Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

EDUKASI STRATEGI DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA MENUJU DESA WISATA MANDIRI DI DESA WISATA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR Ari Rama, Bagus Gede; Edi Rusmana, I Putu; Julia Mahadewi, Kadek; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Amalia, Rafika; Sawitri Nandari, Ni Putu
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30841

Abstract

Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali, mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan ekonomi mikro dan melestarikan budaya lokal. Meskipun memiliki potensi alam yang menarik dan warisan budaya yang kaya, desa ini menghadapi tantangan kurangnya pengenalan oleh wisatawan karena pemasaran digital yang terbatas. Penelitian ini fokus pada syarat-syarat menjadi Desa Wisata Mandiri dan strategi digital marketing untuk meningkatkan promosi desa. Hasilnya menunjukkan perlunya inovasi produk wisata, aksesibilitas yang ramah lingkungan, dan peningkatan kompetensi SDM dalam manajemen dan promosi. Implementasi strategi digital marketing seperti penggunaan media sosial dan SEO yang tepat dapat meningkatkan visibilitas Desa Wisata Taro secara global, menarik lebih banyak wisatawan, dan menjaga daya tarik desa dalam jangka panjang
SOSIALISASI KALPATARU SEBAGAI INISIASI PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA TARO Mahadewi, Kadek Julia; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31127

Abstract

Desa Taro di Kabupaten Gianyar tahun 2018 mendapat penghargaan berupa Kalpataru oleh Pemerintah Indonesia yang merupkan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintahan akan usaha penyelamatan akan lingkungan. Hal ini merupakan salah satu stimulus yang bagus dalam pengembangan Objek Wisata dan Desa Wisata dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke desa taro yang melihat bahwa adanya inisiasi penyelematan lingkungan sehingga menampakan wajah desa yang bersih dan lingkungan yang lesatri sebagai daya pikat yang terjadi. Permsalahan yang terjadi bagaimana peran masayarakat menjaga lingkungan agar tetap lestari? Pengharaang kalpataru merupakan salah satu bentuk yang diberikan dalam penyelematan lingkungan baik individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan agar tetap ajeg lestari di tengah banyaknya permasalahn lingkungan yang terjadi dalam di dalam masyarakat seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penumpukan sampah, pencemaran lingkungan dan penebangan liaran. Adanya sosialisasi ini diharapkann dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarkat pentingnya menjaga lingkungan. Perlunya integrasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dimana lingkungan bersih mampu membuat masyarakat terhindar dari penyakit dan menarik pengunjung bagi pelaku wisata.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Ari Rama, Bagus Gede; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Edi Rusmana, I Putu; Wibawa Putra, Komang Satria; Julia Mahadewi, Kadek; Sinthia Sukmayanti, Made
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR Rusmana, I Putu Edi; Mahadewi, Kadek Julia; Rama, Bagus Gede Ari; Sukmayanti, Made Sinthia; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HACKER DAN CRACKER DALAM PENCURIAN DATA GAME DI INDONESIA Rusmana, I Putu Edi
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 6: Januari 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber, khususnya hacker dan cracker, yang melakukan pencurian data game di Indonesia. Kasus pencurian data dalam industri game semakin sering terjadi dan mengakibatkan kerugian besar, baik bagi pengguna maupun perusahaan pengembang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum dan upaya penegakan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta undang-undang terkait lainnya. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual diterapkan untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber dalam konteks pencurian data game. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan keahlian teknis dalam forensik digital, masalah yurisdiksi lintas negara, serta perlunya peningkatan regulasi perlindungan data pribadi. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan regulasi yang lebih kuat dan kolaborasi yang baik, diharapkan kasus pencurian data dapat ditekan dan memberikan keamanan lebih bagi ekosistem digital di Indonesia, khususnya dalam industri game.
Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

Abstract

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard
Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial Wijaya, Made Rada Pradnyadari; Darma, I Made Wirya; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2082

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan mekanisme perlindungan korban. Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan perlindungan korban. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala meliputi keterbatasan regulasi yang belum secara khusus mengatur deepfake, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, minimnya literasi digital masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa pembaruan regulasi yang spesifik mengatur deepfake, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan peran LPSK, edukasi literasi digital masyarakat, serta kerja sama dengan platform media sosial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban
Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Terlarang Studi Putusan 240/Pid.sus/2025/PN Cjr Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2168

Abstract

Studi ini membahas dua fokus utama, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis tramadol tanpa izin edar dan resep dokter, dan akibat hukum peredaran obat terlarang bagi masyarakat. studi ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis putusan pengadilan. objek kajian adalah putusan no. 240/pid.sus/2025/pn.cjr yang memutus terdakwa bersalah berdasarkan pasal 138 ayat (2) dan (3) jo. pasal 435 uu no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada bukti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, disertai penilaian bagi dampak perbuatan pada kesehatan publik, keresahan sosial, dan pelanggaran hak masyarakat atas obat yang aman. akibat hukum yang timbul meliputi kerusakan kesehatan, menurunnya produktivitas, meningkatnya keresahan sosial, dan berkurangnya kepercayaan publik bagi sistem pelayanan kesehatan. Atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.
Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan: Penelitian I Gede Druvananda Abhiseka; Putu Wahyu Widiartana; Febriansyah Ramadhan; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; I Putu Edi Rusmana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3147

Abstract

This study aims to examine the existence and implementation mechanisms of local wisdom in environmental management within the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali, as a form of customary law application contributing to the development of sustainable environmental law. This research is motivated by the increasing challenges to environmental preservation caused by rapid development and tourism, which potentially displace the traditional values of indigenous communities. The study employs a qualitative method using a descriptive approach through stages of observation, in-depth interviews with customary leaders and community members, as well as documentation of awig-awig (customary regulations) and local socio-cultural practices. The findings reveal that Tenganan Village possesses a robust customary legal system, as reflected in awig-awig that strictly regulate the use of natural resources, including prohibitions against cutting trees in sacred forests, restrictions on land ownership, and collective systems for water and forest management. The local wisdom rooted in the Tri Hita Karana philosophy fosters a harmonious and sustainable relationship between humans and nature.
Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans : Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Komang Anisya Susiladevi; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan di era media sosial