Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Prasada Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Bali Membangun Bali JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Media Bina Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
I Putu Edi Rusmana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri Satrio Wahyu Sri Pamungkas; I Made Wiray Darma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2531

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi
Perlindungan Hak Korban atas Privasi dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi di Indonesia Rusmana, I Putu Edi; I Gede Druvananda Abhiseka; I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2627

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia, yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Teknologi pengawasan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan publik kini justru menghadirkan tantangan baru terhadap batas-batas privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap tanggung jawab negara, pelaku, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat sektoral, reaktif, dan belum menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, serta rendahnya literasi privasi di masyarakat. Untuk mencapai keadilan yang substantif, dibutuhkan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban dengan memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif terhadap perkembangan teknologi dan berlandaskan nilai kemanusiaan agar hak atas privasi dapat terlindungi secara efektif di tengah masyarakat digital.
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Bagus Gede Ari Rama Dwi Ratmaja, I Gede Sadia Fauzi, Shellby Sabrina Febriansyah Ramadhan I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Agung Virlan Awanadi I Made Minggu Widyantara I Made Wiray Darma I Made Wirya Darma I Wayan Suderana Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Novelin, Tania Putra, Komang Satria Wibawa Putu Suryani . Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Satrio Wahyu Sri Pamungkas Sukadana, Dewa Ayu Putri Usrinase, Yulius Wijaya, Made Rada Pradnyadari Yudas Swastika, I Gusti Bagus Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna