p-Index From 2020 - 2025
6.926
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Modal Sosial Dan Strategi Alternatif Penanganan Konflik Masyarakat Andy Arya Maulana Wijaya; Sry Mayunita
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.308

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji korelasi antara modal sosial dan konflik sosial yang mendasasi terjadinya kasus pembusuran di Kota Baubau. Kasus ini cukup meresahkan masyarakat karena pelaku adalah pelajar di Kota Baubau. Kajian dilakukan melalui pendekatan modal sosial, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan terhadap masalah perilaku pelajar sebagai pelaku pembusuran dalam kelompok sosialnya. Kajian ini menemukan bahwa, komponen modal sosial yakni kepercayaan, norma sosial dan kerjasama dalam lingkungan sosial pelaku pembusuran berlangsung tertutup, dalam artian hanya sebatas pada kelompoknya saja. Hal ini berlaku oleh karena, beberapa factor yang mendasari munculnya perilaku pembusuran di kalangan pelajar yakni, pertama; konflik antar lingkungan yang terus berulang, kedua; lingkungan pertemanan yang terpilah oleh konflik, ketiga; kurangnya interaksi positif dengan orang tua dan guru di sekolah, keempat; terdapat dendam yang diwariskan dan menjadi acuan pelajar dalam lingkungan pergaulannya.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018 Sry Wulan Yunita Swari; Mansur Mansur; Andy Arya Maulana Wijaya
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.310

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2015. Serta, mengidentifikasi sejumlah factor yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi langsung dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara berjalan optimal, dimana fungsi ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah ditingkat DPRD yaitu 1) Perencanaan, 2) Penyusunan, 3) Pembahasan yang melalui Pembicaraan tingkat I dan II, 4) Penetapan, dan 5) Pengundangan/penyebarluasan. Hanya saja dalam pembentukan PERDA tahun 2015 lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan PERDA adalah Dinamika Politik, Kapabilitas Anggota dan Ruang Aspirasi Masyarakat.
Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental Harry Fajar Maulana; Sry Mayunita; Hastuti Hastuti; Andy Arya Maulana Wijaya
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.330

Abstract

Salah satu kesulitan dalam kebijakan publik adalah efisiensi waktu, dimanakebijakan akan selalu melibatkan waktu, tenaga dan materi yang cukup panjang. Artikel inibertujuan untuk memberikan beberapa perspektif untuk medeskripsikan usahapembuatan kebijakan publik dengan sederhana. Melalui pendekatan inkremental, artikelyang didasarkan pada studi pustaka ini mencoba mengurai berbagai persepektif tentangkebijakan publik model inkremental. Maka, artikel ini menemukan bahwa modelInkremental dapat dinyatakan sebagai sebuah model kebijakan yang dilakukan denganmendesain ulang kebijakan yang ada namun masih dalam koridor rangka utama kebijakanasalnya. Model Inkremental dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkanpenanganan dengan waktu yang cukup singkat. Tantangannya adalah dalam modelkebijakan ini, seringkali membutuhkan ketelitian aktor kebijakan dan pilihan-pilihanalternatif yang tidak mudah.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5152

Abstract

Gender issues frequently arise in political debates, and they are accompanied by negative stereotypes on social media that political opponents echo. This issue draws attention among scholars to examine of gender and political issues in social media, but we have not found any across research that can map gender and political issues in social media with the output of patterns and themes.. Therefore, this article seeks to identify trends of gender issues and politics on social media and alludes to the various stereotypes. To initiate the findings and discussion, a qualitative literature review study was used, in which data were obtained from the Academic Scopus Database involved analysis of 89 articles, which data source from 2012 to 2021 in the social science discipline. Data were managed by the NVivo 12 Plus and VOSViewer as a data analysis tool – with some of the main menus used in the NVivo 12 plus (themes classification; project maps; and group classification), other side used VOSViewer (density and overlay visualization). Our findings highlight various emerging themes proportion regarding gender issues and politics on social media. These topics have tended to increase in the current decade; newest research trends have led to studies on gender and sexuality, female leaders, anti-immigration, voice, and young women, as well as LGBT, which politics intersect—followed by some issues such as black women, Muslim women, and also white women that get involved in political debates. There are three striking main propositions: social media, politics, and gender. However, many politicians and social media users bring up the gender stereotype. In short, this research can contribute to enriching the treasures of gender issues and politics on social media.
PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MEMBINA ATLET MENUJU PEKAN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Rusdy Julianto Rahmat; Nastia Nastia; Andy Arya Maulana Wijaya
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 2: Juli 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i2.1683

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam Membina Atlet Menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam Membina Atlet Menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini adalah Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau dalam membina atlet menuju pekan olahraga daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi a) Pengorganisasian, b) Pendanaan, c) Sarana dan Prasaran. Faktor-Faktor penghambat peran Pemerintah Daerah pada Pembinaan Atlet menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, melitputi: a) fasilitas olahraga, b) pembinaan yang berkisinambungan.
Menjaga Pemilukada yang Demokratis di Kota Baubau Melalui Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengawasan L. M. Azhar Sa'ban; Andy Arya Maulana Wijaya
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3734

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menjaga pemilukada yang demokratis melaui Peran KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau, karena KPU Kota Baubau sebagai pelaksana resmi Pemilukada dan memiliki peran penting baik dalam urusan administrasi pencalonan sampai dengan peningkatan partisipasi pemilih. Begitupula dengan peranan aktif dari Bawaslu Kota Baubau sebagai lembaga pemantau Pemilukada dalam mengawasi jalannya Pemilukada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah menjaga pemilukada yang demokratis di Kota Baubau telah berhasil. Dibalik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau ada KPU Kota Baubau yang merupakan badan penyelenggara Pemilukada dan Bawaslu Kota Baubau yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilukada.Kata Kunci: Pemilihan Umum Daerah, Lembaga Pemilihan Umum
Dinamika Ketenagakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourching (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Andy Arya Maulana Wijaya
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.216 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i2.16248

Abstract

Penghapusan sistem outsourching menjadi tuntutan pekerja di Indonesia, disebabkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaanya. Dimana sistem kerja outsorching ini sebenarnya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini kemudian akan menganalisis problematik tersebut, hal ini dapat dilihat pada tiga hal, yaitu hubungan kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja. Terjadi adanya penyimpangan dalam aturan yang dibuat, sehingga ada tuntutan penghapusan sistem outsourching oleh pekerja. Hubungan Kerja dalam sistem outsourching tidak jelas karena perjanjian hanya melibatkan pekerja outsourching dan perusahaan penyedia pekerja, namun tidak melibatkan perusahaan penyedia pekerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja, merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja untuk mendapatkan hidup yang layak. Serikat Pekerja, dimana dalam prakterknya outsourching tidak jelasnya fungsi dan peran serikat pekerja dalam perusahaan.Keywords: Ketenagakerjaan, Outsoursching
EFEKTIFITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAUBAU Anong Nani; Andy Arya Maulana Wijaya
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.351 KB) | DOI: 10.35326/jsip.v1i1.524

Abstract

Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi salah satu daya dukung dalam proses pemerintahan, khususnya dalam penerapan absensi finger print untuk mengawasi kehadiran pegawai. Teknologi ini juga digunakan pada Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, namun dalam implementasinya dianggap belum berjalan efektif dan efisisen. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan model absensi finger print dan sejumlah faktor yang memengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui sejumlah Informan pegawai di Kantor Kecamatan Sorawolio. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi langsung oleh peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan absensi finger print pada pegawai Kantor Kecamatan Sorawolio cenderung meningkatkan disiplin terhadap kehadiran pegawai, dengan dukungan adanya data yang tercatat secara detail tentang ketepatan pegawai masuk maupun pulang kantor. Namun dalam penerapan teknologi absensi finger print ini, masih menemui beberapa kendala diantaranya keterlambatan jam masuk pegawai serta aksesibilitas pegawai jika berkaitan dengan tempat tinggal dan lokasi kegiatan. Sehingga masih sering ditemui adanya pegawai yang sering datang terlambat maupun pulang yang lebih cepat dari jadwal. Diharapkan melalui hasil kajian ini menjadi bahan koordinasi Camat Sorawolio dengan Pemerintah Kota Baubau untuk dilakukan perbaikan aturan dan sistem kerjanya terhadap pemantauan kedisiplinan pegawai di Kota Baubau.
NEGOSIASI PEMBEBASAN LAHAN PADA PEMBAGUNAN JEMBATAN BOTON-MUNA DI KELURAHAN PALABUSA Mujiono Sairun R; Andy Arya Maulana Wijaya; Nastia Nastia; Herman Lawelai
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 3 (2022): Edisi Oktober
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i3.725

Abstract

This study aims to determine the Negotiation of Land Acquisition on the Construction of the Boton-Muna Bridge in Palabusa Village. Land is needed for infrastructure development. Therefore, infrastructure development in the form of the Buton-Muna Bridge requires land acquisition to meet increasing development needs, thus requiring land for development. Specially designed for the public interest. Therefore, it is necessary to acquire land for the development of these interests. This study uses descriptive research with a quantitative approach, which is a research method used to examine the condition of natural objects, so the researcher is the key instrument. Research findings indicate that the results of this study indicate that the land acquisition process for the construction of the Buton-Muna Bridge was carried out in accordance with legal requirements. Predicting obstacles requires the efforts of the land acquisition team to overcome these obstacles. In particular, the role of the land acquisition committee is needed to overcome land acquisition constraints. The land acquisition committee is one of the branches of local government that not only plays an important role in land acquisition, but also plays an important role in resolving problems that arise between those who need it and those who own it. is. Obstacles encountered in acquiring land for public purposes.
Women empowerment through functional literature education based on entrepreneurship Rimayasi Rimayasi; L.M. Azhar Sa'ban; Andy Arya Maulana Wijaya
Community Empowerment Vol 7 No 8 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.6973

Abstract

Women are expected to be empowered more quickly and effectively through entrepreneurship-based functional literacy education. The main problem faced is that women drop out of school quite high and do not have skills. This Community Service Activity (PKM) collaborates with the Bungaeja Community Learning Activity Center in an entrepreneurship-based functional literacy education program. The community empowerment method used consists of counseling and training. From community service activities, it can be concluded that HR is not enough to only master theories, but also requires skills in applying their knowledge in society. In training and mentoring, partners can make handicraft products from plastic waste.