Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.542
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Sains dan Seni ITS Novum : Jurnal Hukum IPTEK Journal of Proceedings Series Pandecta Journal of Architecture & Environment Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Desain Interior Journal of Islamic Architecture Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Architectural Research and Design Studies PRODUCTUM : Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Waca Cipta Ruang: Jurnal Ilmiah Desain Interior Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Keadilan Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies Sewagati Keadilan Jurnal Arsitektur ARCADE Jurnal Desain
Mahendra Wardhana, Mahendra
Departemen Desain Interior Fakultas Arsitektur Desain Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 60111 Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGHADAP TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH AKIBAT KEBAKARAN Rachmadyta, Fauziah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59003

Abstract

Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan asli Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga Protokol Notaris yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUJN-P karena Protokol Notaris juga termasuk pada Arsip Vital. Minuta Akta dapat mengalami kerusakan hingga musnah akibat kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik yang termasuk pada bencana nonalam. Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang terjadi, yaitu kebakaran pada kantor Notaris yang mengakibatkan musnahnya kumpulan Minuta Akta yang disimpannya. Terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap terkait fakta-fakta hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitiannya, yaitu belum adanya aturan terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta rusak atau musnah akibat force majeure. Selanjutnya, Para Penghadap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menunjukkan bahwa Salinan Akta isi dan bunyinya sama dengan Minuta Akta yang telah musnah akibat kebakaran.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 68/PDT.G/2018/PN.BTL TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MOBIL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Putri, Nabilah Talithania Azaria; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59548

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu disertai pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Seperti Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl. yakni tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang melibatkan Nurdiansyah (Penggugat) selaku pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil beserta BPKB mobil dengan Didik Supriadi (Tergugat). Dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut dan selalu berbelit-belit dalam mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang pada faktanya BPKB tersebut dijaminkan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta oleh istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl dan akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji), pendekatan kasus (terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa), dan pendekatan konseptual (mengutip pendapat para ahli sebagai dasar untuk menjawab permasalahan). Hasil penelitian menyatakan majelis hakim mengabulkan sebagian petitum Penggugat terkait tindakan wanpestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Pertimbangan hakim menyatakan tindakan tergugat telah dipandang memenuhi syarat wanprestasi dan memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum nya adalah Penggugat memperoleh kembali hak atas mobil nya dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000,-. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Jaminan Fidusia.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Piansyah, Alief; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60186

Abstract

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan adanya kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020. akibat hukum bagi para pihak yakni lelang ditunda dan diperintahkan untuk renegosiasi Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 130/Pdt.G/2022/PN.Sda TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK WARIS YANG BELUM DI BAGI El Fachriza, Dimas Aditya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62277

Abstract

Pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum mulai dari akta pemberian hak tanggungan sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Namun tidak semua hak atas tanah yang akan dibebankan dengan hak tanggungan memiliki dokumen kepemilikan yang sempurna. Di dalam prakteknya seringkali terdapat dalam menjaminkan hak tanggungan dimana si pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewenangan yang mutlak atas objek jaminan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembebanan hak tanggungan atas tanah warisan yang belum dibagi, untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi, dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 130/Pdt.G/2022/Pn.Sda. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan penelitian dapat dipahami meskipun pembebanan hak tanggungan tersebut pada objek tanah warisan yang belum dibagi tidak serta menggugurkan hak pemegang hak tanggung. Akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi adalah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Harta Waris
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN Permata, Salsabila Berlian; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62350

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Siti Chosiah selaku Penggugat atas tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Mardi. S.S.o.s. MM selaku Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan case approach. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim demi keadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 1% setiap bulan. Pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan suku bunga bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,9% sampai 6,5%. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum kepada para pihak khususnya Penggugat. Pertimbangan hukum mengenai ganti rugi kerugian immateriil Penggugat menurut Majelis Hakim ditolak karena tidak adanya cukup bukti penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kata Kunci : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi Materiil, Ganti Rugi Immateriil
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 186 K/Pdt/2023) Byantoro, Muhammad Billva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63148

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG SERTIFIKAT GANDA PADA TANAH GARAPAN Saputra, Alfian Anugrah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48661

Abstract

Sengketa terhadap tanah garapan dimuat dalam Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN. Penggugat dimenangkan karena telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan Sertifikat Hak Milik (SHM), di sisi lain Tergugat II Intervensi mendapatkan SHM atas dasar penguasaannya terhadap objek sengketa dengan dasar penguasaan tanah garapan yang diakuinya dilakukan turun temurun. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan yang memenangkan Penggugat terhadap tanah garapan yang didalilkan Tergugat II Intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kedua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil penelitian menemukan jika pertimbangan hukum yang digunakan sudah tepat karena tanah garapan seharusnya digunakan 3 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 9 PP No. 224/1961 sedangkan dari fakta yuridis tidak ditemukan Surat Izin Menggarap yang dimiliki oleh orang tua ataupun kakek dari tergugat II intervensi. Kata Kunci: sertifikat ganda, sengketa, tanah garapan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 113 PK/TUN/2020 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI ATAS TANAH YANG SUDAH DIPERJUALBELIKAN Karima, Tirsa Okta; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50722

Abstract

The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with H Moch Goefron Masyhuri who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of H. Moch Goefron Masyhuri has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations (Peraturan Perundang-undangan) chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB), especially the Principle of Accuracy in its issuance.
PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63067

Abstract

Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 981 K/Pdt/2020 TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HONORARIUM SUCCES FEE Rafii Fadhil Nasywa; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An agreement is a legally valid act conducted by two or more parties with the intention of establishing a binding relationship that functions as law. Generally, agreements made legally refer to the provisions and requirements set forth in the Indonesian Civil Code. One of the conditions for a valid binding agreement is that the consent must result from free will and without coercion.The objective of this research is to analyze the basis for the judicial considerations in the Surabaya High Court Decision No. 668/Pdt.G/2018/PT.Sby and the Supreme Court Decision No. 981 K/Pdt/2020 concerning breach of contract (wanprestasi) and its implications for the validity of a land sale and purchase agreement that is in dispute. As normative legal research, this study employs a statute approach and a conceptual approach, utilizing primary and secondary legal materials. The research adopts a library research method and employs a qualitative descriptive analysis technique. Based on these methods, the research concludes that a sale and purchase agreement involving a disputed object violates material requirements because it does not align with the principle of good faith. Keywords: Agreement, Default, Court Decision
Co-Authors Adi Soeprijanto Adibah Yusuf Aditya Andhy Prabowo Adlina, Saarah Dewi Agista Maulidiya Rochmah Ahmadina, Putri ahmadina Ailsashofa Alfadhila Alidha Nurhalima Ammalia, Nuuru Rizky Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra Anggra Ayu Rucitra, Anggra Ayu Anggri Indraprasti Anggri Indraprasti, Anggri Anjar, Byanca Putri Annisa Kamila Ardiantono, Dewie Saktia Aria Weny Anggraita Arifah, Nurmalita Fajar Arinto Nugroho Arinto Nugroho At-Taqi, Abdul Muta'ali Muharik Bambang Kartono Kurniawan Beatrix, Putry Reydiana Berto Mulia Wibawa Budiono Budiono Byantoro, Muhammad Billva Caesario Ari Budianto Caesario Ari Budianto, Caesario Ari Chrysan Adi Putri CORRY LIANA Dewangga, Erdian Okta Bima Diana Novitasari Diana Novitasari DITA PERWITASARI Donny Revangga Adityara El Fachriza, Dimas Aditya Eny Sulistyowati ENY SULISTYOWATI Eri Naharani Ustazah Ervianti , Berlian Lusia Fazrin, Ravina Firman Hawari FITHRONI, HIJRIN Fredy Kurniawan Hamidah, Niswatul Hamidah, Sinta Nur Haq, Qonita Nadya Harus Laksana Guntur Hasyyati, Astrid Amidiaputri Imam Abadi Indianna Putri Dharmawan Iqbal, Muhammad Firdaus Ismar M. S. Usman Jasmine Adhania Putri Putri Jasmine Syahviarani Karima, Tirsa Okta Kayungyun, Inggrid Rahadyan Khairunnisa, Nisrina Kumara Rafi Isandhia Lea Kristina Anggraeni Lea Kristina Anggraeni Loggar Bhilawa Lovisonnya, Intan Mareta, Alicia Masnun, Muh Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Mellani Vionita Meydiandra, Falah Mohammad Herli Nadya Rizky Fitriana Nangkula Utaberta Nany Maryani Nikita Bunga Pratiwi Nurani, Salma Arsyi Nurdini Elsa Indira Nurul Hikmah Nurul Hikmah Nurul Idzi Lutvi Putri Nuuru Rizky Ammalia Okta Putra Setio Ardianto Okta Putra Setio Ardianto, Okta Putra Setio Permata, Salsabila Berlian Piansyah, Alief Prasetyo Wahyudie Putri Ahmadina Putri, Nabilah Talithania Azaria Rachmadyta, Fauziah Rachman, Audi Fatchur Radityotomo, Revaya Rafii Fadhil Nasywa Rahayu, Dega Puji Rahmat Charis Wijayanto Ramadhan, Ken Nayyara Azkhira Rasyid, Wildan Ratri Bodromulatsih Rifdah Azizah Salsabila Rifdah Azizah Salsabila Sabar Sabar Sabar Sabar Sabiela, Yaritsa Husni Saputra, Alfian Anugrah Sayyida Sayyida Selvi Marcellia Sopian, Usep Sumaningrum, Shinta Adhania Susilowati, Indri Fogar Susy Budi Astuti Susy Budi Astuti Susy Budi Astuti Susy Budi Astuti, Susy Budi Syarif, Abdurahman talitha fahriyah Tegar Aditya Cahyadi Thomas Ari Kristianto Thomas Ari Kristianto, Thomas Ari Tiara Ika Widia Primadani Wahyu Waskito Putra Wahyudie, Prasetyo Wiwik Handayani Yang Haziqah Musa Yudha Firmansyah, Muhamad Rizal Zahra Ayudhia Pawestri Zahri Tsaniyal Baqy