p-Index From 2021 - 2026
11.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Falah : Jurnal Ekonomi Syariah Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam KEUNIS Al-Mustashfa Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Economica: Jurnal Ekonomi Islam al-Uqud : Journal of Islamic Economics al-Afkar, Journal For Islamic Studies QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JMM UNRAM (Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram) PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) JCRS (Journal of Community Research and Service) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syari’ah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Journal of Sustainable Community Development (JSCD) Jurnal Iqtisaduna Talaa : Journal of Islamic Finance el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Syariah Banking Journal of Islamic Economics and Business Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Jurnal Riset Perbankan Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARIAH Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Economics and Digital Business Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Pemahaman Agama dan Pendapatan Masyarakat Muslim terhadap Kepatuhan dalam Membayar Zakat Mal Safira Muthia Rosyid; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8022

Abstract

Abstract. Carrying out zakat mal is basically an obligation imposed on Muslims who have excess wealth to give to those in need when it has attained nisab and haul. However, in practice, the understanding of zakat among Karna Sidareja traders is still very limited, they consider that zakat is the same as alms and mean that if they have given alms, it means they have paid zakat. Religious understanding and zakat compliance are important factors for compliance to pay zakat mal. Based on this phenomenon, the problems that become the objectives of this study are: To analyze the influence of religious understanding of Muslim traders in the Karna market, Sidareja village, Cilacap regency on compliance to pay mall zakat. To analyze the effect of income of Muslim traders in Karna Sidareja market, Cilacap regency on compliance to pay mall zakat. And to analyze the effect of religious understanding and income of Muslim traders in the Karna Sidareja market, Cilacap regency on the awareness of paying mall zakat The research method used quantitative methods. Data collection was used in this study using questionnaires. The sample used in this study was 30 respondents. The sampling technique used in this study is non-probability sampling, then the data is processed using multiple regression analysis methods. The results of this study show that religious understanding (X1) and income (X2) have a positive and significant effect on the compliance of paying mall zakat (Y) partially and simultaneously. Abstrak. Melaksanakan zakat mal pada dasarnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Namun, dalam praktiknya, pemahaman zakat di kalangan pedagang Karna Sidareja masih sangat terbatas, mereka menganggap bahwa zakat sama dengan sedekah dan mengartikan bahwa jika mereka sudah bersedekah, berarti mereka sudah membayar zakat. Pemahaman agama dan kepatuhan zakat merupakan faktor penting untuk kepatuhan membayar zakat mal. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh pemahaman agama para pedagang muslim di pasar Karna desa Sidareja kabupaten Cilacap terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan para pedagang muslim di pasar Karna Sidareja kabupaten Cilacap terhadap kepatuhan membayar zakat mal. Dan untuk menganalisis pengaruh pemahaman agama dan pendapatan para pedagang muslim di pasar Karna Sidareja kabupaten Cilacap terhadap kesadaran membayar zakat mal Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, kemudian data di proses dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman agama (X1) dan pendapatan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat mal (Y) secara parsial dan simultan.
Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai pada Aplikasi Dompet Digital DANA Reza Fauzia Tarende; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8172

Abstract

Abstrak. Perkembangan zaman membawa banyak kemajuan salah satunya yaitu hadirnya transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi sebagaimana yang terjadi di aplikasi DANA. Permasalahannya emas yang dibeli melalui DANA berwujud saldo digital . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Sumber data pada penelitian ini data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dilakukan dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login, memilih fitur DANA eMas, pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi, dan pengecekan saldo pembelian. Berikutnya, jual beli emas secara tidak tunai, dengan akad salam dan diiringi akad wadiah pada aplikasi dompet digital DANA dinilai tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Kata Kunci: Fatwa, Jual Beli Emas Tidak Tunai, Dompet Digital Dana. Abstract. The times have brought many advances, one of which is the presence of non-cash gold buying and selling transactions through applications such as the DANA application. The problem is that gold purchased through DANA is in the form of a digital balance. This has the potential to be inconsistent with the MUI DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cashless Gold Trading. This study aims to analyse the mechanism of buying and selling gold in the DANA Digital Wallet application and review the DSN MUI Fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning cashless gold trading in the DANA Digital Wallet application. The research approach used is empirical, normative legal research. The sources of data in this study were primary and secondary data collected through observation and interviews and then analysed qualitatively. The results of this study state that the gold buying and selling mechanism in the DANA Digital Wallet application is carried out by registering a cellphone number on the DANA application, logging in, selecting the DANA eMas feature, purchasing, entering the purchase nominal, receiving order details, making payments, confirming, and checking purchase balances. Furthermore, buying and selling gold without cash with a salam contract accompanied by a wadiah contract on the DANA digital wallet application is considered not to contradict DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding the sale and purchase of gold without cash. Keywords: Fatwa, Buying and Selling Without Cash, Digital Wallet Dana.
Atribut Hotel Syariah dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Hotel Narapati Indah Syariah Adinda Putri Anggareini; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8267

Abstract

Abstrak. Hotel syariah menawarkan fasilitas sesuai dengan nilai Islam dan mencegah praktik perzinaan, minuman keras, dan perjudian. Dengan menerapkan syarat-syarat ketat bagi tamu pengunjung, hotel ini mendorong konsumen untuk tidak melanggar hukum. Akan tetapi, Banyak hotel syariah Bandung belum memenuhi ketentuan DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan industri perhotelan syariah. Hotel Narapati Indah Syariah salah satu hotel yang banyak diminati oleh Wisatawan Muslim, mengemukakan bahwa kepuasan terjadi saat seseorang membandingkan persepsinya terhadap kinerja suatu hal. Peneliti memilih Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya sebagai objek penelitian untuk mengevaluasi pelayanan Syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan muslim di hotel tersebut di Kota Bandung. Penulis ingin meneliti kualitas pelayanan Hotel Narapati Indah Syariah di Kota Bandung yang sesuai dengan hukum Islam. Metode survei digunakan dengan penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dekorasi, fasilitas, dan pelayanan hotel berpengaruh terhadap pilihan wisatawan untuk menginap. Semakin baik dekorasi dan ornamen suatu hotel, semakin baik pelayanan dan fasilitas yang tersedia, maka akan meningkatkan keputusan para pengunjung untuk menginap. Kata Kunci: Atribut Hotel Syariah, Minat Keputusan Wisatawan Abstract. Sharia hotels offer facilities in accordance with Islamic values ​​and prevent the practice of adultery, drinking, and gambling. By implementing strict conditions for visiting guests, this hotel encourages consumers not to break the law. However, many Bandung Sharia hotels do not comply with the provisions of the DSN MUI Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016. This research focuses on the management and implementation of the Sharia hospitality industry. Hotel Narapati Indah Syariah is one of the hotels that are in great demand by Muslim tourists, suggesting that satisfaction occurs when someone compares his perception of the performance of a thing. Researchers chose Hotel Syariah Narapati Indah Syariah Bandung Raya as the object of research to evaluate Sharia services in accordance with Islamic principles. The purpose of this research is to look for factors that influence the interest of Muslim tourists to visit these hotels in the city of Bandung. The author wants to examine the service quality of the Narapati Indah Syariah Hotel in the city of Bandung in accordance with Islamic law. The survey method was used with the authors distributing questionnaires for data collection. This study uses a type of descriptive research with a quantitative approach. From the results of this study, it can be concluded that the decoration, facilities, and hotel services affect the choice of tourists to stay. The better the decorations and ornaments of a hotel, the better the services and facilities provided, it will increase the visitor's decision to stay. This study uses simple regression analysis carried out with the following steps: test the validity and reliability of questionnaire data, and normality test using the Kolmogorov-Smirnov method. And then a regression test was carried out with two steps, namely the F-test and T-test. Keywords: Sharia Hotel Attributes, Tourist Decision Interests
Wisata Halal dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Nur Fadilah Sukmawardani; Popon Srisusilawati; Nandang Ihwanudin
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8388

Abstract

Abstract. In 2019 Indonesia ranked first as the country with the best halal tourist destination according to GMTI (Global Muslim Travel Index). West Java is one of the provinces developing National Priority halal tourism destinations. But in reality there are still tours in West Java that do not meet the criteria as halal tourist destinations when viewed from Fatwa DSN-MUI No.108 of 2016 concerning Guidelines for organizing tourism based on sharia principles. Cireundeu traditional village located in West Java is one of the tourist destinations that has unique local wisdom. The research aims to analyze the practice of halal tourism in the context of local wisdom in Cireundeu Traditional Village with a review of the DSN-MUI Fatwa. The method of writing this thesis uses normative legal research methods using a qualitative approach which uses data collection techniques by collecting and describing data obtained through library research and field research by conducting interviews, which then the results of the research will be presented in the form of words. Halal tourism in the context of local wisdom is actually quite difficult to implement in Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the managers and people of Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the manager and the people of Cireundeu Traditional Village. In the review by Fatwa DSN-MUI, there are also several aspects of halal tourist destinations that are not appropriate or fulfilled on the Cireundeu Traditional Village tour. For the management, it would be better if they improve facilities such as the construction of places of worship that are strategically located to the tourist center, to make it easier for Muslim tourists who will perform worship. The Indonesian Ulema Council and the Ministry of Religious Affairs should socialize the provisions relating to sharia principles in tourist destinations with local wisdom and help implement the fatwa. Keywords: Halal Tourism, Local Wisdom Context, Fatwa DSN-MUI. Abstrak. Pada tahun 2019 Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik versi GMTI (Global Muslim Travel Index). Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pengembangan Destinasi wisata halal Priorotas Nasional. Namun pada kenyataannya masih terdapat wisata di Jawa Barat yang belum memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata halal jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelengaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kampung adat Cireundeu yang terletak di Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wisata halal dalam konteks kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu wisata halal dalam konteks kearifan lokal cukup sulit untuk diimplementasikan di Kampung Adat Cireundeu. Namun bagi Kampung Adat Cireundeu wisata halal bukanlah suatu hal yang harus dihindari oleh pengelola serta masyarakat. Dalam tinjauan oleh Fatwa DSN-MUI pun terdapat beberapa aspek destinasi wisata halal yang tidak sesuai atau terpenuhi pada wisata Kampung Adat Cireundeu. Bagi pihak pengelola akan lebih baik apabila meningkatkan fasilitas seperti pembangunan tempat ibadah yang letaknya strategis dengan pusat wisata, agar memudahkan wisatawan muslim yang akan melaksanakan ibadah. Majelis Ulama Indonesia serta Penyuluh Kementerian Agama sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah pada destinasi wisata dengan kearifan lokal dan membantu pengimplementasian fatwa. Kata Kunci: Wisata Halal, Konteks Kearifan Lokal, Fatwa DSN-MUI.
Implementasi Akad Ba'i Al-Taqsith terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Alisya Aulia Rusmana; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8435

Abstract

Salah satu fenomema yang ada di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka adalah jual beli emas secara tidak tunai yang diawali dengan penjual menyediakan emas secara kredit untuk dapat dijual kepada masyarakat, ketika pelaksanaan akad ijab dan qabul penjual tidak mengatakan adanya denda dan juga jaminan kepada pembeli jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli mengalami kemacetan pembayaran, penjual meminta jaminan dan memberikan denda kepada pembeli untuk dilunasi ketika membayar cicilan berikutnya. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu buku-buku jurnal, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. dan teknis analisis data nya yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan kesimpulan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara taqsith ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad ba’i al-taqsith yang sesuai sehingga akad ba’i al-taqsith dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai. One of the phenomena in Jatipamor Village, Talaga Subdistrict, Majalengka Regency is the sale and purchase of gold on an uncash basis, which begins with the seller providing gold on credit to be sold to the public, when implementing the ijab and qabul contracts, the seller does not say that there will be fines and guarantees to the buyer if he experiences payment problems, because the purpose of this credit sale and purchase is to help with the element of trust. But in reality, when the buyer experiences payment problems, the seller asks for collateral and imposes a fine on the buyer to be repaid when paying the next installment. This makes the element of coercion and disagreement between the two parties in the installment payment. The research method used is a qualitative approach. The type of data used is field research. The data sources in this research are primary data sources, namely sellers and buyers and secondary data sources, namely journal books, scientific articles, and other materials. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and literature study. and the data analysis technique is by collecting data, selecting data, analyzing data, and conclusions. The practice of non-cash gold buying and selling carried out in Jatipamor Village has fulfilled the pillars of this sale and purchase in taqsith. However, it still does not fulfill the pillars of this taqsith sale and purchase.
Telaah Maslahah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Raden Rahma Raijani; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8977

Abstract

Abstract. Ownership of vacant land is now often used as a business venture, one of which is parking lots that are managed by individuals or in collaboration with other parties. Where when there is a cooperative effort there must be agreements and agreements made. There are two types of parking business partnerships that people often use, namely Production Sharing and Land Lease collaboration. It is possible that in the parking business cooperation there are problems such as losses from one of the individual parties or company management, as is the case with the Management of EZ Parking and Shopping Center X Bandung City. Collaboration and Accountability between EZ Parking Management and Shopping Center X Bandung City in the form of land lease faces several obstacles. The sudden increase in rent and profit taking that was not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X caused losses for EZ Parking Management. This study aims to analyze Maslahah Al-Mursalah's review of cooperation and accountability for damage and loss in the Parking Area of ​​Shopping Center X Bandung City. This type of research is a qualitative research using a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data in research using interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the sudden increase in rent and profit taking that is not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X causes losses for EZ Parking Management and is not in line with the benefit of mankind. Even this cooperation is not in accordance with the principles of Musyarakah in Islam. The absence of equitable profit sharing and joint risk sharing shows incompatibility with the concept of Islamic cooperation. Accountability is carried out by EZ Parking Management for damage and loss using a family approach and negotiating with related parties. However, there is a discrepancy in the division of responsibilities between EZ Parking Management and parking employees Keywords: Collaboration, Accountability, Trust, Musyarakah, and Maslahah Al-Mursalah. Abstrak. Kepemilikan lahan kosong kini sering dijadikan suatu usaha bisnis salah satunya adalah lahan parkir yang dikelola oleh perseorangan maupun kerjasama dengan pihak lain. Dimana ketika ada suatu usaha kerjasama pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan. Terdapat dua macam kerjasama bisnis parkir yang sering masyarakat gunakan, yaitu kerjasama bisnis parkir terdapat masalah seperti kerugian dari salah satu pihak perorangan maupun manajemen perusahaan.seperti hal nya yang dirasakan oleh Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Kerjasama dan Pertanggung jawaban antara Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung dalam bentuk sewa lahan menghadapi beberapa kendala. Kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maslahah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Kerjasama tersebutpun tidak sesuai dengan prinsip Musyarakah dalam Islam. Tidak adanya pembagian keuntungan yang merata dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama Islam. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Manjemen EZ Parking terhadap kerusakan dan kehilangan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan berunding dengan pihak yang terkait. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pembagian tanggung jawab antara Manajemen EZ Parking dan karyawan parkir. Kata Kunci: : Kerjasama, Pertanggungjawaban, Amanah, Musyarakah, dan Maslahah Al-Mursalah.
Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Fitriana Wulandari Zulkarnaen; Siska Lis Sulistiani; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10316

Abstract

Abstract. Law no. 41 of 2004 concerning waqf is intended to create legal order and administration of waqf in order to protect waqf assets. To protect waqf assets, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf stipulates that legal actions relating to waqf must be recorded and stated in the waqf pledge deed, registered and announced, and their implementation carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations governing waqf, so that there are no incidents. Things that are not desired in the future include problems that occur if the party demands the waqf land. Therefore, this research aims to analyze waqf assets according to law no. 41 of 2004 at the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta. This research uses normative juridical research methods with primary and secondary data sources using data collection methods, interviews, and analyzed using qualitative descriptive methods, then the results of this research are that the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, which stands on waqf land, has not been registered according to Law No. 41 of 2004. According to the administrator of the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, who Mr. Adang Sumarna, when asked why he didn't have a certificate, said that due to the lack of information about waqf land certificates, especially processing waqf land certificates which is quite complicated. There are many requirements that we can't fulfill and it costs quite a lot of money. They also said that the most important thing is that it is valid. According to Islamic law, especially the registration fee and process takes a very long time and a Nazir has minimal knowledge regarding the terms and conditions that must be submitted. Abstrak. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Untuk melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, agar tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari salah satunya masalah yang terjadi jika pihak menuntut tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 di Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan analisis deskriftif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid jamie al-falah karang layung purwakarta yang berdiri di atas tanah wakaf belum tercatat menurut undang-undang no.41 tahun 2004. Menurut pengurus Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta yang bernama bapak Adang Sumarna ketika ditanya kenapa belum memiliki sertifikat beliau mengatakan bahwa Dikarenakan minimnya informasi tentang seputar sertifikat tanah wakaf apalagi pengurusan sertifikat tanah wakaf cukup rumit Banyak persyaratan yang belum bisa kami penuhi Dan memakan biaya yang lumayan besar, mereka juga mengatakan bahwa yang terpenting sudah sah secara hukum islam, apalagi biaya pendaftaran dan prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan minimnya pengetahuan seorang nazir dalam informasi tentang bagaimananya syarat dan ketentuan apa saja yang harus di serahkan.
Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2018 di Baznas Kota Cimahi Amila Vindi Oktaviana; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10543

Abstract

Abstract. The purpose of this study is to examine in more depth the management of professional zakat and also in the review of Islamic law and also look at the PERWALI Cimahi. The research method used is a normative qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, and secondary data referring to books, journals that will complement the results of existing interviews. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat in accordance with Islamic Law as stated by a 2003 fatwa collecting from salaries, and is also collected in accordance with opinions with a nishab of 2.5%. There are also several health, educational, humanitarian, economic, da'wah and advocacy programs for the distribution and utilization of zakat to people who are entitled to receive zakat 8 mustahik in accordance with the Qur'an Surat At-Tawbah verse 6. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat. Baznas Kota Cimahi has managed professional zakat in accordance with the Mayor of Cimahi City Number 18 of 2018, namely collecting according to Article 6 ASN who has income that has reached nishab must issue professional zakat, the income of civil servants for 1 (one) year that reaches nishab. Then collect the amount / nishab In accordance with Article 9, the amount of professional zakat collected is 2.5% (two point five percent) of the income received by ASN every month. Then report the results of collecting professional zakat, infaq, and shodaqoh from ASN Cimahi City local government to the Mayor through the Regional Secretary. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat profesi dan juga dalam tinjauan hukum Islam dan juga melihat dalam PERWALI Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder mengacu pada buku, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang ada. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai syariat Hukum Islam seperti yang disebutkan oleh fatwa tahun 2003 menghimpun dari gaji, dan juga dipungut sesuai dengan pendapat dengan nishab 2,5 %, juga diadakannya beberapa program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan,ekonomi,dakwah dan advokasi untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat 8 mustahik sesuai dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai dengan PERWALI Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 yaitu menghimpun sesuai Pasal 6 ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi, penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab. Lalu memungut dengan besaran/ nishab Sesuai Pasal 9 besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Lalu melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop Fitri Oktaviani; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10596

Abstract

Abstract. In Indonesian society, an online buying and selling system has developed, namely buying and selling using a dropship system. This dropship system process is carried out offline and online. As is the case with Youthland.Ltd, namely a dropship that buys and sells online and sells offline. The principle of buying and selling according to Islamic law is that there is a right for both parties carrying out a transaction to continue or cancel the transaction. The rights mentioned are khiyar. The aim of this research is to analyze the implementation of the dropshipper buying and selling system on the shoppe application on Youthland.Ltd accounts and analyze the review of DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 on khiyar practices in buying and selling on Youthland.Ltd accounts. The method used is normative with qualitative research and also field research. Primary data in the research is interviews with Youthland.Ltd account owners, while secondary data is in the form of books, journals, regarding DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship and khiyar. Data collection techniques were carried out by means of documentation, interviews, observation and literature study. The author uses descriptive analysis and triangulation. The research results show that the implementation of Youthland.Ltd has a two-way buying and selling system using an online dropship system and an offline dropship system. The contracts that are appropriate for Youthland.Ltd are the greeting contract and also the wakalah contract. Khiyar is something that is owned by one or other parties to the contract to continue the contract or not. Meanwhile, Youthland.Ltd's practice of khiyar is not in accordance with DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 concerning dropship because they have their own khiyar rules. Abstrak. Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship. Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline. Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline.. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah. Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar dalam Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel X di Belitung Timur Ikrima Azkury Nabella; Popon Srisusilawati; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10597

Abstract

Abstract. Labor and employment issues continue to receive the attention of many groups, including work agreements, working time, inadequate wages and health insurance. Such as the issue of wages and working time that occurred at Workshop "X". This research aims to analyze how the rights of Workshop "X" workers in East Belitung are implemented and analyze the Islamic Law Review of the Rights of Workshop "X" Workers in East Belitung. This research uses a normative empirical approach, qualitative data comes from observation, interviews, documentation and literature study. The results of the research show that the rights of workers in Workshop "X" have not been fully felt in terms of Islamic Law, namely in the DSN MUI Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the ijarah agreement that the work agreement is carried out verbally but between the owner and workers in the Workshop. "X" there is a discrepancy in the fatwa, namely a discrepancy in the seventh provision, namely the time period (working hours) is not clearly stated in the agreement and in the eighth provision the musta'jir as the contracting party does not explain the amount of wages which is not clearly stated in terms of the amount or nominally, the discrepancy in the fatwa causes an element of jahalah and is not justified because it ignores the hadith texts regarding workers, giving work loads that must not exceed the worker's abilities. Abstrak. Permasalahan buruh dan ketenagakerjaan terus mendapatkan perhatian banyak kalangan dari persoalan Perjanjian kerja, waktu kerja, upah yang tidak layak dan jaminan kesehatan terus menjadi perhatian. Seperti masalah upah dan waktu kerja yang terjadi di Bengkel "X". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap hak-hak pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data kualitatif bersumber dari observasi,wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa hak pekerja di Bengkel "X" belum sepenuhnya dirasakan ditinjau dari Hukum Islam yaitu dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah bahwa bahwa perjanjian kerja dilakukan secara lisan namun antara pemilik dan pekerja di Bengkel "X" ada ketidaksesuaian dalam fatwa tersebut, yaitu ketidaksesuaian dalam ketentuan ketujuh yaitu jangka waktu (jam kerja) tidak diketahui secara jelas dalam kesepakatan dan dalam ketentuan kedelapan musta’jir sebagai pihak yang berakad tidak menjelaskan besaran upah (ujrah) yang tidak disebutkan secara jelas baik dari besaran atau nominalnya ketidaksesuaian dalam fatwa menyebabkan adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) berdasarkan hukum Islam hal ini membuat tidak sah atau batalnya akad ijarah karena tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah, tidak adanya pemberian cuti atau libur untuk para montir Sehingga dari apa yang terjadi di Bengkel "X" mengenai waktu kerja dan tidak adanya pemberian libur tentunya tidak dibenarkan karena sudah mengabaikan salah teks-teks hadis tentang buruh yaitu pemberian beban tidak boleh melebihi kemampuan pekerja.
Co-Authors 10010321023, Risma Junita Khaerunnisa A dliya wahyuni Aam Slamet Rusydiana Adieb Hilal Hamdala Adinda Putri Anggareini Agnia Ruslani Muftin Ahmad Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Aisyah Shohwatul Islam Aisyah Shohwatul Islam Akbar S, Torik Akhmad Yusup Alfariedza Vania Zhafira Alfariedza Vania Zhafira Alisya Aulia Rusmana Amelia Nurhaliza Amila Vindi Oktaviana Amin Basir Amin Basir Andhiny Avrilia Rachmaningtyas Anggelia Nurfitria Anggelia Nurfitria Anisa Fitria Annisa Indrawati Anya Aurellya Arif Rijal Anshori Asep Ramdan Hidayat Asri Dara Binekas Atih Rohaeti Dariah Attari Najla Aulia Safira Maulida Ayu Tuty Utami Azka Dara Syahrani Cecep Soleh Kurniawan Cecep Soleh Kurniawan Cinta Auly Salzabilla Suherlan D. Gandana Madjakusumah Darman Puja Kurniawan Deden Gandana Madjakusumah Delia Dwiyanti Hasanah Dian Meliza Diana Rusdianawati Diandra Nur Afifah Azzahra Dita Rosyalita Elisa Siti Widyastuti Eva Fauziah Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faisa Azmi Firjatullah Fakhri Ahmad Zainunnuri Farha Ratu Sabila Farhan Hilal Fayza Ikhrom Febriadi, Sandy Rizki Fitri Oktaviani Fitriana Wulandari Zulkarnaen Ghefira Faiza Azzahra Ghina Syifa Agustina Gina Nugrahawati Gina Sofia Rahman Habibi Nurul Yaqin Hagi Andhika Hana Khairunnisa Hernawati Hernawati Ibrahim, Mohammad Andri Ifa Hanifa Senjati Iik Juniartinur Ikrima Azkury Nabella Ilham Mujahid Imelda Putri Intan Manggala Wijayanti Intan Nurrachmi Ira Siti Rohmah Maulida Irma Yulita Silviany Irma Yunita Silviany Isfi Rizka Pitsyahara Ivan Wahyudi Iwan Permana Jessinta Shilva Bintan Namita Jiwa Riwayanti Kayla Maritza Hanafi Kurniawan, Cecep Soleh Lia Yulia lia yulia Malik, Zaini Maman Surahman Milka Nurul Fauziah Moh Ramdhan Rizalussani Mohamad Andri Ibrahim Mohammad Andri Ibrahim Muawia Y.I. Alzamli Muchammad Oki Sudarman Muhammad Amidan As Syakir Muhammad Andri Ibarahim Muhammad Arya Naufal Saleh Muhammad Gandhi Darmawan Muhammad Rafli Akbar Muhammad Rifqy Prabowo Mutiara Olencia Indra Nadya Az-Zahra Nadya Az-zahra Nahla Aulia Azzahra Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Neli Erlianti Nendiarti Juniar Neneng Hasanah Neneng Nurhasanah Neng Dewi Himayasari Nur Fadilah Sukmawardani Nur Hamidah, Siti Aulia Nurfitria, Anggelia Nymas Mu’nisah Anggraeni Nymas Mu’nisah Anggraeni OKTAVIA, REZA Panji Adam Agus Putra Permana, Iwan Prasetyo, Salma Nabila Putri Cantika Dewi Putri Diani Hardianti Putri, Imelda R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid Raden Rahma Raijani Raditya Gantari Ahmad Riyadi Rahmadani, Yunifa Rahmah, Luni Nur Ramdan Fawzi Randi Ganjar Rani, Asni Mustika Ratih Tresnati Redi Hadiyanto Reyhan Maharis Fadilah Reyhan Maharis Fadilah Reza Fauzia Tarende Reza Naftali Rahmayosa Rihhadatull 'Aisy, Raisa Adila Rima Karnipa Agusti Riska Ariani Siregar Risma Mustika Fajaria Rita Mustika Rois, Yovanka Graciela Rosyidah, Fairuz Syifa Sabarina Irbah Safira Muthia Rosyid Salma Hayfa Victoria Sartika Herawati Selly Eriska Selva Selfia Ginanjar Shafa Luthfiah Nurlaeli Shakila Carisya Tsania Siregar, Ariani Siska Lis Sulistiani Siti Karomah Nuraeni Siti Rosiyana Dewi Siti, Elisa Sri Devi, Sri Sri Dewi Miladiyah Suci Rahmadani Syifa Tahany, Tahany Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan Tiara Marliana Tiara Marliana Tiya Rissa Kamila Tiya Rissa Kamila Torik Akbar S. Tri Ambarwati Vina Fazri Aryani Wahyudi, Ivan Winda Widya Rahma Yayat Rahmat Hidayat Zea Fauziah Zia Firdaus Nuzula