p-Index From 2021 - 2026
6.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-'Adl Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Istinbath : Jurnal Hukum Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Jurnal Askopis Indonesian Journal of Islamic Economics and Business RIO LAW JURNAL International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Iqtisaduna Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Indonesian Journal of Shariah and Justice Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Contemporary Gender and Child Studies International Journal of Law and Society Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Islam YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review El-Qisth Jurnal hukum keluarga Islam International Journal of Sharia and Law Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN NORMATIF DAN KEADILAN RELASIONAL M. Agus M. Agus; Islamul Haq; Saidah; Fikri; Agus Muchsin
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15376

Abstract

Konsep nusyuz dalam kerangka hukum keluarga Islam tradisional secara historis sering kali diinterpretasikan melalui kacamata patriarki, yang secara dominan dipandang sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap otoritas suami. Pendekatan kepatuhan normatif yang sepihak ini kerap mengabaikan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan sistemik, menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, dan menghilangkan hak-hak esensial perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan mereinterpretasi konsep nusyuz dengan menggeser paradigma dari sekadar pelanggaran normatif menuju analisis komprehensif berbasis maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan teori keadilan relasional. Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan agama kontemporer. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara keadilan relasional Arthur Miller dan Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang dipadukan dengan pendekatan teori sistem Jasser Auda terhadap maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz harus dipahami secara kontekstual sebagai kegagalan resiprokal dalam kewajiban relasional oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Lebih jauh, tindakan seperti kepergian istri dari rumah kediaman bersama untuk menghindari kekerasan atau penelantaran tidak dapat dikategorikan secara hukum sebagai nusyuz; melainkan merupakan manifestasi sah dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa dan integritas psikologis) dan hifz al-nasl (perlindungan ekosistem keluarga dan generasi penerus). Dengan menegakkan keadilan relasional, hukum keluarga Islam dapat bertransisi dari struktur hierarkis yang kaku menuju kerangka egaliter yang adaptif, yang secara hakiki memantulkan idealisme Islam tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  
Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Mediasi di Era Digital Nasruddin; Agus Muchsin; M. Ihsan Darwis; Rahmawati; Islamul Haq
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i4.2490

Abstract

The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed various dimensions of human life, including the mechanisms of legal dispute resolution. This study aims to comprehensively analyze the legal awareness of the Muslim community in Parepare City, South Sulawesi, regarding the implementation of electronic mediation (e-mediation) in the digital era. Operating within the framework of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022, the shift from conventional face-to-face mediation to virtual platforms presents significant sociological, psychological, and theological challenges. This research employs a qualitative descriptive method with normative-theological and empirical-juridical approaches, utilizing data from the Parepare Religious Court, Parepare Police Department, and the National Land Agency of West Bacukiki. The findings indicate that while the Muslim community in Parepare demonstrates a high preference for non-litigation dispute resolution, heavily influenced by the local culture of Siri' na Pacce and the Islamic concept of Islah (peacemaking), their adoption of fully digital mediation remains sub-optimal. The primary inhibiting factors include a stark digital literacy deficit, unstable internet infrastructure, privacy concerns, and most crucially, the loss of emotional intuition ("feel to feel") between the mediator and the disputing parties. To bridge this gap, this study proposes an optimization strategy grounded in the principles of Maqashid Al-Syariah and Restorative Justice, emphasizing the need for technical assistance hubs, culturally responsive digital training for mediators, and the development of proprietary encrypted judicial platforms to ensure confidentiality and maintain the sacredness of the mediation process.
REALISASI KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT Suci Cahaya Ningsi; Agus Muchsin; Saidah Saidah; Islamul Haq; Muhiddin Bakry
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11569

Abstract

This study examines marriages of persons with disabilities in realizing sakinah, mawaddah, and rahmah families from the perspective of fiqh munakahat. This research is a field study using a qualitative approach conducted in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving three married couples where one partner is a person with physical or sensory disabilities. The results show that efforts to build a sakinah family include mutual understanding of roles and obligations, cooperation in economic and domestic responsibilities, openness, and strengthening faith in Allah SWT. Supporting factors include spousal and family support, while inhibiting factors consist of physical limitations, unstable income, differences of opinion, and challenges in child-rearing. From the perspective of fiqh munakahat, marriages of persons with disabilities remain valid and oriented toward achieving the objectives of marriage (maqashid al-nikah), particularly tranquility, affection, and compassion within the household.
IMPLEMENTASI ASTA PROTAS DI KUA: Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Bimbingan Perkawinan Inklusif untuk Keluarga Sakinah dan Pencegahan Perceraian Dini Ahmad; Fikri Fikri; Islamul Haq
Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth Vol. 9 No. 01 (2026): Juni, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Uluwiyah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47759/8970a566

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Asta Protas (Delapan Program Prioritas Kementerian Agama 2025–2029) dalam revitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) inklusif, dengan fokus analisis hukum keluarga Islam terhadap bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dan pencegahan perceraian dini. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi implementasi Asta Protas pada layanan KUA, kesesuaiannya dengan maqāṣid al-sharī‘ah, serta implikasi Bimwin inklusif terhadap mitigasi faktor pemicu perceraian pada pasangan muda. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan elemen empiris, melalui analisis regulasi (KMA No. 244 Tahun 2025 dan peraturan terkait), literatur hukum keluarga Islam, serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik, laporan Kemenag, dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asta Protas berhasil menggeser paradigma KUA menjadi pusat layanan berdampak melalui digitalisasi, penguatan SDM, dan Bimwin inklusif. Kebijakan ini selaras dengan maslahah mursalah serta maqāṣid al-sharī‘ah (khususnya hifẓ al-nasl dan hifẓ al-nafs), dan Bimwin efektif sebagai instrumen preventif yang membangun resiliensi keluarga pasca-pandemi serta berkontribusi pada tren penurunan angka perceraian. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi rekomendasi kebijakan bagi Kemenag dalam penguatan layanan inklusif, pengembangan fiqih munakahat yang adaptif, serta upaya nasional membentuk keluarga maslahat yang berkelanjutan di tengah tantangan sosial kontemporer.c.
Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Aset Wakaf Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Parepare Alfiyah Dhiyaul Auliyah; Andi Bahri S.; Islamul Haq; Hannani; Suarning
Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Vol. 11 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/ijoieb.v11i1.6084

Abstract

This study aims to analyze the fundamental role of cross-sector collaborative governance in optimizing waqf asset management as a poverty alleviation strategy in Parepare City. Employing a qualitative field research design with an interpretative paradigm, primary data were collected through in-depth semi-structured interviews and non-participant observation involving key stakeholders, namely the Ministry of Religion, the Indonesian Waqf Board, and Nahdlatul Ulama's Philanthropic Institution (LAZISNU). The data were analyzed using an interactive qualitative model encompassing data condensation, display, and conclusion drawing. The research introduces the novelty of a Dual-Track Collaboration Model, demonstrating that state institutions predominantly focus on legal-defensive asset protection, while civil society autonomously drives productive community empowerment. Furthermore, the study identifies a Collaborative Capacity Gap, where facilitative leadership and external political support are constrained by the absence of local regulations and the centralized management of cash waqf funds. Consequently, this creates a paradox of Transitional Optimization based on Social Resilience. The current collaborative framework successfully secures socio-religious infrastructure and educational sustainability for vulnerable groups, yet it has not achieved immediate macroeconomic poverty alleviation due to regional fund outflows to the central government.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama: Perspektif Hukum Keluarga Islam Ahmad Aegil Nopryah Sunday; Islamul Haq; Syafaat Anugrah Pradana; Rusdaya Basri; Aris Aris
Journal of Contemporary Gender and Child Studies Vol 5 No 2 (2026): August: Women and Children Welfare in Indonesian Context
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/jcgcs.v5i2.953

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perkawinan poligami yang dilakukan suami tanpa izin istri pertama berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI). Meskipun fikih klasik tidak mewajibkan izin tersebut sebagai syarat sah nikah, hukum positif di Indonesia mengatur ketat prosedur poligami melalui asas monogami terbuka. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian yuridis-empiris ini bertujuan menganalisis penerapan pemidanaan di Pengadilan Negeri Maros serta bentuk pertanggungjawabannya menurut HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa di Pengadilan Negeri Maros terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur pidana karena melangsungkan perkawinan kedua saat masih terikat pernikahan sah. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 bulan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis guna memberikan efek jera. Dalam perspektif HKI, pemidanaan ini selaras dengan Teori Ta’zir, di mana penguasa (ulil amri) berwenang menetapkan hukuman demi mencegah kemudaratan sosial. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah mempertegas bahwa poligami tanpa izin memicu ketidakadilan dan merusak kemaslahatan keluarga, sehingga sanksi hukum positif berfungsi sebagai wujud keadilan korektif untuk melindungi hak perempuan dan anak.
Menjaga Integritas Bisnis di Era E-Commerce; Peran Etika Malaqbiq dan Nilai Syariah bagi Pelaku UMKM Afdal; Islamul Haq; Damirah; Syahriah Semaun; Andi Bahri
Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2026): Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LPPM Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55510/fjhes.v10i1.886

Abstract

Percepatan transformasi digital telah merekonstruksi lanskap bisnis global, mendorong jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bermigrasi ke ekosistem e-commerce. Namun, pergeseran pola interaksi dari tatap muka menjadi virtual antarmuka memicu patologi etis yang serius, di mana anonimitas menumbuhkan fenomena moral disengagement (pelepasan tanggung jawab moral) seperti manipulasi informasi, perang harga eksploitatif, dan pengabaian layanan. Penelitian kualitatif berbasis kepustakaan ini bertujuan menganalisis transformasi interaksi ekonomi tersebut serta merumuskan resolusi etis melalui integrasi nilai ekonomi Syariah dan kearifan lokal suku Mandar, yakni etika Malaqbiq. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Malaqbiq—yakni Kedzo (perilaku empatik), Pau (tutur kata bermartabat), dan Jama-yamang (etos kerja berlandaskan amanah)—mampu mengoperasionalkan aksioma tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran ke dalam laku keseharian pebisnis. Kesimpulannya, sinergi antara identitas kultural dan teologis ini menawarkan kerangka moral alternatif yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menekan tendensi manipulatif pada ruang e-commerce yang serba nirwajah, tetapi juga membangun resiliensi UMKM melalui penciptaan kepercayaan digital yang autentik, akuntabel, dan berkelanjutan di tengah turbulensi era disrupsi.
The Implications of Social Media Use on Household Harmony: An Analysis of Divorce Rates in Wajo Regency Ismail Arsyad; Sudirman L; Islamul Haq
Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Vol. 3 No. 4 (2025): Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry
Publisher : Tinta Emas Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59535/sehati.v3i4.617

Abstract

The advancement of digital technology has transformed patterns of human communication, including interactions within the household. Social media, originally intended for social connection and entertainment, has increasingly become a source of marital tension. Online infidelity, emotionally intimate digital communication, jealousy arising from virtual interactions, and violations of digital privacy often develop into prolonged conflicts that threaten marital stability. This study examines the contribution of social media to divorce cases at the Sengkang Religious Court, analyzes judicial legal reasoning in such cases, and interprets the phenomenon through the perspective of Islamic jurisprudence. A qualitative case-study approach was employed, involving document analysis, courtroom observation, and in-depth interviews with judges, clerks, and litigants. Data from 2024 show that out of 1,011 divorce cases, approximately 20 percent explicitly involved conflicts related to social media use, indicating a significant impact of digital behavior on marital dissolution. Judicial considerations are primarily based on Article 19(f) of Government Regulation No. 9/1975 and Article 116(f) of the Kompilasi Hukum Islam, which recognize continuous disputes (syiqaq) as lawful grounds for divorce. Judges evaluate not only formal digital evidence, such as screenshots and message records, but also the psychological and emotional harm caused by digital misconduct. Mandatory mediation under Supreme Court Regulation No. 1/2016 is used to assess the possibility of reconciliation. From the perspective of Islamic law, harmful social media practices are assessed through the maxim dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, affirming that divorce is permissible when digital harm outweighs marital benefit.
Implementation of Sharia Economic Values in BULOG’s Intervention Policy on Rice Grain Prices in Duampanua Gustia Gustia; Syahriyah Semaun; Islamul Haq; Muliati Muliati; Damirah Damirah
Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 9 No. 1 (2026): ECONOMOS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/economos.v9i1.4206

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Islamic economic values in the intervention policy of Perum Bulog on rice grain prices in Duampanua District, Pinrang Regency. Price fluctuations and the dominance of middlemen as the main buyers often force farmers to sell their harvest below the Government Purchasing Price (HPP). This condition indicates that Bulog’s role as a price-stabilizing institution has not been fully optimal in maintaining price stability and protecting farmers’ welfare. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach and field research design. Data were obtained through in-depth interviews with farmers, middlemen, and Bulog officials, supported by secondary data from policy documents and relevant literature. The results show that Bulog’s interventions through HPP policies, grain procurement, and market operations have contributed to price stabilization; however, implementation remains uneven due to limited access, bureaucratic obstacles, and lack of socialization. From the perspective of Islamic economics, the values of Siddiq (honesty) and Amanah (trustworthiness) are reflected in price determination and farmer protection but have not been fully and consistently applied in practice. The value of Fathonah (wisdom and intelligence) appears in procurement and infrastructure policies but has not effectively reached remote production areas. Meanwhile, Tabligh (transparency and dissemination of information) remains weak, resulting in the incomplete realization of Maṣlaḥah (public welfare) for farmers.
Legal Harmony: Integration of Customary, National, and Islamic Criminal Law in the Toraja Ma’rambu Langi Islamul Haq; Resi Resi; Muhammad Suaib Tahir; Qurrah A’yuniyyah; Muh. Akram J Said
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i2.17680

Abstract

This research explores the integration of customary law, national law, and Islamic criminal law through a case study of ma’rambu langi in the Toraja community by firstly examining its effectiveness. Ma’rambu langi is a form of customary sanction imposed for severe moral violations, such as adultery and other breaches of local traditions. This sanction aims not merely to punish, but to restore social harmony through symbolic and public acts of moral responsibility. The offender is required to confess the wrongdoing and seek reconciliation with the community. The research adopts a qualitative method using semi-structured interviews with traditional leaders, community members, and legal practitioners, along with document analysis that includes customary case archives, court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal that ma’rambu langi plays a significant role in maintaining social order, preventing the recurrence of offenses, and reinforcing the authority of customary law. Moreover, the study indicates that elements of this customary practice resonate with values in both national and Islamic criminal law, particularly in emphasizing restorative justice and communal integrity. The research contributes to ongoing discussions on legal pluralism in Indonesia, suggesting that harmonizing customary, national, and religious legal systems can enrich the development of a more inclusive, context-sensitive, and sustainable legal framework. It also emphasizes the importance of recognizing local wisdom in addressing moral and social issues while ensuring compatibility with broader legal principles and human rights norms.
Co-Authors A, Aris Abbas, Abdul Haris Abd Rahman Abda Abda Abdul Karim bin Khairuddin Abdul Rauf Muhammad Amin Abubakar, Achmad Afdal Agus Muchsin Ahmad Ahmad Aegil Nopryah Sunday Ahmad Alimuddin Ahmad Nawir Alfiyah Dhiyaul Auliyah Amin, Mindriani Amiruddin, Muhammad Majdy Andi Ayu Frihatni Andi Bahri Andi Bahri S. Andi Febiyanti Andi Muhammad Ridwan Thahir Anita Apriliani Anwar, Alfiansyah Anwar, Fatmawati AR, Zulfahmi Arif Rahman Aris Aris Aris ARIS ARIS, ARIS Ayyub, Ayyub Damirah Damirah Damirah DAMIRAH DAMIRAH, DAMIRAH Dedi Bahar Dihri, Dihri Djalal, Marini Abdul Djauhar, Aisyah F, Fikri Fatmawati Anwar Fikri Fikri Fikri Fikri Gustia Gustia H. Sudirman L. Haerul Anwar Hammad, Hamza Abed Al Karim Hannani Haris, Asmaddy Harwis Alimuddin hasana, Nur Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hera Saputri, Riana Ismail Arsyad Kurniati M. Agus M. Agus M. Ihsan Darwis M. Ilham Maddolangeng, Nur Misyuari Marilang Marlina, Andi Maryam, Hannat Waladat Mayyadah, Mayyadah Muh. Akram J Said Muh. Akram J Said Muh. Yunus Muhammad Ali Rusdi Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Arief Muhammad Haramain Muhammad Ilham Muhammad Said Muhammad Suaib Tahir Muhiddin Muhiddin Muliati Muliati Muliati, Muliati Murhim, Murhim Muschsin, Agus Musmulyadi, Musmulyadi Muzdalifah Muhammadun Nasir, Nur Alviana Nur Alviana Nasir Nur hasana Nur, Muhammad Yaumil Awal Nurhakki, Nurhakki Pradana, Syafa’at Anugrah Prasetio, Tri Bambang Purwoko, Agus Putri, Mutmainna Qurrah A’yuniyyah Qurrah A’yuniyyah R, Rasna Rahmawati RAHMAWATI RAHMAWATI Rasna Resi Resi Resi Resi, Resi Ridwan Thahir, Andi Muhammad Ridwan Thahir, Andi Muhammad Rindam Nasruddin Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Saidah Saidah Saidah Salsabila, Unik Hanifah Shonia Moons Suarning Suarning Suarning Suarning, Suarning Suci Cahaya Ningsi Suci, Purnama Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sudirman Sudirman Syahriah Semaun Syahriyah Semaun Syam, Nuradillah Syatar, Abdul Tahir, Muhammad Suaib Waeduereh, Mustafakama Waeno, Muhamadaree Wahidin Wahidin Wahidin Zainal Said zaldyputra Zulfahmi AR Zulfahmi AR Zulfahmi AR