Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Prasada Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS KRTHA BHAYANGKARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Bali Membangun Bali JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Locus Journal of Academic Literature Review Media Bina Ilmiah JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Consensus : Jurnal Ilmu Hukum PUSKAPSI Law Review Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
I Putu Edi Rusmana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan: Penelitian I Gede Druvananda Abhiseka; Putu Wahyu Widiartana; Febriansyah Ramadhan; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; I Putu Edi Rusmana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3147

Abstract

This study aims to examine the existence and implementation mechanisms of local wisdom in environmental management within the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali, as a form of customary law application contributing to the development of sustainable environmental law. This research is motivated by the increasing challenges to environmental preservation caused by rapid development and tourism, which potentially displace the traditional values of indigenous communities. The study employs a qualitative method using a descriptive approach through stages of observation, in-depth interviews with customary leaders and community members, as well as documentation of awig-awig (customary regulations) and local socio-cultural practices. The findings reveal that Tenganan Village possesses a robust customary legal system, as reflected in awig-awig that strictly regulate the use of natural resources, including prohibitions against cutting trees in sacred forests, restrictions on land ownership, and collective systems for water and forest management. The local wisdom rooted in the Tri Hita Karana philosophy fosters a harmonious and sustainable relationship between humans and nature.
Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans : Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Komang Anisya Susiladevi; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan di era media sosial
Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri Satrio Wahyu Sri Pamungkas; I Made Wiray Darma; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2531

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi
Perlindungan Hak Korban atas Privasi dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi di Indonesia Rusmana, I Putu Edi; I Gede Druvananda Abhiseka; I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2627

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia, yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Teknologi pengawasan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan publik kini justru menghadirkan tantangan baru terhadap batas-batas privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap tanggung jawab negara, pelaku, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat sektoral, reaktif, dan belum menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, serta rendahnya literasi privasi di masyarakat. Untuk mencapai keadilan yang substantif, dibutuhkan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban dengan memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif terhadap perkembangan teknologi dan berlandaskan nilai kemanusiaan agar hak atas privasi dapat terlindungi secara efektif di tengah masyarakat digital.
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Peran JPN Kejaksaan Badung Dalam Perwalian Anak Yatim Piatu Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Juliani, Kadek Eni; Budiana, I Nyoman; Prasada, Dewa Krisna; Rusmana, I Putu Edi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1654

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on the operational mechanisms and challenges faced by the State Attorney (JPN) of the Badung District Attorney’s Office in executing the guardianship function for orphans, based on the mandate of the Attorney General’s Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Other Legal Actions (THL). The method employed is normatif through a literature review. The findings indicate that the JPN has fulfilled its role, starting from asset identification, inventory, to accountability reporting, which legally provides certainty and protection over the children's assets. However, implementation faces significant constraints in cross-sectoral coordination with the Court and local government agencies, as well as challenges in managing complex assets. Therefore, it is recommended to enhance the JPN's human resource capacity in financial asset management and improve internal procedures through the development of detailed Standard Operating Procedures (SOPs), to realize a more efficient, transparent, and fully child-best-interest-oriented guardianship execution.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.
Analisis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Perspektif Pancasila Sukmayanti, Made Sinthia; Sudirga, I Made; Rusmana, I Putu Edi
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-doctrinal, dengan menelaah norma hukum positif, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya terhadap konsep keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Proses hukum yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan sosial mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana pemulihan harmoni sosial. Di sisi lain, mekanisme diversi dan mediasi penal yang diterapkan dalam praktik hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah bertransformasi menjadi instrumen hukum positif yang humanis dan berkeadilan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma penegak hukum, sehingga direkomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila bagi aparat dan lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan berkeadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif merupakan bentuk aktualisasi Pancasila dalam praktik hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mengarahkan bangsa menuju cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perbandingan PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL : Pendahuluan, metode penelitian,hasil penelitian dan pembahasan Sulistiya Zilpana; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2026): Volume 11 No. 04 Desember 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.8935

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Aldo Rajendra Zufar Wahyu Aryaputra Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Awanadi, I Gusti Agung Virlan Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Fauzi, Shellby Sabrina Febriansyah Ramadhan Febriansyah Ramadhan I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Gana Palguna Winayaka I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gusti Agung Kiddy Zulkarnain I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Eviani Yuliantri I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Made Fajar Pradnyana I Made Minggu Widyantara I Made Sudirga I Made Wiray Darma I Made Wirya Darma I Nyoman Wira Kusuma I Wayan Suderana Juliani, Kadek Eni Kadek Indra Dewan Tara Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Michael Stefanus Subnafeu Ni Kadek Mudita Sari Ni Ketut Sephira Gracia Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Nyoman Juwita Asawati Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandari Novelin, Tania Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putu Suryani . Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ricko Chandra Halim Satrio Wahyu Sri Pamungkas Sindy Tjotjomare Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Syahnakri , Muhammad Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Usrinase, Yulius Virlan Awanadi, I Gusti Agung Wijaya, Made Rada Pradnyadari Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna