Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan J-CEKI
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI KPK Kandro Mego Asman , Firgilius; Rangga, Pregrinus; Witarti Rabawati, Dwityas
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership, in enforcing them there is a need to measure the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role in implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement.
PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI Tobu , Engelbertus; Mabilani , Godeliva M.G.; Witarti Rabawati, Dwityas
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rade, Stefanus Don; Geme, Maria Theresia; Lay, Benediktus Peter; Samara, Finsensius; Pedo, Yustinus; Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas W.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang Bernabas Poto; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2401

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi
Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Perjudian di Kabupaten Belu Antonius Padua Untung; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2453

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022–2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yohannes, Paula Nirwana Nojo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kupang (Satreskrim Polresta Kupang Kota) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan(statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit PPA dan perwakilan masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, penyelidikan, penuntutan, dan pendampingan korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Peran tersebut meliputi peran yang diharapkan (expected role), peran ideal (ideal role), dan peran aktual (actual role), yang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit PPA, antara lain terbatasnya jumlah personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Unit PPA dalam melindungi anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kerja, serta koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Co-Authors A. Saba, Excel Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Albertus Papu, Fransiskus Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Anastasia Wijono, Maria Anrolan Hello, Grendi Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Atamuking, Filipus Rinaldi S S Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Biola Tukan, Christian Andryan Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Delpiero Manafe, Alesandro Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Fernanda Maia, Ledythria Finsensius Samara Finsensius Samara J. Ulumando, Jainudin Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kandro Mego Asman , Firgilius Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kirania Manu Bulu , Penta Konstantinus Soo, Yakobus Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Mabilani , Godeliva M.G. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Mario Pignateli Milo, Derryl Yosef Marry Louisa Henukh Ledoh, Putry Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Oscar Elu, Januario Oshinta Joni, Maria Hilary Pandong, Elfege Kotoen Patricia Abigail Martha Leba R. Y. Ego, Melkior Rade, Stefanus Don Rangga, Pregrinus Ratu, Juan Margin Recon Dopo Due, Ferdinandus Mario Rek, Januarius Fransiskus Keo Rica De Araujo, Rojalia Rudolfus Talan Samane, Kristiani Samara, Finsensius Samuel Ngahu, Ariel Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Silviana Dewi, Nataly Siwemole, Louose M. N. Artono Snak, Stefanus Stefanus Don Rade Temaluru, Thermuthis Tobu , Engelbertus Ulumando, Zainudin J Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo Zigha Nanga, Antonia Alfiayu