Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Sains dan Seni ITS Novum : Jurnal Hukum IPTEK Journal of Proceedings Series Pandecta Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Desain Interior Journal of Islamic Architecture PRODUCTUM : Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Waca Cipta Ruang: Jurnal Ilmiah Desain Interior Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Keadilan Journal of Social Research Factory Jurnal Industri, Manajemen dan Rekayasa Sistem Industri Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies Sewagati Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Keadilan
Mahendra Wardhana, Mahendra
Departemen Desain Interior Fakultas Arsitektur Desain Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111 Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implementantion of Law And Utility In Land Electric Registration In Rogojampi Village, Banyuwangi Region Tamsil; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra; Perwitasari, Dita; Astrid Amidiaputri; Author, Ahmad Nailul
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Acceleration of land registration is accommodated through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued derivative regulations, namely the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The problem of land registration in Banyuwangi is that there are 93,599 unregistered land plots, visiting Rogojampi Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency, the local community said that land registration was said to be too difficult and electronic registration did not provide a sense of security or certainty for the community. So in this case the author will discuss the Implementation of law and the benefits of electronic land registration for the first time faced by the Rogojampi village community. The study chose to resolve the legal issues in this paper using a normative research method, carried out through a legislative approach and a conceptual approach. Certificates as proof of ownership of land rights electronically through 2 authentication factors and encryption methods, a collection of certificates are stored in the database as a history to ensure that what was issued is correct.
PENGATURAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI SURABAYA Safitri, Nisabillah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46113

Abstract

Meningkatnya kebutuhan akan tanah namun ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan seperti rumah ataupun bangunan gedung yang memungkinkan untuk memanfaatkan lahan tidak hanya secara 2 (dua) dimensi saja, tetapi juga secara 3 (tiga) dimensi yang artinya pembangunan tidak hanya pada permukaan tanah saja, namun juga pembangunan di dalam tanah. Pembangunan di dalam tanah disebut dengan ruang bawah tanah yaitu bagian permukaan bumi yang ada dibawah tidak hanya untuk pengambilan sumber daya alam saja tetapi juga untuk pembangunan. Pemanfaatan ruang bawah tanah harus memiliki izin yang mana merujuk pada peraturan berskala lokal. Pada saat ini tidak semua daerah memiliki peraturan mengenai ruang bawah tanah, seperti di Surabaya, yang belum memiliki peraturan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perizinan penggunaan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan perizinan pemanfaatan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus membahas pemanfaatan ruang bawah tanah kemudian perizinan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah di Surabaya harus mengikuti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan gedung di atasnya yang mana harus terdapat gambar sampai ruang bawah tanah dan menimbulkan akibat hukum yang mana terdapat tiga sisi yaitu sisi bangunan, sisi terhadap pemilik, dan jika terdapat ketidaksesuaian antara IMB konstruksi.
TINJAUAN YURIDIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERKAIT PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN AKTA OLEH PENYIDIK Afifah, Intis Hariah Nur; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46199

Abstract

PPAT mempunyai peranan penting berkaitan dengan pendaftaran tanah dengan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat berupa penerbitan akta yang memiliki fungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Belum adanya kepastian hukum terhadap PPAT mengenai proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik dalam peraturan jabatan PPAT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik dapat dibenarkan menurut Undang – Undang dan Untuk mengetahui batasan PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Metode penelitian ini penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskripstif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum. Batasan PPAT dalam pengambilan akta oleh penyidik terdapat lima batasan sebagaimana didasarkan interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis dengan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAYU DI KECAMATAN MENGANTI GRESIK TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS ATAS PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN Nadinda, Septania Olivia; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47411

Abstract

Pekerja cenderung memiliki kedudukan daya tawar terhadap pemberi kerja, dalam melakukan pekerjaannya pekerja dihadapkan dengan berbagai risiko kerja. Peneliti mengambil  dua contoh perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melakukan observasi yaitu bertempat di PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV Putra Sumber Jati, dikarenakan masih banyaknya jumlah pekerja harian lepas yang tidak didaftarkan di kedua perusahaan tersebut, seperti yang diketahui bahwa pekerja harian lepas merupakan pekerja lapangan yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang cukup tinggi tanpa terkecuali pekerja harian lepas yang bekerja di industri perkayuan. Pekerja harian lepas yang bekerja pada industri perkayuan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja dikarenakan banyaknya alat atau mesin yang memiliki unsur benda tajam seperti mesin potong, mesin moulding, dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research). Metode penelitian mengkonstruksi hukum sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan metode tersebut didapatkan beberapa alasan dari objek hukum yang diteliti di penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kedua perusahaan tersebut yaitu PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV. Putra Sumber Jati belum mengimplementasikan program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Tidak terimplementasinya hal tersebut maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor – faktor tersebut ialah, faktor keuangan, faktor rendahnya tingkat sumber daya manusia terkait isi perjanjian kerja dan besaran iuran yang dibebankan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG SERTIFIKAT GANDA PADA TANAH GARAPAN Saputra, Alfian Anugrah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48661

Abstract

Sengketa terhadap tanah garapan dimuat dalam Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN. Penggugat dimenangkan karena telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan Sertifikat Hak Milik (SHM), di sisi lain Tergugat II Intervensi mendapatkan SHM atas dasar penguasaannya terhadap objek sengketa dengan dasar penguasaan tanah garapan yang diakuinya dilakukan turun temurun. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan yang memenangkan Penggugat terhadap tanah garapan yang didalilkan Tergugat II Intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kedua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil penelitian menemukan jika pertimbangan hukum yang digunakan sudah tepat karena tanah garapan seharusnya digunakan 3 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 9 PP No. 224/1961 sedangkan dari fakta yuridis tidak ditemukan Surat Izin Menggarap yang dimiliki oleh orang tua ataupun kakek dari tergugat II intervensi. Kata Kunci: sertifikat ganda, sengketa, tanah garapan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 842/PDT.G/2015/PN.SBY TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TERKAIT SUBJEK HAK ATAS TANAH YANG BUKAN ATAS NAMA PENJUAL Surya, Renadi Marizki; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50271

Abstract

Tanah merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomis. Pentingnya tanah khususnya dalam aspek ekonomis membuat hukum memberikan pengaturan khusus terkait jual beli tanah. Sebagai upaya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, jual beli tanah memerlukan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT. Salah satu permasalahan dalam jual beli tanah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby. Putusan ini sejatinya menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby telah tepat karena menegaskan kasus ini sebagai wanprestasi, padahal ada tendensi kasus ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menegaskan bahwa penulis tidak setuju dengan ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby terkait wanprestasi yang seyogyanya menurut penulis telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat Hukum Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby dalam perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang obyek jual belinya bukan atas nama penjual, yaitu: bagi Penggugat, Penggugat yaitu mendapatkan ijin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku penjual pertama guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai pembeli atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo adalah hak untuk melakukan balik nama.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KAWASAN INDUSTRI: STUDI KASUS DI KAWASAN INDUSTRI JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE Yuniarti, Putri Irma; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50434

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri merupakan salah satu kewajiban pihak pengelola kawasan industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten.Gresik No.10 Tahun 2010, pada kawasan industri JIIPE yang hanya menyediakan 115 Ha atau sebesar 6,53% lahan rth meski seharusnya minimal tersedia 352 Ha atau 20% lahan rth dari keseluruhan lahan kawasan industri seluas 1761 Ha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam langkah penertiban pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di kawasan industri ialah melalui penerapan sanksi administratif, namun sangat disayangkan proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini belum berjalan secara maksimal sehingga banyak yang berhenti pada proses pemberian himbauan setelah dilakukannya konfirmasi dan/atau peninjauan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kab.Gresik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Dari penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan rth di kawasan industri belum pernah dilakukan baik oleh dinas PUTR maupun Dinas Satpol kepada pihak PT.BKMS selaku pihak pengelola kawasan industri JIIPE yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakn belum adanya laporan terkait adanya pelanggaran penyediaan rth yang dilakkukan oleh PT.BKMS, terdapat faktor penghambat yang ditemui baik oleh Dinas Putr maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif diantaranya faktor masyarakat, sarana dan prasarana serta penegak hukum itu sendiri. Kata kunci: penerapan sanksi administratif,rth , kawasan industri
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 113 PK/TUN/2020 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI ATAS TANAH YANG SUDAH DIPERJUALBELIKAN Karima, Tirsa Okta; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50722

Abstract

The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with H Moch Goefron Masyhuri who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of H. Moch Goefron Masyhuri has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations (Peraturan Perundang-undangan) chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB), especially the Principle of Accuracy in its issuance.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 877/PDT.G/2022/PN SBY TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYIMPAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Faruq, Muhammad; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58414

Abstract

Abstrak Notaris mempunyai tanggung jawab hukum secara perdata berkenaan dengan jabatannya, serta notaris bertanggung jawab apabila objek (SHM) yang ia simpan rusak ataupun hilang dari penguasaannya. Permasalahan antara Handoko Juwono melawan Dedy Wijaya pada putusan PN Nomor 877/Pdt.G/2022/PN Sby merupakan contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan dedy Wijaya selaku Notaris. Hal ini disebabkan karena notaris tidak melaksankan tugas dan kewajibannya dalam menyimpan sertifikat hak milik yang dititipkan kepadanya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang disepakati oleh para pihak. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Notaris yaitu menghilangkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dapat merugikan pihak yang memberikan kepercayaan kepadanya, yaitu handoko Juwono tidak dapat membalik nama sertifikat tersebut dari pemilik lama menjadi nama sendiri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yaitu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 877/Pdt.G/2022/PN Sby mengenai tanggung jawab Notaris dalam menyimpan sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah Metode Analisis Deskriptif guna untuk mengetahui benar atau salah pertimbangan hakim pada putusan PN nomor 877/Pdt. G/2022/PN Sby. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara a quo bahwa tergugat menghilangkan sertifkat hak milik, perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, akibat atas perbuatan Notaris yang merugikan orang lain dikenakan sanksi perdata yaitu mengganti kerugian materiil maupun immateril  
PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63067

Abstract

Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.
Co-Authors Adi Soeprijanto Adibah Yusuf Aditya Andhy Prabowo Adlina, Saarah Dewi Afifah, Intis Hariah Nur Agista Maulidiya Rochmah Ahmadina, Putri ahmadina Ailsashofa Alfadhila Amin, Ahmad Hanan Ammalia, Nuuru Rizky Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra, Anggra Ayu Anggri Indraprasti Anjar, Byanca Putri Ardiantono, Dewie Saktia Aria Weny Anggraita Arifah, Nurmalita Fajar Arinto Nugroho Arinto Nugroho Aris, Kamila Fakhriyah Astrid Amidiaputri At-Taqi, Abdul Muta'ali Muharik Author, Ahmad Nailul Bambang Kartono Kurniawan Beatrix, Putry Reydiana Berto Mulia Wibawa Budiono Budiono Byantoro, Muhammad Billva Caesario Ari Budianto Caesario Ari Budianto, Caesario Ari Chrysan Adi Putri CORRY LIANA Dewangga, Erdian Okta Bima DITA PERWITASARI Donny Revangga Adityara El Fachriza, Dimas Aditya Eny Sulistyowati ENY SULISTYOWATI Ervianti , Berlian Lusia Faruq, Muhammad Fazrin, Ravina FITHRONI, HIJRIN Fredy Kurniawan Hamidah, Niswatul Hamidah, Sinta Nur Haq, Qonita Nadya Harus Laksana Guntur Hasyyati, Astrid Amidiaputri Imam Abadi Indianna Putri Dharmawan Iqbal, Muhammad Firdaus Ismar M. S. Usman Karima, Tirsa Okta Kayungyun, Inggrid Rahadyan Khairunnisa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, Nisrina Lea Kristina Anggraeni Loggar Bhilawa Lovisonnya, Intan Mareta, Alicia Masnun, Muh Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Meydiandra, Falah Mohammad Herli Nabyla, Aisy Lubna Nadinda, Septania Olivia Nadya Rizky Fitriana Nangkula Utaberta Nany Maryani Nikita Bunga Pratiwi Nurdini Elsa Indira Nurhalima, Alidha Nurul Hikmah Nurul Hikmah Okta Putra Setio Ardianto Okta Putra Setio Ardianto, Okta Putra Setio Permata, Salsabila Berlian Piansyah, Alief Putri, Nabilah Talithania Azaria Rachmadyta, Fauziah Rachman, Audi Fatchur Radityotomo, Revaya Rafii Fadhil Nasywa Rahayu, Dega Puji Rahmat Charis Wijayanto Ramadhan, Ken Nayyara Azkhira Rasyid, Wildan Ratri Bodromulatsih Rifdah Azizah Salsabila Sabar Sabar Sabiela, Yaritsa Husni Safitri, Nisabillah Saputra, Alfian Anugrah Sayyida Sayyida Selvi Marcellia Sopian, Usep Sumaningrum, Shinta Adhania Suprayitno, Sarah Adhibah Surya, Renadi Marizki Susilowati, Indri Fogar Susy Budi Astuti Susy Budi Astuti, Susy Budi Syarif, Abdurahman Talmera, Annisa Triana TAMSIL Tegar Aditya Cahyadi Thomas Ari Kristianto, Thomas Ari Tiara Ika Widia Primadani Trisna Jaya, Mgs Deni Vita Ratnasari Wahyu Waskito Putra Wahyudie, Prasetyo Wiwik Handayani Yang Haziqah Musa Yudha Firmansyah, Muhamad Rizal Yuniar, Riang Yustiva Yuniarti, Putri Irma Zahra Ayudhia Pawestri Zahri Tsaniyal Baqy