Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.01
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan Jurnal Cendekia Ilmiah JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) Journal of Law and Nation Humanitis (Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis)
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pindana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang Patricia Abigail Martha Leba; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2347

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan masa depan generasi muda. Kota Kupang mencatat 134 kasus pada tahun 2024, tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Hasil menunjukkan adanya berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan PATBM serta Tim Pencegahan di sekolah. Penanganan dilakukan melalui layanan kesehatan, hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki, serta rendahnya keberanian masyarakat melapor. Disimpulkan bahwa meski upaya telah dilakukan maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga profesional, dan koordinasi lintas sektor
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rade, Stefanus Don; Geme, Maria Theresia; Lay, Benediktus Peter; Samara, Finsensius; Pedo, Yustinus; Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas W.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang Bernabas Poto; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2401

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi
Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Perjudian di Kabupaten Belu Antonius Padua Untung; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2453

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022–2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yohannes, Paula Nirwana Nojo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kupang (Satreskrim Polresta Kupang Kota) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan(statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit PPA dan perwakilan masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, penyelidikan, penuntutan, dan pendampingan korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Peran tersebut meliputi peran yang diharapkan (expected role), peran ideal (ideal role), dan peran aktual (actual role), yang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit PPA, antara lain terbatasnya jumlah personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Unit PPA dalam melindungi anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kerja, serta koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Doxing: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum Wura, Hilarius Horo; Rabawati, Dwityas Witarti; Arman, Yohanes
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2025): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i2.7436

Abstract

Doxing merupakan bentuk kejahatan digital yang berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang daring, tetapi belum terdapat mengaturannya secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulatif tindak pidana doxing dalam sistem hukum Indonesia (ius constitutum) dan merumuskan kebijakan yang ideal (ius constituendum) dengan membandingkan pengaturan di Singapura melalui Protection from Harassment Act. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki rumusan delik doxing yang jelas, tidak membedakan antara unsur kesengajaan dan kelalaian dalam pertanggungjawaban pidana, serta tidak menyediakan mekanisme perlindungan korban yang cepat dan komprehensif. Sebaliknya, Singapura telah mengatur doxing secara spesifik dengan unsur perbuatan, maksud jahat, dan akibat hukum yang dirinci, serta menyediakan perlindungan hukum dan psikososial melalui perintah pengadilan. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera membentuk regulasi khusus atau merevisi peraturan yang ada dengan merumuskan unsur delik doxing yang spesifik, klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang proporsional, serta mekanisme perlindungan korban yang efektif. Upaya ini penting agar hukum pidana nasional mampu menjawab tantangan kejahatan digital modern secara adil dan fungsional.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Stanislaus Defretin Parlan; Servasius T. Seran, Maria Stellamaris Werena Tupen, Maria Andriani Rosari Corebima, Dwityas Witarti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi serta Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Kasus PelanggaranMahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak hukum masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya, hakim MK wajib mematuhi kode etik dan perilaku yang telah ditetapkan. Kode etik ini mengatur prinsip-prinsip independensi dan integritas, yang merupakan fondasi bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Independensi hakim penting agar mereka dapat mengambil keputusan yang adil tanpa tekanan dari pihak manapun, sedangkan integritas memastikan hakim bertindak sesuai dengan norma dan standar moral yang tinggi. Kode etik dan perilaku hakim MK mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perkara, menghindari konflik kepentingan, serta meningkatkan kompetensi profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, hakim diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga jarak dari pengaruh luar yang dapat merusak objektivitas mereka dalam memutuskan perkara. Penerapan kode etik ini tidak hanya menunjang kinerja hakim, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi masyarakat bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang murni. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sangat penting dalam penegakan kode etik ini. MKMK bertugas untuk mengawasi, menilai, dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Jika terdapat laporan atau dugaan penyimpangan, MKMK akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemecatan. Dengan adanya MKMK, diharapkan tata kelola lembaga peradilan semakin transparan dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh hakim, yang berhasil ditangani oleh MKMK. Misalnya, kasus di mana seorang hakim terlibat dalam praktik percaloan yang merugikan masyarakat. Melalui proses investigasi yang transparan, hakim tersebut akhirnya dikenakan sanksi yang tegas, yang menunjukkan bahwa MKMK berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip integritas dan independensi di dalam lembaga peradilan. kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi merupakan panduan penting untuk menjaga independensi dan integritas para hakim dalam menjalankan tugasnya. Dukungan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi pelanggaran kode etik memainkan peran krusial dalam memastikan MK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Dengan upaya tersebut, harapannya keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga.
PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI KPK Firgilius Kandro Mego Asman; Pregrinus Rangga, Dwityas Witarti Rabawati
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 1 No. 6 (2023): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership, in enforcing them there is a need to measure the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role in implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement.
PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI Engelbertus Tobu; Godeliva M.G. Mabilani, Dwityas Witarti Rabawati
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 1 No. 6 (2023): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges.
PENDEKATAN INTERAKSIONAL DAN TEORITIS DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI Servasius T. Seran; Melkhior Romualdus Yofa Efo, Nikolaus Jeri Alexander Leto, Dwityas Witarti Rabawati
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 7 (2025): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Interactional and theoretical approaches in victimology complement each other to provide a holistic understanding of victimisation. The interactional approach highlights individual dynamics, while the theoretical approach explores structural and psychological factors. Through the integration of both, victimology can continue to develop as a relevant field of science to effectively combat crime and protect victims.
Co-Authors A. Saba, Excel Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Albertus Papu, Fransiskus Alexander Jorgi Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Anastasia Wijono, Maria Anrolan Hello, Grendi Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Atamuking, Filipus Rinaldi S S Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Biola Tukan, Christian Andryan Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Delpiero Manafe, Alesandro Dewi, Nataly Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Eka Cahyo Saputra Engelbertus Tobu Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Fernanda Maia, Ledythria Filemon Fridolino Ngebos Finsensius Samara Finsensius Samara Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Genoveva Sumanti J. Ulumando, Jainudin Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kandro Mego Asman , Firgilius Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati Kirania Manu Bulu , Penta Konstantinus Soo, Yakobus Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Mabilani , Godeliva M.G. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Fransiska Owa da Santo Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Mario Pignateli Milo, Derryl Yosef Marry Louisa Henukh Ledoh, Putry Mary Grace Megumi Maran Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Natalia Sylviana Dewi Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Oscar Elu, Januario Oshinta Joni, Maria Hilary Pandong, Elfege Kotoen Patricia Abigail Martha Leba Petrus Faot R. Y. Ego, Melkior Rade, Stefanus Don Rangga, Pregrinus Ratu, Juan Margin Recon Dopo Due, Ferdinandus Mario Rek, Januarius Fransiskus Keo Rica De Araujo, Rojalia Rudolfus Talan Samane, Kristiani Samara, Finsensius Samuel Ngahu, Ariel Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Servasius T. Seran Silviana Dewi, Nataly Siwemole, Louose M. N. Artono Snak, Stefanus Stanislaus Defretin Parlan Stefanus Don Rade Temaluru, Thermuthis Teresia Din Tobu , Engelbertus Ulumando, Zainudin J Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Wura, Hilarius Horo Yoachina Da Cunha Fernandes Yohanes Arman Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo Zigha Nanga, Antonia Alfiayu