Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Journal of Morality and Legal Culture SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Business, Law, and Education Journal Equity of Law and Governance AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Caraka Justitia Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat SASI
Endeh Suhartini
Djuanda Bogor University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Permana, Sidik; Suhartini, Endeh; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446

Abstract

Warga binaan lapas  mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa mendang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji “Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas,  sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Model Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bogor dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan Fallahudin, Nouval Yustiar; Suhartini, Endeh; Husain, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13725

Abstract

Tidak tersedianya sarana ibadah yang memadai bagi narapidana menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak-hak yang semestinya diperoleh narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA Bogor. Pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam beribdah menurut agama dan kepercayaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran model pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya berpedoman pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini di implementasikan dengan menyediakan sarana dan pra sarana ibadah yaitu menjadikan gedung serba guna sebagai sarana ibadah, menyediakan program bimbingan rohani oleh pemuka agama yaitu dengan model Majlis Ta’lim dan Halaqoh yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu dan menyelenggarakan kegiatan hari besar keagamaan. Adapun hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dinataranya yaitu: Terdapat pembatasan yang diterapkan atas beberapa pertimbangan, seperti keamanan. Keterbatasan tempat ibadah dan kuantitas sumber daya di Lapas mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Serta terlalu sedikitnya waktu atau jadwal proses pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.
Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor Fajrian, Algi Muhammad; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13843

Abstract

Selama ini kegiatan rehabilitasi tidak begitu diperhatikan padahal rehabilitasi merupakan kegiatan yang dapat membangun kesadaran, membentuk karakter dan memulihkan kesadaran positif bagi para pengguna. penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Analisis Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim di Wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsif analisis yaitu data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukan Rehabilitasi yang dilakukan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi tindak lanjut. Implementasi rehabilitasi merujuka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran No. 211/2018/Bareskrim. Hambatan yang ditemui dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Bogor yaitu Kesadaran keluarga yang kurang dalam rehabilitasi, Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pengobatan terhadap anak atau hubungan nasab lain dalam pemulihan mental sebagai penyalahguna dan pecandu narkoba. Jika keluarga mendukung maka akan ada tindakan medis maupun non medis yang aka dilakukan untuk memulihkan pola pikir atau pandangan hidup yang normal. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, Sarana seperti tempat tinggal fasilitas yang disediakan, pengobatan medis, terapi, serta konseling perlu memadai untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi. Regulasi yang harus mendukung, Regulasi perlu mendukung pelaksanaan rehabilitasi baik dari kontennya maupun dari implementasinya.
Model Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk Keadilan dan Kepastian Hukum Alfarizi, Rinaldi Muhammad; Suhartini, Endeh; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15259

Abstract

Pemberian remisi seharusnya dapat berfungsi sebagai dorongan bagi warga binaan untuk mengisi waktu menjelang kebebasan dengan menghasilkan karya dan kontribusi yang bermanfaat. Namun, pada kenyataannya, remisi yang diberikan oleh negara sering kali tidak memberikan efek jera bagi mantan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui model kebijakan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas iia bogor untuk keadilan dan kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yang melihat hukum sebagai fenomena masyarakat, institusi sosial, atau pola perilaku. Pendekatan yuridis empiris dianggap cocok untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini karena aspek-aspek yang diamati berhubungan langsung dengan isu-isu aktual yang dihadapi saat ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan indikator 1) dasar hukum, 2) kriteria pemberian pemisi, 3) proses pemberian remisi, 4) implementasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor, 5) tantangan dan peningkatan. Lapas Kelas IIA Bogor berupaya keras untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pemberian remisi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi proses. Program pembinaan, dukungan psikologis, serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa remisi tidak hanya sebagai penghargaan tetapi juga sebagai alat untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara efektif.
PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Suhartini, Endeh; Roestamy, Martin; Mulyadi; Maryam, SIti
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.243 KB) | DOI: 10.30997/qh.v8i2.4958

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.Berdasarkan hasil dilapangan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Paledang Bogor , Polres Bogor Kota dan Polres Cibinong yang memiliki tahanan dan wargabinaan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahanan dan wargabinaan pemasyarakatan salah diantaranya mendapatkan hak dan kewajiban melaksanakan kaidah sesuai agama yang dianutnya. Tahanan mendapat makanan yang layak, pelayanan kesehatan, keagamaan, olahraga, dan hal bermanfaat lainnya.
ANALISIS HUKUM MENGENAI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Nanak , Nanak Sukron; Endeh Suhartini; Abraham Yazdi Martin; Asep Thobibudin Qolyubi
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i2.10490

Abstract

This study aims to learn about and analyze legal studies on rural and urban land governance and building tax in the context of development and well-being of rural communities and to know the role of information technology in the management of rural and urban areas of the United Nations in order to improve community obedience and discipline of the tax system. The method used is to make the field of legal science the foundation of its mother science, so the research used is normative legal research. The results showed that the Rural and Urban Property and Construction Tax (PBB-P2) should be collected on the basis of laws and regulations from the top to the implementing regulations, namely village regulations and information technology optimization, as it plays an important role in the management of the Rural and Urban Property and Real Estate Tax (PBB-P2). In terms of increased public obedience, information technology can be used to facilitate and speed up the tax payment process. For this reason, it is important to guide UN-P2 governance to village governments on the basis of fair and transparent legal principles, in order to foster the development and well-being of rural communities.
THE INFLUENCE OF HALAL CERTIFICATION ON THE FOOD INDUSTRY SECTOR FOR INDONESIA'S PROGRESS IN THE 2020 STATE OF THE GLOBAL ECONOMY (SGIE) REPORT Euis Hertiani; Endeh Suhartini; R.Djuniarsono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3050

Abstract

Potensi sumber daya alam indonesia sangat melimpah dan sumber daya terbesar salah satunya pada sektor komoditi pangan. Dalam kehidupan sehari–hari, pangan merupakan salah satu sumber bahan pokok yang dijadikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi . Saat ini industri pangan semakin meningkat, dan pertumbuhan pada sektor ekonomi semakin pesat, perkembangan dalam sektor perdagangan dan industri pangan halal menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan terhadap pendapatan devisa negara. Dalam industri pangan halal indonesia menempati posisi ke-2 tingkat dunia yaitu pada laporan tahunan state of the global islamic global economy (SGIE) report 2022 . industri halal telah menjadi isu hangat dunia, dan eksistensinya diberbagai negara seperti Amerika serikat, china, jepang,dalam hal ini industri pangan halal bukan hanya eksis di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, tetapi dibeberapa negara maju sudah berkembang pesat. Sektor pangan halal menjadi suatu hal yang penting bagi kemajuan indonesia dalam sektor ekonomi islam dunia, salah satunya dalam global industri halal pada tingkat internasional,produk yang memiliki logo halal akan menjadi lebih mudah untuk memasuki akses pasar dan bukan hanya itu label halal dalam produk sebagai bagian dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim diseluruh dunia. Sistem perdagangan dalam global industri telah memasuki era wajibnya label halal dalam industri dan pangan halal. Saat ini, indonesia menjadi salah satu inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council: WHFC). Dan beberapa organisasi dunia mendukung mengenai inisasi kebijakanan produk halal salah satunya World Trade Organization (WTO), World General Guidelines Organization (WHO), dan Food And Agriculture Organization (FAO). Perdagangan Internasional juga telah mengenal kebijakan halal dalam Codex Alimentarius Commisions General Guidelines For us of the term halal.
Kajian Putusan No. 54/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST Tentang Merger Perusahaan dan Akibat Hukum Bagi Pekerja Rahmah, Alya Baetu; Suhartini, Endeh; Djuniarsono, R.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 9 (2024): April
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10969820

Abstract

Examining judgment No. 54/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST, which addresses business mergers and their legal ramifications for employees, is the goal of this study. The normative legal research approach, which is employed for this study, is conducted by examining relevant literature, statutory rules, and court decisions. The study's findings demonstrate that the ruling upholds the rights of the affected employees and clarifies the legislation that is applicable in the event of business mergers. This ruling might serve as a guide for businesses and employees to comprehend the legal obligations and safeguards that need to be in place during the merger procedure. In addition, this ruling offers guidelines for workers impacted by corporate mergers in terms of dispute resolution proceduresThis study advances knowledge of the legal ramifications of business mergers and labor laws. The findings of this study can serve as recommendations for businesses, employees, and attorneys. This study may be used to circumstances involving corporate mergers while upholding the rights of employees.
IMPLEMENTASI KETENTUAN RAHASIA BANK DENGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH Munandar, Andra Septia; Suhartini, Endeh; Bahar, Ujang
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4409

Abstract

Implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan merupakan kegiatan operasional perbankan yang harus diterapkan pada setiap bank agar terciptanya kepercayaan antara pihak perbankan dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Perbankan dalam Menentukan Rahasia Bank dengan menjaga Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data primer catatan lapangan yang berada pada tempat penelitian di Bank Mega Syariah Kota Bogor, daftar riwayat kasus yang pernah dianalisis dalam penelitian yaitu contoh kasus salah satu Kantor Cabang Bank Mega Syariah yang telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015, dan mewawancara pimpinan cabang Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses transaksi perbankan dengan melakukan kegiatan mendokumentasi kegiatan suatu transaksi yang disimpan ke dalam arsip nasabah. Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), pemantauan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR), dan mengelola pengaduan mengenai perilaku yang melanggar hukum sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Bank Mega Syariah Kota Bogor.
KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TONDANO NOMOR:98/Pdt.P/2021/PN.TNN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA Luthfiani, Siti Hanifah; Suhartini, Endeh; Mulyadi, Mulyadi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3953

Abstract

Administrasi kependudukan di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki laki dan perempuan, namun pada kenyataannya banyak fenomena di masyarakat mengenai isu jenis kelamin dan gender, baik berupa kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin ataupun isu perbedaan gender. Fenomena tersebut berusaha diakomodir oleh system hukum di Indonesia dengan perubahan status jenis kelamin baik dari lak-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam keputusan mengenai perubahan jenis kelamin dan bagaimana akibat hukum dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat dekskriptif nalitik dengan membandingkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam putusan nya yaitu kejelasan status jenis kelamin pemohon, jenis gugatan yang diajukan, kewenangan pengadilan dalam mengadili, mempertimbangkan pentingnya perubahan jenis kelamin demi kepastian hukum pemohon dan mempertimbangkann keterangan saksi dan ahli. Akibat hukum dari putusan tersebut berupa berubahnya data kependudukan pemohon sehingga mengakibatkan berubahnya hak dan kewajiban pemohon dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adi Sujarwo Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Angga Kurniawan Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Husain, Saddam I, M.Dikdik Imantaka, Balvas Iwan Wahyudi Ju naidi Kusumah, Akhmad Hadi Larasti, Gabriella Diva Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Matin, Muhamad Akbar Medita Pratiwi Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nur Fitri Melnia Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Roestamy, Martin Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Saprudin, Muhamad Asep Saputra, Aries Barlian Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman Siregar, Togar Natigor SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Suryani, Danu Syahputra, Roby Firlyando Syaiful aditya saputra Ujang Bahar Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yumarni, Ani