Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Prasada Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Bali Membangun Bali JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Media Bina Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Consensus : Jurnal Ilmu Hukum PUSKAPSI Law Review
I Putu Edi Rusmana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hak Korban atas Privasi dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi di Indonesia Rusmana, I Putu Edi; I Gede Druvananda Abhiseka; I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2627

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia, yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Teknologi pengawasan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan publik kini justru menghadirkan tantangan baru terhadap batas-batas privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap tanggung jawab negara, pelaku, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat sektoral, reaktif, dan belum menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, serta rendahnya literasi privasi di masyarakat. Untuk mencapai keadilan yang substantif, dibutuhkan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban dengan memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif terhadap perkembangan teknologi dan berlandaskan nilai kemanusiaan agar hak atas privasi dapat terlindungi secara efektif di tengah masyarakat digital.
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Kedaulatan Fiskal dan Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Abhiseka, I Gede Druvananda; Rusmana, I Putu Edi; Ramadhan, Febriansyah
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4067

Abstract

The purpose of this study is to examine the extent to which the sovereignty in the collection and sustainable development of regional retribution is implemented. This paper employs normative legal research. “The results of the study indicate that the form of sovereignty in the collection and development of regional retribution after the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments” is limited, as the central government retains the authority to adjust tax and/or retribution rates stipulated in Regional Regulations on Taxes and/or Retributions through presidential regulations. Therefore, it can be concluded that regional governments do not yet fully possess fiscal sovereignty. It is recommended that the government promptly complete all implementing regulations for the amended provisions to ensure the smooth administration of regional retribution and the continued operation of regional autonomy, while maintaining the essence of regional sovereignty both in terms of autonomy and fiscal authority.
Peran JPN Kejaksaan Badung Dalam Perwalian Anak Yatim Piatu Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Juliani, Kadek Eni; Budiana, I Nyoman; Prasada, Dewa Krisna; Rusmana, I Putu Edi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1654

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on the operational mechanisms and challenges faced by the State Attorney (JPN) of the Badung District Attorney’s Office in executing the guardianship function for orphans, based on the mandate of the Attorney General’s Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Other Legal Actions (THL). The method employed is normatif through a literature review. The findings indicate that the JPN has fulfilled its role, starting from asset identification, inventory, to accountability reporting, which legally provides certainty and protection over the children's assets. However, implementation faces significant constraints in cross-sectoral coordination with the Court and local government agencies, as well as challenges in managing complex assets. Therefore, it is recommended to enhance the JPN's human resource capacity in financial asset management and improve internal procedures through the development of detailed Standard Operating Procedures (SOPs), to realize a more efficient, transparent, and fully child-best-interest-oriented guardianship execution.
Kedudukan Hukum Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia Putri Sumartono, Ni Putu Gita Dewi Naraswari; Gorda, A.A.A. Ngurah Tini Rusmini; Putra, Komang Satria Wibawa; Rusmana, I Putu Edi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.596

Abstract

Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Winayaka, I Gede Gana Palguna; Asawati, Ni Nyoman Juwita; Darma, I Made Wirya; Rusmana, I Putu Edi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.641

Abstract

Peningkatan mobilitas masyarakat seiring perkembangan zaman berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, kelelahan, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Penerapan sanksi tindakan terhadap anak dinilai lebih tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Permasalahan Etis dan Batasan Legal: Hak Untuk Hidup dan Medically Assisted in Dying Halim, Ricko Chandra; Krisna Prasada, Dewa; Wirya Darma, I Made; Edi Rusmana, I Putu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.663

Abstract

Artikel ini mengkaji dilema etis dan batasan hukum Medically Assisted in Dying (MAiD) serta perbedaannya dengan Physician Assisted Suicide (PAS). Analisis menelusuri latar historis MAiD dan menyoroti argumen kemanusiaan bagi pasien penyakit terminal yang mengalami penderitaan tak tertahankan. Meskipun MAiD telah dilegalkan di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dan New Jersey, praktik ini masih menimbulkan persoalan etis dan hukum serius, khususnya di Indonesia yang mengkategorikannya sebagai pembunuhan. Melalui penelitian yuridis normatif, artikel ini mengkritisi ketiadaan kerangka hukum internasional yang jelas dan menilai implikasi MAiD terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak menentukan nasib sendiri. Kajian ini bertujuan memperkaya diskursus MAiD dengan menawarkan perspektif hukum yang menyeimbangkan otonomi individu dan nilai-nilai etis masyarakat.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Asawati, Ni Nyoman Juwita Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisn Prasada Dwi Ratmaja, I Gede Sadia Fauzi, Shellby Sabrina Febriansyah Ramadhan Gorda, A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Halim, Ricko Chandra I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Made Minggu Widyantara I Made Sudirga I Made Wiray Darma I Made Wirya Darma I Wayan Suderana Juliani, Kadek Eni Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Krisna Prasada, Dewa Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Novelin, Tania Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri Sumartono, Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putu Suryani . Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Satrio Wahyu Sri Pamungkas Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Usrinase, Yulius Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yudas Swastika, I Gusti Bagus Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna