Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.225

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU Candra Purnomo; Yetti Yetti; Rudi Pardede
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1455

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur PrasetyaThe police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.

Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
World Health Digital Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/wolgitj.v1i4.34

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.

INKONSISTENSI HUKUM DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL KORUPSI DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rudi Pardede
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4159

Abstract: This study examines legal inconsistencies in the process of recovering state financial losses due to corruption in Indonesia, focusing on the principle of legal certainty. Although the law stipulates that the return of state funds does not eliminate criminal penalties, judicial practice shows numerous deviations. This study uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach to analyze the inconsistency between legal norms and their implementation. Key findings indicate that the implementation of asset recovery is often used as a basis for easing perpetrators' sentences, inconsistent monetary sanctions in court decisions, weak tracking and confiscation of assets, and minimal coordination between law enforcement agencies. As a result, the asset recovery system is ineffective in recovering state losses and creates legal uncertainty. This study recommends systemic reforms to strengthen legal certainty, the proportionality of sanctions, and the effectiveness of decision execution so that substantive justice is truly realized in combating corruption.Â Keywords: corruption, legal certainty, asset recovery, replacement money, legalÂ inconsistency Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi hukum dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum. Meskipun secara normatif hukum telah mengatur bahwa pengembalian uang negara tidak menghapuskan pidana, praktik peradilan menunjukkan banyak penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian aset kerap dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, tidak konsistennya sanksi uang pengganti dalam putusan pengadilan, lemahnya pelacakan serta penyitaan aset, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, sistem asset recovery tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistemik guna memperkuat kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan efektivitas eksekusi putusan agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam penanggulangan korupsi.Â Kata kunci: korupsi, kepastian hukum, pengembalian aset, uang pengganti, inkonsistensi Â Â hukum

URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF Rudi Pardede
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4356

Abstract: Corruption in Indonesia has caused state losses of up to trillions of rupiah annually, while existing legal mechanisms still focus on criminalizing perpetrators and are not optimal in recovering state assets. The disparity between state losses and recovered assets (state loss recovery gap) highlights the weakness of regulations that rely solely on confiscation of assets through criminal decisions (conviction-based asset forfeiture). This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach to examine the urgency of ratifying the Asset Forfeiture Bill. The results of the study indicate that the implementation of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism is highly relevant to addressing obstacles to law enforcement, particularly in cases where perpetrators have fled, died, or are difficult to prove criminally. Internationally, similar mechanisms have been implemented effectively in the United States, the United Kingdom, and Switzerland, and are in accordance with the mandate of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). However, the ratification of this bill remains hampered by political resistance and concerns about abuse of authority. Therefore, transparent, accountable regulatory design and oversight by an independent judiciary are necessary to ensure this legal instrument functions optimally. In conclusion, the ratification of the Asset Confiscation Bill is a strategic step to strengthen corruption eradication, close the state loss recovery gap, and restore public rights more equitably.Â Keyword: corruption, asset forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, asset recoveryÂ Abstrak: Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, sementara mekanisme hukum yang ada masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum optimal dalam memulihkan aset negara. Ketimpangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dikembalikan (state loss recovery gap) memperlihatkan kelemahan regulasi yang hanya mengandalkan perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based asset forfeiture). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sangat relevan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum, terutama pada kasus pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dibuktikan secara pidana. Secara internasional, mekanisme serupa telah diterapkan efektif di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss, serta sesuai dengan amanat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun, pengesahan RUU ini masih terkendala resistensi politik dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan desain regulasi yang transparan, akuntabel, serta diawasi peradilan independen agar instrumen hukum ini dapat berfungsi optimal. Kesimpulannya, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menutup celah state loss recovery gap, dan memulihkan hak-hak publik secara lebih adil.Â Kata kunci: korupsi, perampasan aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, pemulihan aset.

MENELAAH KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA Rudi Pardede
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5816

Abstract: This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage. Keywords: complexity, nurative, legislative showcase, authoritarianism, internalization, bureaucracy Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai legislative showcase tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti Prevention of Corruption Act. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase. Kata kunci: kompleksitas, nuratif, legislatif showcase, otoritarisme, internalisasi, birokrasi

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search