Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Falah : Jurnal Ekonomi Syariah Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam KEUNIS Al-Mustashfa Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Economica: Jurnal Ekonomi Islam al-Uqud : Journal of Islamic Economics al-Afkar, Journal For Islamic Studies QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JMM UNRAM (Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram) PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) JCRS (Journal of Community Research and Service) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syari’ah Economics and Digital Business Review Journal of Sustainable Community Development (JSCD) el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Syariah Banking Jurnal Riset Perbankan Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Popon Srisusilawati
Universitas Islam Badung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Wisata Halal dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Nur Fadilah Sukmawardani; Popon Srisusilawati; Nandang Ihwanudin
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8388

Abstract

Abstract. In 2019 Indonesia ranked first as the country with the best halal tourist destination according to GMTI (Global Muslim Travel Index). West Java is one of the provinces developing National Priority halal tourism destinations. But in reality there are still tours in West Java that do not meet the criteria as halal tourist destinations when viewed from Fatwa DSN-MUI No.108 of 2016 concerning Guidelines for organizing tourism based on sharia principles. Cireundeu traditional village located in West Java is one of the tourist destinations that has unique local wisdom. The research aims to analyze the practice of halal tourism in the context of local wisdom in Cireundeu Traditional Village with a review of the DSN-MUI Fatwa. The method of writing this thesis uses normative legal research methods using a qualitative approach which uses data collection techniques by collecting and describing data obtained through library research and field research by conducting interviews, which then the results of the research will be presented in the form of words. Halal tourism in the context of local wisdom is actually quite difficult to implement in Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the managers and people of Cireundeu Traditional Village. However, for Cireundeu Traditional Village halal tourism is not something that must be avoided by the manager and the people of Cireundeu Traditional Village. In the review by Fatwa DSN-MUI, there are also several aspects of halal tourist destinations that are not appropriate or fulfilled on the Cireundeu Traditional Village tour. For the management, it would be better if they improve facilities such as the construction of places of worship that are strategically located to the tourist center, to make it easier for Muslim tourists who will perform worship. The Indonesian Ulema Council and the Ministry of Religious Affairs should socialize the provisions relating to sharia principles in tourist destinations with local wisdom and help implement the fatwa. Keywords: Halal Tourism, Local Wisdom Context, Fatwa DSN-MUI. Abstrak. Pada tahun 2019 Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik versi GMTI (Global Muslim Travel Index). Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pengembangan Destinasi wisata halal Priorotas Nasional. Namun pada kenyataannya masih terdapat wisata di Jawa Barat yang belum memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata halal jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelengaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kampung adat Cireundeu yang terletak di Jawa Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wisata halal dalam konteks kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu wisata halal dalam konteks kearifan lokal cukup sulit untuk diimplementasikan di Kampung Adat Cireundeu. Namun bagi Kampung Adat Cireundeu wisata halal bukanlah suatu hal yang harus dihindari oleh pengelola serta masyarakat. Dalam tinjauan oleh Fatwa DSN-MUI pun terdapat beberapa aspek destinasi wisata halal yang tidak sesuai atau terpenuhi pada wisata Kampung Adat Cireundeu. Bagi pihak pengelola akan lebih baik apabila meningkatkan fasilitas seperti pembangunan tempat ibadah yang letaknya strategis dengan pusat wisata, agar memudahkan wisatawan muslim yang akan melaksanakan ibadah. Majelis Ulama Indonesia serta Penyuluh Kementerian Agama sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah pada destinasi wisata dengan kearifan lokal dan membantu pengimplementasian fatwa. Kata Kunci: Wisata Halal, Konteks Kearifan Lokal, Fatwa DSN-MUI.
Implementasi Akad Ba'i Al-Taqsith terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Alisya Aulia Rusmana; Nandang Ihwanudin; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8435

Abstract

Salah satu fenomema yang ada di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka adalah jual beli emas secara tidak tunai yang diawali dengan penjual menyediakan emas secara kredit untuk dapat dijual kepada masyarakat, ketika pelaksanaan akad ijab dan qabul penjual tidak mengatakan adanya denda dan juga jaminan kepada pembeli jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli mengalami kemacetan pembayaran, penjual meminta jaminan dan memberikan denda kepada pembeli untuk dilunasi ketika membayar cicilan berikutnya. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu buku-buku jurnal, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. dan teknis analisis data nya yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan kesimpulan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara taqsith ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad ba’i al-taqsith yang sesuai sehingga akad ba’i al-taqsith dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai. One of the phenomena in Jatipamor Village, Talaga Subdistrict, Majalengka Regency is the sale and purchase of gold on an uncash basis, which begins with the seller providing gold on credit to be sold to the public, when implementing the ijab and qabul contracts, the seller does not say that there will be fines and guarantees to the buyer if he experiences payment problems, because the purpose of this credit sale and purchase is to help with the element of trust. But in reality, when the buyer experiences payment problems, the seller asks for collateral and imposes a fine on the buyer to be repaid when paying the next installment. This makes the element of coercion and disagreement between the two parties in the installment payment. The research method used is a qualitative approach. The type of data used is field research. The data sources in this research are primary data sources, namely sellers and buyers and secondary data sources, namely journal books, scientific articles, and other materials. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and literature study. and the data analysis technique is by collecting data, selecting data, analyzing data, and conclusions. The practice of non-cash gold buying and selling carried out in Jatipamor Village has fulfilled the pillars of this sale and purchase in taqsith. However, it still does not fulfill the pillars of this taqsith sale and purchase.
Telaah Maslahah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Raden Rahma Raijani; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8977

Abstract

Abstract. Ownership of vacant land is now often used as a business venture, one of which is parking lots that are managed by individuals or in collaboration with other parties. Where when there is a cooperative effort there must be agreements and agreements made. There are two types of parking business partnerships that people often use, namely Production Sharing and Land Lease collaboration. It is possible that in the parking business cooperation there are problems such as losses from one of the individual parties or company management, as is the case with the Management of EZ Parking and Shopping Center X Bandung City. Collaboration and Accountability between EZ Parking Management and Shopping Center X Bandung City in the form of land lease faces several obstacles. The sudden increase in rent and profit taking that was not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X caused losses for EZ Parking Management. This study aims to analyze Maslahah Al-Mursalah's review of cooperation and accountability for damage and loss in the Parking Area of ​​Shopping Center X Bandung City. This type of research is a qualitative research using a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data in research using interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the sudden increase in rent and profit taking that is not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X causes losses for EZ Parking Management and is not in line with the benefit of mankind. Even this cooperation is not in accordance with the principles of Musyarakah in Islam. The absence of equitable profit sharing and joint risk sharing shows incompatibility with the concept of Islamic cooperation. Accountability is carried out by EZ Parking Management for damage and loss using a family approach and negotiating with related parties. However, there is a discrepancy in the division of responsibilities between EZ Parking Management and parking employees Keywords: Collaboration, Accountability, Trust, Musyarakah, and Maslahah Al-Mursalah. Abstrak. Kepemilikan lahan kosong kini sering dijadikan suatu usaha bisnis salah satunya adalah lahan parkir yang dikelola oleh perseorangan maupun kerjasama dengan pihak lain. Dimana ketika ada suatu usaha kerjasama pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan. Terdapat dua macam kerjasama bisnis parkir yang sering masyarakat gunakan, yaitu kerjasama bisnis parkir terdapat masalah seperti kerugian dari salah satu pihak perorangan maupun manajemen perusahaan.seperti hal nya yang dirasakan oleh Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Kerjasama dan Pertanggung jawaban antara Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung dalam bentuk sewa lahan menghadapi beberapa kendala. Kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maslahah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Kerjasama tersebutpun tidak sesuai dengan prinsip Musyarakah dalam Islam. Tidak adanya pembagian keuntungan yang merata dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama Islam. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Manjemen EZ Parking terhadap kerusakan dan kehilangan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan berunding dengan pihak yang terkait. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pembagian tanggung jawab antara Manajemen EZ Parking dan karyawan parkir. Kata Kunci: : Kerjasama, Pertanggungjawaban, Amanah, Musyarakah, dan Maslahah Al-Mursalah.
Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Fitriana Wulandari Zulkarnaen; Siska Lis Sulistiani; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10316

Abstract

Abstract. Law no. 41 of 2004 concerning waqf is intended to create legal order and administration of waqf in order to protect waqf assets. To protect waqf assets, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf stipulates that legal actions relating to waqf must be recorded and stated in the waqf pledge deed, registered and announced, and their implementation carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations governing waqf, so that there are no incidents. Things that are not desired in the future include problems that occur if the party demands the waqf land. Therefore, this research aims to analyze waqf assets according to law no. 41 of 2004 at the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta. This research uses normative juridical research methods with primary and secondary data sources using data collection methods, interviews, and analyzed using qualitative descriptive methods, then the results of this research are that the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, which stands on waqf land, has not been registered according to Law No. 41 of 2004. According to the administrator of the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, who Mr. Adang Sumarna, when asked why he didn't have a certificate, said that due to the lack of information about waqf land certificates, especially processing waqf land certificates which is quite complicated. There are many requirements that we can't fulfill and it costs quite a lot of money. They also said that the most important thing is that it is valid. According to Islamic law, especially the registration fee and process takes a very long time and a Nazir has minimal knowledge regarding the terms and conditions that must be submitted. Abstrak. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Untuk melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, agar tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari salah satunya masalah yang terjadi jika pihak menuntut tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 di Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan analisis deskriftif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid jamie al-falah karang layung purwakarta yang berdiri di atas tanah wakaf belum tercatat menurut undang-undang no.41 tahun 2004. Menurut pengurus Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta yang bernama bapak Adang Sumarna ketika ditanya kenapa belum memiliki sertifikat beliau mengatakan bahwa Dikarenakan minimnya informasi tentang seputar sertifikat tanah wakaf apalagi pengurusan sertifikat tanah wakaf cukup rumit Banyak persyaratan yang belum bisa kami penuhi Dan memakan biaya yang lumayan besar, mereka juga mengatakan bahwa yang terpenting sudah sah secara hukum islam, apalagi biaya pendaftaran dan prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan minimnya pengetahuan seorang nazir dalam informasi tentang bagaimananya syarat dan ketentuan apa saja yang harus di serahkan.
Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2018 di Baznas Kota Cimahi Amila Vindi Oktaviana; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10543

Abstract

Abstract. The purpose of this study is to examine in more depth the management of professional zakat and also in the review of Islamic law and also look at the PERWALI Cimahi. The research method used is a normative qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, and secondary data referring to books, journals that will complement the results of existing interviews. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat in accordance with Islamic Law as stated by a 2003 fatwa collecting from salaries, and is also collected in accordance with opinions with a nishab of 2.5%. There are also several health, educational, humanitarian, economic, da'wah and advocacy programs for the distribution and utilization of zakat to people who are entitled to receive zakat 8 mustahik in accordance with the Qur'an Surat At-Tawbah verse 6. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat. Baznas Kota Cimahi has managed professional zakat in accordance with the Mayor of Cimahi City Number 18 of 2018, namely collecting according to Article 6 ASN who has income that has reached nishab must issue professional zakat, the income of civil servants for 1 (one) year that reaches nishab. Then collect the amount / nishab In accordance with Article 9, the amount of professional zakat collected is 2.5% (two point five percent) of the income received by ASN every month. Then report the results of collecting professional zakat, infaq, and shodaqoh from ASN Cimahi City local government to the Mayor through the Regional Secretary. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat profesi dan juga dalam tinjauan hukum Islam dan juga melihat dalam PERWALI Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder mengacu pada buku, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang ada. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai syariat Hukum Islam seperti yang disebutkan oleh fatwa tahun 2003 menghimpun dari gaji, dan juga dipungut sesuai dengan pendapat dengan nishab 2,5 %, juga diadakannya beberapa program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan,ekonomi,dakwah dan advokasi untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat 8 mustahik sesuai dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai dengan PERWALI Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 yaitu menghimpun sesuai Pasal 6 ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi, penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab. Lalu memungut dengan besaran/ nishab Sesuai Pasal 9 besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Lalu melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop Fitri Oktaviani; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10596

Abstract

Abstract. In Indonesian society, an online buying and selling system has developed, namely buying and selling using a dropship system. This dropship system process is carried out offline and online. As is the case with Youthland.Ltd, namely a dropship that buys and sells online and sells offline. The principle of buying and selling according to Islamic law is that there is a right for both parties carrying out a transaction to continue or cancel the transaction. The rights mentioned are khiyar. The aim of this research is to analyze the implementation of the dropshipper buying and selling system on the shoppe application on Youthland.Ltd accounts and analyze the review of DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 on khiyar practices in buying and selling on Youthland.Ltd accounts. The method used is normative with qualitative research and also field research. Primary data in the research is interviews with Youthland.Ltd account owners, while secondary data is in the form of books, journals, regarding DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship and khiyar. Data collection techniques were carried out by means of documentation, interviews, observation and literature study. The author uses descriptive analysis and triangulation. The research results show that the implementation of Youthland.Ltd has a two-way buying and selling system using an online dropship system and an offline dropship system. The contracts that are appropriate for Youthland.Ltd are the greeting contract and also the wakalah contract. Khiyar is something that is owned by one or other parties to the contract to continue the contract or not. Meanwhile, Youthland.Ltd's practice of khiyar is not in accordance with DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 concerning dropship because they have their own khiyar rules. Abstrak. Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship. Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline. Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline.. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah. Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar dalam Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel X di Belitung Timur Ikrima Azkury Nabella; Popon Srisusilawati; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10597

Abstract

Abstract. Labor and employment issues continue to receive the attention of many groups, including work agreements, working time, inadequate wages and health insurance. Such as the issue of wages and working time that occurred at Workshop "X". This research aims to analyze how the rights of Workshop "X" workers in East Belitung are implemented and analyze the Islamic Law Review of the Rights of Workshop "X" Workers in East Belitung. This research uses a normative empirical approach, qualitative data comes from observation, interviews, documentation and literature study. The results of the research show that the rights of workers in Workshop "X" have not been fully felt in terms of Islamic Law, namely in the DSN MUI Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the ijarah agreement that the work agreement is carried out verbally but between the owner and workers in the Workshop. "X" there is a discrepancy in the fatwa, namely a discrepancy in the seventh provision, namely the time period (working hours) is not clearly stated in the agreement and in the eighth provision the musta'jir as the contracting party does not explain the amount of wages which is not clearly stated in terms of the amount or nominally, the discrepancy in the fatwa causes an element of jahalah and is not justified because it ignores the hadith texts regarding workers, giving work loads that must not exceed the worker's abilities. Abstrak. Permasalahan buruh dan ketenagakerjaan terus mendapatkan perhatian banyak kalangan dari persoalan Perjanjian kerja, waktu kerja, upah yang tidak layak dan jaminan kesehatan terus menjadi perhatian. Seperti masalah upah dan waktu kerja yang terjadi di Bengkel "X". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap hak-hak pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data kualitatif bersumber dari observasi,wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa hak pekerja di Bengkel "X" belum sepenuhnya dirasakan ditinjau dari Hukum Islam yaitu dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah bahwa bahwa perjanjian kerja dilakukan secara lisan namun antara pemilik dan pekerja di Bengkel "X" ada ketidaksesuaian dalam fatwa tersebut, yaitu ketidaksesuaian dalam ketentuan ketujuh yaitu jangka waktu (jam kerja) tidak diketahui secara jelas dalam kesepakatan dan dalam ketentuan kedelapan musta’jir sebagai pihak yang berakad tidak menjelaskan besaran upah (ujrah) yang tidak disebutkan secara jelas baik dari besaran atau nominalnya ketidaksesuaian dalam fatwa menyebabkan adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) berdasarkan hukum Islam hal ini membuat tidak sah atau batalnya akad ijarah karena tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah, tidak adanya pemberian cuti atau libur untuk para montir Sehingga dari apa yang terjadi di Bengkel "X" mengenai waktu kerja dan tidak adanya pemberian libur tentunya tidak dibenarkan karena sudah mengabaikan salah teks-teks hadis tentang buruh yaitu pemberian beban tidak boleh melebihi kemampuan pekerja.
Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung Diana Rusdianawati; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10853

Abstract

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping. adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.
Implementasi Destinasi Wisata Kuliner Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DAN-MUI/X/2016 di Kota Bandung Ghina Syifa Agustina; N. Eva Fauziah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11720

Abstract

Abstract. One of the MUI fatwas regarding tourism is contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 108/DSN- MUI/X/2016. According to an article from Trip-Advisor, Indonesia's largest tourist reference social networking site also recommends "Hummingbird Eatery and Space" as one of the halal tourist attractions. Considering the misconception that claims about "Halal Tourism" are in accordance with sharia, it is important to carry out more in-depth research and study the implementation of culinary tourism destinations based on MUI fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 in tourist destinations in the city of Bandung. This research aims to analyze the management of culinary tourism destinations at Hummingbird Eatery and Space and the implementation of culinary tourism destinations based on DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 at Hummingbird Eatery and Space. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through interviews, documentation, literature study and observation. The results of research at the Hummingbird Eatery and Space Restaurant show that there is a significant discrepancy with the DSN MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 regarding the halalness of the food and beverages served. In fact, this restaurant does not hold an MUI halal certificate and there is no explicit clarification regarding the halal status of food ingredients from the manager. Thus, the implementation of the provisions for culinary tourism destinations carried out by Hummingbirds Eatery and Space is deemed not to be in accordance with the MUI DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. However, on the one hand, this restaurant has implemented this fatwa in terms of providing facilities for places of worship and a clean environment. Keywords: Halal Tourism, MUI Fatwa, Culinary Tourism. Abstrak. Salah satu fatwa MUI mengenai pariwisata tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN- MUI/X/2016. Menurut artikel dari Trip-Advisor, situs jejaring sosial referensi wisata terbesar Indonesia juga menyarankan “Hummingbird Eatery and Space” sebagai salah satu tempat wisata halal. Mengingat adanya miskonsepsi klaim atas “Wisata Halal” yang sesuai syariah tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dikaji terkait implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam destinasi wisata di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata kuliner di Hummingbird Eatery and Space dan implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Hummingbird Eatery and Space. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenasi, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian di Restoran Hummingbird Eatery and Space menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan kehalalan bahan makanan dan minuman yang disajikan. Bahkan resto ini tidak memegang sertifikat halal MUI dan tidak ada klarifikasi eksplisit mengenai status kehalalan bahan makanan dari managernya. Dengan demikian, implementasi ketentuan destinasi wisata kuliner yang dilakukan oleh Hummingbirds Eatery and Space dianggap belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun di satu sisi restoran ini telah menerapkan fatwa ini dari sisi penyediaan fasilitas tempat ibadah dan lingkungan yang bersih. Kata Kunci: Pariwisata Halal, Fatwa MUI, Wisata Kuliner.
BPRS Performance Evaluation Using Importance-Performance Analysis (IPA) Hidayat, Yayat Rahmat; Ibrahim, Mohammad Andri; Srisusilawati, Popon; Eprianti, Nanik; Wijayanti, Intan manggala
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v7i1.11232

Abstract

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) is a bank that conducts its business activities based on Sharia procedures. However, its assets and financing are still relatively small compared to commercial banks. One of the reasons for this is that BPRS is limited in providing services for payment transactions. Therefore, it is important to evaluate the performance and customer satisfaction levels of BPRS. This study aims to measure the efficiency of BPRS performance using the Importance Performance Analysis (IPA) method. The research was conducted at PT. BPRS Bhakti Sumekar, a BPRS owned by the Regency Government of Sumenep. The results of this measurement can be used to evaluate the performance of BPRS Bhakti Sumekar in facing challenges and opportunities as well as for policy making considering its huge impact on the community. The results showed an average Conformity Level (TKi) of 99.57%, indicating that the performance of each attribute has met customer expectations but still requires improvement. The Customer Satisfaction Index (CSI) value resulting from this study was 75.45%, indicating that customer satisfaction with BPRS Bhakti Sumekar as a whole can be considered as satisfied. This customer satisfaction is based on the CSI interpretation table, which shows that the value obtained in this study falls in the range of 66% - 80.99%. This suggests that the performance of BPRS Bhakti Sumekar has almost reached customer expectations, leading to a high level of customer satisfaction.
Co-Authors 10010321023, Risma Junita Khaerunnisa A dliya wahyuni Adinda Putri Anggareini Aisyah Shohwatul Islam Aisyah Shohwatul Islam Akbar S, Torik Alfariedza Vania Zhafira Alisya Aulia Rusmana Amila Vindi Oktaviana Anggelia Nurfitria Anisa Fitria Annisa Indrawati Anshori, Arif Rijal Anya Aurellya Asep Ramdan Hidayat Asri Dara Binekas Atih Rohaeti Dariah Azka Dara Syahrani Cecep Soleh Kurniawan Cecep Soleh Kurniawan D. Gandana Madjakusumah Deden Gandana Madjakusumah Delia Dwiyanti Hasanah Dewi , Putri Cantika Diana Rusdianawati Diandra Nur Afifah Azzahra Elisa Siti Widyastuti Eva Fauziah Eva Misfah Bayuni Faisa Azmi Firjatullah Farha Ratu Sabila Fawzi, Ramdan Fayza Ikhrom Febriadi, Sandy Rizki Fitri Oktaviani Fitriana Wulandari Zulkarnaen Ghefira Faiza Azzahra Ghina Syifa Agustina Habibi Nurul Yaqin Hana Khairunnisa Ibrahim, Mohamad Andri Ibrahim, Mohammad Andri Ikrima Azkury Nabella Ilham Mujahid Imelda Putri Intan Nurrachmi Irma Yulita Silviany Irma Yunita Silviany Isfi Rizka Pitsyahara Ivan Wahyudi Iwan Permana Jessinta Shilva Bintan Namita Lia Yulia lia yulia Malik, Zaini Maman Surahman Milka Nurul Fauziah Moh Ramdhan Rizalussani Mohamad Andri Ibrahim Mohamad Andri Ibrahim Mohammad Andri Ibrahim Muchammad Oki Sudarman Muhammad Amidan As Syakir Muhammad Arya Naufal Saleh Muhammad Gandhi Darmawan Muhammad Rifqy Prabowo Mutiara Olencia Indra Nadya Az-Zahra Nadya Az-zahra Nandang Ihwanudin Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Neli Erlianti Nendiarti Juniar Neneng Nurhasanah Neng Dewi Himayasari Neng Dewi Himayasari Nur Fadilah Sukmawardani Nur Hamidah, Siti Aulia Nymas Mu’nisah Anggraeni OKTAVIA, REZA Panji Adam Agus Putra Permana, Iwan Prasetyo, Salma Nabila Putri Diani Hardianti Raden Rahma Raijani Rahmadani, Yunifa Rahmah, Luni Nur Randi Ganjar Rani, Asni Mustika Ratih Tresnati Redi Hadiyanto Redi Hadiyanto Reyhan Maharis Fadilah Reyhan Maharis Fadilah Reza Fauzia Tarende Reza Naftali Rahmayosa Rihhadatull 'Aisy, Raisa Adila Rima Karnipa Agusti Riska Ariani Siregar Risma Mustika Fajaria Rita Mustika Rois, Yovanka Graciela Rosyidah, Fairuz Syifa Sabarina Irbah Safira Muthia Rosyid Salma Hayfa Victoria Sartika Herawati Selly Eriska Selva Selfia Ginanjar Shakila Carisya Tsania Siregar, Ariani Siska Lis Sulistiani Siti Karomah Nuraeni Siti Rosiyana Dewi Siti, Elisa Sri Devi, Sri Syifa Tahany, Tahany Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan Tiara Marliana Tiara Marliana Tiya Rissa Kamila Tiya Rissa Kamila Torik Akbar S. Tri Ambarwati Utami, Ayu Tuty Vina Fazri Aryani Wahyudi, Ivan Wijayanti, Intan Manggala Winda Widya Rahma Yayat Rahmat Hidayat, Yayat Rahmat Yulita Silviany, Irma Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik Zea Fauziah Zia Firdaus Nuzula