p-Index From 2021 - 2026
7.536
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INFORMASI JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat YUSTISI TAHKIM Al-Ta'lim Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan AL-ADABIYA: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Masyarakat Berdaya dan Inovasi Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) ARTISTIC : International Journal of Creation and Innovation Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Bulletin of Community Engagement El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Familia: Jurnal Hukum Keluarga FENOMENA: Jurnal Penelitian Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Indonesian Journal of Community Services Cel Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Mauriduna: Journal of Islamic Studies INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) DIMAS-UNDAR Real Coster: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Claim Missing Document
Check
Articles

Utilization of gonad sea urchin for cookies product as a potential local resources in preventing stuting in Linsowu Village North Buton Regency Rosdarni, Rosdarni; Muslimin, La Ode; Kartini, Sapril; Muslimin, Yuliana; Siharis, Fatma Sari; Kusumawati, Ita Rahmania
Indonesian Journal of Community Services Cel Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Community Services Cel
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70110/ijcsc.v3i1.58

Abstract

Stunting is a child's growth and development disorder caused by a lack of nutritional intake, infection, or inadequate stimulation. The impact of stunting includes decreased intelligence, vulnerability to disease, hampered economic growth and work productivity, and exacerbated inequality. The aim of this service is to provide information, knowledge, and education about the processing of sea urchins into cookies as a local resource with the potential to prevent stunting. This community service aims to educate through outreach and counseling using a food diversification approach for participants. The service was carried out in one of the houses of Linsowu Village residents, involving 47 participants in the socialization session and 27 participants in the counseling session. The target children, who were given cookies, included 11 children suffering from stunting. The PKM activities were conducted over 2 days, starting with the socialization stage on the first day and counseling on the following day, which focused on live demonstration activities related to the procedures for making sea urchin gonad-based cookies. The result of this activity is a cookie product made from sea urchin gonads, ready to be consumed by children suffering from stunting, made from Soroaki and Taeo gonads. Based on taste and preferences, cookies with a mixture of pineapple jam and Soroaki gonads were the most popular with both participants and stunted children.
OPTIMALISASI LITERASI INVESTASI SYARIAH UNTUK GENERASI MUDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ZAINUL HASAN PROBOLINGGO SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN EKONOMI UMAT Haryanti, Peni; Nisful Laili, Choirun; Azizah, Ninik; Rodliyah, Iesyah; Zuhriyah, Mukminatus; Eka Pramitasari, Retno; Rahmania Kususmawati, Ita
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 11 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i11.4079-4083

Abstract

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia (9,1%) menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam membangun ekonomi umat berbasis syariah, namun masih terkendala pengetahuan yang terbatas tentang investasi syariah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi investasi syariah mahasiswa Universitas Zainul Hasan Probolinggo melalui edukasi, pelatihan praktis, dan pembentukan komunitas investor syariah. Metode pelaksanaan meliputi tahap assessment, workshop pelatihan, dan evaluasi dengan melibatkan 56 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil: Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan literasi investasi syariah dari 25% menjadi 82% (peningkatan 57%), serta minat berinvestasi syariah dari 28% menjadi 95% (peningkatan 67%). Kesimpulan: Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan minat mahasiswa terhadap investasi syariah serta mendorong terbentuknya komunitas investor muda syariah untuk keberlanjutan program.
Pesantren sebagai Lembaga Substitusi Nafkah bagi Santri Broken Home: Analisis Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam Ahmad Wafiyul Ahdi; Ita Rahmania Kusumawati
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/wwzf2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian nafkah terhadap santri yang berasal dari keluarga broken home di Pondok Pesantren Al-Bisri Mambaul Ma’arif. Fenomena santri broken home memunculkan pergeseran tanggung jawab nafkah yang semula menjadi kewajiban orang tua, namun dalam praktiknya turut dipikul oleh pihak pesantren dan lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta prinsip maslahah mursalah dan ta‘āwun (tolong-menolong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berperan sebagai lembaga substitusi nafkah dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pembinaan spiritual. Praktik ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dan perlindungan anak dalam hukum Islam, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga atau wali santri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan internal pesantren terkait sistem pemberian nafkah bagi santri dari keluarga broken home. Kata Kunci: Nafkah, Santri Broken Home, Pesantren.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA DIWEK TINJAUAN PSIKOLOGI ISLAM ZAKIAH DARADJAT Masyhudi, Ayatulloh; Ita Rahmania Kusumawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64147

Abstract

Abstrak Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal untuk kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini meneliti penerapan aturan tersebut di KUA Kecamatan Diwek dengan pendekatan Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat, yang menekankan pentingnya kematangan mental, emosional, dan spiritual sebelum memutuskan untuk kawin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara kepada kepala, penghulu, penyuluh agama KUA Diwek, serta studi dokumen untuk melihat upaya mencegah perkawinan dini, mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan, serta tingkat kesiapan psikologis calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif KUA Diwek sudah menerapkan aturan usia 19 tahun secara ketat, tetapi perkawinan dini masih terjadi melalui dispensasi karena faktor-faktor sosial seperti kekhawatiran orang tua, pergaulan remaja, dan tekanan budaya. Upaya edukasi seperti BRUS, BRUN, sosialisasi, serta bimbingan perkawinan terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik, namun keberhasilan penuh membutuhkan penguatan pendidikan psikologis dan agama. Disarankan agar terjadi kolaborasi antar lembaga serta pembinaan mental dan spiritual remaja lebih intensif agar praktik perkawinan dini bisa ditekan secara berkelanjutan. Kata Kunci: Perkawinan Dini; UU No. 16 Tahun 2019; Psikologi Islam; Zakiah Daradjat.   AbstractEarly marriage remains a social issue in Indonesia despite the government’s decision to raise the minimum age for marriage through Law Number 16 of 2019. This study examines the implementation of this regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Diwek District using an Islamic Psychology approach based on the thoughts of Zakiah Daradjat, which emphasize the importance of mental, emotional, and spiritual maturity before entering marriage. This research employs a qualitative method through interviews with the head of the office, marriage registrars, and religious counselors at KUA Diwek, as well as document analysis to observe efforts to prevent early marriage, the mechanisms for applying for marriage dispensation, and the psychological readiness of prospective brides and grooms. The findings indicate that, administratively, KUA Diwek has enforced the minimum age requirement of 19 strictly, yet early marriages still occur through dispensations due to social factors such as parental concerns, adolescent social interactions, and cultural pressures. Educational efforts such as BRUS, BRUN, community outreach, and premarital counseling have contributed to increasing public awareness of the importance of mental and spiritual readiness in marriage. The study concludes that the effectiveness of Law Number 16 of 2019 has improved, but full success requires strengthened psychological and religious education. It is recommended that inter-agency collaboration and more intensive mental and spiritual development for adolescents be enhanced to sustainably reduce early marriage practices. Keywords: Early Marriage; Law No. 16 of 2019; Islamic Psychology; Zakiah Daradjat.
The Relevance of the Standard of Maintenance in the Classical Book of Turats Syafi'iyyah and the Local Wisdom of the Javanese People to Family Harmony Jufri Aldhi Wijaya; Ita Rahmania Kusumawati
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i9.1731

Abstract

Marriage is a way chosen by Allah as a way for humans to carry on life. Maintaining the permanence of a marriage with harmony, love, and affection is not easy. Because in marriage some rights and obligations must be fulfilled between husband and wife. The type of research used by the author in this journal is field research. Meanwhile, the approach used in this study is qualitative. This research is descriptive. The results of this study show that according to the opinion of the people of Bancong Village, Wonoasri District, Madiun Regency, the standardization of the provision of wife support is the size or size of the maintenance that the husband gives to his wife every month and the amount cannot be determined every month because it depends on the income earned by the husband in that month and the one who regulates the needs of the family is the wife while the husband must earn a living to be sufficient family needs. Meanwhile, a harmonious household is the giving of a husband's affection as a whole to the whole family and there is a balance between the rights and obligations of the married couple so that the family is always in a peaceful and peaceful state without any gap between each other. Meanwhile, regarding the relevance of the standardization of alimony, according to the people of Bancong Village, Wonoasri District, Madiun Regency, it cannot be influenced because the local community is not so concerned about the standardization rules or the size of alimony, the important thing is that the alimony can meet the needs of the family.
ANALISIS MAQASID SYARIAH AL-SYATHIBI TENTANG KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MISAN Ita Rahmania Kusumawati; Fahrurrozi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2026): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/p2texd96

Abstract

This study examines the practice of daughters' inheritance in the customary misan (endogamous) marriage in the Ssasak Tribe's aristocratic community using the perspective of the maqasid sharia of Imam al-Syathibi. The main focus of this study is to analyze the legality of customary misan marriage and its implications for daughters' inheritance rights, particularly restrictions on access to the family's principal assets. This study uses a qualitative approach with a literature study combined with a conceptual normative analysis of customary law, Islamic inheritance law, and the concept of maqasid sharia in the book al-Muwafaqat. The results show that customary misan marriage does not conflict with Islamic law because it is not included in the category of prohibited marriages. The practice of limiting the inheritance rights of noble daughters is understood as a customary mechanism to maintain the honor, lineage, and family assets so that they remain within one kinship line. From the perspective of maqasid sharia, this practice can be categorized as an effort to maintain the public interest which is included in the dharuriyyat needs, even though it has individual consequences. Thus, the inheritance system in customary marriages can be accepted as long as it does not violate the principles of Islamic law and remains oriented towards the welfare of the community
Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi pela gandong (studi kasus di desa ohilahin kabupaten buru maluku): Studi kasus larangan menikah pada marga nurlatun dan lesnusa Yuni Arti Nurlatun; Ita Rahmania Kusumawati
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss3pp443--447

Abstract

This study was motivated by the prohibition of marriage in the Pela Gandong tradition between the Nurlatun and Lesnusa clans in Ohilahin Village, Buru Regency, Maluku. This tradition is based on an oath of brotherhood inherited from ancestors and is considered sacred, so that violations of it are believed to bring disaster. This study aims to understand the causes of the prohibition, the implementation of customary law against violators, and examine the views of Islamic law on the prohibition. The study used a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that: (1) the prohibition of marriage is based on an oath of peace due to the history of conflict between clans; (2) violations of the Pela Gandong tradition are resolved through customary deliberation and the imposition of social sanctions; and (3) Islamic law in principle does not prohibit inter-clan marriage if there is no mahram relationship, but espects local cultural values that are in line with the principles of brotherhood and social harmony
THE TRADITION OF WOMEN PROPOSING TO MEN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CULTURE IN THE COMMUNITIES OF LAMONGAN AND TRENGGALEK Muhammad Ma’ruf Burhanudin; Ita Rahmania Kusumawati
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 10 (2025): AUGUST
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proposal is a process conducted prior to marriage with the aim of establishing a matchmaking relationship between a man and a woman. In Payaman Village, Solokuro Subdistrict, Lamongan Regency, and Gandusari Village, Gandusari Subdistrict, Trenggalek Regency, there is a unique tradition where women propose to men. This tradition is rooted in customs passed down by religious and community leaders from generation to generation. This study aims to understand the implementation of this tradition, along with the perspectives of Islamic law and local wisdom related to the practice. The research method used is qualitative, with interviews conducted with religious and community figures involved in the practice. Theoretical and discussion sections must examine the religious arguments demonstrating that this tradition does not violate Islamic law. This tradition has an impact on strengthening women's roles, balancing power, improving communication, enhancing marriage quality, and enabling social adjustment. The results of the study show that the tradition of women proposing to men is based on long-standing customary practices preserved by the local community and, most importantly, does not violate Islamic law.
Peran Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Muhammad Hari Sudarmawan; Ita Rahmania Kusumawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Vol 2 No 2 (2023): DIMAS-UNDAR
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/dimas-undar.v2i2.2204

Abstract

Masalah narkotika semakin hari semakin parah, narkotika telah menjadi masalah nasional bahkan internasional karena efeknya mempengaruhi hingga anak-anak, remaja dan bahkan orang tua. Narkotika beredar di klub malam, karaoke, plaza, kampus dan sekolah. Bahkan narkotika juga merambah dimulai di kota-kota besar dan berakhir di daerah pedesaan. Menurut UU No. Lawn. 13. Tahun 1961, kemudian diubah diperbarui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri sebagai Pelindung, Pengaman dan Pejabat diperlukan untuk menghapuskan kejahatan masyarakat yaitu masalah narkotika. Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Polri dituntut untuk tunduk terhadap etika dan moral kepolisian disatu sisi Polri diminta untuk memberikan kepuasan terhadap menjaga masyarakat terhindar dari narkotika, maka akan muncul pertentangan jika Polri bisa saja memberikan jalan kepada pengedar dengan memberi uang pelicin.
Digital Land Certificates and Legal Objectives: An Empirical Study of Justice, Certainty, and Utility in Indonesia Norma Fitria; Trinah Asi Islami; Muhammad Dzikirullah H. Noho; Ahmad Faruq; Ita Rahmania Kusumawati; Ahmad 'Ubaydi Hasbillah; M. Fahrudin Andriyansyah
Bulletin of Community Engagement Vol. 6 No. 1 (2026): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v6i1.2514

Abstract

  Land ownership in Indonesia faces persistent challenges including disputes, overlapping claims, and document forgery, prompting the government to implement electronic land certificates through Ministerial Regulation ATR/BPN No. 3/2023 as a digitalization strategy to enhance legal certainty and administrative efficiency. This empirical juridical study examines the implementation of electronic land certificates in Jombang Regency and evaluates their contribution to achieving the legal objectives of justice, legal certainty, and utility (maslahah mursalah) using in-depth interviews, direct observation, and document analysis analyzed through Gustav Radbruch's legal objectives theory. The findings reveal that implementation operates through two mechanisms—new land title registration (12-19 days) and media transfer conversion (2-3 hours)—with substantial legal certainty achieved through centralized database architecture evidenced by zero reported land mafia cases; however, justice and utility objectives were unevenly realized, as demonstrated by urban-rural satisfaction gaps (4.1/5.0 versus 3.4/5.0), infrastructure constraints in remote sub-districts, and digital literacy barriers requiring intensive officer assistance for 55% of rural applicants. The study concludes that electronic certificates demonstrate conditional success in achieving legal objectives, with efficiency and security gains accompanied by "regressive utility" effects that advantage privileged populations, necessitating targeted infrastructure investment, sustained human resource development, and hybrid service models to prevent technology-enabled exclusion and realize the transformative potential of land administration digitalization.
Co-Authors Abdalloh, Feri Abdul Mujib Ridwan Abdur Rohman Abko, Huzeinil Aziz Achmad Nidzomi Ahmad Faruq Ahmad Shofiyyulloh Cholili Ahmad Wafiyul Ahdi Ajat Sudrajat Akhmad Fauzi Alkhusni, Muhammad Fatih Asri Sundar Asri Sundari Asrumi Asrumi Bagus Pambudi Challimatus Sa'diyah Cholili, Ahmad Shofiyyulloh Dewi Kusumaningsih Fahrurrozi Faqih Fiddin, Abdullah Febrina, Wetri Fiddin, Abdullah Faqih Fitri Yanti Hari Sudarmawan, Muhammad Haryanti, Peni Hasbillah, Ahmad Ubaydi Hidayatus Sholihah Husamah Husamah Iswatus Sa’adah Jasiah Jasiah Jufri Aldhi Wijaya Kartini, Sapril Laksono Trisnantoro M. Bambang Edi Siswanto M. Dzikirullah H. Noho M. Fahrudin Andriyansyah Ma'ruf, M Masyhudi, Ayatulloh Mohammad Hidayaturrahman Muhamad Ainul Yaqin Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Dzikrullah H. Noho Muhammad Hari Sudarmawan Muhammad Ma’ruf Burhanudin Muhammad Miftah Alkausar MUHAMMAD RIZAL Mukhotib, Zainal Mukminatus Zuhriyah, Mukminatus Muslimin, La Ode Mu’allim, Much. Nisak, Khoirotun Nisful Laili, Choirun Noer Af’idah Noer Af’idah Norma Fitria Oktaffi Arinna Manasikana Ratih Pratiwi Retno Eka Pramitasari Rina Septiani, Rina Rodliyah, Iesyah Rosdarni Rosdarni, Rosdarni Rovi Dani Sa'diyah, Chalimatus Samsul Hidayat Sarnidasari Siharis, Fatma Sari Solikhul Hadi Sudarman Sudarman Sudarman Sudarman Sutiharni taufikin, taufikin Trinah Asi Islami Umayah, Rina Dewi Wijayadi Windi NR Wardhani Yazid Abrori Yetti Elfina S Yuliana Muslimin Yuni Arti Nurlatun Zaenuddin Nazri Zahrotun Nadhifah Zainal Abidin, Ahmad