Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Sains dan Seni ITS Novum : Jurnal Hukum IPTEK Journal of Proceedings Series Pandecta Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Desain Interior Journal of Islamic Architecture PRODUCTUM : Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Waca Cipta Ruang: Jurnal Ilmiah Desain Interior Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Keadilan Journal of Social Research Factory Jurnal Industri, Manajemen dan Rekayasa Sistem Industri Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies Sewagati Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Keadilan
Mahendra Wardhana, Mahendra
Departemen Desain Interior Fakultas Arsitektur Desain Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111 Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 14/PDT.G/2021/PN BKL): JURIDICAL ANALYSIS OF THE BANGKALAN STATE COURT JUDGE'S RULING CONCERNING THE DISPUTE ON THE SALE AND PURCHASE OF LAND UNDER HAND (CASE STUDY DECISION NUMBER: 14/Pdt.G/2021/PN Bkl) Amin, Ahmad Hanan; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58093

Abstract

Dalam proses jual beli indicator-indikator sering dianggap remeh oleh Masyarakat. Anggapan remeh ini sering terjadi karena ada beberapa kemungkinan yaitu Masyarakat yang tidak tahu proses jual beli tanah yang benar atau memang kurangnya penegak hukum untuk memberikan sosialiasi terkait hal tersebut. Sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau sengketa. Seperti Pada Putusan No. 14/Pdt.G/2021/Pn Bkl yang terjadi antara Niwan (Penggugat) dengan Bu Sama sebagai (Tergugat), Kepala Desa Sobih (Tergugat 1), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat 2). Dalam penelitian ini akan meneliti tentang dasar pertimbangan hakim serta akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan Teknik analisis prespiktif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGHADAP TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH AKIBAT KEBAKARAN Rachmadyta, Fauziah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59003

Abstract

Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan asli Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga Protokol Notaris yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUJN-P karena Protokol Notaris juga termasuk pada Arsip Vital. Minuta Akta dapat mengalami kerusakan hingga musnah akibat kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik yang termasuk pada bencana nonalam. Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang terjadi, yaitu kebakaran pada kantor Notaris yang mengakibatkan musnahnya kumpulan Minuta Akta yang disimpannya. Terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap terkait fakta-fakta hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitiannya, yaitu belum adanya aturan terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta rusak atau musnah akibat force majeure. Selanjutnya, Para Penghadap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menunjukkan bahwa Salinan Akta isi dan bunyinya sama dengan Minuta Akta yang telah musnah akibat kebakaran.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 68/PDT.G/2018/PN.BTL TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MOBIL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Putri, Nabilah Talithania Azaria; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59548

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu disertai pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Seperti Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl. yakni tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang melibatkan Nurdiansyah (Penggugat) selaku pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil beserta BPKB mobil dengan Didik Supriadi (Tergugat). Dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut dan selalu berbelit-belit dalam mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang pada faktanya BPKB tersebut dijaminkan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta oleh istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl dan akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji), pendekatan kasus (terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa), dan pendekatan konseptual (mengutip pendapat para ahli sebagai dasar untuk menjawab permasalahan). Hasil penelitian menyatakan majelis hakim mengabulkan sebagian petitum Penggugat terkait tindakan wanpestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Pertimbangan hakim menyatakan tindakan tergugat telah dipandang memenuhi syarat wanprestasi dan memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum nya adalah Penggugat memperoleh kembali hak atas mobil nya dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000,-. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Jaminan Fidusia.
Resolution of the Agrarian Conflict Between PT Rotorejo and Kelud Makmur Farmers on the Former Kruwuk Plantation Land Yuniar, Riang Yustiva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60163

Abstract

One of the plantation land conflicts that remains problematic and has yet to reach a consensus on the criminalization of agrarian conflicts is the Rotorejo Kruwuk Plantation in Gadungan Village, Gandusari District, Blitar Regency, and the Kelud Makmur Farmers Association. This study uses empirical legal research methods. The aim of the study is to identify facts related to the author's problem. The results indicate that legal resolution efforts in this agrarian conflict include mediation. Meetings held by several agencies such as the Village Head, Blitar Regency National Land Agency (BPN), the Company, the Regional Office Head, the Sub-district Head, the KPA Chair, the GTRA Team, the Gadungan Village Head, the Ministry of ATR/BPN, the Blitar City Police and the Blitar City Government in 2022 and 2023 resulted in ease in obtaining redistribution because the land status was designated as a Priority Location for Agrarian Reform. Despite the land redistribution, farmers still face obstacles in doing so, including: (1) the lack of clarity from the authorized agency regarding the legality deed; (2) the location of the proposed control does not match the PPKM's wishes; (3) the existence of land leases to other parties; (4) the existence of clashes in information and communication regarding extension of HGU; and (5) the boundary between residents' land and HGU land is not yet clear .
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Piansyah, Alief; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60186

Abstract

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan adanya kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020. akibat hukum bagi para pihak yakni lelang ditunda dan diperintahkan untuk renegosiasi Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur
Regulation of BPJS Employment Contributions for Workers Other than State Organisers who Receive Wages Below the Regency / City Minimum Wage Suprayitno, Sarah Adhibah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61660

Abstract

This research explores the regulatory framework of BPJS Employment tariffs, focusing on workers whose wages fall below the Regency/City Minimum Wage (UMK). The study aims to examine how BPJS Employment regulates contribution payments between employers and workers earning below the UMK, as well as to analyze the legal implications arising from discrepancies in reported wages during BPJS registration. The research adopts a normative juridical method, grounded in the logic of legal science from a normative perspective. It views the law as a structured system of norms, principles, and statutory rules used to resolve legal issues. The study identifies a normative void in existing regulations, stemming from the unclear articulation of the wage components subject to BPJS contributions. To address this, the research applies legal reasoning by analogy. It concludes that in the absence of an official wage suspension, employers must comply with Article 32 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 64 of 2020, which mandates adherence to the prevailing minimum wage standard. Moreover, companies that fail to register their employees with BPJS Employment are subject to administrative sanctions, including formal warnings, cessation of business operations, or revocation of business licenses. The study recommends regulatory clarification on wage components used in calculating contributions and stricter enforcement mechanisms to ensure compliance, particularly for vulnerable low-wage workers.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 130/Pdt.G/2022/PN.Sda TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK WARIS YANG BELUM DI BAGI El Fachriza, Dimas Aditya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62277

Abstract

Pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum mulai dari akta pemberian hak tanggungan sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Namun tidak semua hak atas tanah yang akan dibebankan dengan hak tanggungan memiliki dokumen kepemilikan yang sempurna. Di dalam prakteknya seringkali terdapat dalam menjaminkan hak tanggungan dimana si pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewenangan yang mutlak atas objek jaminan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembebanan hak tanggungan atas tanah warisan yang belum dibagi, untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi, dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 130/Pdt.G/2022/Pn.Sda. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan penelitian dapat dipahami meskipun pembebanan hak tanggungan tersebut pada objek tanah warisan yang belum dibagi tidak serta menggugurkan hak pemegang hak tanggung. Akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi adalah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Harta Waris
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN Permata, Salsabila Berlian; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62350

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Siti Chosiah selaku Penggugat atas tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Mardi. S.S.o.s. MM selaku Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan case approach. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim demi keadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 1% setiap bulan. Pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan suku bunga bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,9% sampai 6,5%. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum kepada para pihak khususnya Penggugat. Pertimbangan hukum mengenai ganti rugi kerugian immateriil Penggugat menurut Majelis Hakim ditolak karena tidak adanya cukup bukti penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kata Kunci : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi Materiil, Ganti Rugi Immateriil
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 186 K/Pdt/2023) Byantoro, Muhammad Billva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63148

Abstract

Legal Awareness of Online Motorcycle Taxi Drivers “Gojek” Related to Their Participation in the Workplace Accident Insurance and Death Insurance Program in Surabaya City Aris, Kamila Fakhriyah; Wardhana, Mahendra; Khairunnisa, Ibtisam Mumtaz
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63209

Abstract

The BPJS Law in article 14 states, "every person, including foreigners who have worked for a minimum of 6 (six) months in Indonesia, is obliged to become a participant in the Social Security program".  The partnership relationship means that there is no obligation for application companies to register their drivers with BPJS Employment. Therefore, work partners at the Gojek company must register themselves as BPJS participants independently. According to the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2021 in Article 32, it is stated that non-wage earners are required to take part in 2 programs, namely work accident insurance and death insurance. This research aims to find out the legal awareness of online motorcycle taxi drivers regarding their participation in work accident insurance and death insurance in the city of Surabaya. To achieve this goal, this research will use empirical legal research and an empirical juridical approach or legal sociology. The research results show that there are four indicators that can be used to measure the level of public legal awareness, including legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns. Each indicator shows a certain level of legal awareness, ranging from whether it is low or high. Based on the research results, Gojek online motorcycle taxi drivers in Surabaya who became informants were divided into those with very high legal awareness and those with moderate legal awareness. The level of legal awareness of Gojek online motorcycle taxi drivers is influenced by several factors. 
Co-Authors Adi Soeprijanto Adibah Yusuf Aditya Andhy Prabowo Adlina, Saarah Dewi Afifah, Intis Hariah Nur Agista Maulidiya Rochmah Ahmadina, Putri ahmadina Ailsashofa Alfadhila Amin, Ahmad Hanan Ammalia, Nuuru Rizky Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra, Anggra Ayu Anggri Indraprasti Anjar, Byanca Putri Ardiantono, Dewie Saktia Aria Weny Anggraita Arifah, Nurmalita Fajar Arinto Nugroho Arinto Nugroho Aris, Kamila Fakhriyah Astrid Amidiaputri At-Taqi, Abdul Muta'ali Muharik Author, Ahmad Nailul Bambang Kartono Kurniawan Beatrix, Putry Reydiana Berto Mulia Wibawa Budiono Budiono Byantoro, Muhammad Billva Caesario Ari Budianto Caesario Ari Budianto, Caesario Ari Chrysan Adi Putri CORRY LIANA Dewangga, Erdian Okta Bima DITA PERWITASARI Donny Revangga Adityara El Fachriza, Dimas Aditya Eny Sulistyowati ENY SULISTYOWATI Ervianti , Berlian Lusia Faruq, Muhammad Fazrin, Ravina FITHRONI, HIJRIN Fredy Kurniawan Hamidah, Niswatul Hamidah, Sinta Nur Haq, Qonita Nadya Harus Laksana Guntur Hasyyati, Astrid Amidiaputri Imam Abadi Indianna Putri Dharmawan Iqbal, Muhammad Firdaus Ismar M. S. Usman Karima, Tirsa Okta Kayungyun, Inggrid Rahadyan Khairunnisa, Ibtisam Mumtaz Khairunnisa, Nisrina Lea Kristina Anggraeni Loggar Bhilawa Lovisonnya, Intan Mareta, Alicia Masnun, Muh Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Meydiandra, Falah Mohammad Herli Nabyla, Aisy Lubna Nadinda, Septania Olivia Nadya Rizky Fitriana Nangkula Utaberta Nany Maryani Nikita Bunga Pratiwi Nurdini Elsa Indira Nurhalima, Alidha Nurul Hikmah Nurul Hikmah Okta Putra Setio Ardianto Okta Putra Setio Ardianto, Okta Putra Setio Permata, Salsabila Berlian Piansyah, Alief Putri, Nabilah Talithania Azaria Rachmadyta, Fauziah Rachman, Audi Fatchur Radityotomo, Revaya Rafii Fadhil Nasywa Rahayu, Dega Puji Rahmat Charis Wijayanto Ramadhan, Ken Nayyara Azkhira Rasyid, Wildan Ratri Bodromulatsih Rifdah Azizah Salsabila Sabar Sabar Sabiela, Yaritsa Husni Safitri, Nisabillah Saputra, Alfian Anugrah Sayyida Sayyida Selvi Marcellia Sopian, Usep Sumaningrum, Shinta Adhania Suprayitno, Sarah Adhibah Surya, Renadi Marizki Susilowati, Indri Fogar Susy Budi Astuti Susy Budi Astuti, Susy Budi Syarif, Abdurahman Talmera, Annisa Triana TAMSIL Tegar Aditya Cahyadi Thomas Ari Kristianto, Thomas Ari Tiara Ika Widia Primadani Trisna Jaya, Mgs Deni Vita Ratnasari Wahyu Waskito Putra Wahyudie, Prasetyo Wiwik Handayani Yang Haziqah Musa Yudha Firmansyah, Muhamad Rizal Yuniar, Riang Yustiva Yuniarti, Putri Irma Zahra Ayudhia Pawestri Zahri Tsaniyal Baqy