Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.369
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Journal of Applied Electrical Engineering Eksekusi : Journal Of Law Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam RIO LAW JURNAL Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) jurnal administrasi politik dan sosial Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan NuCSJo : Nusantara Community Service Journal World Health Digital Journal (wolgitj)
Rudi Pardede
Universitas Lancang Kuning
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis Sari M, Ayu Novita; DM, Yusuf; Pardede, Rudi
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.152

Abstract

The perpetrators of theft in Bengkalis Regency did not commit theft above Rp. 2,500,000.00 so that detention could not be carried out. The purpose of this research is to analyze how Law Enforcement Against Theft Offenders in the Legal Area of the Pinggir Police Sector of Bengkalis Regency is seen from sociological law. Based on the results of the study, it is known that Law Enforcement has not gone well because there are still criminal acts of theft, because the perpetrators of theft know that there is a minimum theft limit of Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah), while the stolen gold and money items range from Rp. 1,000,000 (one million rupiah) to Rp. 2,000,000 (two million rupiah). Obstacles in Law Enforcement Against Theft Perpetrators are the minimum number of police officer personnel, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness of legal knowledge. Efforts to overcome these obstacles that the need for adjustment of the rule of law with the times, the need for the number of police officer personnel, the need for facilities and infrastructure, and the need for public awareness of legal knowledge.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Budiarto, Yusuf; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1884

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian High Domino di Wilayah Hukum Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Koto, Arsyad; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1883

Abstract

Fenomena maraknya tindak pidana perjudian daring berbasis aplikasi Higgs Domino di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keresahan publik, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Higgs Domino berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal, terbukti dari masih berlangsungnya praktik perjudian tersebut. Hambatan yang dihadapi bersifat teknis, struktural, dan kultural. Hambatan teknis meliputi keterbatasan perangkat digital forensik, minimnya penyidik yang ahli di bidang kejahatan siber, serta kesulitan memperoleh data dari platform digital luar negeri. Hambatan struktural mencakup koordinasi antarinstansi yang kurang efektif dan birokrasi panjang dalam proses pemblokiran situs atau aplikasi. Hambatan kultural muncul dari persepsi masyarakat yang menganggap Higgs Domino sebagai permainan biasa sehingga dukungan sosial terhadap penindakan rendah. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembentukan tim siber, pengaktifan saluran pelaporan masyarakat, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyuluhan hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi investigasi digital, kecepatan penanganan kasus, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar Polres Meranti secara berkelanjutan mengadakan pelatihan teknis dan penguatan kompetensi di bidang forensik digital, pelacakan IP address, enkripsi data, dan investigasi transaksi elektronik, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring lintas negara.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Waloyo, Waloyo; DM , M. Yusuf; Pardede, Rudi
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.9769

Abstract

The circulation of cigarettes without excise stamps in Indonesia has become a serious issue impacting state revenue and public health. Illegal cigarettes reduce state income and create injustice in the taxation sector. Law enforcement against illegal cigarette circulation faces challenges such as low public awareness and weak supervision. This study aims to analyze the legal provisions regarding the imposition of excise on cigarettes under Law No. 39 of 2007 and evaluate the effectiveness of law enforcement against the circulation of cigarettes without excise stamps. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, examining regulations and related literature. The findings show that despite the existence of excise regulations, the circulation of illegal cigarettes remains high due to significant price differences between legal and illegal cigarettes. Law enforcement is still limited by a lack of resources, low legal awareness, and insufficient coordination among institutions. The study recommends regulatory evaluation, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and promoting active public participation in combating illegal cigarettes.
PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN Nofarizal, Dedi; Yusuf, Yusuf; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1350

Abstract

The issues above are rooted in the focus on a criminal act and the justice achieved through resolving a criminal case. The perspective on the meaning of a crime and punishment adopted in the current traditional criminal justice system is that “a crime is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilt,” which is rigid and does not allow freedom for victims and perpetrators to resolve their cases. Based on research findings, it is known that the implementation of restorative justice for perpetrators of assault in the jurisdiction of Dumai Police, based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, has not been running effectively. Many cases between victims and perpetrators have not reached an agreement, making the process only viable if both parties, the victim and the perpetrator, agree to resolve the issue through restorative justice. The obstacles include the influence of third parties from the victim's family on the victim, the involvement of interested parties in the matter, the lack of understanding of restorative justice among the community, and communication barriers between the perpetrator and the victim. Efforts to overcome these obstacles involve providing input to victims and perpetrators regarding the issue, preventing interference from uninterested parties, increasing public understanding of restorative justice, and improving communication between the perpetrator and the victim.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Simamora, Bona Adrian; Fahmi; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1391

Abstract

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus tindak pidana perbankan membutuhkan penanganan yang serius mengingat kompleksitasnya yang sering kali melibatkan teknologi, keterampilan keuangan, serta jaringan yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Penyidik yang bertugas di Polda Riau memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya terjadinya tindak pidana dalam perbankan. Penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman atau transaksi keuangan, di mana pelaku membuat dokumen palsu untuk mendapatkan dana secara tidak sah. Selain itu, penyalahgunaan akses oleh oknum perbankan untuk melakukan transfer dana tanpa izin juga sering dijumpai sebagai modus operandi dalam tindak pidana perbankan. Modus lainnya termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau pembobolan rekening nasabah melalui serangan cyber. Penyidikan terhadap modus operandi ini memerlukan analisis yang mendalam terkait pola-pola tindak pidana yang ada, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami lebih jauh jaringan dan praktek ilegal yang terjadi di sektor perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Oryta, Deny; Daeng, Yusuf; Pardede, Rudi
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8488

Abstract

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatikan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apakah Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir .Objek dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasa seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir, hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga bergantung pada koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Sexual, Anak.
Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sihotang, Marito Sari; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9582

Abstract

Jurnal ini menyajikan analisis mengenai implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi kesehatan yang ada diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal melalui platform online. Metode penelitian ini mencakup studi literatur untuk mengevaluasi undang-undang yang relevan, analisis kebijakan pemerintah terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi larangan ini. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal secara online, termasuk kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan produk ilegal tersebut. Hasil penelitian juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penegakan hukum terkait larangan ini, termasuk kolaborasi dengan pihak berwenang dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal. Dalam konteks kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama lintas sektoral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di wilayah Provinsi Riau dan sejauh mana kebijakan kesehatan dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN THE JURISDICTION OF PEKANBARU CITY Jahri, Ilfan Afriandi; Asnawi, Eddy; Pardede, Rudi
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.28786

Abstract

This research aims to analyze the application of diversion to children who commit criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City and analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles. The type of research used is sociological legal research with a legal effectiveness approach. The data source used is primary data which is analyzed qualitatively. The results of the research show that the implementation of diversion against children who have committed criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City has not been implemented well in 2021 to 2023, where there is still failure to diversion against children who have committed serious criminal acts of abuse. Some of the obstacles behind this failure include: First, legal factors, namely legal provisions that require an agreement between the perpetrator and the victim for diversion, whereas there is no agreement on compensation. Second, the factor of law enforcement officers, namely: the lack of involvement of the Pekanbaru City Social Service in the diversion process. Third, community factors, namely: The desire of the community that the perpetrator must be punished.Keywords: Diversion, Children, Criminal Abuse
PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO 32 TAHUN 2018 Reski Putra, Hapis; Yusuf DM, M.; Pardede, Rudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1335-1345

Abstract

Perlakuan yang spesial untuk narapidana dan tahanan berusia lanjut di Rumah Tahanan Negara adalah sebuah bentuk perlindungan yang harus dilakukan agar mereka dapat kembali hidup sesuai dengan norma masyarakat dan menjadi individu yang lebih baik setelah bebas. Setiap narapidana atau tahanan yang menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa hak atas perlakuan khusus, yang meliputi 4 hak dasar.Hak untuk menerima bantuan dalam akses terhadap keadilan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, yaitu dengan menyediakan layanan bantuan hukum melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.Selain membantu dengan akses keadilan bagi tahanan lanjut usia, rumah tahanan negara juga memberikan rehabilitasi serta pengembangan fungsi sosial, seperti pelatihan kepribadian dan pembinaan kemandirian.Selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tahanan dan narapidana lanjut usia, serta hak terakhir adalah memberikan perlindungan untuk keamanan dan keselamatan mereka. Hal ini dilakukan dengan memisahkan ruang tahanan lanjut usia dari mereka yang lebih muda, agar mereka terhindar dari ancaman dan perlakuan yang tidak semestinya dari narapidana dan tahanan lainnya.
Co-Authors Afriandi, Angga Afriansyah, Ricky Ardan, Andra Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Asnawi, Edi Bagio Kadaryanto, Bagio Bangun, Tri Suranta Budiarto, Yusuf Daeng, Yusuf DM , M. Yusuf DM, M. Yusuf DM, Yusuf Eddy Asnawi Ernawaty, Beby Fahmi Fahmi Fahmi Fitriyanti Nakul Harahap, Irawan Hartono, Wandi Heru Wijanarko Hutabarat, santa Delima ILFAN AFRIANDI JAHRI, ILFAN AFRIANDI Iqbal Maulana Syafei Koto, Arsyad Kurnia, Putri M. Yusuf DM Meinecky, Ryan Minggu, Sumber Horas Muhammad Faizin Muhammad Rasyid Abdillah Muhammad Rizki Muhardi, Dekky Nofarizal, Dedi Nugraha, Ahmad Angga Oryta, Deny Purba, Desi Valentianna Br Purnomo, Candra Putra, Alghoni Bumantara Rahmi Mahdaliza Reski Putra, Hapis Rizqa Anita sandra dewi Sandra Dewi Sari M, Ayu Novita Sihombing, Indra Lamhot Sihombing, Rainer Wilona Sihotang, Marito Sari Simamora, Bona Adrian Sistha, Windy Widya Toruan, Yohanes Janter Lumban Waloyo, Waloyo Yalid Yalid Yetti, Yetti Yusuf DM, M. Yusuf Yusuf