Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Utilization of gonad sea urchin for cookies product as a potential local resources in preventing stuting in Linsowu Village North Buton Regency Rosdarni, Rosdarni; Muslimin, La Ode; Kartini, Sapril; Muslimin, Yuliana; Siharis, Fatma Sari; Kusumawati, Ita Rahmania
Indonesian Journal of Community Services Cel Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Community Services Cel
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70110/ijcsc.v3i1.58

Abstract

Stunting is a child's growth and development disorder caused by a lack of nutritional intake, infection, or inadequate stimulation. The impact of stunting includes decreased intelligence, vulnerability to disease, hampered economic growth and work productivity, and exacerbated inequality. The aim of this service is to provide information, knowledge, and education about the processing of sea urchins into cookies as a local resource with the potential to prevent stunting. This community service aims to educate through outreach and counseling using a food diversification approach for participants. The service was carried out in one of the houses of Linsowu Village residents, involving 47 participants in the socialization session and 27 participants in the counseling session. The target children, who were given cookies, included 11 children suffering from stunting. The PKM activities were conducted over 2 days, starting with the socialization stage on the first day and counseling on the following day, which focused on live demonstration activities related to the procedures for making sea urchin gonad-based cookies. The result of this activity is a cookie product made from sea urchin gonads, ready to be consumed by children suffering from stunting, made from Soroaki and Taeo gonads. Based on taste and preferences, cookies with a mixture of pineapple jam and Soroaki gonads were the most popular with both participants and stunted children.
Manfaat Program Inklusi di Sekolah Terhadap Keterampilan Sosial Siswa Dengan Disabilitas di SLBN Jombang Sa’adah, Iswatus; Kusumawati, Ita Rahmania; Dzikrullah H. Noho, Muhammad
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat program inklusi bagi siswa penyandang disabilitas di SLB Negeri Jombang. Program inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, sehingga penting untuk memahami kontribusinya terhadap perkembangan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana subjek penelitian terdiri dari siswa kelas 1 hingga 6 di SLB Negeri Jombang yang dipilih secara purposive karena terlibat langsung dalam program inklusi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inklusi berkontribusi pada perkembangan siswa penyandang disabilitas dengan menanamkan nilai-nilai karakter, seperti pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan, tanggung jawab, rasa percaya diri, serta keterampilan sosial yang baik. Kesimpulannya, program inklusi di SLB Negeri Jombang efektif dalam merangsang perkembangan karakter siswa penyandang disabilitas. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan program pendidikan inklusi yang lebih baik dan menekankan pentingnya dukungan dari pihak sekolah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa penyandang disabilitas.  
Pesantren sebagai Lembaga Substitusi Nafkah bagi Santri Broken Home: Analisis Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam Ahmad Wafiyul Ahdi; Ita Rahmania Kusumawati
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/wwzf2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian nafkah terhadap santri yang berasal dari keluarga broken home di Pondok Pesantren Al-Bisri Mambaul Ma’arif. Fenomena santri broken home memunculkan pergeseran tanggung jawab nafkah yang semula menjadi kewajiban orang tua, namun dalam praktiknya turut dipikul oleh pihak pesantren dan lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta prinsip maslahah mursalah dan ta‘āwun (tolong-menolong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berperan sebagai lembaga substitusi nafkah dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pembinaan spiritual. Praktik ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dan perlindungan anak dalam hukum Islam, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga atau wali santri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan internal pesantren terkait sistem pemberian nafkah bagi santri dari keluarga broken home. Kata Kunci: Nafkah, Santri Broken Home, Pesantren.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA DIWEK TINJAUAN PSIKOLOGI ISLAM ZAKIAH DARADJAT Masyhudi, Ayatulloh; Ita Rahmania Kusumawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64147

Abstract

Abstrak Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal untuk kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini meneliti penerapan aturan tersebut di KUA Kecamatan Diwek dengan pendekatan Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat, yang menekankan pentingnya kematangan mental, emosional, dan spiritual sebelum memutuskan untuk kawin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara kepada kepala, penghulu, penyuluh agama KUA Diwek, serta studi dokumen untuk melihat upaya mencegah perkawinan dini, mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan, serta tingkat kesiapan psikologis calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif KUA Diwek sudah menerapkan aturan usia 19 tahun secara ketat, tetapi perkawinan dini masih terjadi melalui dispensasi karena faktor-faktor sosial seperti kekhawatiran orang tua, pergaulan remaja, dan tekanan budaya. Upaya edukasi seperti BRUS, BRUN, sosialisasi, serta bimbingan perkawinan terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik, namun keberhasilan penuh membutuhkan penguatan pendidikan psikologis dan agama. Disarankan agar terjadi kolaborasi antar lembaga serta pembinaan mental dan spiritual remaja lebih intensif agar praktik perkawinan dini bisa ditekan secara berkelanjutan. Kata Kunci: Perkawinan Dini; UU No. 16 Tahun 2019; Psikologi Islam; Zakiah Daradjat.   AbstractEarly marriage remains a social issue in Indonesia despite the government’s decision to raise the minimum age for marriage through Law Number 16 of 2019. This study examines the implementation of this regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Diwek District using an Islamic Psychology approach based on the thoughts of Zakiah Daradjat, which emphasize the importance of mental, emotional, and spiritual maturity before entering marriage. This research employs a qualitative method through interviews with the head of the office, marriage registrars, and religious counselors at KUA Diwek, as well as document analysis to observe efforts to prevent early marriage, the mechanisms for applying for marriage dispensation, and the psychological readiness of prospective brides and grooms. The findings indicate that, administratively, KUA Diwek has enforced the minimum age requirement of 19 strictly, yet early marriages still occur through dispensations due to social factors such as parental concerns, adolescent social interactions, and cultural pressures. Educational efforts such as BRUS, BRUN, community outreach, and premarital counseling have contributed to increasing public awareness of the importance of mental and spiritual readiness in marriage. The study concludes that the effectiveness of Law Number 16 of 2019 has improved, but full success requires strengthened psychological and religious education. It is recommended that inter-agency collaboration and more intensive mental and spiritual development for adolescents be enhanced to sustainably reduce early marriage practices. Keywords: Early Marriage; Law No. 16 of 2019; Islamic Psychology; Zakiah Daradjat.
Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education Hidayaturrahman, Mohammad; Sudarman, Sudarman; Husamah, Husamah; Kusumawati, Ita Rahmania
AT-TA'LIM Vol 28, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/jt.v28i1.658

Abstract

This article analyzes the integration model between science and religion in Malaysian and Indonesian Higher Education. So far, the dichotomy of science and religion is considered to be one of the causes for the exit of the Islamic world from the Western world. In this century, educational institutions in the Islamic world began to re-select the integration pattern of science. This study uses qualitative methods, by collecting data through observation, visiting two higher education institutions studied, and conducting in-depth interviews with relevant parties, namely the International Islamic University Malaysia (IIUM) in Malaysia and Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) in Indonesia. Data collection is also done by searching documents and referral sources in various data sources available online. From the research conducted, it was found that, integration carried out by Islamic universities in Malaysia and Indonesia was to open faculties and study programs without any religious or public claims. Everything is the same, and there are no restrictions on the rules for students based on religion to enter into it. So, education is inclusive, it can be for anyone. This model succeeded in advancing Islamic educational institutions.
Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi pela gandong (studi kasus di desa ohilahin kabupaten buru maluku): Studi kasus larangan menikah pada marga nurlatun dan lesnusa Yuni Arti Nurlatun; Ita Rahmania Kusumawati
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss3pp443--447

Abstract

This study was motivated by the prohibition of marriage in the Pela Gandong tradition between the Nurlatun and Lesnusa clans in Ohilahin Village, Buru Regency, Maluku. This tradition is based on an oath of brotherhood inherited from ancestors and is considered sacred, so that violations of it are believed to bring disaster. This study aims to understand the causes of the prohibition, the implementation of customary law against violators, and examine the views of Islamic law on the prohibition. The study used a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that: (1) the prohibition of marriage is based on an oath of peace due to the history of conflict between clans; (2) violations of the Pela Gandong tradition are resolved through customary deliberation and the imposition of social sanctions; and (3) Islamic law in principle does not prohibit inter-clan marriage if there is no mahram relationship, but espects local cultural values that are in line with the principles of brotherhood and social harmony