need the availability of food and beverages that meet the provisions of sharia, namely halālan thayyibā food and beverages. For this reason, the Government, through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, requires every producer to produce food and beverages that are proven by having a halal certificate. One way to obtain the certificate is through the Halal Self Declare Program. This program is free and is intended only for Micro and Small Business Actors (MSEs). This study aims to discuss the halal certification program for micro and small entrepreneurs as well as the benefits of the program from the perspective of maslahah theory and legal certainty. The results of the study concluded that the Halal certification program can provide benefits to many parties, ranging from entrepreneurs, consumers, and also the Government. For business actors, the benefits obtained are greater than for business actors who do not have the certificate, especially in terms of increasing sales turnover. This is because consumers tend to choose products that are guaranteed halal rather than other products that are not or are not clear about their halalness. With the increase in turnover, the entrepreneur's income will automatically increase and will ultimately have a positive effect on the income of his employees
The Assets Transfer of A Limited Liability Company by A Director That Has Not Been Authorized in The Articles of Association Nur Fitri Melnia; Endeh Suhartini
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v17i2.20631

Abstract

Decision Number 98/Pdt.G/2022/PN.Bgr validates an underhanded sale agreement between GS and JS for LTD SIS assets. Crucially, LTD SIS assets were uncertified at the agreement's time, JS lacked official director approval, and no Ministry of Law and Human Rights sanction existed. This normative legal study employs qualitative data to address these issues. Transferring company assets by a director without proper corporate approvals (articles of association, Ministry decree) constitutes an ultra vires act. JS's actions in Decision 98/Pdt.G/2022/PN.Bgr are deemed ultra vires, harming LTD SIS by selling assets without authorization and receiving payments personally. Based on Article 97 (1) and (2) of the Indonesian Company Law, JS is personally liable, as directors must manage the company with good faith and full responsibility.
Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIb Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Rahmi Aprilia, Erina; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.248

Abstract

Pembebasan bersyarat adalah remisi dari negara yang memungkinkan narapidana bebas lebih awal dari masa hukuman sebenarnya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, beberapa narapidana yang memenuhi syarat belum dibebaskan karena adanya faktor penghambat. Keseimpulannya, meskipun pembebasan bersyarat merupakan hak yang harus dipenuhi, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Upaya perbaikan sistem administrasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pemberian hak ini.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Bastyan, Rico Agistra; Suhartini , Endeh; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa; Saputra, Galang Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Kurniawan, Angga; Suhartini, Endeh; Sihotang, Sudiman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.
Perlindungan Hukum kepada Anggota Polri sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan Dodi; Suhartini, Endeh; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15251

Abstract

Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala instruktur Korps Brimob dalam melaksanakan latihan jasmani bagi anggota peserta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Polri sebagai peserta diklat yang mengalami latihan fisik berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan. Perlindungan non fisik maliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, 3) sanksi pidana. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:  1) tidak adanya peraturan yang menngatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal, 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat.
Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang dalam Sudut Kepentingan Nasional Hermawan, Danang Prasetyo; Suhartini, Endeh; Nuwarti
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16191

Abstract

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan hukum yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB hanya dianggap sebagai kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti memberantas teroris, oleh karena itu, untuk menindak secara benar sebagai teroris maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan status KKB menjadi kelompok organisasi yang terlarang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbjuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbutan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk memberantas setap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, sehingga aspek hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme. Perbuatan KKB keamanan dan kedaulatan negara, penyelesaian konflik dan keadilan sosial, pengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah, stabilitas politik dan keamanan, pengaruh terhadap warga sipil.
Analisis Yuridis Proses Perawatan Tahanan di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota Berdasarkan Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2005 : Pribadi, Rian; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18477

Abstract

Standar pelayanan kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota adalah sebuah bidang yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan pemikiran. Ketentuan mengenai Minimum Standar Pelayanan Kesehatan di Urdokkes Polresta Bogor Kota tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi atau praktik lain yang mungkin muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkaji, dan menganalisis jaminan kesehatan yang diterima oleh tahanan di Polresta Bogor Kota, serta untuk mengevaluasi model jaminan kesehatan yang diberikan selama masa penahanan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa demi memberikan pelayanan yang optimal, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang berada di ruang tahanan Polres Bogor Kota. Meskipun pelayanan kesehatan bagi tahanan sudah dilaksanakan, realisasi dari pelayanan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jaminan kesehatan yang disediakan bagi tahanan di Polresta Bogor Kota oleh Urdokes Polres Bogor hanya mencakup pelayanan dasar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN: LEGAL PROTECTION OF CONTRACT WORKERS IN EMPLOYMENT AGREEMENTS BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT Pratama, Aldi Fajar; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi kalangan pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh baik yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sifat privat yang ditandai adanya hubungan kerja sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Kontrak kerja yang terjalin antara karyawan dengan perusahaan tidak bisa dianggap remeh, karena apa yang sudah disepakati pada kontrak tersebut tidak bisa dilanggar dan harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Sesuai Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja dibuat atas dasar, Kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan, Perjanjian, Pekerja Abstract Protection of workers is intended to guarantee their rights. basic rights of workers/laborers and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers/laborers and their families while still paying attention to developments in the business world. One form of manifestation of increasing honor and dignity for workers/laborers is the protection of workers'/laborers' rights, both as agreed in the Employment Agreement and as outlined in Company Regulations or Collective Labor Agreements. The private nature characterized by an employment relationship is regulated in Article 50 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which confirms that: "Employment relationships occur because of the existence of a work agreement between the entrepreneur and the worker/laborer. The aim of this research is: To find out and analyze legal protection for workers in employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. To find out and analyze legal sanctions against companies that violate employment agreements based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Research Method: The research method used is a normative juridical research method, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. Research Results The work contract established between the employee and the company cannot be taken lightly, because what has been agreed upon in the contract cannot be violated and must be carried out by both parties. In accordance with Article 52 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, work contracts are made on the basis of, Agreement between both parties, Ability or skills to carry out legal actions, The existence of the work agreed upon and The work agreed upon does not conflict with public order, morality, and applicable laws and regulations. Keywords: Protection, Agreement, Workers
Co-Authors Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Ani Yumarni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bambang Widjojanto Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Diva Larasti Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Harry Prasetio, Harry Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Hidayat Rumatiga Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Maruapey, M. Husein Matin, Muhamad Akbar Maya Indhira Medita Pratiwi Meifta Fitria Kuntary Meifta Fitria Kuntary Mohammad Hanafi Holle Muhamad Asep Saprudin Muhamad Husein Maruapey Muhamad Husein Maruapey Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nugroho Iman Wibisono Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Riki Nova Nugraha - Rizal Syamsul Ma’arif Roby Firlyando Syahputra Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Rusliandy, Rusliandy Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Selfiany Goretty Selfiany Goretty Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Surya Ahmad Maulani Suryani, Danu Syaiful aditya saputra Togar Natigor Siregar Ujang Bahar Vita Septiani Pradipta Wahyudi Chaniago Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yahya Habib Yumarni, Ani Zaini, Mimi Fitriana