Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Prasada Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Bali Membangun Bali JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Media Bina Ilmiah JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Consensus : Jurnal Ilmu Hukum PUSKAPSI Law Review
I Putu Edi Rusmana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.
PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE Mahadewi, Kadek Julia; I Putu Edi Rusmana; Dewa Krisn Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4938

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif keberadaan perlindungan kekayaan intelektual dalam hukum hak cipta, khususnya terkait pengaturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan penerapannya pada platform digital YouTube. Fokus utama diarahkan pada posisi kreator sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan, serta mekanisme sistem Content ID dalam proses identifikasi, klaim, dan perolehan monetisasi atas konten yang diunggah. Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak cipta dan skema monetisasi di platform digital menghadapi berbagai tantangan, antara lain sengketa klaim hak cipta, misuse atau penyalahgunaan klaim oleh pihak tertentu, asimetri informasi antara platform dan kreator, serta keterbatasan regulasi positif yang secara spesifik mengatur model perlindungan dan komersialisasi konten digital. Permasalahan pokok dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan monetisasi dan komersialisasi dalam klaim hak cipta pada platform YouTube serta sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada konten kreator dan masyarakat pengguna. Tujuan penulisan jurnal ini adalah agar masyarakat dan konten kreator memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan hak cipta di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan monetisasi di YouTube masih menghadapi banyak tantangan, sehingga peran pemerintah dan pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam merumuskan pengaturan dan pengawasan yang lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan platform digital.
Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

Abstract

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard
Analisis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Perspektif Pancasila Sukmayanti, Made Sinthia; Sudirga, I Made; Rusmana, I Putu Edi
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-doctrinal, dengan menelaah norma hukum positif, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya terhadap konsep keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Proses hukum yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan sosial mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana pemulihan harmoni sosial. Di sisi lain, mekanisme diversi dan mediasi penal yang diterapkan dalam praktik hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah bertransformasi menjadi instrumen hukum positif yang humanis dan berkeadilan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma penegak hukum, sehingga direkomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila bagi aparat dan lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan berkeadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif merupakan bentuk aktualisasi Pancasila dalam praktik hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mengarahkan bangsa menuju cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perbandingan PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL : Pendahuluan, metode penelitian,hasil penelitian dan pembahasan Sulistiya Zilpana; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2026): Volume 11 No. 04 Desember 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.8935

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.
Kedudukan Hukum Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono; A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Komang Satria Wibawa Putra; I Putu Edi Rusmana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.596

Abstract

Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan I Gede Gana Palguna Winayaka; Ni Nyoman Juwita Asawati; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.641

Abstract

Peningkatan mobilitas masyarakat seiring perkembangan zaman berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, kelelahan, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Penerapan sanksi tindakan terhadap anak dinilai lebih tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Permasalahan Etis dan Batasan Legal: Hak Untuk Hidup dan Medically Assisted in Dying Ricko Chandra Halim; Dewa Krisna Prasada; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.663

Abstract

Artikel ini mengkaji dilema etis dan batasan hukum Medically Assisted in Dying (MAiD) serta perbedaannya dengan Physician Assisted Suicide (PAS). Analisis menelusuri latar historis MAiD dan menyoroti argumen kemanusiaan bagi pasien penyakit terminal yang mengalami penderitaan tak tertahankan. Meskipun MAiD telah dilegalkan di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dan New Jersey, praktik ini masih menimbulkan persoalan etis dan hukum serius, khususnya di Indonesia yang mengkategorikannya sebagai pembunuhan. Melalui penelitian yuridis normatif, artikel ini mengkritisi ketiadaan kerangka hukum internasional yang jelas dan menilai implikasi MAiD terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak menentukan nasib sendiri. Kajian ini bertujuan memperkaya diskursus MAiD dengan menawarkan perspektif hukum yang menyeimbangkan otonomi individu dan nilai-nilai etis masyarakat.
Upaya Hukum Pidana dalam Menangani Pedagang Rokok Tanpa Pita Cukai Michael Stefanus Subnafeu; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1776

Abstract

This study analyzes criminal law enforcement in handling cigarette traders without excise stamps, a crucial issue in protecting state revenue and promoting economic justice. Selling cigarettes without excise stamps violates Law Number 39 of 2007 on Excise, which prescribes imprisonment and/or fines for offenders. Such practices harm the state fiscally, distort fair competition, and lower public compliance with the law. The research applies a normative legal method focusing on positive legal norms (law in the book), using statute, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and analyzed qualitatively by interpreting relevant laws, legal theories, and case studies. Findings show that criminal sanctions, as stipulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007, are essential in curbing the illegal cigarette trade. Law enforcement agencies namely the Directorate General of Customs and Excise, the Police, and the Prosecutor’s Office play a vital role in supervision, investigation, and prosecution. However, effectiveness remains limited due to resource constraints, weak inter-agency coordination, low legal awareness, and economic motives among small traders. Improving enforcement requires stronger institutional cooperation, digital surveillance, continuous legal education, and economic empowerment for traders to transition to legal products. Consistent and fair enforcement is expected to enhance deterrence, increase compliance, and support state fiscal protection.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Aryaputra, Aldo Rajendra Zufar Wahyu Awanadi, I Gusti Agung Virlan Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisn Prasada Dwi Ratmaja, I Gede Sadia Fauzi, Shellby Sabrina Febriansyah Ramadhan Febriansyah Ramadhan Gracia, Ni Ketut Sephira I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Gana Palguna Winayaka I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gusti Agung Kiddy Zulkarnain I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Eviani Yuliantri I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Made Fajar Pradnyana I Made Minggu Widyantara I Made Sudirga I Made Wiray Darma I Made Wirya Darma I Wayan Suderana Juliani, Kadek Eni Kadek Indra Dewan Tara Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Michael Stefanus Subnafeu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Nyoman Juwita Asawati Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono Ni Putu Sawitri Nandari Novelin, Tania Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Suryani . Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ricko Chandra Halim Satrio Wahyu Sri Pamungkas Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Usrinase, Yulius Wijaya, Made Rada Pradnyadari Yudas Swastika, I Gusti Bagus Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna