Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender Geraldine, Mohammad AL'Rainier; Sadiawati, Diani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8154

Abstract

This research is prepared with the aim of assisting the national interests of Indonesia by examining legal protection for the environment and gender equality in the context of the expansion of the economy resulting from the implementation of a free-trade agreement. Considering the situation in the ICA-CEPA negotiations, where Canada demands that Indonesia commit to legal protection for the environment and gender equality in the context of the FTA before the agreement can be ratified, and considering that there is no juridical research examining Indonesia's commitments in these relevant issues, it becomes urgent to conduct this research to support the country in obtaining its national interests in ICA-CEPA. This research uses the juridical-normative research method with a statute approach and employs the legal material collection method of literature study as well as the qualitative analysis method. The research findings show that Indonesia has legal protection for the environment in the context of the FTA through the ISPO mechanism and provisions in the IE-CEPA. Regarding gender equality, Indonesia has legal protection through its membership in CEDAW and various applicable national legal instruments, as well as through cooperation with EFTA in women's entrepreneurship. The lack of knowledge (research gap) regarding the law creates an urgency for this research to fill that gap and help Indonesia. Here lies the novelty of the research, namely in complementing previous research to answer unanswered questions. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membantu kepentingan nasional Indonesia dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam konteks perluasan ekomomi hasil dari berlakunya suatu Free-Trade Agreement. Mengingat bahwa situasi dalam negosiasi ICA-CEPA, dimana Kanada menuntut Indonesia untuk memiliki komitmen hukum terlebih dahulu terhadap perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA agar perjanjian dapat disahkan, dan menimbang bahwa belum ada Penelitian Yuridis yang mengkaji komitmen Indonesia dalam isu yang relevan tersebut, maka hal ini menjadi urgensi dalam penyusunan penelitian ini agar dapat mendukung Negara memperoleh Kepentingan Nasional-nya dalam ICA-CEPA. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Statute Approach dan menggunakan Metode Pengumpulan Materi Hukum Studi Pustaka serta Metode Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perlindungan hukum untuk lingkungan dalam konteks FTA melalui mekanisme ISPO dan ketentuan dalam IE-CEPA. Mengenai kesetaraan gender, Indonesia memiliki perlindungan hukum melalui keanggotaannya dalam CEDAW dan dengan berbagai instrumen hukum nasional yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan EFTA dalam kewirausahaan perempuan. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan (research gap) tentang hukum,menimbulkan urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Disinilah letak kebaruan penelitian, yaitu dalam melengkapi penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab.   
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Gayo, Anggie Artha; Sadiawati, Diani; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8530

Abstract

This research aims to examine the clause of the choice of law and forum in Indonesian grant agreement to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019 (Grant Regulation). Issues frequently arise arise in grant agreements, specifically grant recipients' rejection of these clauses, which impedes grant implementation. The grant has a purpose as a tool of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research introduces novelty by presenting a perspective hitherto unexplored in previous studies. Most prior research has predominantly focused on the urgency of Indonesian grants before enacting the Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substansce of grant agreement from civil relations to public relations by incorporating the choice of law and forum clauses in the grant agreements by the provisions applicable in international law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah). Permasalahan yang seringkali muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses hibah. Hibah Indonesia berfungsi sebagai alat diplomasi yang memiliki karakteristik hubungan publik, sementara perjanjian hibah dalam PP Hibah memiliki karakteristik yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional Republik Indonesia, dan tempat penyelesaian sengketa di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.  
Perbandingan Sanksi Administratif KPPU dan Antitrust Law Amerika Serikat Julius, Tambok; Diani Sadiawati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13119

Abstract

This study examines the elements of business conspiracy and the effectiveness of administrative sanctions imposed by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in Decision Number 08/KPPU-L/2024, as well as compares them with the United States Antitrust Law framework. The research is motivated by the limited deterrent effect and lack of legal certainty for victims of unfair business competition in Indonesia, particularly in conspiracy cases causing substantial losses. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches by analyzing Law Number 5 of 1999 and its implementing regulations alongside the Sherman Act, Clayton Act, and the Federal Trade Commission Act. The findings reveal that all elements of business conspiracy in Decision 08/KPPU-L/2024 were legally established; however, the administrative sanctions imposed were disproportionate to the losses incurred, did not include individual liability, and failed to provide direct restitution mechanisms for injured parties. Consequently, administrative sanctions have not functioned effectively as deterrence and legal protection instruments. The novelty of this study lies in its comparative analysis, positioning private enforcement and victim restitution under U.S. Antitrust Law as benchmarks for strengthening Indonesia’s administrative sanction regime. This study recommends enhancing KPPU’s authority, extending sanctions to both corporations and individuals, and establishing clear restitution mechanisms to ensure legal certainty and substantive justice in competition law enforcement.   Penelitian ini menganalisis unsur persekongkolan usaha dan efektivitas penerapan sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024, serta membandingkannya dengan rezim Antitrust Law Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum bagi korban praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya dalam perkara persekongkolan yang menimbulkan kerugian signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan melalui analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan pelaksananya, serta Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commission Act. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur persekongkolan usaha dalam Putusan 08/KPPU-L/2024 telah terpenuhi secara sah, namun penjatuhan sanksi administratif berupa denda dinilai tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, tidak disertai sanksi terhadap individu pelaku, serta tidak memberikan mekanisme pemulihan langsung bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menyebabkan tujuan sanksi administratif sebagai instrumen efek jera dan perlindungan hukum belum tercapai secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang menempatkan private enforcement dan restitusi korban dalam Antitrust Law Amerika Serikat sebagai tolok ukur untuk memperkuat sistem sanksi administratif di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan KPPU, pengenaan sanksi terhadap korporasi dan individu, serta perumusan mekanisme restitusi langsung guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Co-Authors Achmad, Mustafid Milanto Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Akmal Zaki Amanda, Nur Septiana Aryaputri, Aqila Shafiqa Asy Syakur, Muhammad Zidan Azzahra, Kesya Fadhilah Baehaqi Bernadin Dwi M Bilqis, Audrey Azka Daffa Anant, Muhammad Dermawan, Kayla Daffanya Putri Edward Benedictus Roring Elizabet Devi Permatasari Faiz Aryaputra Falevi, Yunizar Farisa, Pawit Fadila Rika Fattah, Akhmad Kautsar Febriansyah, Raafid Gayo, Anggie Artha Gema Permana Rahman Geraldine, Mohammad AL'Rainier Gumilar, Egi Rivaldi Gutama, Alma Florydia Hammamtio, Hammamtio Handar Subhandi Bakhtiar Hanggawan, Miftah Farid Hanum, Syanaya Karina Haryanto, Imam Hulu, Samuel Arthur Ivander Athala, Mas Moreno Julius, Tambok Kaharuddin Laily Hanifah Livia Haris Lutecia Zahra Maharani Wibisono M. Rizki Yudha Prawira Marasabessy, Masita Maula, Putri Ni'matul Muhammad fauzan Muhammad Naufal Akbar Muthia Sakti Nafis, Abdul Haris Nouval Arofah, Muhammad Novyana, Hilda Nurchalik, Ivan Nurhalizah, Aisyah Permatasari, Elizabet Devi Prihantono, Pradipta Pritha Maya Savitri Rianda Dirkareshza Ribka Arthauli Rosita Miladmahesi Sahara, Melian Sahidin, Sultoni Ajie Salman Alfarisi Salsabila Yasmin Qanita Siantar, Bernard Sindak Pangihutan Lumban Sinaga, Exal Sintha Fransiske Simanungkalit Siti Helmyati Suharyati Suharyati Suherman Suherman Supriyadi, Mohammad Wangsit Taufiqurrohman Syahuri Thalia Salma Putri Kamilah Tobing, Vania Athalia Lumban YUDI NUR SUPRIADI Zaifa, Gilang Abi